Dokumen tersebut merupakan rencana pembangunan kawasan pasar terpadu di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan pasar, terminal, dan stasiun kereta api secara terpadu guna menunjang perekonomian daerah. Kawasan pasar terpadu ini akan dibangun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait penataan ruang dan pen
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Analisa tapak mempertimbangkan potensi dan permasalahan pada lokasi; (2) Format penugasan memberikan contoh untuk memudahkan proses perancangan; (3) Komponen-komponen analisa tapak seperti lingkungan sekitar, zoning, dan tata letak rencana digunakan untuk mengevaluasi lokasi proyek.
CULTURAL CENTRE & TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT. LEBAK BULUS, JAKARTA.Aditya Yudi Kurniawan
THE MEMORY COLLECTIVE. Di dalam cerita-cerita masa lalu tersebut, dan nilai-nilai moral maupun kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya, ingatan kolektif berperan penting di dalam memberikan makna dan konteks. Cerita rakyat menjadi alat bagi ingatan kolektif untuk memberi identitas suatu tempat.
Gubahan massa bangunan utama dan penunjang merujuk pada analogi cangkang bulus. Hal ini menjadi ide utama dari desain bangunan pusat budaya agar mempunyai nilai lokalitas dimana ia dibangun, serta menjadi rangsangan kepada ingatan bersama akan sejarah suatu tempat yang dapat memperkuat karakter serta ikatan emosional pengunjung dengan menyajikan pengamalan ruang yang berbeda.
Dokumen tersebut merangkum pengertian lima elemen penting dalam membaca kota menurut Lynch, yaitu paths, edges, districts, nodes, dan landmarks. Diberikan contoh penerapannya pada Kawasan Pacet Mini Park, meliputi jalur masuk dan keluar arena, gerbang batas kawasan, Pacet Mini Park sebagai district wisata, daerah aktifitas utama, serta patung iguana sebagai landmarknya.
This document provides guidelines for the development control of the Manjung District Local Plan Area from 2020-2030. It identifies three main physical planning zones: islands, coastal areas, and mainland. Lumut-Seri Manjung-Sitiawan is designated as a maritime conurbation and growth corridor. Block 7.1.2 in Lumut is zoned for high density residential, tourism accommodation, institutions, public facilities, and government buildings, subject to density and development standards set by the local authority.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Analisa tapak mempertimbangkan potensi dan permasalahan pada lokasi; (2) Format penugasan memberikan contoh untuk memudahkan proses perancangan; (3) Komponen-komponen analisa tapak seperti lingkungan sekitar, zoning, dan tata letak rencana digunakan untuk mengevaluasi lokasi proyek.
CULTURAL CENTRE & TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT. LEBAK BULUS, JAKARTA.Aditya Yudi Kurniawan
THE MEMORY COLLECTIVE. Di dalam cerita-cerita masa lalu tersebut, dan nilai-nilai moral maupun kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya, ingatan kolektif berperan penting di dalam memberikan makna dan konteks. Cerita rakyat menjadi alat bagi ingatan kolektif untuk memberi identitas suatu tempat.
Gubahan massa bangunan utama dan penunjang merujuk pada analogi cangkang bulus. Hal ini menjadi ide utama dari desain bangunan pusat budaya agar mempunyai nilai lokalitas dimana ia dibangun, serta menjadi rangsangan kepada ingatan bersama akan sejarah suatu tempat yang dapat memperkuat karakter serta ikatan emosional pengunjung dengan menyajikan pengamalan ruang yang berbeda.
Dokumen tersebut merangkum pengertian lima elemen penting dalam membaca kota menurut Lynch, yaitu paths, edges, districts, nodes, dan landmarks. Diberikan contoh penerapannya pada Kawasan Pacet Mini Park, meliputi jalur masuk dan keluar arena, gerbang batas kawasan, Pacet Mini Park sebagai district wisata, daerah aktifitas utama, serta patung iguana sebagai landmarknya.
