3. iii
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
BUKU SAKSI PESERTA PEMILU
PEMBINA:
RAHMAT BAGJA
HERWYN JEFLER MALONDA
LOLLY SUHENTY
TOTOK HARIYONO
PUADI
PENGAWAS:
RAHMAT JAYA PARLINDUNGAN SIREGAR
M. HANIF ALUSI
WENLY LOLONG
PENULIS:
TIM PENYUSUN:
KETUA : HANIF VIDI YUWONO
WAKIL : IKE MEISYE LAKSMI
REZA SYAMSURI
EKO AGUS WIBISONO
BRE IKRAJENDRA
ROSALINA SIHOMBING
MUHAMMAD HABIBI
ANGGOTA : ADIE IWA CHATULISTIWA
PRAMESTA WIDYA PERMANA
NISTYA MAHARANI
SAEPUDIN
PUTRI SETYA
ARI KUSUMA
RADEN SONNY
TAHUN PENYUSUNAN: 2024
4. 4
KATA SAMBUTAN
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami selaku pengawas
Pemilu dapat menyelesaikan penyusunan Modul Pembelajaran ini dengan
baik. Penyusunan Modul Pembelajaran ini merupakan ikhtiar dalam
memperkuat kapasitas dan kompetensi bagi saksi peserta Pemilu baik di
tingkat nasional maupun di daerah agar memiliki pemahaman dan
kemampuan untuk memahami pengetahuan yang komprehensif dalam
melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai saksi peserta Pemilu.
Puslitbangdiklat Bawaslu memiliki tugas untuk dapat mempersiapkan,
mengembangkan dan melatih saksi peserta Pemilu, termasuk menyusun
panduan hingga bahan ajar berupa Modul Pembelajaran agar saksi peserta
Pemilu di tiap tingkatan mendapatkan pemahaman teoritis, teknis dan
praktis dalam melakukan tugas pengawalan tahapan Pemilu.
Modul Pembelajaran ini merupakan rangkaian dari sumber
pengetahuan dan kurikulum yang sudah disiapkan Bawaslu untuk menjadi
pedoman pemberi materi pada pelaksanaan Penguatan . Semoga Modul
Pembelajaran ini membawa manfaat bagi seluruh saksi peserta Pemilu,
jajaran pengawas Pemilu, peserta Pemilu dan masyarakat Indonesia. Semoga
Allah SWT senantiasa memberkahi dan menguatkan langkah kita semua
dalam menjalankan amanat.
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Ketua Badan Pengawas Pemilu
Rahmat Bagja
5. 5
KATA PENGANTAR
Jajaran saksi peserta Pemilu yang berkualitas merupakan prasyarat
dalam meningkatkan kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia. Maka dari
itu, seorang saksi peserta Pemilu harus memiliki kemampuan dan
kompetensi yang dapat mendukung tugas pokok fungsinya. Penguatan
kompetensi SDM saksi peserta Pemilu sudah menjadi amanat Undang-
Undang Pemilu bagi jajaran pengawas Pemilu. Selain itu, proses ini bertujuan
agar dapat memenuhi standar penyelenggaraan Pemilu yang adil,
transparan, akuntabel, tertib dan berintegritas. Tugas tersebut kemudian
diterjemahkan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu dalam bentuk penguatan
kapasitas melalui pelatihan teknis dan penyediaan bahan bacaan penguat
pengetahuan.
Berangkat dari pertimbangan diatas maka Bawaslu memandang
penting dan perlu adanya sebuah sumber pengetahuan yang bisa dijadikan
pedoman atau rujukan bagi saksi peserta Pemilu dalam bentuk Modul
Pembelajaran. Penyusunan Modul Pembelajaran yang sudah disiapkan oleh
Puslitbangdiklat Bawaslu menjadi penting dan krusial untuk menjadi
sumber informasi dan literasi bagi pengembangan kompetensi saksi peserta
Pemilu. Maka dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat Tuhan
Yang Maha Kuasa, Modul Pembelajaran bagi saksi peserta Pemilu ini disusun
dan dibuat untuk menjadi pedoman bagi saksi peserta Pemilu di seluruh
Indonesia.
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Koordinator Divisi SDM Organisasi Diklat
Herwyn Jefler H. Malonda
6. 6
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN........................................................................................................ 4
KATA PENGANTAR...................................................................................................... 5
BAB 1.......................................................................................................................... 7
PENGANTAR TEKNIS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SAKSI PESERTA PEMILU ............. 7
A. DEFINISI SAKSI PESERTA PEMILU............................................................................ 7
B. TUGAS POKOK FUNGSI SAKSI PESERTA PEMILU ......................................................... 8
C. LARANGAN SAKSI PESERTA PEMILU....................................................................... 15
D. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER PENYELENGGARA PEMILU ............................................. 16
BAB 2........................................................................................................................ 20
MANAJEMEN PENGETAHUAN SAKSI PESERTA PEMILU ............................................ 20
A. IDENTIFIKASI JENIS SURAT SUARA DI PEMILU 2024 ................................................... 20
B. JENIS-JENIS FORMULIR YANG TERSEDIA DI TPS ........................................................ 21
C. KEABSAHAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA ................................................................. 23
D. MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA................................................ 24
BAB 3........................................................................................................................ 26
POTENSI PERSOALAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ......................................... 26
A. PERMASALAHAN TPS RAWAN ................................................................................... 26
B. POTENSI PENGGELEMBUNGAN SUARA ........................................................................ 28
C. PEMUNGUTAN SUARA ULANG, ULANG DAN SUSULAN..................................................... 29
BAB 4........................................................................................................................ 33
PENEGAKAN HUKUM PEMILU ................................................................................... 33
A. MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN ....................................................................... 33
B. MEKANISME PENGAJUAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG................................................. 34
C. MEKANISME PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU ............................................ 34
D. MEKANISME PEMBERIAN KETERANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI............................... 35
BAB 5........................................................................................................................ 38
TEKNIK DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN ............................................................. 38
TEKNIK DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN ............................................................. 38
A. ALAT KERJA PENGAWASAN MANDIRI......................................................................... 38
B. DOKUMENTASI KEGIATAN........................................................................................ 40
C. MANAJEMEN ALAT BUKTI........................................................................................ 41
7. 7
BAB 1
PENGANTAR TEKNIS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SAKSI
PESERTA PEMILU
OUTLINE MATERI PEMBELAJARAN
MATERI POKOK
: Pengantar Teknis, Tugas Pokok Dan Fungsi Saksi
Peserta Pemilu
SUB MATERI
: 1. Definisi Saksi Peserta Pemilu
2. Tugas Pokok dan Fungsi Saksi Peserta Pemilu
3. Larangan Saksi Peserta Pemilu
4. Identifikasi Stakeholder Penyelenggara Pemilu
A.Definisi Saksi Peserta Pemilu
Saksi Peserta Pemilu adalah saksi dari Partai Politik atau Peserta Pemilu
yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan
calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota atau tingkat diatasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan calon perseorangan untuk Pemilu
anggota DPD untuk menyaksikan proses penyelenggaraan pemungutan dan
penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
“Saksi sebagaimana dimaksud (peserta Pemilu) dilatih oleh Bawaslu”.
