SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
                    No. 42 Tahun 2000
  Tentang : Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Dan Tim
 Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat


                    MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,



Menimbang   :

1.   bahwa untuk      melaksanakan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan
     Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
     Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan
     Tim Teknis Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat yang ditetapkan
     dengan Keputusan enteri Negara Lingkungan Hidup;


Mengingat   :

1.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
     Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
     Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     3848);

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
     Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
     Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
     dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik
     Indonesia Nomor 3952);

6.   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 tentang
     Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri
     Negara;
7.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan
      Pengendalian Dampak Lingkungan

8.    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 Tentang
      Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
      Hidup;



M E M U T U S K A N:

Menetapkan :
     KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SUSUNAN
  KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI DAN TIM TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK
                       LINGKUNGAN HIDUP PUSAT.


                                   Pertama

Susunan keanggotaan komisi penilai dan tim teknis Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Pusat adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II
dalam Keputusan ini



                                    Kedua

Setiap anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat
mempunyai kewenangan pengambilan keputusan dari instansi/organisasi/masyarakat
yang diwakilinya.



                                    Ketiga

Ketua komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan.



                                  Keempat

Ketua tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua
komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat.
Kelima

Anggota komisi penilai dan tim teknis dalam melaksanakan tugasnya wajib
memperhatikan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000
tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup.



                                     Keenam

Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000.




Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Nopember 2000


Menteri Negara
Lingkungan Hidup,


ttd.

Dr. A. Sonny Keraf
LAMPIRAN I
         Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
                     No. 42 Tahun 2000



SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
                 LINGKUNGAN HIDUP PUSAT
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

                                              ttd

                                       Dr. A. Sonny Keraf




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH

ttd

Nadjib Dahlan , S.H.



                                LAMPIRAN II
                 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
                             No. 42 Tahun 2000




                                       Menteri Negara Lingkungan Hidup,

                                              ttd

                                       Dr. A. Sonny Keraf


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH

ttd

Nadjib Dahlan , S.H.

                   _____________________________________
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat

More Related Content

What's hot

SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...Muhamad Imam Khairy
 
Dinamika Kelompok
Dinamika KelompokDinamika Kelompok
Dinamika KelompokRiinong
 
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifTeori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifDadang Solihin
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
 
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012  rkl rplLampiran iii permen 16 th 2012  rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rplDewi Hadiwinoto
 
Isu Lingkungan Global ( MAKALAH)
Isu Lingkungan Global ( MAKALAH)Isu Lingkungan Global ( MAKALAH)
Isu Lingkungan Global ( MAKALAH)Awang Ramadhani
 
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...Arthur Semseviera Rontini
 
Ekoling3. valuasi ekonomi sda-klh
Ekoling3. valuasi ekonomi sda-klhEkoling3. valuasi ekonomi sda-klh
Ekoling3. valuasi ekonomi sda-klhWahyu Yuns
 
makalah Sumber Daya Alam dan Lingkungan
makalah Sumber Daya Alam dan Lingkunganmakalah Sumber Daya Alam dan Lingkungan
makalah Sumber Daya Alam dan LingkunganZharfa Setiawan
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
 
Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
 Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp... Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...Yogyakarta State University
 
Materi AMDAL .pptx
Materi AMDAL .pptxMateri AMDAL .pptx
Materi AMDAL .pptxEffrila Nita
 
PENGARUH PERKEMBANGAN PENDUDUK DALAM TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENGARUH PERKEMBANGAN PENDUDUK DALAM TINGKAT  KESEJAHTERAAN MASYARAKATPENGARUH PERKEMBANGAN PENDUDUK DALAM TINGKAT  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENGARUH PERKEMBANGAN PENDUDUK DALAM TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKATAkadusyifa .
 
Sejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di IndonesiaSejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di IndonesiaAfrizna Kurnia Putri
 
DAMPAK LINGKUNGAN DI RUMAH SAKIT
DAMPAK LINGKUNGAN DI RUMAH SAKITDAMPAK LINGKUNGAN DI RUMAH SAKIT
DAMPAK LINGKUNGAN DI RUMAH SAKITriri_hermana
 
Ppt air & kesehatan
Ppt air & kesehatanPpt air & kesehatan
Ppt air & kesehatanFKMAP13
 

What's hot (20)

SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
 
Dinamika Kelompok
Dinamika KelompokDinamika Kelompok
Dinamika Kelompok
 
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifTeori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
 
Makalah hipertensi
Makalah hipertensiMakalah hipertensi
Makalah hipertensi
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
 
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012  rkl rplLampiran iii permen 16 th 2012  rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
 