This document provides guidelines for the development control of the Manjung District Local Plan Area from 2020-2030. It identifies three main physical planning zones: islands, coastal areas, and mainland. Lumut-Seri Manjung-Sitiawan is designated as a maritime conurbation and growth corridor. Block 7.1.2 in Lumut is zoned for high density residential, tourism accommodation, institutions, public facilities, and government buildings, subject to density and development standards set by the local authority.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADPenataan Ruang
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 untuk mengatur pemanfaatan ruang di Kota Banda Aceh guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan pasca bencana tsunami 2004 serta menyesuaikan perubahan peraturan penataan ruang. Qanun ini mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian istilah
Dokumen tersebut membahas delapan kriteria perancangan kota menurut teori Hamid Shirvani, yaitu penggunaan lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pedestrian, pendukung aktivitas, sistem penanda, dan preservasi. Kriteria-kriteria tersebut merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam perancangan kota agar tercipta kota yang berkelanjutan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Penataan Ruang
[Ringkasan]
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Rencana ini menetapkan struktur dan pola ruang, kebijakan dan strategi pengembangan, serta pengelolaan ruang wilayah Provinsi DIY untuk mencapai pemanfaatan ruang yang bijaksana dan berkelanjutan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya alam.
Dokumen ini membahas latar belakang perlunya standarisasi bangunan dan perabot sekolah menengah atas sesuai dengan peraturan pemerintah. Standarisasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan memfasilitasi proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum yang mendasari penyusunan standar minimal bangunan dan perabot SMA.
Dokumen tersebut merupakan daftar judul-judul seminar arsitektur yang diselenggarakan oleh jurusan arsitektur salah satu perguruan tinggi, mencakup berbagai tema perancangan bangunan dengan pendekatan arsitektur hijau, modern, tradisional, dan lainnya.
This document discusses the vision and benefits of integrated townships. Integrated townships are self-sustaining developments located on the outskirts of cities that include residential, commercial, retail, educational, and sometimes industrial areas. They aim to reduce pressure on city infrastructure by providing modern amenities and a balance of residential and commercial spaces, along with recreational areas and open spaces. Integrated townships offer walkability, mixed uses, housing options, and sustainability to support wholesome living without pollution. They have amenities like schools, hospitals, parks and retail to provide a high quality of life under one roof. The document argues integrated townships will be in demand in the future as cities expand boundaries and need horizontal growth solutions.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034 yang membahas tentang pembagian wilayah kota Surabaya menjadi 12 Unit Pengembangan wilayah darat dan 4 Unit Pengembangan wilayah laut beserta kegiatan utama di masing-masing unit.
The document discusses Transit Oriented Development (TOD) as an agenda for transportation and spatial development. It defines TOD as compact, mixed-use development that encourages medium to high density, proper land use, and clustered buildings and roads. TOD aims to save time and money for users, reduce emissions, and encourage walkability. Stakeholders like public, private sector, and government have roles to play in TOD regulation and development. Challenges include different land ownership patterns near stations and ensuring an integrated, sustainable transit system. Private developers are willing to invest if given regulatory incentives and a clear masterplan.
Dokumen tersebut membahas tentang rancang kota yang baik dengan menekankan pada 3 poin utama:
1) Kota harus terbaca dan jelas strukturnya untuk memudahkan navigasi
2) Kota harus berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan ramah lingkungan
3) Kota harus mampu mengekspresikan kearifan lokal dalam pengembangannya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADPenataan Ruang
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 untuk mengatur pemanfaatan ruang di Kota Banda Aceh guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan pasca bencana tsunami 2004 serta menyesuaikan perubahan peraturan penataan ruang. Qanun ini mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian istilah
Dokumen tersebut membahas delapan kriteria perancangan kota menurut teori Hamid Shirvani, yaitu penggunaan lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pedestrian, pendukung aktivitas, sistem penanda, dan preservasi. Kriteria-kriteria tersebut merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam perancangan kota agar tercipta kota yang berkelanjutan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Penataan Ruang
[Ringkasan]
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Rencana ini menetapkan struktur dan pola ruang, kebijakan dan strategi pengembangan, serta pengelolaan ruang wilayah Provinsi DIY untuk mencapai pemanfaatan ruang yang bijaksana dan berkelanjutan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya alam.