(Undang-Undang No. 7 Th. 2017 Pasal 351 ayat 8).
Saksi peserta Pemilu dianggap banyak kalangan tidak memiliki peran
yang signifikan dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada karena
keberadaannya tidak menjadi sebuah kewajiban yang benar-benar diatur
secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Pada realitasnya pun
pada hari-H pemungutan suara, tidak banyak partai politik maupun peserta
Pemilu yang memiliki saksi di tempat pemungutan suara. Anggapan-
anggapan demikian kemudian mereduksi keberadaan saksi peserta Pemilu,
yang dahulu disebut saksi partai politik. Disebut saksi peserta Pemilu karena
tidak hanya partai politik saja yang memerlukan peran saksi, tapi juga
peserta Pemilu perorangan di legislatif. Banyak masyarakat tidak memahami
peran saksi peserta Pemilu, padahal jika diulas lebih mendalam, saksi
peserta Pemilu memiliki peran yang krusial dalam proses penyelenggaran
8. 8
Pemilu. Saksi peserta Pemilu merupakan representasi dari peserta Pemilu
dalam memastikan proses penyelenggaraan dan perolehan suara peserta
Pemilu tidak menemui kendala atau menerima kecurangan yang berpotensi
merugikan hak-hak dari peserta Pemilu. Saksi adalah garda terdepan dalam
penyelenggaraan demokrasi elektoral. Keberadaan saksi juga menjadi sebuah
sistem check and balance bagi kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilu
agar menjalankan penyelenggaraan Pemilu secara adil dan berintegritas.
Peran Saksi Peserta Pemilu:
a. Representasi peserta Pemilu di tempat pemungutan suara;
b. Memastikan hak-hak peserta Pemilu tidak dilanggar oleh peserta Pemilu
yang lain atau oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu;
c. Memastikan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berjalan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
d. Memastikan hasil perolehan suara peserta Pemilu;
e. Memastikan hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak dicurangi;
f. Melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemungutan dan
penghitungan suara di TPS;
g. Mengawasi proses fasilitasi penyaluran hak pilih masyarakat di TPS;
h. Mengawasi potensi pelanggaran yang terjadi dalam pemungutan dan
penghitungan suara di TPS;
i. Mencegah terjadinya manipulasi dan penggelembungan suara;
j. Memastikan integritas penyelenggara dan pengawas Pemilu;
B.Tugas Pokok Fungsi Saksi Peserta Pemilu
Tugas pokok fungsi saksi peserta Pemilu di bagi ke dalam 3 bagian, yaitu:
B) Sebelum Hari Pemungutan Suara
Tugas saksi:
1) Menyiapkan surat mandat sebagai Saksi dari Peserta Pemilu tingkat
Kabupaten/Kota kepada KPPS dan meminta bukti tanda terima surat
paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan
suara;
2) Menyiapkan kelengkapan seperti KTP dan Surat Pemberitahuan
memilih untuk dibawa pada saat bertugas esok hari.
9. 9
C)Hari Pemungutan Suara
a. Proses Persiapan Pemungutan Suara
Tugas saksi:
1) Hadir selambat-lambatnya pukul 7.30 waktu setempat (TPS
dibuka pukul 07.00 dan diberikan toleransi kepada saksi
keterlambatan maksimal 30 menit);
2) Membawa kelengkapan KTP dan Surat Pemberitahuan Memilih;
3) Membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani
oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota
atau tingkat atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat
diatasnya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPD untuk Pemilu DPD;
4) Mengenakan tanda pengenal saksi yang diterima dari KPPS;
5) Membawa kelengkapan alat tulis menulis;
6) Bersama-sama Ketua dan Anggota KPPS memastikan bahwa
kotak suara dalam keadaan digembok/dengan alat pengaman
lainnya dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai
dengan ketentuan;
7) Menghadiri kegiatan KPPS yang meliputi:
• Pembukaan kotak suara;
• Pengeluaran dan pengecekan seluruh isi kotak suara;
• Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
• Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
• Pemeriksaan keadaan seluruh surat suara, tinta, segel, alat
untuk mencoblos, sampul, kertas, karet pengikat surat
suara, kantong plastik, formulir, tali pengikat alat pemberi
pilihan dan alat bantu pemilih disabilitas netra; dan
• Penandatanganan surat suara yang akan digunakan oleh
Pemilih.
10. 10
b. Proses Pemungutan Suara
Tugas saksi:
1) Mengikuti rapat pemungutan suara dan proses Sumpah/Janji
Anggota KPPS;
2) Memastikan sampul Surat Suara dalam keadaan tersegel dan
jumlah Surat Suara sesuai ketentuan;
3) Memastikan bahwa kotak suara benar-benar kosong dan
dikunci/diamankan dengan alat pengaman kembali setelah
semua isi dikeluarkan telah diperiksa KPPS;
4) Memastikan bahwa nama Pemilih sesuai dengan daftar nama yang
tercantum di DPT, DPTb dan DPK;
5) Memastikan bahwa Pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa
dia telah memberikan suara (seperti bekas tinta di jarinya);
6) Memastikan bahwa setiap Surat Suara yang diterima Pemilih
tidak cacat dan ada tanda-tanda khusus/rusak;
7) Memastikan bahwa setiap Surat Suara yang diterima Pemilih
sudah ditandatangani oleh ketua KPPS;
8) Apabila ada Pemilih menggunakan KTP asli dan KK Asli, mereka
akan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12.00 WIB;
9) Memastikan penyandang disabilitas yang mempunyai halangan
fisik agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan didampingi
oleh pendamping. Pemberian bantuan terhadap Pemilih dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
• Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang
ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan
pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri;
• Bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan
tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos
Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
11. 11
c. Proses Penutupan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Tugas Saksi:
1) Memastikan seluruh Pemilih yang telah terdaftar dalam formulir
telah selesai memberikan suara;
2) Memastikan untuk pendokumentasian setiap formulir;
3) Memastikan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS mengatur
keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih
tersedia;
4) Memastikan bahwa Surat Suara yang tidak terpakai telah diberi
tanda silang besar oleh petugas KPPS;
5) Memastikan bahwa petugas KPPS telah mencatat jumlah Surat
Suara yang tidak digunakan/rusak (cacat terdapat coretan dan
sebagainya).
