Notulen pertemuan lokakarya bulanan Puskesmas Rawat Jalan Segedong membahas rencana pelaksanaan berbagai program kesehatan seperti promosi kesehatan, kesehatan reproduksi, posyandu remaja, dan prolanis. Pertemuan juga membahas kinerja pegawai dan persyaratan penundaan vaksinasi. Rencana kegiatan massal sunatan direncanakan pada 22 Maret di Desa Peniti Dalam I.
Dokumen ini membahas kerangka acuan program kesehatan indera di puskesmas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pelayanan kesehatan indera di luar puskesmas seperti penyuluhan dan penjaringan kasus, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran. Evaluasi dan pelaporan dilakukan guna perba
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Dokumen tersebut membahas upaya pelayanan kesehatan dasar di Kota Depok yang dilakukan oleh seksi Yandis dan Rujukan Bidang Yankesmas Dinas Kesehatan Kota Depok. Dokumen ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi Puskesmas, serta berbagai program kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, penyakit menular, dan
Notulen pertemuan lokakarya bulanan Puskesmas Rawat Jalan Segedong membahas rencana pelaksanaan berbagai program kesehatan seperti promosi kesehatan, kesehatan reproduksi, posyandu remaja, dan prolanis. Pertemuan juga membahas kinerja pegawai dan persyaratan penundaan vaksinasi. Rencana kegiatan massal sunatan direncanakan pada 22 Maret di Desa Peniti Dalam I.
Dokumen ini membahas kerangka acuan program kesehatan indera di puskesmas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pelayanan kesehatan indera di luar puskesmas seperti penyuluhan dan penjaringan kasus, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran. Evaluasi dan pelaporan dilakukan guna perba
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Dokumen tersebut membahas upaya pelayanan kesehatan dasar di Kota Depok yang dilakukan oleh seksi Yandis dan Rujukan Bidang Yankesmas Dinas Kesehatan Kota Depok. Dokumen ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi Puskesmas, serta berbagai program kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, penyakit menular, dan
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyelidikan Epidemiologi (PE) di UPTD Puskesmas Gubug I. SOP ini menjelaskan tentang pengertian PE sebagai pengumpulan dan analisis data epidemiologi yang digunakan sebagai dasar kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan PE di Puskesmas Gubug I. Lang
Dokumen tersebut membahas tentang program Desa Siaga di Kabupaten Wonogiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam mencegah dan menangani masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Program ini diimplementasikan melalui optimalisasi peran Poliklinik Kesehatan Desa dan Forum Komunikasi Desa serta melakukan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, dan gerak
Dokumen tersebut membahas kurikulum pelatihan kader Posyandu yang disusun untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu sehingga dapat mengelola Posyandu dengan baik dan memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakat."
Laporan ini memberikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program UKM di Puskesmas Suela periode Januari-Maret 2017. Secara umum pelaksanaan program sudah sesuai prosedur kecuali beberapa kekurangan seperti keterlambatan pelaksanaan pemantauan garam, ketidakhadiran register pasien lansia, dan ketidaklengkapan alat pemeriksaan. Rencana tindak lanjut mencakup perbaikan data pasien, perekrutan tenaga kesehatan
Dokumen tersebut merupakan standar operasional prosedur (SOP) penyuluhan kesehatan kepada masyarakat oleh Puskesmas Olak Kemang. SOP ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan prosedur pelaksanaan penyuluhan kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dokumentasi kegiatan.
Dokumen tersebut membahas sistem pengelolaan air limbah di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal. Saat ini, warga desa membuang air limbah secara langsung ke badan air tanpa adanya sistem pengelolaan yang memadai. Dokumen ini memberikan gambaran umum kondisi desa, prinsip pembuatan sistem pengelolaan air limbah sederhana, langkah-langkah pembuatannya, serta keuntungan dan kerugiannya.
