Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara >>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara >>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. ·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. >>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
1. PUSAT PENDIDIKAN & PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
Irja Barat
SISTEM ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH
1
2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Tujuan Pembelajaran Umum :
• Memahami SAKD dalam rangka pengawasan
keuangan daerah
Tujuan Pembelajaran Khusus :
• Menjelaskan makna dan arti penting Keuangan
Negara / Daerah,
• Menjelaskan hubungan keuangan negara –
daerah
• Menjelaskan pengurusan keuangan daerah
• Menjelaskan konsepsi APBD
• Menjelaskan Siklus APBD
2
4. Planning
Keuangan
Controlling Organizing
Daerah
Actuating
5. KEUANGAN DAERAH
DASAR HUKUM
Planning PENGERTIAN
Controling
Keuangan
Daerah
Organizing HUBUNGAN KEUANGAN
NEGARA-DAERAH
Actuating
RUANG LINGKUP
AZAS PENGELOLAAN
6. PERENCANAAN
ASAS & STRUKTUR APBD
Planning PENYUSUNAN R-APBD
Keuangan
Controling Organizing
Daerah
PENYUSUNAN RKA-SKPD
Actuating
PENGESAHAN APBD
EVALUASI R-APBD
7. PENGORGANISASIAN
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
DEKONSENTRASI /
Planning
TUGAS PEMBANTUAN
Controling
Keuangan
Daerah
Organizing PERIMBANGAN KEUANGAN
NEGARA-DAERAH
Actuating
SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL
PEMBINAAN & PENGAWASAN
8. PELAKSANAAN
PELAKSANAAN APBD
Planning PENGELOLAAN KAS & BMD
Controling
Keuangan
Daerah
Organizing PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH
Actuating
PERUBAHAN APBD
PENGELOLAAN BLU
DAERAH
9. PERTANGGUNGJAWABAN
AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH
LAPORAN KEUANGAN
Planning
& KINERJA
Controling
Keuangan
Daerah
Organizing PERTANGGUNGJAWABAN
APBD
Actuating
PENYELESAIAN KERUGIAN
KEUANGAN DAERAH
PEMERIKSAAN BEPEKA
11. PENGERTIAN KN (1)
• Semua hak dan kewajiban negara dapat
dinilai dengan uang,
• Segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara
• Berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.
• Dalam rangka pencapaian tujuan
bernegara
11
12. PENGERTIAN KN (2)
OBYEK Semua hak dan kewajiban Negara
yang dapat dinilai dengan uang
Dimiliki Negara/Dikuasai Pemerintah
SUBYEK Dikuasai Persh Negara /Daerah
Dikuasai Badan Lainnya yang ada
kaitannya dengan keuangan Negara.
Pendekatan
mulai dari perumusan kebijakan
PROSES dan pengambilan keputusan s.d.
pertanggungjawaban.
TUJUA Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara
N
12
13. RUANG LINGKUP KN
1. Hak Negara
Memungut Pajak,
Mengeluarkan & Mengedarkan Uang,
Melakukan Pinjaman
2. Kewajiban Negara
Menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara
Membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan Pengeluaran Negara
4. Penerimaan & Pengeluarandaerah
5. Kekayaan Negara / Daerah
Dikelola sendiri atau oleh pihak lain
Dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
6. Kekayaan Pihak Lainnya
Dikuasai Pemerintah untuk tugas pemerintahan dan kepentingan
umum
Diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah
13
15. Asas NKRI
UUD 1945, Pasal 18 :
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Penjelasan :
• Daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau
bersifat daerah administratif.
15
16. Asas NKRI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH:
PROVINSI
MASING-MASING
DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS: MEMPUNYAI
PEMERINTAHAN
DAERAH.
PASAL 2 AYAT (1)
KABUPATEN DAN
KOTA
16
17. Asas NKRI
• Asas Negara Kesaruan RI (NKRI)
• Penyelenggaraan keuangan negara dan daerah, merupakan satu
kesatuan
• Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan
mewujudkan tujuan bangsa dan negara sebagaimana
diamanatkan UUD 1945.
• Antara keuangan negara dan daerah merupakan satu
kesatuan, ruang lingkup keuangan
17
18. Hubungan Pengelolaan KN
Preside
n
Dikuasakan Dikuasakan
Menteri Keuangan Menteri/Pimpinan LPND
• Sebagai Chief Financial • Sebagai Chief Operational
Officer (CFO). Officer (COO).
• Kewenangan komptabel • Kewenangan Ordonateur
• Selaku Pengelola Fiskal & • Selaku Pengguna Anggaran/
Wakil Pemerintah dalam Pengguna Barang KL yang
kepemilikan kekayaan dipimpinnya.
Negara yang dipisahkan.
Diserahkan
Gubernur/Bupati/Walikota
Pengelola Keuangan Daerah
18
19. Hubungan Pengelolaan KN
• Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan Negara.
• Sebagian dari kekuasaan tersebut ”DIKUASAKAN” kepada
Menteri Keuangan serta Menteri/Pimpinan LPND.
