Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
Similar to KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx (20)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
- 1. DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN drg. R Vensya Sitohang, M.Epid. Direktur Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes 2022
- 2. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/Menlhk-Sekjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari FASYANKES Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Baku Mutu Limbah Cair Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES
- 3. UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Hak mendapatkan lingkungan sehat (Pasal 6) Lingkungan sehat mencakup tempat kerja, tempat dan fasilitas umum (Pasal 162) Lingkungan sehat bebas dari limbah padat, cair dan gas, zat kimia berbahaya (Pasal 163 ayat 1) Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan Proses Pengolahan LIimbah (Pasal 163 ayat 2) Lingkungan Sehat Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES
- 4. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Penghasil limbah B3 WAJIB melakukan pengelolaan limbah B3 Bila tidak mampu melakukan sendiri, pengelolaan limbah B3 dapat diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES
- 5. UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Instalasi pengelolaan limbah (Pasal 11 ayat 1a) Pengolahan sampah (Pasal 10 ayat 2t) Dokumen Lingkungan (Pasal 8 ayat 2) REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES
- 6. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT 1. Sampah tidak diolah (pengurangan, penanganan) 2. Zat kimia berbahaya (pajanan dan kontaminasi penggunaan) 3. Gangguan Fisika udara 4. Radiasi pengion dan non pengion 5. Pestisida PENGOLAHAN LIMBAH PENGAWASAN LIMBAH Pengamanan Limbah Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit a. Instalasi Air b. Instalasi Mekanikal dan elektrikal c. Instalasi gas medik dan vakum medik d. Instalasi uap e. Instalasi penglolaan Limbah f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran g. Petunjuk, persyaratan teknis dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat h. Instalasi tata udara Pasal 18 Prasarana Rumah Sakit meliputi: Pasal 19 Instalasi Air meliputi: a. Instalasi ait minum/bersih b. Instalasi air kotor/Limbah c. Instalasi air hujan
- 8. Persyaratan Instalasi Air Kotor/Limbah 1. Direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya 2. Pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan peralatan sesuai jenis air kotor/Limbah 3. Sistem pengolahan dan pembuangan sesuai tingkat bahayanya 4. Air kotor/Limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air kotor/Limbah domestik 5. Air kotor/Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dikelola sesuai ketentuan yang berlaku 6. Air kotor/Limbah domestik harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P-68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Pasal 3 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air Limbah domestik WAJIB melakukan pengolahan air Limbah domestik yang dihasilkannya Pasal 4 Terhadap pengolahan air Limbah domestk, WAJIB dilakukan PEMANTAUAN untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah Parameter Satuan Kadar Maksimum pH - 6 – 9 BOD mg/L 30 COD mg/L 100 TSS mg/L 30 Minyak dan lemak mg/L 5 Amoniak mg/L 10 Total Coliform Jumlah/100mL 3000 Debit L/orang/hari 100 BAKU MUTU
- 10. 1. Menjamin seluruh air Limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan Limbah domestik 2. Menggunakan instalasi pengolahan air Limbah domestik dan saluran air Limbah kedap air 3. Memisahkan saluran pengumpulan air Limbah domestik dengan saluran air hujan 4. Melakukan pengolahan air Limbah domestic sehingga yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui BAKU MUTU LIMBAH CAIR DOMESTIK 5. Tidak melakukan pengenceran air Limbah domestik 6. Menetapkan titik penaatan untuk pengambilan sampel uji dari limbah dan koordinat penaatan 7. Memasang alat ukur debit atau laju alir di titik penaatan PEMANTAUAN Limbah Cair Domestik
- 11. PELAPORAN Hasil pemantauan dilaporkan yang mencakup: 1. Catatan air Limbah domestik yang diproses harian 2. Catatan debit dan pH harian air Limbah domestik 3. Hasil analisis laboratorium yang dilakukan setiap 1 kali dalam sebulan Dilaporkan setiap 3 bulan sekali kepada Bupati/Walikota, tembusan kepada Gubernur, Menteri, Instansi terkait