d. Proses Penghitungan Suara
- Rapat Penghitungan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas
TPS;
- Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, anggota KPPS
mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
Penghitungan Suara;
- Sarana dan prasarana meliputi pengaturan tempat rapat
Penghitungan Suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau
tempat untuk memasang formulir hasil;
- Pengaturan tempat duduk KPPS, Saksi, Pengawas TPS, Pemilih,
Pemantau Pemilu, dan Masyarakat;
- Penyiapan alat keperluan administrasi, formulir Penghitungan
Suara di TPS, sampul kertas/kantong plastik pembungkus, segel,
kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS serta
menyiapkan kuncinya dan peralatan TPS lainnya;
- Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan
dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir
dengan jelas;
- Penempatan Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilu, dan
Masyarakat diatur sebagai berikut: “Saksi dan Pengawas TPS
12. 12
ditempatkan di dalam TPS dan Pemilih, Pemantau Pemilu dan
Masyarakat ditempatkan di luar TPS”.
Tugas saksi:
1) Memastikan KPPS menyiapkan sarana dan prasarana yang
diperlukan dalam penghitungan suara;
2) Memastikan KPPS melakukan:
• Pencatatan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT,
DPTb, DPK, dan Pemilih disabilitas yang menggunakan hak
pilihnya; Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat
Suara cadangan; Jumlah Surat Suara yang rusak/ keliru
dicoblos; Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk
sisa Surat Suara cadangan;
• Penjumlahan:
- Surat Suara yang digunakan,
- Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos,
- Surat Suara yang tidak digunakan, termasuk sisa Surat
Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara
yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS
untuk masing-masing Pemilu.
• Saksi memastikan proses Penghitungan Suara dilakukan
secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk:
- Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Surat Suara Pemilu Anggota DPR;
- Surat Suara Pemilu Anggota DPD;
- Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan
- Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
• Untuk Daerah Pemilihan di DKI Jakarta Saksi memastikan
proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan
dimulai dari Penghitungan Suara untuk;
- Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Surat Suara Pemilu Anggota DPR;
- Surat Suara Pemilu Anggota DPD;
- Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
13. 13
• Saksi memastikan KPPS melakukan penghitungan suara
dengan cara:
- Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan
oleh semua pihak yang hadir;
- Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan
diletakkan di meja Ketua KPPS;
- Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan
jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat
jumlahnya;
- Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam
kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam
formulir;
- Membuka surat suara lembar demi lembar;
- Dalam hal ditemukan Surat Suara tidak berada pada kotak
suara yang sesuai maka:
• Sebelum Dihitung
o Ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi,
PTPS, Anggota KPPS, Pemantau Pemilu, atau
masyarakat/Pemilih yang hadir;
o Memasukan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan
jenis pemilu.
• Setelah Dihitung
o Ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada saksi,
PTPS, Anggota KPPS, Pemantau Pemilu, atau
masyarakat/Pemilih yang hadir;
o Membuka Surat Suara dan memeriksa tanda coblos pada Surat
Suara sesuai dengan jenis Pemilu dan mencatatnya ke dalam
formulir sesuai jenis Pemilu dalam bentuk tally;
o Memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
o Menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, Anggota KPPS,
Pemantau Pemilu atau masyarakat/ Pemilih yang hadir dengan
14. 14
ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan
dinyatakan sah atau tidak sah;
o Menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS,
Pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas;
o Mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir yang
ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally;
o Mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-
masing Pemilu dalam formulir;
o Menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan
angka dan huruf sesuai perolehan suara masing masing
Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah seluruh
suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara
sah dan tidak sah;
o Mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai
Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik
dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dengan suara yang terdengar jelas;
o Mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing
jenis Pemilu dalam formulir;
o Mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian
khusus kedalam formulir jika ada;
o Mengisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
3) Mendokumentasikan hasil penghitungan suara;
4) Meminta Salinan hasil penghitungan suara, Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Sertifikat hasil
Penghitungan Suara;
5) Mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada
Pengawas TPS;
6) Mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS
Desa/Kelurahan;
7) Menandatangani berita acara apabila pelaksanaan pemungutan
suara berjalan sesuai ketentuan;
15. 15
8) Apabila tidak ada keberatan maka Saksi tetap mengisi dan
menandatangani Formulir Catatan Kejadian Khusus dan
Keberatan Saksi pada formulir lembaran pernyataan keberatan
saksi dan diisi NIHIL;
9) Jika terdapat keberatan, Saksi mencatat dengan jelas isi
keberatan Saksi pada Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan;
10) Saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara
dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel;
11) Bila ada indikasi/kesalahan oleh petugas maka:
• Saksi TPS harus segera meminta KPPS untuk melakukan
pembetulan saat itu juga. Bila tidak dihiraukan maka Saksi
harus mencatat dengan detail, sehingga jika diperlukan dapat
diadukan sebagai pelanggaran;
• Mencatat dengan jelas isi keberatan saksi pada model C
Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi.
D)Setelah Hari Pemungutan Suara
Tugas Saksi:
1) Menyampaikan hasil pengawasan dan pencatatan perolehan suara
kepada peserta Pemilu;
2) Mengawal proses rekapitulasi berjenjang dari TPS ke Kelurahan/Desa
dan berkoordinasi dengan saksi pada tingkatan koordinasi di atasnya;
3) Memastikan tidak terjadi kecurangan dalam hal distribusi logistik
yang berisi hasil perolehan suara;
4) Mencatat hal-hal khusus yang berpotensi menjadi potensi
pelanggaran dan melaporkannya ke jajaran pengawas Pemilu;
5) Merapikan dokumentasi dan dokumen-dokumen proses pemungutan
dan penghitungan suara di TPS.
