Masterplan revitalisasi Pasar Indra Sari di Kota Pangkalan Bun perlu memperhatikan pengelolaan pasar, fasilitas parkir, luas area pedagang, serta fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan ruang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kajian penetapan sempadan sungai bertujuan untuk menetapkan batas wilayah sempadan sungai sesuai ketentuan PP 38/2011. Kajian ini melibatkan tim teknis dan masyarakat untuk menganalisis aspek geomorfologi, sosial budaya, dan aksesibilitas guna melindungi fungsi sungai secara berkelanjutan.
RDTR WP IV Kabupaten Bekasi membahas rencana struktur ruang, blok perencanaan, dan intensitas pemanfaatan lahan di Wilayah Pengembangan IV. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan pengembangan wilayah untuk meningkatkan peran sebagai kawasan industri, pariwisata, dan perumahan serta menciptakan pola ruang yang optimal dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut merupakan rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2011-2031 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Muaro Jambi. Rencana ini berisi tentang analisis potensi dan permasalahan wilayah, skenario pengembangan, rencana struktur dan pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian
sebuah pembelajaran bagaimana membuat kerangka kerja logis. pada kesempatan kali ini penulis mengangkat topik yaitu "nelayan di Pangandaran kesulitan dalam mengembangkan usahanya"
Kajian penetapan sempadan sungai bertujuan untuk menetapkan batas wilayah sempadan sungai sesuai ketentuan PP 38/2011. Kajian ini melibatkan tim teknis dan masyarakat untuk menganalisis aspek geomorfologi, sosial budaya, dan aksesibilitas guna melindungi fungsi sungai secara berkelanjutan.
RDTR WP IV Kabupaten Bekasi membahas rencana struktur ruang, blok perencanaan, dan intensitas pemanfaatan lahan di Wilayah Pengembangan IV. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan pengembangan wilayah untuk meningkatkan peran sebagai kawasan industri, pariwisata, dan perumahan serta menciptakan pola ruang yang optimal dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut merupakan rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2011-2031 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Muaro Jambi. Rencana ini berisi tentang analisis potensi dan permasalahan wilayah, skenario pengembangan, rencana struktur dan pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian
sebuah pembelajaran bagaimana membuat kerangka kerja logis. pada kesempatan kali ini penulis mengangkat topik yaitu "nelayan di Pangandaran kesulitan dalam mengembangkan usahanya"
Pedoman ini dipublikasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Desember 2017.
Pedoman ini menetapkan mekanisme pembuatan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat secara Partisipatif yang menjadi bagian dari proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Produk yang dihasilkan adalah berupa Peta Usulan Wilayah MHA yang digunakan untuk mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah.
Pedoman ini merupakan Pedoman Bagian 1 yang berisi Mekanisme Pembuatan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sementara Bagian 2 berisi mengenai Mekanisme Verifikasi dan Validasi Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan dibentuknya peraturan ini serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian ruang, tata ruang, sistem wilayah, kawasan, dan izin pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. Pedoman ini berisi indikator dan kuantitas serta kualitas layanan minimal yang harus disediakan pemerintah daerah dalam bidang-bidang tersebut.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034 yang membahas tentang pembagian wilayah kota Surabaya menjadi 12 Unit Pengembangan wilayah darat dan 4 Unit Pengembangan wilayah laut beserta kegiatan utama di masing-masing unit.
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota SemarangNurlina Y.
Dokumen tersebut merupakan rencana program pembangunan dan pengembangan BWK 3 Kota Semarang untuk periode 2012-2030. Beberapa program utama meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan wisata seperti Kampung Nelayan dan Green Riverfront, serta revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Lama dan Pantai Marina."
[Ringkasan]
Di Kabupaten Rembang terdapat 15 pasar yang telah dikelola sesuai standar kesehatan berdasarkan peraturan daerah. Pokja pasar yang aktif dan inspeksi rutin telah dilakukan untuk memastikan pasar memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Fasilitas ruang laktasi dan kesehatan serta pengaturan pedagang kaki lima juga telah disediakan di beberapa pasar untuk mendukung terciptanya pasar sehat di Kabupaten Rembang.
Pedoman ini dipublikasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Desember 2017.
Pedoman ini menetapkan mekanisme pembuatan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat secara Partisipatif yang menjadi bagian dari proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Produk yang dihasilkan adalah berupa Peta Usulan Wilayah MHA yang digunakan untuk mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah.
