SlideShare a Scribd company logo
Landasan Teori
Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nasional
Laksmi Wijayanti
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Desember 2016
Kerangka Konsep
Perencanaan
Perlindungan Fungsi
Ekosistem
Perencanaan
Pengendalian Kualitas
Lingkungan Hidup
Perencanaan
Pengendalian
Perubahan Iklim
Perencanaan
Pemanfaatan Sumber
Daya Alam
Pemeliharaan dan perlindungan
kualitas dan fungsi LH
Pemanfaatan/pencadangan
Pengendalian, dst....
Adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – (Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung LH)
Ukuran untuk ekosistem
Ukuran untuk perubahan
iklim
Ukuran untuk SDA
Progress Pemerintah dalam
Kerangka Sains Daya Dukung dan Daya Tampung LH
Dipetakan melalui
pendekatan jasa
lingkungan (ecosystem
service) serta dilihat dan
diukur penurunannya dari
tahun ke tahun
Diukur dengan indeks
ordinal per ekoregion,
dan diharapkan ada
ukuran relatif antar
ekoregion (koefisien
ekoregion)
Diukur dengan proxy kejadian
bencana, pencemaran, kerusakan
Diukur melalui konversi kebutuhan konsumsi jasa
lingkungan
Kerangka Tindakan Segera
• Kompensasi jasa
lingkungan
• Pemulihan
• Moratorium
Rekayasa teknologi
• Harmonisasi rancang bangun
dan green design
• Investasi infrastruktur hijau
• Perbaikan tata kelola
• Perubahan pola produksi dan konsumsi SDA

More Related Content

What's hot

Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Rizki Darmawan
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
HackEuy
 
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Joy Irman
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtr
Ryan Nugraha
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Aji Qan D
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Yogan Daru Prabowo
 
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat   on-site systemSistem pengolahan air limbah setempat   on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
Joy Irman
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...
Joy Irman
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Joy Irman
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RPersyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Joy Irman
 
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
Joy Irman
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Joy Irman
 
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Anton Riyanto
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Deki Zulkarnain
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
Era Wibowo
 
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
Anjas Asmara, S.Si
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
Joy Irman
 
Pengelolaan limbah B3
Pengelolaan limbah B3Pengelolaan limbah B3
Pengelolaan limbah B3
Instansi
 
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Oswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtr
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat   on-site systemSistem pengolahan air limbah setempat   on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
 
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RPersyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
 
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
 
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Pengelolaan limbah B3
Pengelolaan limbah B3Pengelolaan limbah B3
Pengelolaan limbah B3
 
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
 

Similar to Kerangka RPPLH Nasional

Interlinkage Climate Change and Biodiversity_17032023.pdf
Interlinkage Climate Change and Biodiversity_17032023.pdfInterlinkage Climate Change and Biodiversity_17032023.pdf
Interlinkage Climate Change and Biodiversity_17032023.pdf
jimtua
 
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJMUpaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
alizias_boys
 
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptx
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptxKLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptx
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptx
BundaHiel
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hok
septisia_rima
 
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan newPengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
EdiSuryadi12
 
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidupmateri 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
Yuningsih Yuningsih
 
Pemkot Bandung.pdf
Pemkot Bandung.pdfPemkot Bandung.pdf
Pemkot Bandung.pdf
RizkyHdn
 
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
marhadihadi2
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
CIFOR-ICRAF
 
Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLH
Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLHTalkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLH
Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLHRio Prastia
 
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdfWorkshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Ismed Ismail
 
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdfFGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
datadasar2021
 
Phk lingkungan!
Phk   lingkungan!Phk   lingkungan!
Phk lingkungan!
Erwin Dwi Kristianto
 
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
Ansarabdhamid
 
Modul pengantar klhs
Modul pengantar klhsModul pengantar klhs
Modul pengantar klhs
Tiara Az-Zahra
 
Development by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesiaDevelopment by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesia
Musnanda Satar
 
