SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
PERATURAN - PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL
1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor; 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor; 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan,
Teknik Jalan dan Jembatan, TeknikTata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan;
7. Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor: 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Ol/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 180/KPTS/M/2008 tentang Pendelegasian Wewenang
Urusan Kepegawaian di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka
Kreditnya.
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan
dan Angka Kreditnya.
13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan dan Angka Kreditnya.
14. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan
Lingkungan dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007 tentang
Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1999 jo. Nomor : 17/KEP/
M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 117/KEP/M.PAN/10/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/II/2006 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang
Jabatan Fungsiona! Pustakawan dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang
Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 47/KEP/M,PAN/8/2002 tentang
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005 tentang
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001
tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 24/KEP/M.PAN/4/2003 tentang
Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2003 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang
Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.

More Related Content

What's hot

Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...Mohammad Singgih
 
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaanPerpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaanIrman Gapur
 
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaJuknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaUlfah Hanum
 
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan JasaJuknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan JasaUlfah Hanum
 
Keputusan Gubernur DKI Nomor 190 Tahun 2017
Keputusan Gubernur DKI Nomor 190 Tahun 2017Keputusan Gubernur DKI Nomor 190 Tahun 2017
Keputusan Gubernur DKI Nomor 190 Tahun 2017Angga Aliya ZR Firdaus
 
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016Angga Aliya ZR Firdaus
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016Angga Aliya ZR Firdaus
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...Eksanto Santo
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
 
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALNOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALtemanna #LABEDDU
 
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021CIkumparan
 
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayPengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayChardian Arguta
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Buya Fachriy
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
 
Lampiran 04 sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
Lampiran 04   sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024Lampiran 04   sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
Lampiran 04 sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024yendrams
 

What's hot (20)

Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
Kepmenpu223 2011 penetapan organisasi dan pengurus lembaga pengembangan jasa ...
 
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaanPerpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
 
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaJuknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
 
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan JasaJuknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
 
Makalah inel
Makalah inelMakalah inel
Makalah inel
 
Keputusan Gubernur DKI Nomor 190 Tahun 2017
Keputusan Gubernur DKI Nomor 190 Tahun 2017Keputusan Gubernur DKI Nomor 190 Tahun 2017
Keputusan Gubernur DKI Nomor 190 Tahun 2017
 
Permenpan2008 220
Permenpan2008 220Permenpan2008 220
Permenpan2008 220
 
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
 
Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
 
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALNOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
 
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
 
Dasar hukum
Dasar hukumDasar hukum
Dasar hukum
 
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayPengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
 
Lampiran 04 sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
Lampiran 04   sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024Lampiran 04   sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
Lampiran 04 sk menteri pupr 1792-2020 - pengurus lpjk pupr periode 2021-2024
 

Viewers also liked (9)

Demi 2011 proceedings
Demi 2011 proceedingsDemi 2011 proceedings
Demi 2011 proceedings
 
Glen Oaks Residence
Glen Oaks ResidenceGlen Oaks Residence
Glen Oaks Residence
 
ENG_Sahlevs
ENG_SahlevsENG_Sahlevs
ENG_Sahlevs
 
Email Marketing - Aula 01
Email Marketing - Aula 01Email Marketing - Aula 01
Email Marketing - Aula 01
 
Darlos soares pdf
Darlos soares pdfDarlos soares pdf
Darlos soares pdf
 
05 preparaciones de carillas pdf
05 preparaciones de carillas pdf05 preparaciones de carillas pdf
05 preparaciones de carillas pdf
 
Nanobots
NanobotsNanobots
Nanobots
 
Impresiones en pf pdf
Impresiones en pf pdfImpresiones en pf pdf
Impresiones en pf pdf
 
CV Fauzana Alidia
CV Fauzana AlidiaCV Fauzana Alidia
CV Fauzana Alidia
 

Similar to Peraturan

Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018Achmad Wahid
 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdfKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdfpowder jhambazt
 
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012bimoadi88
 
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021S. Pandu Hartadita
 
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...ppbkab
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
 
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015HusniMubarak25
 
tim teknis dak.docx
tim teknis dak.docxtim teknis dak.docx
tim teknis dak.docxdisperkim
 
