Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan

4,492 views

Published on

Diklatpim II Angkatan XXXII Kelas A di Gedung Graha Wicaksana Pejompongan, 28 Oktober 2011

4 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
252
Comments
4
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA Dr. Solihin SE Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi M t i Akselerasi Sinergi - Paradigma Governance - Troika - Sinergitas Stakeholders• SPPN sebagai alat untuk Bersinergi.• Sinergi antar Instansi Pemerintah Pemerintah.• Pembangunan Berkeadilan (Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan). dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Sinergi• Kerjasama antara orang atau organisasi y g yang hasil keseluruhannya akan j y jauh lebih besar daripada jumlah hasil yang dicapai apabila masing-masing bekerja sendiri.dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik h k ekslusif b i Memberikan hak k l if bagi  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan M j l k dmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksippolitik dan hukum yang y g lapangan kerja dan p g j sosial, ekonomi dan , kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Troikadadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang jangka panjang, menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur g penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. daerah dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Tujuan SPPN j1. Mendukung k di1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan. i t l k b2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, e e t , be ead a , da be e a juta e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara stakeholders, lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Persyaratan Dokumen Perencanaan: Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured g gets managed”) g ) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:H iliki t h i d hit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan P t t d d pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. ( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL) j ) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) ( (Renja SKPD) j ) ( Ps. 21 Ayat 3) Ps dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan terus menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). system)• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Instansi Pemerintah• Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan Administrasi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah• Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun daerah temasuk Komisi, Dewan, p p , , Badan yang mendapat dana dari APBN/APBD• Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota), Kabupaten/Kota) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Masalah dalam Sinergi g Instansi Pemerintah• Koordinasi lemah secara vertikal karena Gubernur, Bupati, serta Wali Kota tidak lagi ditentukan dari pusat.• Chain of command untuk mengimplementasi kebijakan kerap terkendala. Sering terjadi kondisi di mana kepala daerah harus mendahulukan kepentingan rakyat pemilihnya daripada kepentingan pemerintah pusat.• Di daerah instruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksi pemerintah pusat. Ini karena apa yang ditafsirkan sebagai amanah, mandat rakyat, serta janji kampanye bisa berbeda dengan garis kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam tataran yang paling konkret.• Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha Mereka kerap usaha. harus menanggung konsekuensi dari lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Agenda untuk Memperkuat Sinergi g p g antar Instansi Pemerintah• Sinergi antar instansi pemerintah dilakukan dalam seluruh proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam hal: – Perencanaan kebijakan. – Kerangka regulasi. – Kerangka Penganggaran. – K Kerangka k l b k kelembagaan. – Kerangka pengembangan wilayah. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Sinergi Perencanaan Kebijakan• Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan.• Mengoptimalkan p g p pelaksanaan Musrenbang baik tingkat p g g pusat dan daerah agar dapat menyelaraskan kebijakan antar instansi pusat, dan pusat-daerah.• Sinergi dalam penetapan target pembangunan.• Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh K/L dan SKPD. SKPD• Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat.• Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi daerah.• Sinergi dalam kebijakan p g g j pengendalian tingkat inflasi. g dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Urgensi g Sinergi Perencanaan Kebijakan• Memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan daerah.• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah Daerah.• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan.• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan.• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Sinergi Kerangka Reg lasi Regulasi• Konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan.• Pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada. b i t t d h d• Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah perda yang bermasalah. bermasalah dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Urgensi g Sinergi Kerangka Regulasi• Untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk UU, PP, Peraturan Daerah, Perpres, dan Permen dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.• Untuk U t k meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan i k tk k h k k t d k t t dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. 1/4 1/4 Sinergi Kerangka Anggaran Si iK k A• Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah untuk: 1. Mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai block grant belanja publik pemda menurut kewenangan. blik d tk 2. Menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional. 3. Memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan p p g beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang belum di k b l diakomodasi d l d i dalam aspek l k legal. l dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. 2/4 Sinergi Kerangka Anggaran Si iK k A• Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah yang ditempuh Pusat-Daerah adalah: 1. Sinergi perencanaan DAK antara K/L dan SKPD agar pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional. 2. 2 Memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan 3. Sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan K/L agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang undangan yang berlaku perundang-undangan berlaku. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. 3/4 Sinergi Kerangka Anggaran Si iK k A• Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah yang ditempuh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang adalah: 1. Menjamin keterbukaan i f 1 M j i k t b k informasi d d t d i pusat k i dan data dari t kepada d daerah. 2. 2 Mempercepat penyaluran DBH sumber daya alamalam. dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. 4/4 Sinergi Kerangka Anggaran Si iK k A• Dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, daerah langkah yang ditempuh dalam lima tahun mendatang adalah: 1. Mempertegas kerangka organisasi dan p p g g g personil p pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi. 2. Sinkronisasi perencanaan program antara K/L dan SKPD. 3. Penentuan sasaran fungsional program secara bersama. dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Urgensi Sinergi Kerangka Anggaran1.1 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah.2. Menyelaraskan besaran kebutuhan p y pendanaan di daerah dengan g pembagian urusan pemerintahan.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.4. Meningkatkan daya saing daerah.5. Mendukung k i5 M d k kesinambungan fi k l nasional d l b fiskal i l dalam k kerangka k kebijakan ekonomi makro.6.6 Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.7. Meningkatkan efisiensi p g pemanfaatan sumber daya nasional. y8. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Sinergi dalam Kerangka g g Kelembagaan dan Aparatur Daerah• Menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja secara bertanggung jawab.• Mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan p g rentang kendali manajemen yang ideal.• Meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Urgensi Sinergi dalam Kerangka g g g Kelembagaan dan Aparatur Daerah• Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Sinergi dalam Kepegawaian g p g Pusat dan Daerah• Menyelaraskan jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi PNS secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antar instansi, baik antara Pusat dan Daerah maupun antar daerah, termasuk antara jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu tertentu.• Melakukan supervisi dan memfasilitasi pemberian bimbingan teknis analisis jabatan, menghitung kebutuhan j j , g g jumlah p g pegawai secara riil dan menyempurnakan sistem rekrutmen CPNS dan proyeksi kebutuhan PNS untuk 5 tahun ke depan bisa diketahui secara proporsional• Pemerintah menerapkan prinsip ”penghargaan dan sanksi” (reward and punishment) dalam upaya menetapkan kebijakan tentang belanja pegawai PNS agar menjadi lebih proporsional di K/L dan Pemda. dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Sinergi dalam Kerangka g g 1/2 1/2 Pengembangan Wilayah1. Sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk menghindari tumpang tindih kebijakan2. Memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mitigasi bencana alam;3. Meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang4. Mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan prasarana d sarana t dan tanpa perhitungan h hit harmonisasi wilayah i i il h pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga5.5 Meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Sinergi dalam Kerangka g g 2/2 Pengembangan Wilayah6. Mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan RTRW yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem transportasi;7. Mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; k b t /k t8. Membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (KEK). dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Urgensi Sinergi dalam Kerangka g g g Pengembangan Wilayah• Untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. “Aktor” Pemerintah dalam Program g Pembangunan Berkeadilan1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;2. Sekretaris Kabinet;;3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;5. Jaksa Agung;6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;9. Para Gubernur;10. Para B10 P Bupati/Walikota. ti/W lik t dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Aspek dalam Pembangunan p g yang Berkeadilan Pro- Keadilan Rakyat y untuk Semua PENCAPAIAN MDGs dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Pembangunan yang BerkeadilanP b B k dilProgram Pro Rakyat1. Program p g penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; gg g g ;2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;Program K dil untuk SP Keadilan t k Semua (Justice for All) (J ti f1. Program keadilan bagi perempuan;2.2 Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;3. Program keadilan di bidang bantuan hukum;4.4 Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;5. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;6.6 Program keadilan bagi anak; dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Pembangunan yang BerkeadilanP b B k dilProgram Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium1. Program p g pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; p ;2. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;3. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;4. Program penurunan angka kematian anak;5. Program kesehatan ibu;6. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;7. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;8.8 Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 50

×