Peraturan Bupati Bangka Tengah mengatur tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Dokumen tersebut meliputi AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup penilaian, penyelenggaraan KPA, klasifikasi usaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan, dan pendanaan penilaian dokumen lingkungan hidup.

1. 1
BUPATI BANGKA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
BUPATI BANGKA TENGAH,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 36 ayat (1)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin lingkungan Pasal 2, dipandang perlu
menyusun tata laksana penilaian dan pemeriksaan
dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin
lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Penilaian
dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup
serta Penerbitan Izin Lingkungan;
bahwa untuk melaksanakan Pasal 36 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Penilaian
dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup
serta Penerbitan Izin Lingkungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka
Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,

2. 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3853) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Managemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

3. 3
10. Peraturan Menteri Negara Perdagangan Nomor
16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan
Pembinaan Pergudangan ;
11. Peraturan Menteri Negara Perindustrian Nomor
41/M-IND/PER/6/2009 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin
Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan
hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah
Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi
Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta
Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1256);
15. Peraturan Menteri Negara Kesehatan Nomor 9
Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tengah Tahun 2008 Nomor 83);
MEMUTUSKAN :

4. 4
Menetapkan : TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Komisi Penilai AMDAL, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang
bertugas menilai dokumen AMDAL.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan
dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan
hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan
yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
8. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DELH
adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan yang
dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha
dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen AMDAL.
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DPLH
adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki
izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen UKL-UPL.
10. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang berupa AMDAL, DELH,
UKL-UPL, DPLH atau SPPL.

5. 5
11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau satuan kerja perangkat daerah
pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan
yang akan dilaksanakan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.
14. Tim Pemeriksa adalah Tim yang bertugas memeriksa, mengevaluasi dan
memberi saran kepada pemrakarsa dalam penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup.
15. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta
menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
16. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat
mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Kerangka Acuan yang selanjutnya disebut KA adalah ruang lingkup kajian
analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan
18. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut ANDAL,
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting
suatu rencana usaha dan/atau Kegiatan
19. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL,
adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang
ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau Kegiatan.
20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL,
adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena
dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
SKKL adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup
dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
AMDAL.
22. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha
dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
23. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh SKPD
teknis untuk melakukan usaha dan/atau Kegiatan.
Tambahkan pasal yang menyatakan delh dan dplh sah dari periode se sd
perbup ini dikeluarkan

6. 6
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
a. memberikan kepastian hukum bagi pelaku Usaha dan/atau kegiatan
dalam memperoleh izin lingkungan;
b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau
kegiatan;
c. ......... (komunikasikan dengan BLH)
(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman
mengenai adalah:
a. klasifikasi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen
lingkungan;
b. penyelenggaraan KPA;
c. penatalaksanaan penilaian AMDAL serta penerbitan Izin Lingkungan;
d. penatalaksanaan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan Izin
Lingkungan;
e. penatalaksanaan SPPL;
f. penatalaksanaan penilaian DELH dan DPLH serta penerbitan Izin
Lingkungan;
g. pendanaan penilaian AMDAL, pemeriksaan UKL-UPL, dan penerbitan
Izin Lingkungan; dan
h. pendanaan penilaian DELH dan DPLH dan penerbitan Izin Lingkungan.
BAB III
KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 3
(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan
tersebut ditetapkan berdasarkan:
1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana
usaha dan/atau kegiatan;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena
dampak;
5. Sifat kumulatif dampak;
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan

7. 7
7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan/atau
8. Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara
sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.
b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk
menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
(4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL
wajib memiliki SPPL.
(5) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2); dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
(6) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
AMDAL, UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3)
dan ayat (4) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) AMDAL dan UKL-UPL merupakan persyaratan untuk mengajukan
permohonan Izin Lingkungan.
BAB IV
KOMISI PENILAI AMDAL
Bagian Kesatu
Pembentukan KPA, Tim Teknis KPA
dan Sekretariat KPA
Paragraf 1
Pembentukan KPA
Pasal 4
(1) Bupati membentuk KPA untuk menilai Dokumen AMDAL.
(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi dari
Bupati.
Pasal 5
(1) Susunan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan