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...ppbkab
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Bayu Wahyudi
 
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdfPERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdfSujimanSKM
 
Perka bkpm ri no 15 tahun 2015
Perka bkpm ri no 15 tahun 2015Perka bkpm ri no 15 tahun 2015
Perka bkpm ri no 15 tahun 2015HusniMubarak25
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
 

Similar to Peraturan (20)

RENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PURENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PU
 
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
Sk no. 14  tahun 2018 bumdesSk no. 14  tahun 2018 bumdes
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
 
standart-pelayanan-2021.pdf
standart-pelayanan-2021.pdfstandart-pelayanan-2021.pdf
standart-pelayanan-2021.pdf
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdfKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdf
 
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
 
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
 
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
No. 4 ttg perubahan atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 ttg org dan...
 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
 
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
 
tim teknis dak.docx
tim teknis dak.docxtim teknis dak.docx
tim teknis dak.docx
 
Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013
 
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...
 
Sk pengabdian pencatatan sipil kabupaten muna
Sk pengabdian pencatatan sipil kabupaten munaSk pengabdian pencatatan sipil kabupaten muna
Sk pengabdian pencatatan sipil kabupaten muna
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
 
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdfPERBUP NO 11 THN 2018  Contoh.pdf
PERBUP NO 11 THN 2018 Contoh.pdf
 
Perka bkpm ri no 15 tahun 2015
Perka bkpm ri no 15 tahun 2015Perka bkpm ri no 15 tahun 2015
Perka bkpm ri no 15 tahun 2015
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSD
 
Permenpan2013 045
Permenpan2013 045Permenpan2013 045
Permenpan2013 045
 

More from Agus Witono

Hazwoper hazardous waste site 40 hour student initial course manual
Hazwoper hazardous waste site 40 hour student initial course manualHazwoper hazardous waste site 40 hour student initial course manual
Hazwoper hazardous waste site 40 hour student initial course manualAgus Witono
 
Protap dalkarhutlah sumsel 2007
Protap dalkarhutlah sumsel 2007Protap dalkarhutlah sumsel 2007
Protap dalkarhutlah sumsel 2007Agus Witono
 
Digital 20297367 s-sri rezeki
Digital 20297367 s-sri rezekiDigital 20297367 s-sri rezeki
Digital 20297367 s-sri rezekiAgus Witono
 
Emergency response planning guide for public wastewater syst
Emergency response planning guide for public wastewater systEmergency response planning guide for public wastewater syst
Emergency response planning guide for public wastewater systAgus Witono
 
Fireemergegencyman 2
Fireemergegencyman 2Fireemergegencyman 2
Fireemergegencyman 2Agus Witono
 
Digital 114001 [-konten_]-m.82.bagian 3
Digital 114001 [-konten_]-m.82.bagian 3Digital 114001 [-konten_]-m.82.bagian 3
Digital 114001 [-konten_]-m.82.bagian 3Agus Witono
 
Bnpb update on lombok earthquake
Bnpb update on lombok earthquakeBnpb update on lombok earthquake
Bnpb update on lombok earthquakeAgus Witono
 
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4Agus Witono
 
190371290 tanggap-darurat
190371290 tanggap-darurat190371290 tanggap-darurat
190371290 tanggap-daruratAgus Witono
 
155112208201011561
155112208201011561155112208201011561
155112208201011561Agus Witono
 
Tanggap darurat-di-gedung-perkantoran
Tanggap darurat-di-gedung-perkantoranTanggap darurat-di-gedung-perkantoran
Tanggap darurat-di-gedung-perkantoranAgus Witono
 
Training & konsultasi_hse
Training & konsultasi_hseTraining & konsultasi_hse
Training & konsultasi_hseAgus Witono
 
Osha 3114-hazwoper
Osha 3114-hazwoperOsha 3114-hazwoper
Osha 3114-hazwoperAgus Witono
 
Petunjuk perusahaan rekomendasi izin pengumpulan limbah b3 skala nasional
Petunjuk perusahaan rekomendasi izin pengumpulan limbah b3 skala nasionalPetunjuk perusahaan rekomendasi izin pengumpulan limbah b3 skala nasional
Petunjuk perusahaan rekomendasi izin pengumpulan limbah b3 skala nasionalAgus Witono
 
