Dokumen tersebut membahas pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2013. Dokumen ini memberikan panduan mengenai batas waktu pelimpahan dana ke kas negara, pengajuan surat perintah membayar, penyelesaian sisa dana, dan sanksi bagi yang melanggar pedoman tersebut.

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA
SOSIALISASI
PERATURAN DITJEN PERBENDAHARAAN No. PER-42/PB/2013
Tentang
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi
Akhir TA 2013
Atambua, 26 November 2013
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN |
KESEMPURNAAN

2. Dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2013,
perlu ada pengaturan khusus tentang
penerimaan dan pengeluaran negara diakhir
TA 2013.
Perdirjen Perbendaharaan tentang LangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2013
merupakan peraturan pelaksanaan atas PMK
No. 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara pada Akhir TA
2

3. Dasar Hukum
Dasar Hukum
Bab II
Ketentuan Umum
Bab
Ketentuan Umum
Bab II
Bab II Penerimaan Negara
Penerimaan Negara
Bab III Pengeluaran Negara
Bab III Pengeluaran Negara
Bab IV Penyelesaian UP
Bab IV Penyelesaian UP
Bab V
Bab V Pelaksanaan TSA
Pelaksanaan TSA
Bab VI Pengiriman LKP
Bab VI Pengiriman LKP
Bab VII Akuntansi dan Pelaporan
Bab VII Akuntansi dan Pelaporan
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
Bab IX Ketentuan Penutup
3

4. 1. UU Nomor 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
4. PP Nomor 45 Th 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
5. PMK Nomor 99/PMK.06/2006 tentang MPN
6. PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta
pelaksanaan Anggaran BLU
7. PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri
8. PMK
Nomor
6/PMK.07/2012
tentang
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
Pelaksanaan
dan
9. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan APBN
10. PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013
11. PMK Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman
Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA
Pelaksanaan
4

5. No
1
2
Periode Penerimaan
Batas waktu pelimpahan ke dan
harus telah diterima di rek
SUBRKUN/Dit.PKN
19 - 31 Des 2013
SETIAP AKHIR HARI
KERJA
Pukul 17.30 WST
Pukul 18.00
WST
2 Januari 2014
Pukul 09.00 WST
2 Januari 2014
Pukul 10.00
WST
31 Des 2013
Pukul 15.01 s/d
24.00
Penyampaian
LHP
Pasal 2
Pasal 3
DIBUKUKAN
TGL 31 DES 2013
Pasal 4
DIBUKUKAN
TGL 2 JAN 2014
Pelimpahan penerimaan negara pada tanggal 2 Januari 2014 termasuk
penerimaan negara yang belum memperoleh NTPN namun tercatat
dalam rekening koran.
5

6. PBB
Batas waktu pelimpahan
ke BO III PBB
Penyampaian
LHP
No
Periode Penerimaan
1
13 - 19 Des 2013
19 Des 2013
Pukul 16.30 WST
Pukul
18.00 WST
19 - 31 Des 2013
SETIAP HARI KERJA
Pukul 16.30 WST
Pukul
18.00 WST
31 Des 2013
pukul 15.01 s/d
Pukul 24.00
2 Januari 2014
Pukul 09.00 WST
2 Jan 2014
Pukul
10.00 WST
DIBUKUKAN
31 DES 2013
DIBUKUKAN
2 JAN 2012
Pasal 5
2
Pasal 6
3
Pasal 7
6

7. PBB
No
Periode Penerimaan
Batas waktu pembagian
Penyampaian SP2D/SPT
ke BO III
1
13 - 19 Des 2013
20 Des 2013
Pukul 16.30 WST
Pukul 15.00 WST
2
19 - 24 Des 2013
27 Des 2013
Pukul 16.30 WST
Pukul 15.00 WST
Pasal 9
Pasal 5
3
Pasal 6
Pasal 8
Hari Pertama SETELAH DITERIMANYA
DIPA TA 2014, atas beban DIPA 2014
(Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)
25 Des Pk. 15.00
s.d. 31 Des Pk.
24.00 WST
2 Jan 2014 dilimpahkan ke SUBRKUN KPPN,
melalui mekanisme KURANG BAYAR
(Sektor Perdesaan dan Perkotaan)
7