Dokumen tersebut merupakan rencana anggaran biaya (RAB) pemerintah desa Contoh untuk tahun anggaran 2016. RAB tersebut mencakup berbagai kegiatan pemerintahan desa seperti penyelenggaraan pegawai, operasional kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan lainnya dengan total anggaran sebesar lebih dari 600 juta rupiah yang bersumber dari anggaran desa, pendapatan asli desa
Dokumen ini membahas tentang izin konsultasi mengenai kontrak internet setda kabupaten Pidie. Terdapat permasalahan kurangnya dana kontrak internet dan kebutuhan akan jaringan wifi yang kondusif dengan bandwidth besar. Kepala Bagian Telekomunikasi meminta izin untuk mengirim pegawai ke Telkom Aceh guna melakukan konsultasi terkait kontrak internet tersebut.
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpvRs husada
Dokumen tersebut berisi tiga surat dari Puskesmas Kecamatan Sawah Besar yang berkaitan dengan program imunisasi anak sekolah. Surat pertama undangan pertemuan persiapan, surat kedua permintaan vaksin untuk kegiatan BIAS, dan surat ketiga permintaan vaksin rutin untuk program imunisasi.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas rencana aktualisasi untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang kesehatan gigi dan mulut di poliklinik Polda Kepri; (2) Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya perawatan gigi; (3) Rencana aktualisasinya meliputi pemberian edukasi kesehatan gigi, pre-test dan post-test pengetahuan
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
Dokumen ini memberikan pedoman pelaksanaan orientasi bagi petugas di UPTD Puskesmas Harum, Kabupaten Bangka Selatan. Tujuannya agar petugas memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing. Langkah-langkah orientasi meliputi mempersiapkan bahan dan jadwal, tempat, metode ceramah dan diskusi, serta pengarahan kepala puskesmas tentang tugas setiap unit seperti KIA, gizi, promkes, dan farmasi.
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Kajian ini bertujuan menyusun rencana aksi konvergensi untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Grobogan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data penyebab stunting, identifikasi masalah, dan penyusunan strategi konvergensi multi-sektoral. Hasilnya berupa dokumen rencana aksi yang disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan selama 75 hari.
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyelidikan Epidemiologi (PE) di UPTD Puskesmas Gubug I. SOP ini menjelaskan tentang pengertian PE sebagai pengumpulan dan analisis data epidemiologi yang digunakan sebagai dasar kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan PE di Puskesmas Gubug I. Lang
Dokumen tersebut membahas tentang program Desa Siaga di Kabupaten Wonogiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam mencegah dan menangani masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Program ini diimplementasikan melalui optimalisasi peran Poliklinik Kesehatan Desa dan Forum Komunikasi Desa serta melakukan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, dan gerak
Dokumen tersebut membahas kurikulum pelatihan kader Posyandu yang disusun untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu sehingga dapat mengelola Posyandu dengan baik dan memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakat."
Laporan ini memberikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program UKM di Puskesmas Suela periode Januari-Maret 2017. Secara umum pelaksanaan program sudah sesuai prosedur kecuali beberapa kekurangan seperti keterlambatan pelaksanaan pemantauan garam, ketidakhadiran register pasien lansia, dan ketidaklengkapan alat pemeriksaan. Rencana tindak lanjut mencakup perbaikan data pasien, perekrutan tenaga kesehatan
Dokumen tersebut merupakan standar operasional prosedur (SOP) penyuluhan kesehatan kepada masyarakat oleh Puskesmas Olak Kemang. SOP ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan prosedur pelaksanaan penyuluhan kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dokumentasi kegiatan.
Dokumen tersebut membahas sistem pengelolaan air limbah di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal. Saat ini, warga desa membuang air limbah secara langsung ke badan air tanpa adanya sistem pengelolaan yang memadai. Dokumen ini memberikan gambaran umum kondisi desa, prinsip pembuatan sistem pengelolaan air limbah sederhana, langkah-langkah pembuatannya, serta keuntungan dan kerugiannya.
Dokumen tersebut merupakan rencana anggaran biaya (RAB) pemerintah desa Contoh untuk tahun anggaran 2016. RAB tersebut mencakup berbagai kegiatan pemerintahan desa seperti penyelenggaraan pegawai, operasional kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan lainnya dengan total anggaran sebesar lebih dari 600 juta rupiah yang bersumber dari anggaran desa, pendapatan asli desa
Dokumen ini membahas tentang izin konsultasi mengenai kontrak internet setda kabupaten Pidie. Terdapat permasalahan kurangnya dana kontrak internet dan kebutuhan akan jaringan wifi yang kondusif dengan bandwidth besar. Kepala Bagian Telekomunikasi meminta izin untuk mengirim pegawai ke Telkom Aceh guna melakukan konsultasi terkait kontrak internet tersebut.