• Sebagian dari kekuasaan tersebut juga ”DISERAHKAN” kepada
Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pengelola Keuangan Daerah
(Asas Desentralisasi)
• Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter (mengeluarkan
dan mengedarkan uang) diatur dengan UU tersendiri.
• Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk
mencapai tujuan bernegara.
• Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk
mencapai tujuan bernegara, setiap tahun disusun APBN/APBD.
19
20. HUBUNGAN KEUANGAN
Pemerintah APBN
Pusat
Dana Perimbangan Dana Dekon & TP
Pemerintah APBD Dana Dana Tugas
Daerah Dekonsentrasi Pembantuan
(APBN) (APBN)
Dekonsentrasi Desentralisasi
Tugas Pembantuan
20
21. DANA DEKONSENTRASI
• Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
diikuti dengan pemberian dana.
• Kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan oleh SKPD yang
ditetapkan gubernur.
• Gubernur memberitahukan RKA-KL kegiatan dekonsentrasi
kepada DPRD pada saat pembahasan Rancangan APBD.
• Dalam hal terdapat SAL dana dekonsentrasi, maka merupakan
penerimaan kembali APBN, terdapat saldo kas dan
menghasilkan penerimaan maka harus disetor ke Rekening
Kas Umum Negara.
21
22. DANA TUGAS PEMBANTUAN
• Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Tugas
Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
diikuti dengan pemberian dana.
• Kegiatan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh SKPD
ditetapkan gubernur.
• Gubernur memberitahukan RKA-KL untuk kegiatan TP
kepada DPRD pada saat pembahasan Rancangan APBD.
• Dalam hal terdapat SAL dana TP, maka merupakan
penerimaan kembali APBN, terdapat saldo kas dan
menghasilkan penerimaan maka harus disetor ke Rekening
Kas Umum Negara.
22
23. DANA PERIMBANGAN (1)
• Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi
kewenangannya, sesuai dengan asas desentralisasi, dibiayai
dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)
• Dalam rangka mendukung pembiayaan daerah dan
mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah
Daerah, yang ditetapkan “DANA PERIMBANGAN”
setiap tahun anggaran dalam APBN
• Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD), diatur
dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003
23
24. DANA PERIMBANGAN (2)
PKPD adalah :
• Suatu sistem pembagian keuangan yang
adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien
• Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi,
• Mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan
daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• Terdiri Dari :
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
24
25. DANA BAGI HASIL
• Bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
• Pajak : PPh, PPN/PPnBM, PBB dan BPHTB
• Sumber Daya Alam , terdiri dari :
Minyak Bumi
Gas Alam
Pertambangan Umum
Kehutanan
Perikanan
25
26. DANA ALOKASI UMUM (DAU)
• Ditetapkan dalam APBN sekurang-kurangnya 26 % dari
Pendapatan Dalam Negeri Neto
• Dialokasikan atas dasar celah fiskal dan Alokasi Dasar
• Celah Fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas
fiskal daerah
• alokasi dasar yaitu dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai
Negeri Sipil Daerah).
• Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing
sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari DAU daerah yang
bersangkutan dan dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.
26
27. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
• Dana APBN yang dialokasikan kepada
daerah tertentu untuk mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah.
• Daerah penerima DAK wajib menyediakan
dana pendamping dari APBD sekurang-
kurangnya 10 % dari alokasi DAK.
• Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu
tidak diwajibkan menyediakan dana
pendamping.
27
29. DASAR HUKUM
• UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• PP 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
• PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
• PP 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
• PP 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
• PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• PERMENDAGRI 13/2006 :
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
29
30. PENGERTIAN
Keuangan Daerah adalah :
• semua hak dan kewajiban daerah
• dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah
• yang dapat dinilai dengan uang
• termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.
30
31. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
a. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah
b. Hak melakukan pinjaman;
c. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah
d. Kewajiban membayar tagihan pihak ketiga;
e. Penerimaan daerah;
f. Pengeluaran daerah;
g. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau
kepentingan umum
31
32. Pengelolaan Keuangan Daerah
Diatur dalam PP 58/2005 & Permendagri 13 tahun 2006, meliputi :
• Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
• Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
• Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
• SIKLUS APBD
• Pengelolaan kas umum daerah;
• Pengelolaan piutang daerah;
• Pengelolaan investasi daerah;
• Pengelolaan barang milik daerah;
• Pengelolaan dana cadangan;
• Pengelolaan utang daerah;
• Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
• Penyelesaian kerugian daerah;
• Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
32
33. ASAS UMUM
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.