8. Pasal 10
1. Pelimpahan saldo BO III ke SUBRKUN KPPN (25-31 Des 2013 s.d.
pukul 24.00) dibukukan sebagai berikut:
a. Untuk KPPN KBI menggunakan kode akun 824311
(Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN).
b. KPPN Non KBI menggunakan kode akun 824111
(Pengeluaran Kiriman Uang Antar KPPN).
2. Penerimaan atas pelimpahan saldo BO III sebagaimana butir 1
KPPN KBI membukukan sebagai berikut:
a. Untuk transaksi intern KPPN bersangkutan menggunakan
kode akun 814311 (Penerimaan Pemindahbukuan Intern
KPPN.
b. Untuk transaksi kiriman dari KPPN Non KBI menggunakan
kode akun 814111 (Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN).
8

9. Sanksi
Denda
 Keterlambatan/kekurangan
pelimpahan ke SubRKUN/ BO III,
dan/atau
 Keterlambatan/kekurangan transfer
DBH-PBB/BP-PBB
dikenakan denda sebesar 1‰ per hari
(termasuk hari libur dari jumlah yang
kurang/terlambat dilimpahkan,
minimal Rp5000,-)
Pasal 11
9

10. Pasal 14
Pasal 12
SPM
No
1
SPM-UP/TUP
SPM-GUP
2
SPM-LS
BAST s.d. Oktober’13
3
SPM-LS
BAST Nov s.d. 31 Des ‘13
4
DIAJUKAN KE KPPN
06 DESEMBER 2013
(Jam Kerja)
PENERBITAN SP2D
11 DES 2013
13 DES 2013
06 DESEMBER 2013
(Jam Kerja)
13 DES 2013
23 DESEMBER 2013
(Jam Kerja)
30 DES 2013
SPMKP/SPMKB/SPMK
C/SPMIB/SPMPP
23 DES 2013
(Jam Kerja)
30 DES 2013
SPM-KPBB
27 DES 2013
30 DES 2013 a tgl
ad
5
SP3B BLU triw.4/ SP2
Hibah Langsung / SPM
pengesahan lainnya
6
SPM-LS Gaji Jan’14
Pasal 13
8 DES 2013
10 DESEMBER 2013
(Jam Kerja)
k
ban 0
ke
im 15.0
ikir m
s d an Ja
ru
Ha kena
be r
p
27 DES 2013
tertgl 2 Jan 2014
10

11. Pasal 15
No
Pengajuan Aplikasi Penarikan
Pinjaman/Hibah-Langsung atau withdrawal
application (WA)
ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
PALING LAMBAT
DISAMPAIKAN
1
ADB
27 NOPEMBER 2013
2
SELAIN yang ada
29 NOPEMBER 2013
3
IBRD
4 DES 2013
4
JICA
12 DES 2013
Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal
pemberi pinjaman/hibah mengatur lain
11

12. Pasal 16
Pembayaran honorarium dan vakasi bulan Desember TA 2013 dapat
dibayarkan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM
sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
Pasal 17
Pembayaran uang makan dan uang lembur PNS bulan Desember TA
2013 dapat dibayarkan dengan uang persediaan.
Pengajuan pengesahan SKPA oleh KPA kepada KPPN paling
lambat tanggal 27 Nopember 2013.
Pasal 18
Pengeshan SKPA oleh KPPN paling lambat tanggal 29 November
2013.
Pengajuan SPM-UP/TUP/GUP/LS ke KPPN berdasarkan SKPA
sesuai jadwal dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c.
12

13. Pasal 19
PENERBITAN SP2D PEMBAYARAN BIAYA
PEMELIHARAAN 5% (RETENSI)
a.Pekerjaan selesai 100%.
b.Untuk pemeliharaan s.d. Akhir TA/yang melampaui
TA 2013, dapat dibayarkan pada TA 2013 dengan
dilampiri copy jaminan pemeliharaan dan disahkan
oleh PPK.
c.Minimal sebesar jumlah tagihan.
d.Masa berlaku jaminan = masa pemeliharaan.
e.SPM pembayaran retensi dibuat terpisah/disatukan
dengan pembayaran angsuran/termin.
13

14. Pasal 20
Khusus BAPP yang dibuat 23 s.d. 31 Des 2013, pengajuan
SPM-LS ke KPPN dilampiri:
a. Surat Perjanjian Pembayaran.
b. Asli Jaminan/garansi bank- Masa berlaku berakhir s/d
berakhir masa kontrak dg nilai sebesar % pek. Yg belum
diselesaikan . Masa klaim 30 hari sejak berakhir jaminan.
c. Jaminan bank – berlokasi dlm wilayah KPPN dg format yg
telah ditentukan
d. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank/Asuransi.
e. Asli Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank/Asuransi.
f. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
g. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak < Rp 50 juta,
jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM

PPK wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah
masa kontrak berakhir
14

