Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan pelayanan Keluarga Berencana pascapersalinan di Provinsi Jawa Timur. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) tingginya kebutuhan kontrasepsi yang belum terlayani terutama di kelompok usia dewasa dan ibu pascapersalinan, (2) capaian program KB di Jawa Timur yang masih belum mencapai target, terutama untuk layanan KB pascapersalinan, dan (3) upaya yang dilakukan unt
Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan pelayanan Keluarga Berencana pascapersalinan di Provinsi Jawa Timur. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) tingginya kebutuhan kontrasepsi yang belum terlayani terutama di kelompok usia dewasa dan ibu pascapersalinan, (2) capaian program KB di Jawa Timur yang masih belum mencapai target, terutama untuk layanan KB pascapersalinan, dan (3) upaya yang dilakukan unt
Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
Dokumen ini membahas potensi dan peluang komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Komoditas unggulan antara lain padi, jagung, ubi kayu, cabai, pisang, dan bawang merah. Lampung Selatan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi padi Provinsi Lampung, menempati peringkat ke-4 dengan kontribusi 11,76%.
Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008Ar Tinambunan
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat yang berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur serta upaya meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan penegakan hukum.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2023, mencakup latar belakang, dasar hukum, jadwal, peserta, moda pelaksanaan, dan distribusi sekolah pelaksana di seluruh Indonesia. Asesmen akan diselenggarakan secara mandiri, menumpang, atau online untuk mengukur prestasi siswa dan mutu pendidikan.
Provinsi Kalimantan Timur masih berupaya mempercepat eliminasi malaria dengan berbagai program seperti pemberian obat pencegahan, larvasida, kelambu, pelatihan petugas, dan koordinasi lintas sektor. Upaya khusus di wilayah IKN baru antara lain skrining pekerja, IRS, dan pemantauan lingkungan untuk mencapai status bebas malaria di seluruh provinsi pada 2030.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan strategi dan kegiatan untuk mempercepat program Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Strategi utama adalah menghentikan perilaku buang air besar sembarangan dan meningkatkan akses sanitasi melalui Gerakan Sanitasi Total Sa Sukabumi. Kegiatan kunci meliputi sosialisasi, pembangunan fasilitas sanitasi, verifikasi, dan deklarasi desa-desa ODF di Kabupaten S
Dokumen tersebut memberikan analisis situasi kusta di Kabupaten Bogor tahun 2022, meliputi mitos dan fakta, kebijakan nasional pengendalian kusta, strategi dan kegiatan penanggulangan kusta, serta peta sebaran kasus kusta di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor."
Dokumen ini membahas potensi dan peluang komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Komoditas unggulan antara lain padi, jagung, ubi kayu, cabai, pisang, dan bawang merah. Lampung Selatan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi padi Provinsi Lampung, menempati peringkat ke-4 dengan kontribusi 11,76%.
Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008Ar Tinambunan
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat yang berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur serta upaya meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan penegakan hukum.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2023, mencakup latar belakang, dasar hukum, jadwal, peserta, moda pelaksanaan, dan distribusi sekolah pelaksana di seluruh Indonesia. Asesmen akan diselenggarakan secara mandiri, menumpang, atau online untuk mengukur prestasi siswa dan mutu pendidikan.
Provinsi Kalimantan Timur masih berupaya mempercepat eliminasi malaria dengan berbagai program seperti pemberian obat pencegahan, larvasida, kelambu, pelatihan petugas, dan koordinasi lintas sektor. Upaya khusus di wilayah IKN baru antara lain skrining pekerja, IRS, dan pemantauan lingkungan untuk mencapai status bebas malaria di seluruh provinsi pada 2030.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan strategi dan kegiatan untuk mempercepat program Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Strategi utama adalah menghentikan perilaku buang air besar sembarangan dan meningkatkan akses sanitasi melalui Gerakan Sanitasi Total Sa Sukabumi. Kegiatan kunci meliputi sosialisasi, pembangunan fasilitas sanitasi, verifikasi, dan deklarasi desa-desa ODF di Kabupaten S
Dokumen tersebut memberikan analisis situasi kusta di Kabupaten Bogor tahun 2022, meliputi mitos dan fakta, kebijakan nasional pengendalian kusta, strategi dan kegiatan penanggulangan kusta, serta peta sebaran kasus kusta di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor."
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. Berdasarkan : Surat Kemendagri 400.5.7/652/Bangda
Tanggal : 27 Januari 2023
Perihal : Pelaksanaan Verifikasi Penghargaan Kab/Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2023
a. Forum Kabupaten Sehat (FKS) bersama Tim Pembina Kabupaten Sehat
Mempersiapkan dokumen penilaian KKS Tahun 2023 sesuai 9 (sembilan)
tatanan yang telah ditentukan
b. Mengirimkan dokumen KKS ke Sekretariatan KKS Pemprov Jawa Timur paling
lambat 31 Maret 2023 jam 23.59
c. Prasyarat Kabupaten/kota yang mengusulkan :
- Swasti Saba kategori Padapa minimal 80% Desa/Kelurahan ODF
- Swasti Saba kategori Wiwerda minimal 90% Desa/Kel ODF dan
- Swasti Saba kategori Wistara minimal 100% Desa/Kelurahan ODF.