8. 8
c. Anggota.
(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b berasal dari SKPD perangkat Daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup.
(3) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh
pejabat setingkat eselon II di SKPD kepala perangkat Daerah yang
membidangi lingkungan hidup.
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh
pejabat setingkat eselon III kepala bidang yang membidangi AMDAL di
SKPD pada perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
(5) Anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal
dari SKPD instansi dan/atau praktisi/akademisi bidang tertentu, wajib
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dibuktikan
melalui penugasan resmi dari SKPD perangkat Daerah yang diwakilinya
dalam rapat KPA.
(6) Instansi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
a. Unsur Instansi:
1. pimpinan TNI/Polri;
2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional;
3. Kepala perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
4. Kepala perangkat Daerah yang membidangi tata ruang Daerah;
5. Kepala perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan/atau
6. instansi lain yang berkaitan langsung dengan rencana usaha
dan/atau kegiatan bersangkutan.
b. unsur praktisi/akademisi:
1. praktisi/akademisi yang berkaitan dengan bidang rencana usaha
dan/atau kegiatan;
2. praktisi/akademisi yang berkaitan dengan dampak dari rencana
usaha dan/atau kegiatan;
3. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan
hidup;
4. unsur praktisi/akademisi yang berkaitan langsung dengan rencana
usaha dan/atau kegiatan bersangkutan; dan/atau
5. masyarakat yang terkena dampak.
Paragraf 2
Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat KPA
Pasal 6
KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh:
a. Tim teknis KPA; dan
b. Sekretariat KPA.
Pasal 7

9. 9
(1) Tim teknis KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk
oleh Bupati.
(2) Pembentukan tim teknis KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan oleh kepala SKPD perangkat Daerah yang membidangi
lingkungan hidup.
(3) Tim teknis KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris
KPA; dan
b. Anggota, yang terdiri atas:
Ahli dari SKPD teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan
yang bersangkutan;
Ahli di bidang lingkungan hidup dari SKPD yang membidangi
lingkungan hidup; dan
Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau
kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau
kegiatan.
SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup Pusat menjadi anggota
tim teknis pada KPA.
1. unsur perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
2. unsur perangkat Daerah yang membidangi tata ruang Daerah;
3. unsur perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
4. unsur perangkat Daerah membidangi hukum;
5. praktisi/akademisi yang berkaitan dengan dampak dari rencana
usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
6. unsur instansi lain yang berkaitan langsung dengan rencana usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
(4) Dalam melakukan proses penilaian AMDAL, ketua KPA Tim Teknis
menentukan dan menugaskan anggota tim teknis KPA sesuai dengan
rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan
penilaian dokumen AMDAL-nya.
(5) Anggota tim teknis KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dapat menjadi anggota KPA.
SAMPAI DISINI......
Pasal 8
1. Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
berkedudukan di SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
2. Sekretariat KPA terdiri atas:
a. Kepala sekretariat KPA yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV ex-
officio SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup; dan

10. 10
b. anggota sekretariat KPA yang terdiri atas staf pada SKPD yang
membidangi Lingkungan Hidup.
3. Kepala sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
bertanggung jawab kepada ketua KPA.
4. Anggota sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat melibatkan staf pada unit kerja yang membidangi pelayanan publik.
Bagian Kedua
Tugas KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat KPA
Pasal 9
1. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas
memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup kepada Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian
terhadap kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL.
2. Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai
tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan
kualitas KA, ANDAL dan RKL-RPL kepada KPA.
3. Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai
tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian
administrasi atas dokumen AMDAL dan permohonan Izin Lingkungan.
Bagian Ketiga
Kewenangan Penilaian AMDAL
Pasal 10
1. KPA berwenang menilai KA, ANDAL, dan RKL-RPL bagi jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang:
a. Bersifat strategis dan tidak strategis;
b. Berlokasi di daerah;
2. Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan tidak strategis
yang merupakan kewenangan Bupati tercantum pada lampiran II dan
Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
BAB V
TATA LAKSANA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 11
1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-
UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
2. Penilaian dokumen AMDAL dilakukan dengan tahapan:
a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
b. penilaian KA secara teknis;

11. 11
c. persetujuan KA;
d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, ANDAL dan
RKL-RPL secara administratif;
e. penilaian ANDAL dan RKL-RPL secara teknis;
f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
berdasarkan ANDAL dan RKL-RPL;
g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup.
3. Bagan alir mekanisme dan tata cara pengajuan dan penilaian dokumen
AMDAL serta penerbitan izin lingkungan dicantumkan dalam lampiran IV
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 12
1. Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan
huruf c, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
2. Jangka waktu penilaian ANDAL dan RKL-RPL sampai dengan
disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dilakukan paling lama 75 (tujuh
puluh lima) hari kerja terhitung sejak ANDAL dan RKL-RPL diterima dan
dinyatakan lengkap secara administrasi.
Pasal 13
1. Berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati menerbitkan:
a. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika
rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup;
atau
b. Surat Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha
dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
2. Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan
lingkungan hidup.
Pasal 14
Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan
kriteria, antara lain:
a. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
b. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c. Kepentingan pertahanan keamanan;
d. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari
aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan

