Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014. Dokumen ini berisikan kondisi dan tantangan; visi, misi dan tujuan; arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan.
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014. Dokumen ini berisikan kondisi dan tantangan; visi, misi dan tujuan; arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 berisikan mengenai isu-isu strategis; kondisi umum, pencapaian, permasalahan, dan tantangan; visi, misi, dan tujuan pengembangan infrastruktur permukiman; arahan kebijakan dan strategi; dan program dan kegiatan. Strategi ini mencakup : pengembangan perkotaan, air minum, pengelolaan persampahan, air limbah, drainase, dll.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018Achmad Wahid
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 berisikan mengenai isu-isu strategis; kondisi umum, pencapaian, permasalahan, dan tantangan; visi, misi, dan tujuan pengembangan infrastruktur permukiman; arahan kebijakan dan strategi; dan program dan kegiatan. Strategi ini mencakup : pengembangan perkotaan, air minum, pengelolaan persampahan, air limbah, drainase, dll.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018Achmad Wahid
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Peraturan
1. PERATURAN - PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL
1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor; 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor; 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan,
Teknik Jalan dan Jembatan, TeknikTata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan;
7. Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor: 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Ol/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 180/KPTS/M/2008 tentang Pendelegasian Wewenang
Urusan Kepegawaian di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka
Kreditnya.
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan
dan Angka Kreditnya.
13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan dan Angka Kreditnya.
14. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan
Lingkungan dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007 tentang
Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
2. 17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1999 jo. Nomor : 17/KEP/
M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 117/KEP/M.PAN/10/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/II/2006 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang
Jabatan Fungsiona! Pustakawan dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang
Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 47/KEP/M,PAN/8/2002 tentang
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005 tentang
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001
tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 24/KEP/M.PAN/4/2003 tentang
Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2003 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang
Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.