C. Larangan Saksi Peserta Pemilu
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan proses pemungutan dan
penghitungan suara, saksi peserta Pemilu dilarang:
1. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan
pilihannya;
2. Melihat pemilih mencoblos surat suara di bilik suara;
16. 16
3. Masuk ke dalam TPS lebih dari 2 (dua) orang;
4. Mendokumentasikan proses pemberian suara pemilih di bilik suara;
5. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir
pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
6. Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
7. Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
8. Menghalang-halangi proses terselenggaranya pemungutan dan
penghitungan suara;
9. Menggunakan atau membawa atribut yang mencitrakan salah satu
peserta Pemilu atau partai politik;
10. Membuat keributan dan gangguan ketertiban di dalam dan di sekitar
tempat pemungutan suara;
11. Membawa surat mandat saksi lain atau peserta Pemilu lainnya;
12. Melakukan mobilisasi pemilih secara paksa ke TPS;
13. Melakukan praktik politik uang di dalam atau di sekitar TPS;
14. Melakukan praktik politisasi SARA di dalam atau di sekitar TPS;
15. Melakukan praktik kampanye hitam di dalam dan di sekitar TPS;
16. Membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras atau obat-obatan
terlarang yang dapat membahayakan orang lain di TPS;
17. Dilarang masuk ke dalam TPS dalam kondisi tidak sadar atau mabuk
karena satu kondisi dan lain hal yang berpotensi mengganggu ketertiban
di dalam dan di luar TPS.
D. Identifikasi Stakeholder Penyelenggara Pemilu
STAKEHOLDER DEFINISI KLASIFIKASI TUGAS
Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan
Suara (KPPS)
Kelompok yang
dibentuk oleh panitia
pemungutan suara
untuk melaksanakan
pemungutan suara di
TPS
Representasi
Penyelenggara
Pemilu
• Mengumumkan daftar
pemilih tetap di TPS;
• Menyerahkan DPT
kepada saksi peserta
Pemilu dan pengawas
TPS yang hadir;
• Melaksanakan
pemungutan dan
17. 17
penghitungan suara di
TPS;
• Membuat berita acara
dan sertifikasi
pemungutan dan
penghitungan suara;
• Menyampaikan surat
pemberitahuan
memilih kepada
pemilih sesuai DPT.
Pengawas TPS
Petugas yang dibentuk
oleh Panwaslu
Kecamatan untuk
membantu tugas
Panwaslu Kelurahan
Desa dalam melakukan
pengawasan
penyelenggaraan
Pemilu di TPS
Representasi
Penyelenggara
Pemilu
• Mengawasi persiapan
pemungutan suara;
• Mengawasi
pelaksanaan
poemungutan suara;
• Mengawasi persiapan
penghitungan suara;
• Mengawasi
pelaksanaan
pelaksanaan
penghitungan suara;
• Mengawasi pergerakan
hasil penghitungan
suara dari TPS ke PPS.
Pemantau Pemilu
Orang perorangan,
kelompok atau
organisasi yang
melakukan
pemantauan proses
pelaksanaan tahapan
Pemilu secara mandiri
dan sukarela.
Pemantau Pemilu yang
resmi adalah yang
diberikan akreditasi
oleh Bawaslu sebagai
pemantau Pemilu.
Akreditasi untuk
Representasi
Masyarakat
• Memastikan hak pilh
WNI;
• Mengawasi fasilitasi
penyaluran hak pilih
WNI;
• Menyusun rencana
program pemantauan;
• Memantau proses
pemungutan dan
penghitungan suara;
• Memetakan potensi
pelanggaran di TPS;
• Melaporkan kepada
pengawas Pemilu jika
18. 18
pemantau Pilkada
diberikan oleh KPU.
ada pelanggaran yang
terjadi.
Pemilih
Warga Negara
Indonesia yang sudah
genap berusia 17
tahun atau lebih, baik
sudah kawin atau
belum dan pernah
kawin
Representasi
Masyarakat
• memastikan diri
terdaftar di DPT;
• datang ke TPS;
• Menyalurkan hak pilih
sebagai warga negara;
• Melakukan
pengawasan
partisipatif.
Petugas
Keamanan TPS
Orang yang ditunjuk
untuk menjaga,
mengawal dan
memastikan
kondusifitas, kemanan
dan ketertiban di
dalam TPS
Representasi
Masyarakat
• Memastikan
keamanan dan
ketertiban di dalam
TPS;
• Memastikan kemanan
situasi di lingkungan
sekitar TPS;
• Menjaga logistik
Pemilu;
• Menjaga kondusifitas
proses pelaksanaan
pemungutan dan
penghitungan suara;
• Membantu
mengarahkan pemilih
untuk masuk di TPS;
• Membantu proses
pemungutan dan
penghitungan suara;
20. 20
BAB 2
Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilu
OUTLINE MATERI PEMBELAJARAN
MATERI POKOK : Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilu
SUB MATERI
: 1. Identifikasi Jenis Surat Suara di Pemilu 2024
2. Jenis-Jenis Formulir yang Tersedia di TPS
3. Keabsahan Pencoblosan Surat Suara
4. Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara
A.Identifikasi Jenis Surat Suara di Pemilu 2024
Sumber Infografis: IndonesiaBaik.id
Surat suara pemilu untuk presiden dan wakil presiden akan memuat foto
pasangan calon nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik, dan atau
tanda gambar gabungan partai politik pengusung pasangan calon.
Sedangkan, surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut
partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau
DPRD Kabupaten/Kota. Adapun surat suara untuk pemilu anggota DPD
memuat nomor, foto, dan nama calon anggota DPD.
Khusus surat suara pemilu anggota DPRD desain yang diusulkan KPU
terdiri dari empat kolom dan lima baris. Partai politik nomor urut 1 berada
di sisi kiri dan nomor urut, selanjutnya ke kanan. Selain itu, dua parpol
21. 21
dengan nomor urut 17 dan 18 berada di kolom ketiga dan keempat, bukan
urut dari kolom paling kiri.