12. 12
kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan
pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
e. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai
sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga
diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang
bersifat negatif;
f. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab
dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan
dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan
teknologi, sosial, dan kelembagaan;
g. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau
pandangan masyarakat (emic view);
h. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
1. Entitas dan/atau spesies kunci (key species);
2. Memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
3. Memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
4. Memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
i. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi
usaha dan/atau kegiatan; dan
j. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat
perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
Pasal 15
1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
a. Identitas pemegang keputusan kelayakan lingkungan hidup meliputi:
1. Nama usaha dan/atau kegiatan;
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan;
3. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
4. Alamat kantor
5. Lokasi kegiatan;
b. Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. Ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
d. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan
oleh pemrakarsa dan pihak lain;
e. Pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
f. Dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
g. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang diperlukan; dan
h. Tanggal penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
2. Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
a. Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. Ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
c. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan
oleh pemrakarsa dan pihak lain;
d. Pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;

13. 13
e. Dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan
f. Tanggal penetapan surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.
Pasal 16
1. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a
paling sedikit memuat:
a. Dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan
kelayakan lingkungan;
b. Identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris,
meliputi:
1. Nama usaha dan/atau kegiatan;
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan;
3. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
4. Alamat kantor
5. Lokasi kegiatan;
c. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
d. Persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
1. Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
2. Memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang diperlukan; dan
3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau
Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e. Kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-
RPL dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban
yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila
direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi
rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
4. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. Masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin
Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung
sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan
dimaksud; dan
g. Penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
2. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media
massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya Izin Lingkungan.
BAB VI
TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu

14. 14
Pemeriksaan UKL-UPL
Pasal 17
1. Dokumen UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa diperiksa oleh Tim
Pemeriksa apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi Kabupaten Bangka
Tengah dan/atau di wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil dari garis
pantai.
2. Pedoman Pengisian Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 18
1. Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan
dengan tahapan:
a. Penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan
dan UKL-UPL;
b. Pemeriksaan substansi UKL-UPL.
2. Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
oleh tim pemeriksa.
Pasal 19
Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Dokumen UKL-UPL
dinyatakan lengkap secara administrasi.
Pasal 20
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Bupati menerbitkan:
a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana
usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau
kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
2. Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan
UKL-UPL.
3. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan
rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPD yang membidangi
Lingkungan Hidup.
Pasal 21

15. 15
1. Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau
penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling
sedikit wajib mempertimbangkan:
a. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
b. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;
c. Kepentingan pertahanan keamanan;
d. Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam
menanggulanggi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan;
e. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial
atau pandangan masyarakat (emic view);
f. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
1. Entitas dan/atau spesies kunci (key species);
2. Memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
3. Memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
4. Memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance);
g. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana
lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
h. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat
perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
2. Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
3. Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dapat melibatkan SKPD yang
membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan jika
dipandang perlu.
Pasal 22
1. Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. Ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
c. Upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh
pemrakarsa dan pihak lain;
d. Pernyataan persetujuan UKL-UPL;
e. Dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
f. Jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang diperlukan; dan
g. Tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
2. Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
a. Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. Ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
c. Upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh
pemrakarsa dan pihak lain;
d. Pernyataan penolakan UKL-UPL;

16. 16
e. Dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL;
f. Tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.
Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan
Pasal 23
1. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
paling sedikit memuat:
1. Dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan
UKL-UPL;
2. Identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris,
meliputi:
1. nama usaha dan/atau kegiatan;
2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
4. alamat kantor; dan
5. lokasi kegiatan;
3. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
4. Persyaratan pemegang izin lingkungan, antara lain:
1. Persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
2. Memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang diperlukan; dan
3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:
1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang
dimuat dalam izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
3. Mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila
direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup
deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
4. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin
Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung
sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan
dimaksud; dan
7. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
2. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media
massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya Izin Lingkungan.
BAB VII
TATA LAKSANA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN SPPL

17. 17
Paragrap 1
Pengajuan Dokumen SPPL
Pasal 26
Persyaratan pengajuan penetapan dokumen SPPL dibagi menjadi 2 (dua)
kategori yaitu :
a. Perseorangan; dan
b. Badan.
Pasal 27
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi :
a. untuk perseorangan :
1. Surat Permohonan;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.; dan
3. Denah lokasi usaha dan/ atau kegiatan.
b. untuk badan meliputi :
1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi KTP Pemohon;
3. Fotokopi akte pendirian badan yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Profil badan;
6. Surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan/desa setempat.
DIMASUKAN KE LAMPIRAN
Paragrap 2
Pemeriksaan Dokumen SPPL
Pasal 28
1. SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
2. SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan
Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
3. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan
Lingkungan Hidup:
a. Melakukan registrasi pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan
merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha
dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
4. Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

18. 18
BAB VIII
TATA LAKSANA PEMERIKSAAN DELH DAN DPLH
SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Pemeriksaan DELH dan DPLH
Pasal 29
DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen
lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan
perundangundangan.
Pasal 30
1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan
penilaian DELH kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten.
2. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten memberikan tanda bukti
penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format
penyusunan DELH.
3. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten setelah menerima DELH yang
memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
penilaian terhadap DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit
kerja yang menangani penilaian dokumen amdal.
Pasal 31
1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan
penilaian DPLH kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten.
2. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten memberikan tanda bukti
penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format
penyusunan DPLH.
3. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten setelah menerima DPLH yang
memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit
kerja yang menangani penilaian UKL-UPL.
Pasal 32
1. Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan
terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan

