Dokumen ini membahas pentingnya pengolahan dan pengawetan makanan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, termasuk masalah keamanan pangan akibat penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Pengawasan dari berbagai instansi di Indonesia diperlukan untuk melindungi konsumen terhadap risiko makanan yang terkontaminasi. Selain itu, makanan harus memenuhi kriteria tertentu agar aman dan bergizi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996.

1. PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BAHAN MAKANAN
SERTA PERMASALAHANNYA
Latar Belakang
Pangan  kebutuhan pokok penting dlm kehidupan manusia.
Pengolahan & pengawetan (PP) bahan makanan  interelasi thd
pemenuhan gizi masyarakat,
Tidak mengherankan jika semua negara berusaha untuk menyediakan
suplai pangan yang cukup, aman dan bergizi.
Salah satunya dengan melakukan berbagai cara PP pangan yg dpt
memberikan perlindungan thd bhn pangan yg akan dikonsumsi.
kemajuan teknologi  melakukan perubahan-perubahan dalam hal
pengolahan bahan makanan.
Semakin berkembangnya teknologi kehidupan manusia tidak mempunyai
banyak waktu untuk melakukan pengolahan bahan makana yang hanya
mengandalkan bahan mentah yang kemudian diolah didapur.
Dalam keadaaan demikian, makanan cepat saji (instan) yang telah diolah
dipabrik atau telah diawetkan banyak dimanfaatkan.
Permasalahan atau petanyaan yang timbul kemudian adalah apakah
proses pengawetan, bahan pengawet yang ditambahkan atau produk
pangan yang dihasilkan aman dikonsumsi manusia?

2. Banyaknya kasus keracunan makanan yg terjadi
dimasy saat ini mengindikasikan adanya kesalahan yg
dilakukan dlm mengolah dan mengawetkan bahan
makanan yg dikonsumsi.
Problematika mendasar pengolahan makanan yang
dilakukan masyarakat lebih disebabkan budaya
pengelohan pangan yang kurang berorientasi terhadap
nilai gizi, serta keterbatasan pengetahuan sekaligus
desakan ekonomi sehingga masalah pemenuhan dan
pengolahan bahan pangan terabaikan,
Industri makanan sebagai pelaku penyedia produk
makanan seringkali melakukan tindakan yang tidak
terpuji dan hanya berorientasi profit  penyalah gunaan
bahan dalam pengolahan  seperti kasus penggunaan
belpagai bahan tambahan makanan yang seharusnya
tidak layak dikonsumsi,

3. kasus yang paling menyeruak dikalangan masyarakat
baru-baru ini ialah penggunaan formalin dan borak
dibeberapa produk makanan  dng dalih unt menambah
rasa & keawetan makanan tanpa memperdulikan efek
bhn yg digunankan thd kesehatan
hal inilah yg mendorong diperlukannya berbagai
regulasi/peraturan dari instansi terkait Agar dapat
melindungi konsumen dari pelbagai masalah keamanan
pangan & industri pangan di Indonesia.
Selain Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
yang bernaung di bawah Departemen Kesehatan,
pengawasan dan pengendalian juga dilakukan oleh
Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, dan
Departemen Perindustrian

4. Pangan secara umum bersifat mudah rusak (perishable), krn kadar
air yg terkandung di dalamnya sbg faktor utama penyebab
kerusakan pangan itu sendiri.
Semakin tinggi kadar air suatu pangan, akan semakin besar
kemungkinan kerusakannya baik sebagai akibat aktivitas biologis
internal (metabolisme) maupun masuknya mikroba perusak.
kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah makanan
tersebut masih pantas di konsumsi, secara tepat sulit di laksanakan
karena melibatkan factor-faktor nonteknik, sosial ekonomi, dan
budaya suatu bangsa.
Idealnya, makanan tersebut harus: bebas polusi pd setiap tahap
produksi & penanganan makanan, bebas dr perubahan-perubahan
kimia & fisik, bebas mikroba & parasit yg dpt menyebabkan penyakit
atau pembusukan (Winarno,1993).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa kualitas
pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, di
antaranya adalah aman, bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau
oleh daya beli masyarakat.