B.Jenis-Jenis Formulir yang Tersedia di TPS
c
JENIS FORMULIR
KETERANGAN
Istilah
Lama
Perubahan di
PKPU 25 2023
1 C-1 PPWP
Formulir Model
C.Hasil - PPWP
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden
2 C-1 DPR
Formulir Model
C.Hasil - DPR
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat
3 C-1 DPD
Formulir Model
C.Hasil - DPD
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Daerah
4
C-1 DPRD
Provinsi
Formulir Model
C.Hasil – DPRD
Provinsi, DPRA,
DPRP, DPRPB,
DPRPT, DPRPS
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi
5
C-1 DPRD
Kab/Kota
Formulir Model
C.Hasil – DPRD
Kab/Kota, DPRK
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6 C-KPU
Formulir Model
C.Berita Acara
Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara
7 C-2
Formulir Model
C.Kejadian
Khusus Dan/Atau
Keberatan
Pernyataan Keberatan Saksi atau
Catatan Kejadian Khusus pada Proses
Pemungutan dan Penghitungan Suara
8 C-3
Formulir Model
C.Surat
Surat Pernyataan Pendamping
Pemilih
22. 22
Pernyataan
Pendamping
9 C-4
Formulir Model
C.Pengantar
Berita Acara
Surat Pengantar Penyampaian Berita
Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS ke PPS
10 C-5
Formulir Model
C.Tanda Terima
Tanda Terima Penyerahan Berita
Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara Serta Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara
11 C-6
Formulir Model
C.Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan Pemungutan
Suara Kepada Pemilih
12 C-6 PSU
Formulir Model
C.PSU
Surat Pemberitahuan Pemungutan
Suara Ulang Kepada Pemilih
13 C-7 DPT
Formulir Model
C.Daftar Hadir -
DPT
Daftar Hadir Pemilih Tetap
14 C-7 DPTb
Formulir Model
C.Daftar Hadir -
DPTb
Daftar Hadir Pemilih Tambahan
15 C-7 DPK
Formulir Model
C.Daftar Hadir -
DPK
Daftar Hadir Pemilih Khusus
16 A-5
Formulir Model
A.Surat Pindah
Memilih
Surat Pemberitahuan Pindah Memilih
17 A-3
Formulir Model
A.Daftar Pemilih
Daftar Pemilih Tetap
18 A-4
Formulir Model
A.Daftar Pemilih
Pindahan
Daftar Pemilih Tambahan
23. 23
19 A-DPK
Formulir Model
A.Daftar Pemilih
Khusus
Daftar Pemilih Khusus
C.Keabsahan Pencoblosan Surat Suara
Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah jika:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon,
tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam
surat suara.
Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau
nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
berada pada kolom yang disediakan.
Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah jika:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
25. 25
Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
a. Persiapan Pemungutan Suara
Sub tahapan Persiapan Pemungutan Suara terdiri atas Persiapan oleh
KPPS.
b. Pelaksanaan Pemungutan Suara
Sub tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara terdiri atas:
1) Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara;
2) Rapat Pemungutan Suara;
3) Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPS dan Petugas
Ketertiban TPS;
4) Penjelasan Kepada Pemilih tentang Tata Cara Pemberian Suara;
dan
5) Pelaksanaan Pemberian Suara.
c. Persiapan Penghitungan Suara
d. Pelaksanaan Penghitungan Suara
Sub tahapan Pelaksanaan penghitungan suara terdiri atas:
1) Penghitungan Suara di Dalam Negeri;
2) Penyelesaian Keberatan;
3) Pengumuman Penghitungan Suara.
26. 26
BAB 3
POTENSI PERSOALAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
OUTLINE MATERI PEMBELAJARAN
MATERI POKOK : Potensi Persoalan Di Tempat Pemungutan Suara
SUB MATERI
: 1. Persoalan Tps Rawan
2. Potensi Penggelembungan Suara
3. Pemungutan Suara Ulang
A. Permasalahan TPS Rawan
Di setiap pemilihan, terdapat potensi persoalan yang mungkin timbul
di Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama pada TPS yang dianggap
rawan. Berikut beberapa hal yang menjadi titik-titik kerawanan yang
berpotensi terjadi pada saat Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
1. Adminstrasi
a. Pemilih tidak terdaftar di DPT;
b. Daftar pemilih ganda;
c. DPTb membludak (diatas 20 pemilih dalam 1 TPS);
d. Pemilih a tidak mendapatkan Formulir Model C. Pemberitahuan;
e. Pemilih menggunakan A5;
f. Suket KTP atau NIK kartu keluarga;
g. Penyaluran hak pilih pemilih DPTb dan DPK
h. Saksi tidak mendapatkan salinan DPT
i. Saksi tidak mendapatkan salinan Formulir Model C. Hasil;
j. Saksi tidak mendapatkan salinan sertifikat hasil penghitungan
suara;
k. KPPS tidak netral;
l. KPPS curang;
m.Pengawas TPS tidak netral;
n. Pemantau Pemilu masuk ke TPS
2. Logistik
a. Logistik tidak terdistribusi merata;
b. Logistik pemilu rusak;
c. Surat suara kurang;
27. 27
d. Surat suara rusak;
e. Surat suara sah dan tidak sah;
f. Surat suara tidak terpakai
3. Proses
a. TPS tidak dibuka tepat waktu;
b. Lokasi TPS di dekat Pasolongan/tim kampanye;
c. Bilik suara tidak tertutup dan bisa dilihat;
d. TPS susah diakses;
e. TPS tidak ramah disabilitas;
f. Pendampingan pemilih disabilitas, orang tua dan orang sakit;
g. Kecurangan proses pemungutan dan penghitungan suara;
h. Intimidasi oleh tim kampanye di TPS
i. Praktik politik uang
29. 29
C. Pemungutan Suara Ulang, Ulang dan Susulan
Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam
dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak
dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan
pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan
Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
2. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus,
menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat
suara yang sudah digunakan;
3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah
digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak
sah dan/atau Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak
terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan
keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang. Usulan
KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan. Pemungutan Suara ulang
di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan
Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pemungutan
Suara ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara ulang.