5. SWASTI SABA PADAPA WIWERDA WISTARA
PRASYARAT (DESA ODF) 80% 90% 100%
NILAI TATANAN 71%-80% 81%-90% 91%-100%
6. JADWAL PENGUMPULAN DOKUMEN
1 MEI 2023 DOKUMEN SDH DIUPLOAD LINK PUSAT
PEBRUARI – MARET 2023 KAB/KOTA MENYUSUN DOKUMEN
PENYELENGGARAAN KAB./KOTA SEHAT
1 sd 31MARET 2023 PENGUMPULAN DOKUMEN KAB/KOTA
SEHAT DI PROVINSI
BISA SAMBIL BERKONSULTASI
1 SD 18 APRIL 2023 TIM PEMBINA PROVINSI MELAKUKAN
VERIFIKASI DOKUMEN KAB/KOTA
25 APRIL 2023
26 SD 28 2023
PLENO HASIL VERIFIKASI DOKUMEN OLEH
TIM PEMBINA PROVINSI
PENYELESAIAN SURAT PENGANTAR
GUBERNUR
HASIL PUTUSAN FINAL DAN PENYUSUNAN
PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL
VERIFIKASI
SURAT PENGANTAR GUBERNUR
7. TATANAN BESERTA JUMLAH INDIKATOR POKOK DAN
INDIKATOR PENDUKUNG
No TATANAN INDIKATOR POKOK INDIKATOR PENDUKUNG
1
KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT
MANDIRI
10 18
2 PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM 7 19
3 PASAR 3 9
4 SATUAN PENDIDIKAN 5 6
5 PARIWISATA 6 7
6
TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU
LINTAS JALAN
5 11
7 PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN 4 10
8 PERLINDUNGAN SOSIAL 6 13
9
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
BENCANA
5 6
10. NO
KEDUDUKAN
DALAM FORUM
JABATAN DALAM DINAS
1 Penanggung Jawab BUPATI SITUBONDO
2 Ketua
Agus Ari Cahyadi, SE. MM. / Unsur dari
Koordinator PKH Kabupaten Situbondo
3 Wakil Ketua
Badrus Shaleh, S.Kom / Unsur dari
Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten
Situbondo
4 Sekretaris
Moh. Said Ramadan / Unsur dari Aktivis
Kabupaten Situbondo
5 Bendahara
Ninda Hasminurhayati, S.Pd / Unsur dari
Koordinator PKH Kabupaten Situbondo
11. NO
KEDUDUKAN
DALAM FORUM
JABATAN DALAM DINAS
OPD
PENGAMPU
6
1. Tatanan Kehidupan
Masyarakat Sehat
Mandiri
Altur Rosida / Unsur dari Organisasi
Kepemudaan Kabupaten Situbondo
1. DINKES
2. RUMAH SAKIT
7
2. Tatanan Permukiman dan
Fasilitas Umum
Nadia Siti Faturrahma, SM / Unsur
dari Organisasi Perempuan
Kabupaten Situbondo
1. DLH
2. DINKES
3. DPUPP
4. DISPERDAGIN
5. KEMENAG
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7. DPMD
8
3. Tatanan Satuan
Pendidikan
Gempar Riawan, S.CN / Unsur dari
Organisasi Masyarakat Kabupaten
Situbondo
1. DINKES
2. DINAS PENDIDIKAN
3. KEMENAG
4. CABDIN PENDIDIKAN BONDOWOSO
9 4. Tatanan Pasar
Muhammad Aldo Wibowo / Unsur
dari Organisasi Kepemudaan
Kabupaten Situbondo
1. DINKES
2. DISKOPERINDAG
3. DLH
4. DISNAKAN
12. NO
KEDUDUKAN
DALAM FORUM
JABATAN DALAM DINAS
OPD
PENGAMPU
10 5. Tatanan Pariwisata
Khairul Munim, S.Kom / Unsur dari
Organisasi Kepemudaan Kabupaten
Situbondo
1. DISPARPORA
2. BAPPEDA
3. DINKES
4. DISNAKER
5. DPMD
11
6. Tatanan Transportasi
dan Tertib Lalu Lintas
Jalan
Suwonggo, S.M / Unsur dari ISNU
Kabupaten Situbondo
1. DINAS PERHUBUNGAN
2. POLRES
3. DINKES
4. DLH
12
7. Tatanan Perkantoran
dan Perindustrian
Sugiarto, S.Pd / Unsur dari
Organisasi Masyarakat Kabupaten
Situbondo
1. DINKES
2. BAPPEDA
3. DISKOPERINDAG
4. DLH
5. DISNAKER
13. NO
KEDUDUKAN
DALAM FORUM
JABATAN DALAM DINAS
OPD
PENGAMPU
13
8. Tatanan Perlindungan
Sosial
Nuril Hashina, SH / Unsur dari
Organisasi Perempuan Kabupaten
Situbondo
1. DINSOS
2. POLRES
3. DINKES
4. BAPPEDA
5. DPMD
6. DP3AP2KB
7. KEMENAG
8. PENGADILAN AGAMA
14
9. Tatanan Pencegahan
Penanganan Bencana
Edi Agus Priyadi / Unsur dari Tenaga
Ahli Pendamping Desa Kabupaten
Situbondo
1. BNPB
2. SETDA
3. BAPPEDA
4. DPMD
5. DINKES
6. DINSOS