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpvRs husada
Dokumen tersebut berisi tiga surat dari Puskesmas Kecamatan Sawah Besar yang berkaitan dengan program imunisasi anak sekolah. Surat pertama undangan pertemuan persiapan, surat kedua permintaan vaksin untuk kegiatan BIAS, dan surat ketiga permintaan vaksin rutin untuk program imunisasi.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas rencana aktualisasi untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang kesehatan gigi dan mulut di poliklinik Polda Kepri; (2) Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya perawatan gigi; (3) Rencana aktualisasinya meliputi pemberian edukasi kesehatan gigi, pre-test dan post-test pengetahuan
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
Dokumen ini memberikan pedoman pelaksanaan orientasi bagi petugas di UPTD Puskesmas Harum, Kabupaten Bangka Selatan. Tujuannya agar petugas memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing. Langkah-langkah orientasi meliputi mempersiapkan bahan dan jadwal, tempat, metode ceramah dan diskusi, serta pengarahan kepala puskesmas tentang tugas setiap unit seperti KIA, gizi, promkes, dan farmasi.
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Kajian ini bertujuan menyusun rencana aksi konvergensi untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Grobogan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data penyebab stunting, identifikasi masalah, dan penyusunan strategi konvergensi multi-sektoral. Hasilnya berupa dokumen rencana aksi yang disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan selama 75 hari.
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Surat perjanjian ini membahas kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dengan Madrasah Ibtidaiyah MI Tarbiyatul Banat terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp. 23.200.000 untuk mendukung program pendidikan. Surat perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, tata cara penyaluran dana, sanksi bila tidak memenuhi kewajiban, serta kewajiban pelaporan penggunaan
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan penyuluh keluarga berencana di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan penyuluh keluarga berencana dijelaskan secara rinci beserta tata cara pelaksanaannya.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Pedoman ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, program, mekanisme pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyRedis Manik
Pedoman ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, program, mekanisme pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.
Dokumen tersebut membahas dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap strategi percepatan penurunan stunting melalui anggaran APBD. Kemendagri menegaskan pentingnya alokasi anggaran daerah untuk program penanggulangan stunting sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Hal ini meliputi pemberian makanan tambahan, bantuan PKK, dan peningkatan konsumsi ikan guna mendukung target penurunan stunt
Dokumen tersebut membahas tentang panduan pelaksanaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan, yang mencakup regulasi dan dasar hukum, tujuan, sasaran, mekanisme pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan BKB HI Unggulan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang Surat Edaran Deputi Bidang KSPK No 1 Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan BKB HI Unggulan di 12 provinsi
Dokumen tersebut membahas tentang tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Sibolga pada tahun 2014, meliputi bidang penanggulangan bencana, perumahan dan fasilitas umum, serta pendidikan. Program-program tersebut mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Utara."
Proposal permohonan bantuan pembangunan kantor desa baru di Desa Brecek, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga yang membutuhkan dana Rp250 juta dari pemerintah pusat untuk merealisasikan hasil musrenbang desa.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan dan strategi pengelolaan dana alokasi khusus sub-bidang KB tahun 2019. Dokumen menjelaskan program dan sasaran DAK KB serta data teknis pelaksanaannya seperti TFR, CPR, dan lainnya untuk mendukung pencapaian sasaran populasi dan KB nasional.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Kapten Jaya Tirta ( 80811 ) ( 0363 ) 21570
AMLAPURA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK)
Pekerjaan : Belanja Bahan Alat Peraga, Pengadaan KIE Kit
I. URAIAN KEGIATAN
I.1. Latar Belakang
Berbagai perubahan lingkungan strategis baik Nasional, regional maupun
internasional, telah memberi pengaruh pula dalam pelaksanaan Program
Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia. Perubahan paradigma
kependudukan dan pembangunan dunia seperti kesepakatan para pemimpin negara di
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 tentang Millenium Development Goal’s
(MDG’s) serta tuntutan perubahan di tanah air telah memberi nuansa baru dan
perubahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional dari Pusat sampai ke Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 Tentang Kedudukan,Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian maka BKKBN mempunyai focus
kegiatan antara lain : (1) penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; (2)
menyelenggarakan program Keluarga Berencana(KB) dan (3) memfasilitasi kabupaten
dan kota dalam melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan
keluarga.