Pedoman ini merupakan Pedoman Bagian 1 yang berisi Mekanisme Pembuatan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sementara Bagian 2 berisi mengenai Mekanisme Verifikasi dan Validasi Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan dibentuknya peraturan ini serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian ruang, tata ruang, sistem wilayah, kawasan, dan izin pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. Pedoman ini berisi indikator dan kuantitas serta kualitas layanan minimal yang harus disediakan pemerintah daerah dalam bidang-bidang tersebut.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034 yang membahas tentang pembagian wilayah kota Surabaya menjadi 12 Unit Pengembangan wilayah darat dan 4 Unit Pengembangan wilayah laut beserta kegiatan utama di masing-masing unit.
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota SemarangNurlina Y.
Dokumen tersebut merupakan rencana program pembangunan dan pengembangan BWK 3 Kota Semarang untuk periode 2012-2030. Beberapa program utama meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan wisata seperti Kampung Nelayan dan Green Riverfront, serta revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Lama dan Pantai Marina."
[Ringkasan]
Di Kabupaten Rembang terdapat 15 pasar yang telah dikelola sesuai standar kesehatan berdasarkan peraturan daerah. Pokja pasar yang aktif dan inspeksi rutin telah dilakukan untuk memastikan pasar memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Fasilitas ruang laktasi dan kesehatan serta pengaturan pedagang kaki lima juga telah disediakan di beberapa pasar untuk mendukung terciptanya pasar sehat di Kabupaten Rembang.
Rangkuman dokumen RTRW Kota DKI Jakarta dalam 3 kalimat:
Dokumen ini membahas rencana tata ruang wilayah Kota DKI Jakarta untuk mengatur pengelolaan ruang wilayah yang berfungsi sebagai ibukota negara secara bijak dan berkelanjutan serta mengatur pemanfaatan kawasan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Dokumen ini juga mengatur sistem pusat kegiatan, transportasi, prasarana air, utilitas,
Analisis Prospektif, Retrospektif dan terintegritas Hal 5.docxANAS MULDER
Dokumen tersebut merupakan analisis retrospektif kebijakan relokasi Pasar Pahing di Kota Blitar. Kebijakan relokasi ini dilakukan pemerintah Kota Blitar pada tahun 2011 dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pasar. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa keadaan pasar menjadi sepi dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menambah k
Redesain Pasar Tradisional Bersehati di Kota Manado membutuhkan pendekatan arsitektur tropis pesisir untuk mengatasi masalah lingkungan, sirkulasi, dan pemanfaatan ruang yang ada. Pasar ini memiliki peran penting bagi ekonomi masyarakat lokal tetapi kondisinya yang sudah tua dan kumuh perlu direvitalisasi.
Dokumen tersebut merupakan rencana pembangunan kawasan pasar terpadu di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan pasar, terminal, dan stasiun kereta api secara terpadu guna menunjang perekonomian daerah. Kawasan pasar terpadu ini akan dibangun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait penataan ruang dan pen
1. Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan jasa konsultasi perencanaan penataan ruang untuk mereview masterplan Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung agar dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
2. Lokasi proyek di Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung dengan anggaran Rp200 juta dari APBD Provinsi Lampung 2021.
3. Jangka waktu
Profil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptxHasniarAnas
Dokumen ini memberikan informasi tentang rencana penanganan kawasan permukiman kumuh Niaga di Kota Parepare melalui program Kotaku tahun 2020, mencakup survei lokasi, perencanaan infrastruktur sanitasi, jalan dan drainase, serta sosialisasi ke masyarakat.
1. Pasar tradisional di Kabupaten Majalengka mengalami berbagai permasalahan seperti kurangnya fasilitas, daya saing yang menurun akibat minimarket, serta rendahnya kualitas produk dan layanan.
2. Beberapa penyebab utama permasalahan tersebut adalah kurangnya pendidikan pedagang, lemahnya pengawasan, serta kurangnya sarana prasarana pendukung.
3. Pembinaan yang diperlukan antara l
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas kebijakan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang sarana perdagangan untuk tahun 2012; (2) Termasuk didalamnya evaluasi pelaksanaan DAK bidang sarana perdagangan untuk tahun 2010 dan 2011; (3) Dokumen ini disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan.
Potensi strategis Indonesia sebagai “Basis Ketahanan Pangan Dunia, Pusat Pengolahan Produk Pertanian, Perkebunan, dan Sumber Daya Mineral Serta Pusat Mobilitas Logistik Global” untuk masa yang akan datang telah disingkapi dengan serius oleh Pemerintah melalui penetapan berbagai dasar hukum bagi pengembangan ekonomi nasional, diantaranya adalah UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK yang dikembangkan harus merupakan kawasan yang bersifat strategis secara nasional dari sudut kepentingan ekonomi.