15. Pasal 20
PEKERJAAN TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT
DISELESAIKAN 100% S.D. BERAKHIRNYA MASA KONTRAK
1.PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP
dan BAP terakhir kepada Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak
masa kontrak berakhir.
2.Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima Surat
Pernyataan dari PPK, mengajukan klaim pencairan jaminan /garansi
bank.
 Atas klaim jaminan/garansi bank disetor ke Kas Negara sebagai:
- Pengembalian belanja TA berkenaan  pada T.A 2013, dan
- Pendapatan anggaran lain-lain (akun 4239xx)  padaT.A 2014.
 Besaran klim pencairan tanpa memperhitungkan pajak-pajak
yang telah disetor ke kas negara/potongan SPM.
15

16. Pasal 20
 PPSPM pada saat mengambil Asli Jaminan Bank ke KPPN harus
menyerahkan copy jaminan pemeliharaan (5%) yang telah
disahkan oleh PPK.
 Dalam hal PPK paling lambat 10 (hari kerja) hari kerja sejak
masa kontrak berakhir, PPK tidak menyampaikan BAPP, Kepala
KPPN membuat surat pernyataan dan mengajukan klaim.
 Dalam hal terdapat keterlanjuran penyetoran/pemotongan
pajak diselesaikan dengan restitusi.
Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank:
 PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank.
 Untuk tahun berikutnya, KPPN tidak diperkenankan menerima
penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum
bersangkutan.
16
Pasal 21

17. No
SPM/SP2D
1
SPM-PTUP/SPM-GUP Nihil
(RM / REKSUS)
(diberi tanggal 31 Des 2013)
2
SP2D GUP-Nihil/PTUP 2013
(diberi tanggal 31 Des 2013)
Pasal 22
paling lambat
8 Jan 2014
Pasal 23
10 Jan 2014
dengan mencantumkan uraian tambahan pada SP2D
“Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP TA 2013”
17

18. Pasal 24
Sisa dana UP TA 2013 disetorkan kembali ke Kas Negara
paling lambat 30 Desember 2013.
Untuk mengetahui sisa dana UP yang harus disetor,
Bendahara Pengeluaran melakukan pencocokan data
dengan KPPN.
Dalam hal Satker/BP s.d. 31 Desember 2013 tidak/
belum menyetorkan sisa dana UP, Satker/BP bsk tidak
dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam TA
berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan
ke rekening Kas Negara.
18

19. Pasal 25
 Atas SSBP yang diterima dari BP, Seksi Pencairan
Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank.
 Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus
sama dengan saldo kas BP pada neraca.
 Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP, KPPN
melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.
19

20. Pasal 26
Daftar Penguji/Daftar Pengantar SP2D-GUP Nihil/ PTUP
dibuat tersendiri.
Pasal 27
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN mencetak
Kartu Pengawasan Kredit satker berkenaan dan
disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/Seksi
Pencairan Dana dan Manajemen Satker.
Pasal 28
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN melakukan
perbaikan LKP tanggal 31 Desember 2013.
20

21. Pasal 29 s.d. 32
1. Dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA)
pengeluaran, KPPN mengajukan permintaan kebutuhan
dana.
2. Kebutuhan dana untuk gaji bulan Jan’14 disampaikan ke Dit.
PKN tanggal 27 Des’13 paling lambat pukul 16.00 wst
(disatukan kebutuhan dana awal 30 Des 2013).
3. Pengisian dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji
bulan Jan’14 dilaksanakan tanggal 30 Des’13.
4. Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
(RPK-BUN-P) mulai 19 Des 2012 s.d. 30 Des 2013,
dilaksanakan paling lambat pukul 17.30 WST.
21

22. Pasal 33
 KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 23 Des
2013 kepada Dir. PKN c.q. Subdit Perencanaan dan
Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id
paling lambat 24 Des 2013 pukul 09.00 WST.
 KPPN setiap hari melaporkan data SP2D yang diterbitkan
19 s.d. 30 Des 2013 kepada Dir. PKN c.q. Subdit
Perencanaan
dan
Pengendalian
Kas
melalui
ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat pukul 15.00
WST.
22

23. Pasal 34
1. Pengiriman LKP tgl. 19 s.d. 31 Des’13 pukul 21.00 WST,
2. Pengiriman LKP perbaikan atas penerimaan negara 31 Des 2013
setelah 15.00 s.d. 24.00 WST pada tgl 2 Jan’14 pukul 11.00 WST.
3. Pengiriman LKP perbaikan atas SP2D GUP-Nihil/PTUP 2013
dilakukan secara harian pukul 10.00 WST hari kerja berikutnya.
4. Kepala Kanwil DJPb melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap kepatuhan KPPN dalam pengiriman LKP secara tepat
waktu dan akurat.
5. LKP yang telah dikirimkan, harus dikonfirmasi ke DSP u.p Subdit
Pengelolaan Basis Data dan Dukungan TI dan Dit PKN u.p Subdit
Perencanaan dan Pengendalian Kas.
6. LKP harian/mingguan untuk TA 2014 dibuat secara terpisah dari
LKP perbaikan TA 2013.
23
Pasal 35

24. Pasal 36
No
Kegiatan
Paling Lambat
TINGKAT SATKER (UAKPA) DAN KPPN
1
Rekonsiliasi antar KPPN dan UAKPA
10 Jan 2014
2
Penyampaian LKPP KPPN ke Kanwil
24 Jan 2014
Setelah Rekon
3
Penyampaian LK Satker (UAKPA)
ke Kanwil (UAPPA –W)
20 Jan 2014
Setelah Rekon
TINGKAT KANWIL (UAPPA-W)
4
Rekonsiliasi antara Kanwil DJPBN dan
UAPPA-W
27 Jan 2014
5
Penyampaian LK Kanwil (UAPPA-W)
ke Es. 1 (UAPPA-Es.1)
29 Jan 2014
Setelah Rekon
6
Penyampaian LKPP Kanwil DJPBN
ke Dit. APK & Dit. PKN
13 Februari 2014
(ADK: 11 Feb 2014)
Setelah Rekon
TINGKAT Es. I (UAPPA Es. 1)
7
Penyampaian LK Ess.1 (UAPPA-Es.1)
ke UAPA
7 Februari 2014
24

25. Pasal 37
Penyelesaian dana retur sesuai ketentuan yang mengatur
mengenai tata cara penyelesaian dan penatausahaan
pengembalian (retur) SP2D.
Pasal 38
Penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan UP oleh
Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis K/L
1.Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis K/L menyampaikan SPTB
dengan nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran
ke Kement LN/K/L melalui faksimile
2.Kement LN / K/L menyampaikan SPM-GUP Nihil ke KPPN dengan
dilampiri copy SPTB, yang diketahui oleh Kepala Biro
Keuangan/pejabat yang berwenang.
3.Dalam hal Kuasa PA/Satker/BP Perwakilan RI di LN dan Atase
Teknis Kementerian, s.d. 31 Des 2013 tidak/belum menyetorkan sisa
dana UP, maka sisa dana UP tersebut akan diperhitungkan pada saat
pengajuan SPM dana UP TA 2014
25

26. Pasal 39
Sisa dana UP/TUP TA 2013 untuk pembayaran dalam rangka
restitusi PPN bagi turis asing:
1.Tidak disetor pada akhir TA 2013
2.Dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada TA berikutnya
Pasal 40
SP3B BLU triwulan IV atas realisasi s.d. 31 Desember 2013
1.SP3B BLU triwulan IV atas realisasi s.d. 31 Des 2013 harus telah
diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2014
2.KPPN menerbitkan SP2B BLU TA 2013 dengan tanggal 31 Des
2013, paling lambat tanggal 10 Januari 2014
3.KPPN melakukan perbaikan LKP tertanggal 31 Des 2013 atas
penerbitan SP2B BLU.
26

27. Pasal 41
Revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah:
Dalam hal realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya
Pemungutan (BP) PBB Bagian daerah TA 2013 lebih besar dari pagu
DIPA tahun anggaran 2013, dilakukan perubahan/revisi DIPA DBH PBB
Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan diberi tanggal 31
Desember 2013.
Pasal 43
Dispensasi penerbitan bank garansi:
Penerbitan bank garansi diluar lokasi KPPN pembayar, Kuasa PA dapat
menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.
Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan dispensasi:
a.Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank umum yang
dapat menerbitkan garansi bank.
b.Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja
Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan.
27

28. Pasal 44
SP2HL/SP4HL untuk realisasi s.d. 31 Desember 2013:
Harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2014.
Berdasarkan SP2HL/ SP4HL, KPPN menerbitkan SPHL/SP3HL TA
2013 dengan tanggal 31 Des 2013, paling lambat 10 Jan 2014.
KPPN melakukan perbaikan LKP tertanggal 31 Des 2013 atas
penerbitan SPHL/SP3HL
Pasal 45
 Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi s.d. 31
Des 2013 harus telah diterima KPPN paling lambat 8
Januari 2014.
 KPPN melakukan persetujuan MPHL-BJS TA 2013 dengan
tanggal 31 Des 2013, paling lambat 10 Januari 2014.
28

29. Kunjungi kami :
http://www.kppnatambua.blogspot.com/