Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

1. PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN
“ JALAN “
OKITANAWA EVERROBERT
YOFI HELDI PRANATA
ANTO

2. JALAN
Jalan adalah prasarana transportasi
darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan
lori, dan jalan kabel.

3. UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN
• UU RI NO. 13 TAHUN 1980 TENTANG
JALAN
• JALAN SEBAGAI SALAH SATU PRASARANA
PERHUBUNGAN PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN
UNSUR PENTING DALAM USAHA PENGEMBANGAN
KEHIDUPAN BANGSA DAN PEMBINAAN KESATUAN
DAN PERATURAN BANGSA UNTUK MENCAPAI
TUJUAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA
SEPERTI TERMAKTUB DI DALAM PEMBUKAAN
UUD 1945.
• JALAN MEMPUNYAI PERANAN YANG PENTING
TERUTAMA YANG MENYANGKUT PERWUJUDAN
PERKEMBANGAN ANTAR DAERAH YANG
SEIMBANG DAN PEMERATAAN HASIL

4. PENGELOMPOKAN JALAN
JALAN dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
Jalan
Umum
• jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas
umum
Jalan
Khusus
• jalan yang di bangun oleh instasi, badan
usaha. perseorangan, atau kelompok
masyarakat untuk kepentingan pribadi

5. SISTEM
JALAN
UMUM
FUNGSI
STATUS
KELAS

6. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan
jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan
primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang
terjalin dalam hubungan hierarki.
Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu
pada rencana tata ruang wilayah dan dengan
memperhatikan keterhubungan antar kawasan
dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan
pedesaan. Jalan tol adalah jalan umum yang
merupakan bagian sistem jaringan jalan dan
sebagai jalan nasional yang penggunanya
diwajibkan membayar tol.

7. • Sistem Jaringan Jalan Primer
Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan
rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang
dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di
tingkat nasional, dengan menghubungkan semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat
kegiatan sebagai berikut:
 menghubungkan secara menerus pusat kegiatan
nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan
lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan
 menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

8. • Sistem Jaringan Jalan Sekunder
Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan
distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam
kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus
kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder
kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan
seterusnya sampai ke persil.

9. JALAN ARTERI
• Jalan yang melayani angkutan utama dengan
ciri-ciri perjalanan jarak jauh,
• kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan
masuk dibatasi secara efisien
JALAN KOLEKTOR
• Jalan yang melayani angkutan
pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri
perjalanan jarak sedang,
• kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan
masuk dibatasi,

10. JALAN LOKAL
• Jalan yang melayani angkutan setempat
dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat,
• kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah
jalan masuk tidak dibatasi
JALAN LINGKUNGAN
• jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan
jarak dekat,
• kecepatan rata-rata rendah

11. Jalan bebas hambatan
Rumah/ terminal/ kantor
Jalan lokal
Jalan kolektor
Jalan Akses
Jalan Arteri

12. Jalan Nasional
• Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan
kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan antar ibukota provinsi, dan
jalan strategis nasional, serta jalan tol.
Jalan Provinsi
• Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam
sistem jaringan primer yang menghubungkan
ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota,
atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan
strategis provinsi.

13. JALAN UMUM menurut STATUS
Jalan Kabupaten
• Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam
sistem jaringan jalan primer yang tidak
termasuk dalam jalan nasional dan jalan
provinsi, yang menghubungkan ibukota
kabupaten dengan ibukota kecamatan,
antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten
dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat
kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem
jaringan jalan sekunder dalam wilayah
kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

14. JALAN UMUM menurut STATUS
Jalan Kota
• Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan
sekunder yang menghubungkan antarpusat
pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat
pelayanan dengan persil, menghubungkan antara
persil, serta menghubungkan antarpusat
permukiman yang berada di dalam kota
Jalan Desa
• Jalan desa merupakan jalan umum yang
menghubungkan kawasan dan/atau
antarpermukiman di dalam desa, serta jalan
lingkungan.

16. JALAN UMUM menurut KELAS
• Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi
penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan
bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
• Menurut berat kendaraan yang Iewat, jalan raya terdiri
atas:
1. Jalan Kelas I 4. Jalan Kelas IIC
2. Jalan Kelas IIA 5. Jalan Kelas III
3. Jalan Kelas IIB
• Tebal perkerasan jalan itu ditentukan sesuai dengan kelas
jalan.
• Makin berat kendaraan-kendaraan yang melalui suatu
jalan, makin berat pula syarat-syarat yang ditentukan
untuk pembuatan jalan tersebut.

17. JALAN UMUM menurut KELAS
• Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan
kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas,
dinyatakan dalam muatan sumbu terberat (MST) dalam
satuan ton.
• Klasifikasi menurut kelas jalan dan ketentuannya serta
kaitannya dengan kasifikasi menurut fungsi jalan dapat
dilihat dalam Tabel (Pasal 11, PP. No.43/1993).
FUNGSI KELAS MST (Ton )
ARTERI
I
II
III A
>10
10
8
KOLEKTOR
III A
III B 8

19. Bagian-Bagian Jalan
DAMAJA
(Daerah Manfaat Jalan)
DAMIJA
(Daerah Milik Jalan)
DAWASJA
(Daerah Pengawasan Jalan)

20. Daerah manfaat jalan (DAMAJA)
1) lebar antara batas ambang pengaman
konstruksi jalan di kedua sisi jalan,
2) tinggi 5 meter di atas permukaan perkerasan
pada sumbu jalan, dan
3) kedalaman ruang bebas 1,5 meter di bawah
muka jalan.
Daerah milik jalan (DAMIJA)
Damija dibatasi oleh lebar yang sama dengan
Damaja ditambah ambang pengaman konstruksi
jalan dengan tinggi 5 meter dan kedalaman 1.5
meter

21. . Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA)
Ruang Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja)
adalah ruang sepanjang jalan di luar Damaja yang
dibatasi oleh tinggi dan lebar tertentu, diukur dari
sumbu jalan
a) jalan Arteri minimum 20 meter,
b) jalan Kolektor minimum 15 meter,
c) jalan Lokal minimum 10 meter.
Untuk keselamatan pemakai jalan, Dawasja di
daerah tikungan ditentukan oleh jarak pandang
bebas