Social compliance manual
Social compliance manualSocial compliance manual
Social compliance manualAgus Witono
 
Better work-indonesia-synthesis-report-en
Better work-indonesia-synthesis-report-enBetter work-indonesia-synthesis-report-en
Better work-indonesia-synthesis-report-enAgus Witono
 

More from Agus Witono (20)

Hazwoper hazardous waste site 40 hour student initial course manual
Hazwoper hazardous waste site 40 hour student initial course manualHazwoper hazardous waste site 40 hour student initial course manual
Hazwoper hazardous waste site 40 hour student initial course manual
 
Ar2011
Ar2011Ar2011
Ar2011
 
Trblgn25
Trblgn25Trblgn25
Trblgn25
 
9100 mhav
9100 mhav9100 mhav
9100 mhav
 
Protap dalkarhutlah sumsel 2007
Protap dalkarhutlah sumsel 2007Protap dalkarhutlah sumsel 2007
Protap dalkarhutlah sumsel 2007
 
Digital 20297367 s-sri rezeki
Digital 20297367 s-sri rezekiDigital 20297367 s-sri rezeki
Digital 20297367 s-sri rezeki
 
Emergency response planning guide for public wastewater syst
Emergency response planning guide for public wastewater systEmergency response planning guide for public wastewater syst
Emergency response planning guide for public wastewater syst
 
Fireemergegencyman 2
Fireemergegencyman 2Fireemergegencyman 2
Fireemergegencyman 2
 
Digital 114001 [-konten_]-m.82.bagian 3
Digital 114001 [-konten_]-m.82.bagian 3Digital 114001 [-konten_]-m.82.bagian 3
Digital 114001 [-konten_]-m.82.bagian 3
 
Bnpb update on lombok earthquake
Bnpb update on lombok earthquakeBnpb update on lombok earthquake
Bnpb update on lombok earthquake
 
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
 
190371290 tanggap-darurat
190371290 tanggap-darurat190371290 tanggap-darurat
190371290 tanggap-darurat
 
Bencana11
Bencana11Bencana11
Bencana11
 
155112208201011561
155112208201011561155112208201011561
155112208201011561
 
Tanggap darurat-di-gedung-perkantoran
Tanggap darurat-di-gedung-perkantoranTanggap darurat-di-gedung-perkantoran
Tanggap darurat-di-gedung-perkantoran
 
Training & konsultasi_hse
Training & konsultasi_hseTraining & konsultasi_hse
Training & konsultasi_hse
 
Osha 3114-hazwoper
Osha 3114-hazwoperOsha 3114-hazwoper
Osha 3114-hazwoper
 
Petunjuk perusahaan rekomendasi izin pengumpulan limbah b3 skala nasional
Petunjuk perusahaan rekomendasi izin pengumpulan limbah b3 skala nasionalPetunjuk perusahaan rekomendasi izin pengumpulan limbah b3 skala nasional
Petunjuk perusahaan rekomendasi izin pengumpulan limbah b3 skala nasional
 
Social compliance manual
Social compliance manualSocial compliance manual
Social compliance manual
 
Better work-indonesia-synthesis-report-en
Better work-indonesia-synthesis-report-enBetter work-indonesia-synthesis-report-en
Better work-indonesia-synthesis-report-en
 

Peraturan

  • 1. PERATURAN - PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008; 3. Peraturan Pemerintah Nomor; 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, TeknikTata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan; 7. Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 8. Keputusan Presiden Nomor: 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Ol/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 180/KPTS/M/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya. 12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya. 13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya. 14. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya. 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya; 16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
  • 2. 17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1999 jo. Nomor : 17/KEP/ M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; 19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 117/KEP/M.PAN/10/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya; 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/II/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya; 21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya; 22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsiona! Pustakawan dan Angka Kreditnya; 23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya; 24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 47/KEP/M,PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya; 25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; 26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya; 28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 24/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya; 29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya; 30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.