Dalam pengembangan dan penetapannya, KEK tidak dapat dipisahkan dari arahan rencana umum tata ruang dalam PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan penetapan Kawasan Andalan. Sebagai kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, kawasan andalan merupakan kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembanagan wilayah. RTRWN yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi memberikan arahan bagi Kawasan Bitung dan sekitarnya untuk pengembangan sektor yang bersifat unggulan dan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan.
KEK Bitung memiliki keunggulan lokasi dalam pengembangan kawasan ekonomi karena terletak pada alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) 3 (jalur laut internasional yang melewati laut Banda). Ditunjang pula dengan penetapan Bitung sebagai Pusat Logistik Indonesia Timur dalam Sistem Logistik Nasional karena keberadaan pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan, serta dukungan komoditas unggulan perkebunan khususnya kelapa dan perikanan tangkap.
Salah satu dari tujuan dikembangkannya KEK adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayan dan kapital bagi peningkatan ekspor. Dengan demikian, pengembangan KEK seharusnya dapat menarik pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dan mendorong ekonomi secara merata diseluruh wilayah. Oleh karenanya dibutuhkan hubungan yang sinergis dan terpadu antara berbagai sektor dan wilayah sekitarnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya telah melaksanakan pembangunan pertokoan Pasar Kahayan dengan dana pinjaman dari Bank Dunia melalui program USDRP sebesar Rp. 20,7 miliar. Pembangunan pertokoan tersebut telah selesai pada April 2011 dan kini digunakan oleh 279 pedagang dengan tarif sewa antara Rp. 12,5 juta-Rp. 22,5 juta per tahun.
sebuah dokumen dummy yang berisikan mengenai profil dan karakteristik dari 18 pulau terluar di provinsi Maluku,
meliputi Pulau Asutubun, Pulau Batarkusu, Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Meaitimirang, Pulau Liran, di Kabupaten Maluku Barat Daya. Serta Pulau Batu Goyang, Pulau Enu dan Pulau Enu Karang untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Aru
Dokumen tersebut merupakan tabel rencana zonasi kawasan pesisir yang membagi zonasi kawasan pesisir menjadi beberapa zona berdasarkan klasifikasi dan peruntukannya. Zona tersebut antara lain suaka alam laut yang bertujuan melindungi ekosistem terumbu karang, hutan mangrove yang bertujuan melindungi ekosistem mangrove, serta kawasan perlindungan setempat di pantai yang bertujuan melindungi wilayah pesisir.
BAB III memuat proses dan tahapan kegiatan penyusunan DED RTH perkotaan yang meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, analisis data, perencanaan, penyusunan dokumen konstruksi dan pelelangan, komponen rencana anggaran biaya, serta jadwal pekerjaan.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia, meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi SPAM. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan air minum berkualitas dengan harga terjangkau serta mendorong efisiensi dan cakupan layanan air minum. Pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan
Pengkajian dampak sosial lingkungan akibat pembangunan jembatan suramaduAgung Setiawan Pribadi
Studi ini mengkaji dampak sosial lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu khususnya keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan kondisi sosial ekonomi wilayah dan karakteristik PKL, serta menganalisis dampak, biaya manfaat, dan persepsi terkait keberadaan PKL. Hasilnya menunjukkan pembangunan jembatan
South Florida has the lowest percentage of office space located in its downtown (Miami CBD) compared to 13 other large U.S. office markets, at only 13%. Virtually all office growth in Miami-Dade County over the past 15 years has occurred outside the downtown area, with non-CBD space growing 60.3% compared to only a 4.7% increase in the CBD. South Florida is perhaps the most "centerless" large office market in the U.S., with two-thirds of its current office space located in scattered "Edgeless Cities".
The document is a land use plan (RDTR) for Diwek, Jombang that divides the area into several zones, including: [1] protected zones, [2] residential zones, [3] trade and service zones, [4] office zones, [5] industry zones, [6] public service zones, and [7] other designation zones. It provides guidelines for which activities are permitted in each zone, such as allowing homes and small shops in the residential zone but restricting large factories to the industry zone. The plan aims to organize development in a way that balances different land uses.
Penyusunan masterplan pasar indra sari kota pangkalan bun
1.
2. Sebagai salah satu pasar tradisional dalam kota, kawasan sekitar pasar
Indra Sari mengalami perkembangan jumlah penduduk dan penghuni
yang tinggal di wilayah sekitarnya. Hal itu menuntut tingginya
permintaan/kebutuhan masyarakat yang harus disediakan pasar Indra
Sari.