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan kepada KPPS melalui
PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh. KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan
menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS. Pemungutan Suara ulang di
TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur. KPPS menyampaikan
formulir yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang
terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1
(satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS. KPU/KIP
30. 30
Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga,
perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan
kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara
ulang. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan
pemutakhiran data Pemilih. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb,
dan DPK di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena
keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut,
dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan
Pemungutan Suara ulang. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di
TPS, disediakan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota, sebanyak 1.000 (seribu)
surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil; sebanyak 1.000
(seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil, sebanyak
1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap
Dapil dan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD
Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil. Penggunaan Surat Suara untuk
Pemungutan Suara ulang ditetapkan dengan keputusan KPU/KIP
Kabupaten/Kota. Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk
melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU/KIP Kabupaten/Kota
menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara. KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyampaikan usulan penambahan jumlah Surat Suara KPU. KPU
mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara. Formulir
berhologram yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU, dimasukkan ke
dalam masing-masing sampul kertas dan disegel. Sampul yang berisi
formulir, dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak
suara ditempel label dengan diberi keterangan Pemungutan Suara Ulang,
serta disegel dan dikunci. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS
berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.
Penghitungan Suara Ulang
Penghitungan Suara ulang meliputi, penghitungan ulang Surat Suara
di TPS atau penghitungan ulang Surat Suara di PPK. Penghitungan ulang
Surat Suara di TPS, dapat diulang apabila:
31. 31
1. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak
dapat dilanjutkan;
2. penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
3. penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau
yang kurang mendapat penerangan cahaya;
4. penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
5. penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, Saksi,
Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
Penghitungan Suara secara jelas;
6. penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu
yang telah ditentukan dan/atau ketidaksesuaian jumlah hasil
penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah
dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
Dalam hal terjadi keadaan, Saksi atau Pengawas TPS dapat
mengusulkan Penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
Penghitungan ulang Surat Suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada
hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil
Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara
yang diterima PPK dari TPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK
melakukan Penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
Penghitungan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 5 (lima)
Hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara berdasarkan keputusan
PPK. Penghitungan Suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka
kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.
Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan
Mahkamah Konstitusi, KPU memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh untuk
melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah
Konstitusi, menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan
Suara ulang, dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi
32. 32
dan merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan
Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
KPU menetapkan hasil Pemungutan Suara ulang pasca putusan
Mahkamah Konstitusi dengan keputusan KPU. KPU menyampaikan
keputusan kepada Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu, paling lambat 1
(satu) Hari setelah keputusan KPU ditetapkan. Penyampaian keputusan KPU
dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan
pelaksanaan Pemungutan Suara ulang dan berita acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.
33. 33
BAB 4
PENEGAKAN HUKUM PEMILU
OUTLINE MATERI PEMBELAJARAN
MATERI POKOK : Penegakan Hukum Pemilu
SUB MATERI
: 1. Mekanisme Pengajuan Keberatan
2. Mekanisme Pengajuan Pemungutan Suara Ulang
3. Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu
4. Mekanisme Pemberian Keterangan di Mahkamah
Konstitusi
A.Mekanisme Pengajuan Keberatan
Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan
terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat
keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan
prosedur dan/atau
mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara.
Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan
dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. Pembetulan
dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan
menuliskan angka yang benar dalam formulir. Ketua PPK dan Saksi yang
hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan . Dalam hal
Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta
pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. PPK wajib
menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya
sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan disampaikan pada akhir
rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian Khusus untuk
ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
34. 34
di tingkat daerah kabupaten/kota. PPK bersama Panwaslu Kecamatan
dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi
yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan. PPK wajib mencatat
seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi. PPK memberi kesempatan
kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, pemantau Pemilu untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi. Dokumentasi dapat berupa foto
atau video.
B.Mekanisme Pengajuan Pemungutan Suara Ulang
Mekanisme Pengajuan Pemungutan Suara Ulang dilakukan sebagai
berikut:
1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan
keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada
KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya
pemungutan suara ulang;
3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10
(sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada nomor (1)
hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang;
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana
dimaksud pada nomor (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta
wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi;
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir
dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
C.Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dapat disampaikan oleh pemilih,
pemantau Pemilu, dan peserta Pemilu. Laporan paling sedikit memuat nama
dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta
uraian singkat kejadian.
35. 35
Selain bersumber dari laporan, pelanggaran Pemilu dapat pula diketahui dari
hasil pengawasan dari jajaran Bawaslu. Jika Bawaslu menemukan sendiri
pelanggaran Pemilu dari hasil pengawasannya, atau menerima laporan
pelanggaran Pemilu dari pemilih, pemantau atau peserta Pemilu, Bawaslu
wajib menindaklanjuti paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan
tersebut diregistrasi. Sebelum melakukan tindak lanjut, Bawaslu juga
memiliki kewenangan untuk meminta keterangan tambahan paling lama 14
hari setelah laporan dan/atau temuan diregistrasi.
Jika hasil tindak lanjut Bawaslu, sebuah laporan dan temuan adalah tindak
pidana Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwascam meneruskan penanganan peristiwa tersebut ke Kepolisian 1x24
jam setelah berkoordinasi dengan polisi dan jaksa di Sentra Gakkumdu.
Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan sesuai
dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh
UU Pemilu.
D.Mekanisme Pemberian Keterangan di Mahkamah Konstitusi
Peraturan MK Nomor 2, 3 dan 4 Tahun 2023 tentang tata beracara
dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum: Pasal 43 menyebutkan
bahwa saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam
Pemeriksaan Persidangan. Saksi harus mendapat penugasan secara resmi
oleh pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu karena keterangan
saksi yang diberikan dapat dijadikan sebagai alat bukti.
Saksi peserta pemilu bisa dikategorikan sebagai pihak-pihak yang
dipandang perlu. Saksi peserta Pemilu bisa dijadikan pemberi keterangan di
MK jika diusulkan oleh peserta Pemilu yang sedang melakukan gugatan
sengketa hasil Pemilu sebagai saksi.
Tata Cara Pemberian Keterangan di Mahkamah Konstutusi diatur sebagai
berikut:
1. Setelah penetapan hasil Pemilu, Peserta Pemilu mengajukan permohonan
PHPU;
2. Peserta Pemilu memantau permohonan PHPU yang terregistrasi di
Mahkamah Konstitusi;
36. 36
3. Setelah permohonan PHPU terregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Peserta Pemilu meminta salinan permohonan PHPU;
4. Setelah mendapatkan salinan permohonan PHPU, peserta Pemilu segera
menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada Partai politik atau
tim pemenangan (jika perseorangan tidak perlu) yang terkait dengan
permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi;
5. Dalam hal dipandang sebagai penyiapan alat bukti, peserta Pemilu dapat
menunjuk saksi peserta Pemilu sebagai saksi resmi peserta Pemilu yang
melihat, mendengar atau mengalami proses penghitungan suara yang
diperselisihkan;
6. Saksi peserta Pemilu yang ditunjuk sebagai saksi untuk memberi
keterangan di MK, menyusun keterangan tertulis setelah memperoleh
salinan permohonan PHPU;
7. Saksi peserta Pemilu menyusun keterangan tertulis dengan melakukan
konsultasi kepada peserta Pemilu, partai politik atau tim kampanye;
8. Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud ditujukan untuk
memberikan penjelasan tentang pokok-pokok perkara yang berhubungan
dengan tugas pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan
penghitungan suara;;
9. Saksi menyiapkan dokumen yang mendukung keterangan yang akan
disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
a. Berita Acara dan Sertifikat hasil Pemungutan dan Penghitungan
Suara di Tempat Pemungutan Suara;
b. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi perolehan suara di
PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU (jika
diperlukan);
c. Berita Acara dan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; (jika
diperlukan)
d. Dokumentasi dan Data-data pembanding yang dimiliki saksi;
e. dokumen dan/atau data-data lain terkait hasil kinerja saksi peserta
Pemilu yang dipandang perlu disampaikan dalam PHPU di
Mahkamah Konstitusi.
37. 37
10. Keterangan tertulis dibuat dengan format standar sebagai berikut:
a. kepala surat;
b. pembukaan yang terdiri dari:
• tempat dan tanggal surat keterangan dibuat;
• tujuan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia;
• alasan saksi memberikan keterangan; dan
• pihak pemohon dan termohon.
• tanda tangan saksi dan peserta Pemilu; dan
• lampiran bukti.
11. Saksi peserta Pemilu menyampaikan keterangan tertulis kepada
Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat tugas dari Peserta
Pemilu/Partai Politik atau Tim Kampanye.
38. 38
BAB 5
TEKNIK DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN
OUTLINE MATERI PEMBELAJARAN
MATERI POKOK : Teknik Dan Dokumentasi Pengawasan
SUB MATERI
: 1. Alat Kerja Pengawasan Mandiri
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Manajemen Alat Bukti
A. Alat Kerja Pengawasan Mandiri
a) Pemungutan Suara di TPS
Pengawasan Mandiri dilakukan dengan cara:
1. Datang di TPS sebelum jam 07.00
2. Melakukan pengamatan terdapat seluruh proses pemungutan suara
3. Medokumentasikan hasil pengawasan
4. Melaporkan bila adanya dugaan pelanggaran dan menindaklanjuti
Nama Saksi
No Tlp
No TPS
Desa/kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi
NO PERTANYAAN YA TIDAK
1 Apakah petugas KPPS memiliki SK sebagai KPPS?
2 Apakah rapat pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00?
3 Apakah KPPS mengucapkan janji dan sumpah?
4 Apakah DPT dipasang dipapan pengumuman yang di tempatkan
disekitar TPS?
5 Apakah Gambar Pasangan Calon/Visi dan misi pasangan calon
dipasang dipapan pengumuman yang di tempatkan disekitar TPS?
6 Apakah jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT?
Jika ya, berapa jumlahnya? (jumlah DPT berapa dan jumlah suara
suara berapa)?
7 Apakah tersedianya alat bantu tuna netra (braille template) di TPS?
8 Apakah terdapat surat suara yang rusak?
Jika ya, Ada berapa?
9 Apakah terdapat pendamping Pemilih penyandang disabilitas yang
tidak menandatangani surat pernyataan pendamping?
10 Apakah terdapat mobilisasi pemilih (pemilih digerakkan secara
bersamaan oleh timsukses) untuk menggunakan hak pilihnya di
TPS?
11 Apakah terdapat KPPS yang mengarahkan pilihan kepada pemilih di
TPS?
12 Apakah terdapat intimidasi kepada pemilih di TPS?
13 Adakah pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, DPTb (Daftar
Pemilih Tambahan), DPPH (Daftar Pemilih Pindahan) menggunakan
hak pilihnya?
Jika Ya, berapa jumlah nya?
14 Apakah terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak
39. 39
pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS?
15 Apakah terdapat KPPS yang menggunakan sisa surat suara
(kelebihan surat suara) untuk dimasukkan kedalam kotak suara?
16 Apakah pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 waktu
setempat?
17 Apakah terdapat pelayanan tidak baik yang dilakukan KPPS kepada
pemilih disabilitas?
18 Apakah terdapat perlengkapan pemungutan suara dan dukungan
pemungutan suara yang tidak lengkap?
Bila Ya, sebutkan
b) Penghitungan Suara di TPS
Pengawasan di lakukan dengan cara:
1. Melakukan pencermatan terhadap seluruh proses perhitungan suara
2. Berapa dilokasi di TPS, sampai berakhirnya proses perhitungan
3. Mengawal penyerahan kotak suara kepada PPK melalui PPS
4. Memastikan konsistensi KPPS dalam penetuan suara sah dan tidak sah
5. Memastikan akurasi pehitungan suara
6. Mendapatkan seluruh dokumentasi dan berita acara serta Salinan Formulir Model C.
Hasil dan Formulir Model C. Daftar Hadir.
7. Melaporkan bila adanya dugaan pelanggaran dan menindaklanjuti
Nama Saksi
No Tlp
No TPS
Desa/kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi
NO PERTANYAAN YA TDK KETERANGAN
1 Apakah Rapat Penghitungan Suara langsung dimulai
setelah Pemungutan Suara selesai?
2 Apakah Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka?
3 Apakah Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang
terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup?
4 Apakah Ketua KPPS menyatakan sah terhadap surat
suara yang tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang
memuat nomor urut atau nama calon atau foto Pasangan
Calon?
5 Apakah Ketua KPPS menyatakan sah terhadap surat
suara yang tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1
(satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan
foto Pasangan Calon?
6 Tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang
memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon
coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat
nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon
7 Apakah Penghitungan Suara dilakukan dengan mencatat
tulisan yang jelas dan terbaca pada Formulir Model C
Hasil yang ditempelkan pada papan yang telah
disediakan?
8 Apakah setiap hasil Penghitungan Suara dicatatkan ke
dalam formulir Model C Hasil yang ditempel pada papan
tulis?
9 Apakah Saksi yang hadir bersedia menandatangani
formulir Berita Acara?
40. 40
Jika tidak, apa alasannya?
10 Apakah para saksi TPS di berikan salinan Berita Acara
dan sertfikat hasil penghitungan suara Formulir model C
Hasil dan lampirannya, sesat setelah selsai penghitungan
suara?
11 Apakah Pengawas TPS mendapatkan Salinan Formulir
Model C. Hasil?
12 Apakah setelah rapat Penghitungan Suara di TPS, KPPS
menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak
suara?
13 Apakah KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK
melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan hari
Pemungutan Suara ?
B. Dokumentasi Kegiatan
Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang
berupa catatan, buku, transkip, surat kabar,prasasti, majalah, notulen
rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. untuk melengkapi data dari hasil
wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Dokumentasi memiliki dua
arti. Arti pertama yakni menyuguhkan informasi atau bukti resmi yang
berguna untuk menjadi sebuah catatan. Sedangkan arti yang kedua yiatu
sebagai upaya mencatat dan mengategorikan suatu informasi dalam bentuk
tulisan, foto, video, dan lainnya. Dari sini, dapat ditarik kesimpulan
bahwa pengertian dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses
sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan,
penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan,
keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak yang
berkepentingan.
Saksi Peserta Pemilu melakukan dokumentasi dalam pengawasan
penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara melalui:
1. Mendokumentasikan kegiatan melalui foto;
2. Mendokumentasikan kegiatan melalui video;
3. Mencatat hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran;
4. Menyusun alat kerja pengawasan mandiri;
5. Menyusun rekapitulasi hasil perhitungan suara;
6. Mendapatkan Salinan dokumen-dokumen penting yang menjadi hak
saksi peserta Pemilu dari KPPS, seperti:
- Daftar Pemilih Tetap;
- Undangan Formulir Model C.Pemberitahuan;
41. 41
- Salinan Berita Acara;
- Salinan Formulir Model C.Hasil;
- Dokumentasi Formulir Model C.Hasil;
- Salinan Sertifikat Perolehan Suara;
- Dokumen lainnya.
C. Manajemen Alat Bukti
1. Alat Bukti Berbasis Proses
a. Salinan Dokumen dari Penyelenggara;
b. Salinan Dokumen milik Peserta Pemilu;
c. Dokumen pendukung lainnya;
d. TPS: Form A.1 (Hari Tenang), A.2 (Persiapan), A.3 (Pen oblosan),
A.4 (Penghitungan Suara), A.5 (Rekap Suara)., Formulir Model
C.Hasil dll;
e. Desa/ Kelurahan: B.1 (Persiapan) dan B.2 (Proses Rekap dan
Penyerahan Kotak Suara);
f. Kecamatan: Form C.1 (Proses Rekap) dan C.2 (Rekap Suara
TPS)., Formulir Model C Hasil dll;
g. Kab/Kota: Form D.1 (Proses Rekap) dan D.2 (Rekap Suara
Kecamatan), Formulir Model C Hasil dll;
h. Provinsi: Form E.1 (Proses Rekap) dan E.2 (Rekap Suara
Kab/Kota)., Formulir Model C Hasil dll.
2. Alat Bukti Berbasis Kejadian Khusus
a. Pemilih tidak memenuhi syarat gunakan hak pilih;
b. Penggunaan hak Pilih dua kali atau lebih;
c. Merusak surat suara yang sudah di coblos;
d. Pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS;
e. Pemilih yang tidak dilayani hak pilihnya;
f. Ada coblosan di surat suara sebelum digunakan;
g. Pemilih Non DPT / DPTb gunakan KK;
h. KPPS tandai khusus surat suara;
i. PSU akibat domisili KTP-el;
j. Pemilih pindah TPS (DPTb) dari luar Dapil;
k. Perbaikan Formulir Model C.Hasil- KPU;
42. 42
l. Hasil penghitungan suara tidak diumumkan;
m.Penghitungan suara dilakukan di rumah KPPS
3. Dokumentasi Proses
a. Salinan Dokumen dari Penyelenggara;
b. Salinan Dokumen milik Peserta Pemilu;
c. Dokumen pendukung lainnyaSalinan Dokumen dari
Penyelenggara;
d. Salinan Dokumen milik Peserta Pemilu;
e. Dokumen pendukung lainnya;
f. TPS: Form A.1 (Hari Tenang), A.2 (Persiapan), A.3 (Pencoblosan),
A.4 (Penghitungan Suara), A.5 (Rekap Suara)., Formulir Model C
Hasil dll;.
g. Desa/Kelurahan: B.1 (Persiapan) dan B.2 (Proses Rekap dan
Penyerahan Kotak Suara).
h. Kecamatan: Form C.1 (Proses Rekap) dan C.2 (Rekap Suara
TPS)., Formulir Model C Hasil dIl.
i. Kab/Kota: Form D.1 (Proses Rekap) dan D.2 (Rekap Suara
Kecamatan), Formulir Model C Hasil dll. Provinsi: Form E.1
j. (Proses Rekap) dan E.2 (Rekap Suara Kab/Kota), Formulir Model
C Hasil dll.
4. Dokumentasi Kejadian Khusus
a. Pemilih tidak memenuhi syarat gunakan hak pilih;
b. Penggunaan hak Pilih dua kali atau lebih;
c. Merusak surat suara yang sudah dicoblos;
d. Pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS;
e. Pemilih yang tidak dilayani hak pilihnya;
f. Ada coblosan di surat suara sebelum digunakan;
g. Pemilih non DPT/DPTb gunakan KK;
h. KPPS tandai khusus surat suara;
i. PSU akibat domisili KTP-el;
j. Pemilih pindah TPS (DPTb) dari luar Dapil;
k. Perbaikan Formulir Model C.hasil- KPU;
l. Hasil penghitungan suara tidak diumumkan.