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
Dianora Didi
 
Pengertian proses-manfaat amdal
Pengertian proses-manfaat amdalPengertian proses-manfaat amdal
Pengertian proses-manfaat amdalAry Ajo
 
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di KalselPresentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
Beta Uliansyah
 
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenProses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Musnanda Satar
 

Similar to Kerangka RPPLH Nasional (20)

Interlinkage Climate Change and Biodiversity_17032023.pdf
Interlinkage Climate Change and Biodiversity_17032023.pdfInterlinkage Climate Change and Biodiversity_17032023.pdf
Interlinkage Climate Change and Biodiversity_17032023.pdf
 
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJMUpaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
 
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptx
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptxKLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptx
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptx
 
Pedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hokPedoman penyusunan rppl hok
Pedoman penyusunan rppl hok
 
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan newPengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan new
 
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidupmateri 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
 
Pemkot Bandung.pdf
Pemkot Bandung.pdfPemkot Bandung.pdf
Pemkot Bandung.pdf
 
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
 
Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLH
Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLHTalkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLH
Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLH
 
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdfWorkshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
 
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdfFGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
 
Phk lingkungan!
Phk   lingkungan!Phk   lingkungan!
Phk lingkungan!
 
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
 
Modul pengantar klhs
Modul pengantar klhsModul pengantar klhs
Modul pengantar klhs
 
Development by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesiaDevelopment by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesia
 
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
 
Pengertian proses-manfaat amdal
Pengertian proses-manfaat amdalPengertian proses-manfaat amdal
Pengertian proses-manfaat amdal
 
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di KalselPresentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
 
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenProses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
 

More from LAKSMI WIJAYANTI

DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
LAKSMI WIJAYANTI
 
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaKeputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
LAKSMI WIJAYANTI
 
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHSPermenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
LAKSMI WIJAYANTI
 
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupPP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
LAKSMI WIJAYANTI
 
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaRancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
LAKSMI WIJAYANTI
 
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif IndonesiaDaya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
LAKSMI WIJAYANTI
 
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHSKEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
LAKSMI WIJAYANTI
 
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura JakartaValidasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
LAKSMI WIJAYANTI
 
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup StrategisSosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LAKSMI WIJAYANTI
 
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahSE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
LAKSMI WIJAYANTI
 
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHSPP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
LAKSMI WIJAYANTI
 

More from LAKSMI WIJAYANTI (11)

DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
 
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion IndonesiaKeputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
 
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHSPermenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
 
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupPP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
 
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaRancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
 
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif IndonesiaDaya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
 
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHSKEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
 
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura JakartaValidasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
 
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup StrategisSosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahSE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
 
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHSPP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
 

Kerangka RPPLH Nasional

  • 1. Landasan Teori Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional Laksmi Wijayanti Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Desember 2016
  • 2. Kerangka Konsep Perencanaan Perlindungan Fungsi Ekosistem Perencanaan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Perencanaan Pengendalian Perubahan Iklim Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi LH Pemanfaatan/pencadangan Pengendalian, dst.... Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
  • 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – (Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung LH) Ukuran untuk ekosistem Ukuran untuk perubahan iklim Ukuran untuk SDA
  • 4. Progress Pemerintah dalam Kerangka Sains Daya Dukung dan Daya Tampung LH Dipetakan melalui pendekatan jasa lingkungan (ecosystem service) serta dilihat dan diukur penurunannya dari tahun ke tahun Diukur dengan indeks ordinal per ekoregion, dan diharapkan ada ukuran relatif antar ekoregion (koefisien ekoregion) Diukur dengan proxy kejadian bencana, pencemaran, kerusakan Diukur melalui konversi kebutuhan konsumsi jasa lingkungan
  • 5. Kerangka Tindakan Segera • Kompensasi jasa lingkungan • Pemulihan • Moratorium Rekayasa teknologi • Harmonisasi rancang bangun dan green design • Investasi infrastruktur hijau • Perbaikan tata kelola • Perubahan pola produksi dan konsumsi SDA