Upaya revitaliasasi dalam masterplan pasar Indra Sari di Kota Pangkalan
Bunharus memperhatikan faktor manajemen pasar, fasiltas parkir
dan area luasan lapak pedagang serta yang sangat penting adalah
fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis),
aman, tertib, dan memiliki ruang publik yang nyaman.
pentingnya penyelengaraan pasar yang bersih dan sehat, maka
masterplan pasar Indra Sari iniharus mengakomodasi kebutuhan dan
persyaratan dalam pedoman penyelenggaraan pasar sehat (Kepmenkes
no. 519 tahun 2008).
3. untuk memenuhi kebutuhan akan pasar di Kota Pangkalan Bun dan sebagai wadah utama
bagi untuk memasarkan produksimasyarakat seperti sayur mayur, buah-buahan, perikanan
dan garmen dan lain – lain
Menjadikan pasar
bersih dan sehat
bagi masyarakat
Menjadikan pasar
tradisional sebagai
urat nadi
perekonomian
daerah
Program
Pembangunan dan
Pengelolaan Pasar
Pangkalan Bun
Menjadikan pasar
yang
meningkatkan
kesejahteraan
pedagang, dan
petani/nelayan
Rencana Tapak
Pemanfaatan
Ruang untuk
Pembangunan
Pasar
Mewujudkan
pelayanan prima
kepada
masyarakat dalam
pemenuhan
kebutuhan
masyarakat
Rencana Umum
Pengembangan
Pasar.
maksud
tujuan
sasaran
4. Perpres 112 Tahun 2007 : Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan danToko Modern.
Permendag 53 Tahun 2008 : Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Kepmenkes No 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar
Sehat
Perda No 21 tahun 2007 tentang Retribusi Pasar, yang penetapan besaran
retribusinya disempurnakan/direvisi lagi ke dalam Perda No 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar
Perbup Kotawaringin Barat No 17 tahun 2008 tentang Ketentuan Penempatan
Pedagang Kios Blok D di Pasar Indra Sari Pangkalan Bun dan juga Perbup
Kotawaringin Barat No 18 tahun 2008 tentang Ketentuan Penataan dan
Penempatan Pedagang Kios Blok F Pasar Indra Sari Pangkalan Bun.
5. LOKASI
Pasar Indra Sari terletak di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dihubungkan oleh Jl Pangeran Antasari dan Jl H Udan Said, serta berbatasan dengan Sungai
Lamandau
6. Bangunan
Terdapat pembagian blok bangunan sesuai
dengan luasan dan fungsi masing-masing
blok perdagangan
NO NAMA PASAR
LUAS JUMLAH KETERANG
AN(m2) KIOS BAK LOS
I Pasar Indra Sari
1.Blok A 3 x 3 80 ₋ ₋
2.Blok B 3 x 3 60 ₋ ₋
3.Blok B ₋ 111 ₋
Blok B ₋ 136 ₋
4.Blok C 2 x 3 184 ₋ ₋
5.Blok D 3 x 3 108 ₋ ₋
6.Blok E 2 x 2 48 ₋ ₋
7.Blok F 3 x 3 22 ₋ ₋
8.Blok G 2 x 2 34 ₋ ₋
9.Blok H Lantai I 3,5 x 3,5 46 ₋ ₋
Blok H Lantai II 3,5 x 3,5 46 ₋ ₋
10.Blok J 3 x 3 68 ₋ ₋
11.Blok I - 1 ₋ 201 ₋ PKL
Blok I - 2 ₋ 20 ₋ PKL
12. PKL ₋ ₋ 260 PKL
JUMLAH 696 468 260
7. Sirkulasi
Secara umum, lebar jalur sirkulasi telah memadai, yakni
dapat dilewati oleh lebih dari dua orang.
Akan tetapi, lebar yangmemadai ini hanya terdapat di
beberapa jalur perdagangan utama saja, selain itu belum
mampu pula melayani perdagangan secara dua sisi,
sehingga dari konteks ke-ideal-an lebar jalur, masih perlu
dilakukan pembenahan di beberapa spot lokasi
8. Zoning
Pembagian zona komoditas telah diatur sebagaimana
Peraturan Bupati No 17 dan 18 di tahun 2008, meski kedua
Peraturan Bupati tersebut hanya mengatur Blok F dan
Blok D saja
kondisi tata letak masih belum memperhatikan kaidah
pembagian komoditas utama/non utama, sehingga masih
terdapat spot-spot zona perdagangan yang kurang aktif
jika dibandingkan dengan zona lainnya
9. Kondisi Pencahayaan dan Penghawaan
Cenderung menggunakan sistem penghawaan dan pencaayaan
buatan, hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasar Sehat
masih belum optimal terlakasana
10. Utilitas
Sudah tersedia beberapa utilitas pendukung seperti
TPS Komunal, Manhole dan Saluran drainase serta
tower air sebagai penyedia air bersih
11. Potensi Permasalahan Kebijakan Kejadian/Bencana
Pasar Indra Sari merupakan pasar induk di
wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
sehingga hal ini menyebabkan daerah ini
akan dikembangkan ke depan sebagai icon
kegiatan, mengingat saat ini wilayah pasar
telah menjadi pusat kegiatan perekonomian
baik siang maupun malam.