19. 19
Pasal 31, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal tanda bukti penerimaan.
2. Dalam hal kepala instansi lingkungan hidup kabupaten tidak menerbitkan
surat keputusan DELH atau DPLH dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DELH atau DPLH yang diajukan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah dinilai dan disahkan oleh
kepala instansi lingkungan hidup kabupaten.
Pasal 33
Prosedur operasional standar untuk proses DELH atau DPLH sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 34
Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
atau DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.
Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan
Pasal 35
1. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
paling sedikit memuat:
1. Dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan
DELH dan/ atau DPLH;
2. Identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris,
meliputi:
1. nama usaha dan/atau kegiatan;
2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
4. alamat kantor; dan
5. lokasi kegiatan;
3. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
4. Persyaratan pemegang izin lingkungan, antara lain:
1. Persyaratan sebagaimana tercantum dalam DELH dan/atau DPLH;
2. Memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang diperlukan; dan

20. 20
3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:
1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban
yang dimuat dalam izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
3. Mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila
direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup
deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
4. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin
Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung
sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan
dimaksud; dan
7. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
2. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media
massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya Izin Lingkungan.
BAB IX
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 36
1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan
permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau
Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk
dilakukan perubahan.
2. Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang
memenuhi kriteria:
1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksiyang
berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;

21. 21
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup
di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam
rangka peningkatan
9. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
10. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat
peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu
Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan
hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup
dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
3. Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan
permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL.
4. Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan
melalui:
a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
5. Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui
penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
6. Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
7. Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan
penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL.
Pasal 37
1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, bupati
menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
2. Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan
perubahan kepada bupati.
2. Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
BAB IX
PENDANAAN PENILAIAN AMDAL, PEMERIKSAAN UKL-UPL
DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 38

22. 22
1. Dana kegiatan:
a. penilaian AMDAL yang dilakukan oleh KPA, tim teknis, dan sekretariat
KPA; atau
b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup
dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL dan UKL-UPL yang dialokasikan
dari APBD, antara lain mencakup:
a. biaya administrasi persuratan antara lain:
1. penggandaan surat undangan;
2. pengiriman dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
3. pengiriman surat undangan; dan
4. pengiriman surat keputusan;
b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan
dokumen AMDAL oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL
oleh instansi
c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
e. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan,
dan penerbitan Izin Lingkungannya; dan
f. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin
Lingkungannya.
3. Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jasa penilaian dokumen AMDAL oleh KPA dan pemeriksaan UKL-UPL oleh
tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya
umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 39
1. Dana jasa penilaian untuk dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (4), mencakup komponen biaya untuk penilaian
AMDAL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
a. honorarium:
1. KPA, yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota;
2. tim teknis; dan
3. anggota sekretariat;
b. penggandaan dokumen AMDAL dalam kegiatan persiapan rapat tim
teknis dan rapat KPA;
c. Pelaksanaan rapat tim teknis dan Rapat KPA, yang meliputi:
1. biaya penyelenggaraan rapat;
2. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta
anggota sekretariat;
3. biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta
anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya
rapat;
4. biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta
sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
5. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA;

23. 23
d. penggandaan dokumen AMDAL final pada tahap pasca rapat tim teknis
dan rapat KPA.
2. Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan,
mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan
penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
c. Honorarium pemeriksa UKL-UPL;
b. Penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi
pemeriksaan UKL-UPL:
c. Pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan
koordinasi antara lain:
1. biaya penyelenggaraan rapat;
2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi
dilaksanakannya rapat;
4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi
dilaksanakannya rapat; dan
5. uang harian peserta rapat;
d. Penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca
pemeriksaan formulir UKL-UPL.
BAB X
PENDANAAN PENILAIAN DELH DAN DPLH
SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 40
1. Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian DELH atau DPLH
dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
2. Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk
menunjang proses pelaksanaan penilaian DELH atau DPLH, penerbitan
penetapan DELH atau DPLH, penerbitan keputusan DELH atau DPLH,
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi DELH atau DPLH,
dibebankan kepada APBD untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya
dilakukan instansi lingkungan hidup kabupaten.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
1. AMDAL DAN UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir
masa berlakunya dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.
2. Izin Lingkungan DELH dan DPLH yang telah diterbitkan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XV

24. 24
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah.
Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2016
BUPATI BANGKA TENGAH,
Cap/dto
ERZALDI ROSMAN
Diundangkan di Koba
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,
Cap/dto
IBNU SALEH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR