Keputusan Kepala Desa Sambiroto membentuk pengurus Bina Keluarga Balita "BKB Nguid Waras" untuk membina tumbuh kembang anak balita. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 3 kader dengan tugas masing-masing sebagai penyuluh, pengasuh anak, dan pendukung kegiatan BKB.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GAJAH
DESA SAMBIROTO
Jalan Raya Gedangalas - wilalung Kode Pos 79251
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROTO
KECAMATAN GAJAH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA
“BKB NGUDI WARAS”
DESA SAMBIROTO KECAMATAN GAJAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIROTO
Menimbang : a. bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa
dibawah usia lima tahun (BALITA) merupakan
periode yang paling kritis dalam menentukan
kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun
pertama kehidupan manusia, proses tumbuh
kembang berjalan sangat cepat dan masa balita
ini disebut sebagai “MASA EMAS” (Golden Age
Perode);
b. bahwa apabila pada masa tersebut anak balita
tidak dibina secara baik, maka anak tersebut
akan mengalami gangguan perkembangan emosi,
sosial, mental, intelektual, dan moral yang akan
sangat menentukan sikap serta nilai pola perilaku
seseorang dikemudian hari;
c. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk
mengatasi masalah-masalah balita tersebut
diantaranya melalui Program Bina Keluarga Balita
(BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan
peranan orang tua (Ayah dan Ibu) serta anggota
keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini
mungkin pembinaan tumbuh kembang anak
balita sesuai dengan usia dan tahap kembang
anak balita sesuai dengan usia dan tahap
perkembangan yang harus dimiliki baik dalam
aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun
sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang
menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju,
mandiri dan berkualitas;
2. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud poin a, b dan c diatas perlu
pembentukan/menetapkan kepengurusan Bina
Keluarga Balita dengan Keputusan Lurah
Pajintan Kecamatan Demak Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Demak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia
Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4155);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4588);
3. Memperhatikan : Buku Pedoman Bahan Penyuluhan Bina Keluarga
Balita (BKB) Tahun 2016.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROTO
KECAMATAN GAJAH TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA
BALITA “BKB” DESA SAMBIROTO KECAMATAN
GAJAH
KESATU : Membentuk Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB)
“BKB NGUDI WARAS” Desa Sambiroto Kecamatan
Gajah Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun
2022 dengan susunan Kepengurusan
sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini.
KEDUA : Tugas Utama kader adalah :
1. Memberikan penyuluhan sesuai dengan
materi yang telah ditentukan;
2. Mengadakan pengamatan perkembangan
peserta BKB dan anak balitanya;
3. Memberikan pelayanan dan mengadakan
kunjungan rumah;
4. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak
yang mengalami masalah tumbuh kembang;
5. Membuat laporan;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sambiroto
Pada Tanggal :
Pj. Desa Sambiroto
Agung Ardiyanto,S.Sos.MH
NIP. 19730805 199903 1 001
Tembusan :
1. Kepala BPMPKB di Demak;
2. Camat Demak Timur di Demak;
3. Koordinator KB Kecamatan Gajah di Demak;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gajah di Demak;
5. PLKB Desa Sambiroto di Demak;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sambiroto di Demak;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.
4. Lampiran Keputusan Kepala Desa Sambiroto
Nomor : 2 Tahun 2017
Tanggal : januari 2017
tentang
PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
“BKB NGUDI WARAS”
DESA SAMBIROTO KECAMATAN GAJAH
No NAMA/JABATAN
JABATAN DALAM
BKB
KETERANGAN
1 2 3 4
1 Kepala Desa Sambiroto
1. Pelindung dan
Penasehat
-
2
Ketua TP PKK Desa
Sambiroto
2. Penanggung jawab -
3 PLKB/PKB 3. Pembina PKB Desa Sambiroto
4 Khotimah 4. Ketua Ketua Pokja II
5 Erna Wijayanti 5. Sekretaris Sekretaris
6 Nikmaturrohmah 6. Bendahara Anggota Pokja II
7 Ismawati 7. Kader INTI Penyuluh BKB
8 Ratnawati 8. Kader PIKET Penyuluh BKB
9 Uswatun Khasanah 9. Kader BANTU Penyuluh BKB
PEMBAGIAN TUGAS KADER ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. Kader INTI bertugas penyampai/penyuluh yang menyampaikan materi kepada orang tua
peserta BKB dan bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan.
2. Kader PIKET bertugas mengasuh anak balita yang kebetulan ikut orang tuanya datang ke
penyuluhan.
3. Kader BANTU bertugas membantu tugas kader INTI dan Kader PIKET demi kelancaran
tugas mereka, dan dapat menggantikan tugas kader INTI/PIKET yang berhalangan hadir.
Ditetapkan di : Sambiroto
Pada Tanggal : Januari 2017
Pj. Desa Sambiroto
Agung Ardiyanto,S.Sos.MH
NIP. 19730805 199903 1 001