Lokasi dari Pasar Indra Sari yang cukup
strategis dan juga berdekatan dengan
dermaga Sungai Arut dan Sungai
Lamandau berpotensi menjadikan daerah
ini sebagai kawasan wisata tepi sungai, akan
tetapi hal ini juga dibutuhkan sebuah
komitmen dari semua pihak baik itu swasta
maupun pemerintah untuk
mengembangkan kawasan ini menjadi
kawasan wisata (selain pusat kegiatan
ekonomi)
Selain pusat kegiatan perdagangan dan
jasa, (atau pasar) kawasan Pasar Indra Sari
yang berdekatan dengan dermaga juga
dikenal luas sebagai pusat kuliner di wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini
tentunya dapat menjadi sebuah nilai lebih
sebagai dasar pengembangan
Terdapat lahan yang belum dimanfaatkan
dan dapat digunakan sebagai RTH untuk
mendukung wilayah Pasar Indra Sari
sebagai pusat kegiatan, pusat kuliner dan
juga pusat wisata
Meski wilayah Pasar Indra Sari dihubungkan oleh
ruas jalan utama, yaitu Jalan H Udan Said dan
Jalan Pangeran Antasari, akan tetapi aksesibilitas
di dalam kawasan pasar itu sendiri masih dapat
dikatakan kurang optimal. Hal ini dikarenakan
oleh terlalu padat dan memusatnya aktivitas
perdagangan di beberapa sektor sehingga hal ini
berdampak pada menumpuknya orang yang
tentunya menghambat laju sirkulasi baik orang
maupun barang itu sendiri
Terdapat beberapa perbedaan kewenangan
terkait pengelolaan dari Pasar Indra Sari itu sendiri
yang mengakibatkan lama nya pengambilan
keputusan atau kebijakan karena harus
menyamakan visi dari beberapa lembaga
pengelolaan yang ada
Mengingat Pasar Indra Sari merupakan sebuah
pusat perdagangan/pasar tradisional di wilayah
Pangkalan Bun (Kab Kota Waringin Barat), hal ini
berdampak pada adanya peningkatan jumlah
pedagang yang masuk dan beraktivitas di dalam
wilayah ini tanpa diimbangi oleh peningkatan
infrastruktur yang memadai. Sehingga hal ini tentu
akan menjadi masalah tersendiri seperti
menumpuknya aktivitas perdagangan, sirkulasi
yang terhambat dan lain sebagainya.
Mengacu pada Kepmenkes No
519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pasar Sehat, dapat dikatakan
bahwa kondisi fisik dari Pasar Indra Sari masih
belum memenuhi beberapa persyaratan tersebut.
Hal inilah nanti yang akan menjadi dasar
revitalisasi dan pengembangan serta penataan dari
Pasar Indra Sari mendatang
Beberapa permasalahan lain, sehubungan dengan
adanya peningkatan jumlah pedagang dan juga
peningkatan aktivitas perekonomian di wilayah
Pasar Indra Sari, berdampak pula pada semakin
Telah terdapat sistem retribusi
yang jelas dan diterapkan di
dalam Pasar Indra Sari sesuai
dengan Perda No 21 tahun 2007
tentang Retribusi Pasar di mana
di dalamnya disebutkan bahwa
Pasar Indrasari termasuk ke
dalam pasar dengan kategori
1A2, yang penetapan besaran
retribusinya
disempurnakan/direvisi lagi ke
dalam Perda No 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan
Pasar
Untuk penataan blok-blok
pengembangan pasar, di dalam
Pasar Indra Sari telah
ditetapkan Perbup
Kotawaringin Barat No 17 tahun
2008 tentang Ketentuan
Penempatan Pedagang Kios
Blok D di Pasar Indra Sari
Pangkalan Bun dan juga
Perbup Kotawaringin Barat No
18 tahun 2008 tentang
Ketentuan Penataan dan
Penempatan Pedagang Kios
Blok F Pasar Indra Sari
Pangkalan Bun.
Kebakaran