Dokumen ini membahas latar belakang perlunya standarisasi bangunan dan perabot sekolah menengah atas sesuai dengan peraturan pemerintah. Standarisasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan memfasilitasi proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum yang mendasari penyusunan standar minimal bangunan dan perabot SMA.
Dokumen tersebut merupakan daftar judul-judul seminar arsitektur yang diselenggarakan oleh jurusan arsitektur salah satu perguruan tinggi, mencakup berbagai tema perancangan bangunan dengan pendekatan arsitektur hijau, modern, tradisional, dan lainnya.
This document discusses the vision and benefits of integrated townships. Integrated townships are self-sustaining developments located on the outskirts of cities that include residential, commercial, retail, educational, and sometimes industrial areas. They aim to reduce pressure on city infrastructure by providing modern amenities and a balance of residential and commercial spaces, along with recreational areas and open spaces. Integrated townships offer walkability, mixed uses, housing options, and sustainability to support wholesome living without pollution. They have amenities like schools, hospitals, parks and retail to provide a high quality of life under one roof. The document argues integrated townships will be in demand in the future as cities expand boundaries and need horizontal growth solutions.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034 yang membahas tentang pembagian wilayah kota Surabaya menjadi 12 Unit Pengembangan wilayah darat dan 4 Unit Pengembangan wilayah laut beserta kegiatan utama di masing-masing unit.
The document discusses Transit Oriented Development (TOD) as an agenda for transportation and spatial development. It defines TOD as compact, mixed-use development that encourages medium to high density, proper land use, and clustered buildings and roads. TOD aims to save time and money for users, reduce emissions, and encourage walkability. Stakeholders like public, private sector, and government have roles to play in TOD regulation and development. Challenges include different land ownership patterns near stations and ensuring an integrated, sustainable transit system. Private developers are willing to invest if given regulatory incentives and a clear masterplan.
Dokumen tersebut membahas tentang rancang kota yang baik dengan menekankan pada 3 poin utama:
1) Kota harus terbaca dan jelas strukturnya untuk memudahkan navigasi
2) Kota harus berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan ramah lingkungan
3) Kota harus mampu mengekspresikan kearifan lokal dalam pengembangannya
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang membahas visi dan misi, potensi investasi, arah kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan investasi guna mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."
Perda no 8_tahun_2007_-_tentang_ketertiban_umumnikenmuldiyani
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketertiban umum di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa poin penting yang diatur antara lain mengenai tertib lalu lintas jalan dan sungai, larangan membuat angkutan umum roda dua, larangan memasuki jalur busway, serta larangan membuat rakit dan keramba di sepanjang jalur sungai. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat Jakarta.
Pemerintah Kota Palangka Raya telah melaksanakan pembangunan pertokoan Pasar Kahayan dengan dana pinjaman dari Bank Dunia melalui program USDRP sebesar Rp. 20,7 miliar. Pembangunan pertokoan tersebut telah selesai pada April 2011 dan kini digunakan oleh 279 pedagang dengan tarif sewa antara Rp. 12,5 juta-Rp. 22,5 juta per tahun.
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALAchmad Wahid
Peraturan Daerah ini membahas tentang penanaman modal di Kota Magelang. Tujuannya adalah menciptakan kemudahan pelayanan dan fasilitasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal serta kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kota Magelang menarik bagi penanaman modal. Peraturan ini mengatur tentang pengertian istilah, izin prinsip, izin usaha penanaman modal, pendaftaran, dan perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
Keputusan Gubernur ini membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. KOTAKU menggunakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan 100-0-100 melalui
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Provinsi DKI Jakarta, meliputi pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima, penetapan lokasi usaha, pemindahan lokasi, serta peran berbagai instansi terkait dalam melaksanakannya.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang persyaratan dan ketentuan pembangunan gedung di Kota Yogyakarta, termasuk izin mendirikan bangunan, koefisien bangunan, ruang terbuka hijau, dan pengaturan lainnya guna menjamin keselamatan, kenyamanan, dan terpenuhinya tata ruang yang telah ditetapkan.