Isu Lingkungan Global ( MAKALAH)
Isu Lingkungan Global ( MAKALAH)Isu Lingkungan Global ( MAKALAH)
Isu Lingkungan Global ( MAKALAH)
 
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
 
Makalah pencemaran air
Makalah pencemaran airMakalah pencemaran air
Makalah pencemaran air
 
Ekoling3. valuasi ekonomi sda-klh
Ekoling3. valuasi ekonomi sda-klhEkoling3. valuasi ekonomi sda-klh
Ekoling3. valuasi ekonomi sda-klh
 
makalah Sumber Daya Alam dan Lingkungan
makalah Sumber Daya Alam dan Lingkunganmakalah Sumber Daya Alam dan Lingkungan
makalah Sumber Daya Alam dan Lingkungan
 
Contoh Review Jurnal
Contoh Review JurnalContoh Review Jurnal
Contoh Review Jurnal
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
 
Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
 Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp... Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
Contoh Analisis Data Statistika Menggunakan SPSS 16.0 (Mulai Entri Data samp...
 
Bahaya, kerentanan, resiko dan bencana
Bahaya, kerentanan, resiko dan bencanaBahaya, kerentanan, resiko dan bencana
Bahaya, kerentanan, resiko dan bencana
 
Materi AMDAL .pptx
Materi AMDAL .pptxMateri AMDAL .pptx
Materi AMDAL .pptx
 
PENGARUH PERKEMBANGAN PENDUDUK DALAM TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENGARUH PERKEMBANGAN PENDUDUK DALAM TINGKAT  KESEJAHTERAAN MASYARAKATPENGARUH PERKEMBANGAN PENDUDUK DALAM TINGKAT  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENGARUH PERKEMBANGAN PENDUDUK DALAM TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 
Sejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di IndonesiaSejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di Indonesia
 
DAMPAK LINGKUNGAN DI RUMAH SAKIT
DAMPAK LINGKUNGAN DI RUMAH SAKITDAMPAK LINGKUNGAN DI RUMAH SAKIT
DAMPAK LINGKUNGAN DI RUMAH SAKIT
 
Ppt air & kesehatan
Ppt air & kesehatanPpt air & kesehatan
Ppt air & kesehatan
 

Similar to Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat

Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLHKepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLHAnjasDong1
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...infosanitasi
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalFKP2B Cikarang
 
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdfPermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdfHeriHermawan66
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...infosanitasi
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Ricky Handaya
 
asas-asas pengetahuan lingkungan
asas-asas pengetahuan lingkunganasas-asas pengetahuan lingkungan
asas-asas pengetahuan lingkunganthiarramadhan
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...infosanitasi
 
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)Muhammad Kennedy Ginting
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupDewi Hadiwinoto
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industriMohammad Ichsan
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industriMohammad Ichsan
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industriMohammad Ichsan
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industriMohammad Ichsan
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industriMohammad Ichsan
 
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Nurul Huda
 
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplPermen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplAdi Handarbeni
 

Similar to Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat (20)

Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLHKepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdal
 
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdfPermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdf
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi...
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
 
Peraturan perundang
Peraturan perundangPeraturan perundang
Peraturan perundang
 
asas-asas pengetahuan lingkungan
asas-asas pengetahuan lingkunganasas-asas pengetahuan lingkungan
asas-asas pengetahuan lingkungan
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
 
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 
Arti dan peran amdal
Arti dan peran amdalArti dan peran amdal
Arti dan peran amdal
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industri
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industri
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industri
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industri
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industri
 
09 pdal
09 pdal09 pdal
09 pdal
 
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
 
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplPermen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
 

More from infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

More from infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat

  • 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 Tentang : Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan enteri Negara Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
  • 2. 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; M E M U T U S K A N: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI DAN TIM TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PUSAT. Pertama Susunan keanggotaan komisi penilai dan tim teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II dalam Keputusan ini Kedua Setiap anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat mempunyai kewenangan pengambilan keputusan dari instansi/organisasi/masyarakat yang diwakilinya. Ketiga Ketua komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Keempat Ketua tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat.
  • 3. Kelima Anggota komisi penilai dan tim teknis dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Keenam Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Nopember 2000 Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd. Dr. A. Sonny Keraf
  • 4. LAMPIRAN I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PUSAT
  • 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Dr. A. Sonny Keraf Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Kantor MENLH ttd Nadjib Dahlan , S.H. LAMPIRAN II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Dr. A. Sonny Keraf Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Kantor MENLH ttd Nadjib Dahlan , S.H. _____________________________________