- 13. 1. Melakukan pemisahan antara limbah cair domestik dan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 2. Melakukan penghematan penggunaan air untuk meminimisasi limbah cair dan pencapaian Fasyankes Ramah Lingkungan 3. Melengkapi seluruh perizinan yang harus ada dalam rangka penaatan terhadap pengendalian pencemaran air 4. Melengkapi seluruh peralatan yang harus ada untuk menjaga penaatan terhadap peraturan dan efektivitas pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk alat pengukuran kualitas limbah cair. 5. Melakukan pemantauan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6. Menyediakan sarana tanggap darurat dalam pengelolaan limbah cair 7. Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi petugas yang mengelola limbah cair Arahan Kebijakan Dalam Pengelolaan Limbah Cair di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 14. Terima PESAN: Dokumen perencanaan, usulan perbaikan, laporan, hasil pemantauan dan evaluasi harus didokumentasikan dengan baik sebagai alat bukti legal dan kinerja personal
Editor's Notes
- Dasar Kebijakan. Bapak/ bu peserta pelatihan yang kami hormat. Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti: rumah sakit, klinik, puskesmas dan sejenisnya telah menjadi kebutuhan vital masyarakat. Layanan yang diberikan pada lokasi- lokasi tersebut bertujuan untuk melayani masyarakat dan sekaligus meningkatkan taraf hidup manusia dari segi kesehatan. Namun, rumah sakit, klinik dan puskesmas juga memberi suatu dampak negatif terutama dari limbah yang dihasilkan. Maka, dibutuhkan suatu pemahaman apa itu Limbah Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) di Indonesia dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) merupakan salah satu sumber yang menghasilkan volume limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga dapat dikatakan Limbah Fasyankes umumnya adalah limbah B3. Kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan selain memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, juga menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran akibat pembuangan limbahnya tanpa melalui proses pengolahan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Dengan semakin meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan maka mengakibatkan semakin meningkatnya potensi pencemaran lingkungan, karena kegiatan pembuangan limbah khususnya air limbah akan memberikan konstribusi terhadap penurunan tingkat kesehatan manusia. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan berkelanjutan maka harus dilaksanakan upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan dasar tersebut, maka fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan air limbah atau limbah cair. Dan secara khusus terkait kewajiban pengelolaan limbah cair fasyankes telah diatur pada berbagai kebijakan nasional seprtti ; Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Baku Mutu Limbah Cair Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik
- Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah diamanatkan bahwa Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perwujudan kualitas Kesehatan lingkungan dilakukan sehingga terjaga lingkungan yang sehat yang bebas dari risiko pembuangan limbah padat dan cair juga dari bahan/ zat kimia berbahaya.
- Dalam NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, juga ditegaskan menjadi kewajiban bagi setiap penghasil limbah harus melakukan upaya pengelolaan limbah baik cair maupun padat. Tentunya pengelolaan dapat dilakukan oleh penghasil atau juga dilkukan dengan MOU pihak ke 3/ swasta yang berijin.
- Demikian juga terkait dengan keberadaan fasyankes, telah menjadi persyaratan untuk memilki sarana/ instalasi pengolahan air limbah, sampah dan tentunya kewajiban untuk memilki dokumen lingkungan, dan Dokumen lingkungan ini sebenarnya menjadi persyaratan wajib yang harus dibuat/ dimilki seluruh fasyankes, karena hal ini akan terkait dengan perijinan2 lingkungan yang diajukan oleh fasyankes.
- Sebagaimana kita ketahui, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Pada Peraturan ini antara lain diatur tentang Tanggung jawab dan wewenang pemerintah, standar baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan kesehatan, Penyelenggaraan kesehatan lingkungan, Proses Pengolahan Limbah, Pengawasan Limbah, juga Pengendalian dan Penyelenggara Kesehatan Lingkungan. Pada Peraturan Pemerintah ini, pengertian Kesehatan Lingkungan merupakan upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan tentunya pengamanan limbah fasyankes ini lebih pada upaya perlindungan terhadap risiko kesehatan dari limbah cair maupun dapat yang tidak dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan.