1. GRAND DESIGN
KAWASAN PASAR MINGGU TERPADU
KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2013
1
2. ABSTRAKSI
Kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota
negara, maka pengelolaannya secara bijaksana,
berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah
penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga
keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang.
Kota merupakan sistem dari beragam sarana fisik dan
non fisik yang diadakan oleh dan untuk warga
masyarakat, serta untuk merangsang dan
memfasilitasi aktivitas, serta kreativitas warga, dalam
mewujudkan cita-cita politik, sosial, ekonomi,
kebudayaan dan lingkungan hidupnya.
2
3. LATAR BELAKANG
Sejalan dengan perkembangan pembangunan kota
Jakarta dan pertumbuhan jumlah penduduk khususnya
di Pasar Minggu yang semakin bertambah selain
mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat
terhadap barang dagangan kebutuhan rumah tangga,
juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan
area pasar.
Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka
mewujudkan Kawasan Pasar Minggu sebagai Pusat
Perdagangan untuk kegiatan tersier di Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Selatan secara lebih berdaya guna
dan berhasil guna (Pasar yang terintegrasi dengan
Terminal dan Stasiun) serta untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, guna menunjang
sarana pengembangan perekonomian Daerah sebagai
salah satu sumber pendapatan Daerah. Maka
diperlukan Kawasan Pasar Minggu yang Terpadu.
3
4. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan
Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
4
5. DASAR HUKUM
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Perpasaran Swasta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002
Nomor 76
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 30)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2009 Nomor 144)
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 215 Tahun 2012 Tentang
Pengintegrasian Dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 210)
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 Tentang
Sumur Resapan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor
64001)
5
6. PETA RENCANA KAWASAN
PASAR MINGGU TERPADU
1
5
6
2
3
1. Kawasan
Perdagangan Umum
2. Kawasan
Perdagangan Khusus
3. Rencana
Pembebasan Lahan
untuk
Pengembangan
Kawasan
Perdagangan
5. Kawasan Terminal
terintegrasi
6. Kawasan STA Kereta
Api terintegrasi
4
4. Kawasan
Pengelolaan
Sampah
6
7. PETA RENCANA KAWASAN
PASAR MINGGU TERPADU
7
8
9
10
8. Sama dengan
Point 7.
9. Markas
POLSEK Pasar
Minggu.
10. Hotel
Benggalawan
dan LP3i
11. Lahan Parkir
Kendaraan
Jema’at GKBI
11
7. Rencana
Pembebasan
Lahan untuk
Pengembangan
Kawasan
Perdagangan
7
8. NO KEGIATAN BENTUK KEGIATAN PELAKSANA OUTPUT
1, Need Assessment
Orientasi Lapngan
Study Literatur
Tim Kerja Gambaran Umum
2.
Penyusunan Darft
Usulan Pendahuluan
Work Shop Tim Kerja
Draf Usulan
Pendahuluan
3.
Penawaran terbatas
dengan Investor
Kajian untuk pembuatan
Konsep Dasar Proposal
Tim Kerja &
Pihak Investor
Draf Konsep
Proposal
3.
Pembuatan Project
Proposal
Design Layout dan Grafis
Tim Kerja &
Pihak Investor
Project
Proposal
4.
Uji Kelayakan Publik
terbatas
Dengar Pendapat
dengan Akademika
Dengar Pendapat
dengan Tokoh
masyarakat
Tim Kerja &
Pihak Investor
Revisi dan
Perbaikan serta
Legalisasi Project
Proposal
5.
Pengusulan Project
Proposal
Koordinasi Pihak-Pihak
Pengambil Kebijakan dan
Instansi Terkait
Tim Kerja &
Investor
Jawaban Project
Proposal
RENCANA KERJA
8