Dalam pelaksanaannya, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)
di Kabupaten Karangasem masih menghadapi tantangan permasalahan. Berdasarkan
Survei Penduduk Tahun 2010 dan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun
2012, permasalahan program KKB di Kabupaten Karangasem adalah masih belum
terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan pertambahan penduduk melalui
program KB, masih tingginya TFR, masih rendahnya CFR modern, meningkatnya unmet
need, dan masih tingginya ASFR 15-19 tahun per 1000 penduduk.
Sekaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016, arah
kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah upaya terobosan
untuk memperkuat pencapaian pelayanan KB melalui intensifikasi pengggarapan
pembinaan agar keikutsertaan ber-KB bisa lebih meningkat.
Guna mendukung sasaran tersebut, maka prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Keluarga Berencana Tahun 2017 salah satunya yaitu diarahkan pada Pemberian
alat eraga berupa KIE Kit.
Pemberian Alat Peraga KIE Kit dimaksudkan sebagai sarana pendukung tugas
PLKB/PKB/PPKB dalam meningkatkan capaian Program Pembangunan Kependudukan,
KB dan Pembangunan Keluarga di Tingkat Kecamatan.
2. I.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana
(DAK), pekerjaan Belanja Bahan Alat Peraga Pengadaan KIE Kit adalah untuk
menunjang kegiatan KB di Lapangan.
Tujuan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK),
pekerjaan Belanja Bahan Alat Peraga Pengadaan KIE Kit adalah untuk meningkatkan
kegiatan pelayanan KB dan mempercepat tercapainya target yang ditentukan sehingga
dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk.
I.3. Sumber Dana
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK),
pekerjaan Belanja Bahan Alat Peraga Pengadaan KIE Kit dibiayai dari Dana DAK
Kabupaten Karangasem Tahun 2017, pada OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berancana Kabupaten Karangasem dengan Nomor DPA : 914/64/DPPA-
SKPD/2017, tanggal 12 Juni 2017 dan Kode Rekening No:
2.08.2.08.01.15.07.5.2.2.02.12 dengan total dana Rp. 84.000.000,-
I.4. Lokasi Kegiatan
Kegiatan Belanja Bahan Alat Peraga Pengadaan KIE Kit ini dilaksanakan di
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
B. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga
Berencana (DAK), pekerjaan Belanja Sarana Bahan Alat Peraga Pengadaan KIE Kit
adalah sebagai berikut :
No Uraian Kegiatan Jadwal Pelaksanaan (bulan ke) Keterangan
Mei Juni Juli Agst Sept
1 2 3 4 5 6 7 10
1. Persiapan dan
penyusunan Rencana
Umum Pengadaan
2. Pengkajian KAK, dan
Pemilihan Penyedia
Barang/jasa
Metode
Penunjukan
langsung
3 Pelaksanaan Surat
Perintah Kerja oleh
pihak ketiga
Pelaksanaan
selama 45
hari kalender
4 Serah Terima
Pekerjaan antara Pihak
Ketiga dengan Pemberi
Pekerjaan
Akhir masa
pelaksanaan
pekerjaan
3. C. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA KEGIATAN
Untuk Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dari kegiatan/Pekerjaan ini
dituangkan dalam lampiran KAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan.
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipakai pedoman dalam
pengadaan barang/jasa.
Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PPTK Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Prasarana Keluarga Berencana (DAK)
Berencana Kab. Karangasem, Kabupaten Karangasem
( Drs. I Made Sosiawan ) ( Ni Ketut Darni, SST, MAP )
NIP. 19600524 198503 1 007 NIP. 19601224 198210 2 001