- Dalam hal pembangunan fasyanes sendiri Kemenkes (PMK No. 24 Thn 2016) telah mempersyaratkan secara khusus terkait persyratan teknis bangunan, seperti ; aintalasi air, mekanik, gas, instalasi pengolahan limbah, dll. Untuk instalasi air limbah mempersyarat terhadap instalasi air minum/ air bersih, ainstalasi air kotor/ limbah dan instalasi air hujan. Dan mestinya persyaratan teknis bangunan dan prasarana RS ini harus dipenuhi pada awal pembangunan fasyankes, namun sekarang telah menjadi salah satu indicator dalam Akreditasi.
- Instalasi air kotor/ limbah dari fasyankes sebaiknya memenuhi ; Direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya Pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan peralatan sesuai jenis air kotor/Limbah Sistem pengolahan dan pembuangan sesuai tingkat bahayanya Air kotor/Limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air kotor/Limbah domestik Air kotor/Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dikelola sesuai ketentuan yang berlaku Air kotor/Limbah domestik harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku
- Berikutnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P-68 Tahun 2016, ditewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air Limbah domestik WAJIB melakukan pengolahan air Limbah domestik yang dihasilkannya termasuk fasilitas pelayanan Kesehatan, dan juga untu melakukan pemantauan secara rutin terhadap pemenuhan terhadap baku mutu yang diatur dalam PermenLHK ini.
- Dalam hal pemantauan limbah cair, yaitu antara lain dengan cara ; Menjamin seluruh air Limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan Limbah domestik Menggunakan instalasi pengolahan air Limbah domestik dan saluran air Limbah kedap air Memisahkan saluran pengumpulan air Limbah domestik dengan saluran air hujan Melakukan pengolahan air Limbah domestic sehingga yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui BAKU MUTU LIMBAH CAIR DOMESTIK Tidak melakukan pengenceran air Limbah domestik Menetapkan titik penaatan untuk pengambilan sampel uji dari limbah dan koordinat penaatan Memasang alat ukur debit atau laju alir di titik penaatan
- Pelaopran menjadi hal yang penting, seperti berapa volume limbah harian dan bagaimana kualitas pengolahan dari hasil laboratorium. Laporan ini biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali ke Bupati/Walikota, tembusan kepada Gubernur, Menteri, Instansi terkait. Hasil analisis pada pengolahan air limbah dan kualitas lingkungan lainnya akan menjadi bahan yang disampaikan pada laporan UKL-UPL dan dibuat setiap 6 bulan sekali.
- Dalam hal pengelolaan limbah tentunya akan beberapa kementrian Lembaga terkait, dari sisi Kementrian Kesehatan perlu beberapa strategi yang dilakukan seperti ; Menyiapkan aturan-aturan teknis khususnya menyangkut kewajiban fasyankes untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana pengolahan limbah cair, dan juga dikaitkan menjadi salah satu indicator dalam Akreditasi Fasyankes. Koordinasi dengan stakeholder terkait (KLHK, KemnPU) dan tentnya meningkatkan jejaring kemitraan dengan pihak swasta, khsusunya terkait dengan pengembangan teknologi2 pengolahan air limbah. Advokasi dan Sosialisasi ke pemerintah daerah dan fasyanes tentag penting dan kepeduliannya untuk mengolah limbah cair, sehingga aman bagi lingkungan dan Kesehatan. Meningkatan kapasitas petugas pengelola Kesehatan lingkungan di fasyankes. Melakukan monitoring baik langsung maupun melalui pertemuan-pertemuan koordinasi online.
- Dalam hal arahan kebijakan yang selalu kami sampaikan pada fasyankes ; Melakukan pemisahan antara limbah cair domestik dan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Melakukan penghematan penggunaan air untuk meminimisasi limbah cair dan pencapaian Fasyankes Ramah Lingkungan Melengkapi seluruh perizinan yang harus ada dalam rangka penaatan terhadap pengendalian pencemaran air Melengkapi seluruh peralatan yang harus ada untuk menjaga penaatan terhadap peraturan dan efektivitas pengoperasian dan pemeliharaan, alat pengukuran kualitas limbah cair. Melakukan pemantauan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menyediakan sarana tanggap darurat dalam pengelolaan limbah cair Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi petugas yang mengelola limbah cair