33
34. PEJABAT PENGELOLA KD
Kepala Daerah
Pemegang Kekuasaan PKD
Sekretaris Daerah
Koordinator PKD
Ka.SK PKD Ka.SKPD
PPKD/BUD PA/PB Daerah
Kuasa BUD Bend Pen/Peng SKPD
34
37. Pemegang Kekuasaan PKD
Tugas PPKD / BUD Tugas SKPD/PA-PB
Susun & laksanakan kebijakan Susun RKA-SKPD &DPA-SKPD;
pengelolaan KD; Tindakan otorisator;
Susun R-APBD/ APBD-P; Melaksanakan anggaran;
Pungut PAD sesuai PERDA Melakukan pengujian atas tagihan
Fungsi Bendahara Umum Daerah; dan memerintahkan pembayaran;
Susun Lap-Keu Daerah dalam Pemungutan PNBP;
LKPJ mengadakan ikatan/perjanjian
kerjasama dengan P.III
mengelola utang dan piutang
SKPD;
Mengelola BMKD-SKPD
Susun LK-SKPD
Pengawasan APBD-SKPD
bertanggung jawab ke KDH via
SEKDA
37
38. Kewenangan PPKD
• Susun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
• Sahkan DPA-SKPD;
• Pengendalian pelaksanaan APBD;
• Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;
• Pemungutan pajak daerah;
• Pantau penerimaan & pengeluaran APBD oleh bank /LK
• Mengatur dana /cashflow APBD;
• Simpan uang daerah;
• menetapkan SPD;
• Kelola uang daerah & investasi daerah
• Melakukan pembayaran ke PA;
• Siapkan pelaksanaan pinjaman daerah
• Pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
• Pengelolaan utang dan piutang daerah;
• Penagihan piutang daerah;
• Melaksanakan SAKD
• Menyajikan informasi KD;
• Melaksanakan kebijakan dan pengelolaan BMKD.
38
39. Kewenangan PPKD
KDH
PPKD
selaku BUD
Kuasa BUD
Bend Penerimaan Bend Pengeluaran
SKPD SKPD
Garis struktural
Garis fungsional
39
40. Kewenangan PPKD
PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di
lingkungan satuan kerja pengelola keuangan
daerah selaku kuasa BUD dengan SK KDH
Kuasa BUD mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D; dan
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan
kekayaan daerah;
40
41. Kewenangan PPKD
KDH atas usul PPKD mengangkat :
1. Bendahara penerimaan :
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPD.
2. Bendahara pengeluaran :
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan
anggaran belanja pada SKPD.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah
Pejabat Fungsional.
41
42. Kewenangan PPKD
Bendahara Penerimaan & Pengeluaran, baik secara
langsung/tidak langsung, dilarang melakukan:
- kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa
- bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/penjualan tsb
- serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan
lainnya atas nama pribadi.
Bendahara penerimaan / pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
PPKD selaku BUD.
42
44. Kewenangan PA/PB
Pejabat pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD
selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
Pelimpahan wewenang kepada Kuasa PA/PB ditetapkan
oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagai KPA
berdasarkan pertimbangan:
- tingkatan daerah,
- besaran SKPD,
- besaran jumlah uang yang dikelola,
- beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali
dan
- pertimbangan objektif lainnya.
KPA/KPB bertanggung jawab kepada PA/PB.
44
45. Kewenangan PA/PB
PA/PB dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk
pejabat pada unit kerja SKPD selaku “Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)”
PPTK mempunyai tugas mencakup:
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan :
- kompetensi jabatan,
- anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali
- dan pertimbangan objektif lainnya.
PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA
45
46. Kewenangan PA/PB
Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran
yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai
“Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD”.
PPK-SKPD mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran;
c. menyiapkan SPM; dan
d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK – SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara,
dan/atau PPTK.
46
48. MAKNA & ARTI PENTING
• Pengertian APBD :
- Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
- Dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD,
- Ditetapkan dengan peraturan daerah.
• Asas APBD :
- Disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah .
- Disusun berpedoman kepada RKPD
- Dalam rangka mewujudkan pelayanan kpd masyarakat
untuk tercapainya tujuan bernegara.
48
49. MAKNA & ARTI PENTING
Asas APBD :
(1) Anggaran semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
(2) Anggaran Pendapatan :
- Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- Didasarkan ketentuan perundangan
(3) Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dianggarkan secara
bruto
(4) Anggaran pengeluaran / belanja harus :
- didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
49
50. FUNGSI APBD :
1. Fungsi Otorisasi :
Dasar untuk melaksanakan pendapatan & belanja tahun
anggaran ybs
2. Fungsi Perencanaan :
Pedoman manajemen merencanakan kegiatan
3. Fungsi Pengawasan :
Pedoman untuk menilai apakah kegiatan pemerintah
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
50
51. FUNGSI APBD :
4. Fungsi Alokasi :
Untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian
5. Fungsi Distribusi :
Mengandung arti dan memperhatikan keadilan
6. Fungsi stabilisasi :
Menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian
51
52. PRINSIP-PRINSIP APBD :
Enam (6) Prinsip Dasar :
1. Azas Kesatuan
Semua pendapatan dan belanja disajikan dalam satu
dokumen anggaran.
2. Azas Universalitas
Setiap transaksi keuangan disajikan secara utuh dalam
dokumen anggaran.
3. Azas Tahunan
Membatasi berlakunya anggaran untuk suatu tahun.
4. Azas Spesialitas
Kredit anggaran terinci secara jelas peruntukannya.
52
53. PRINSIP-PRINSIP APBD :
Enam (6) Prinsip Dasar :
5 Azas Akrual
Anggaran dibebani pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau
menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya
diterima, walaupun belum dibayar atau belum diterima
pada kas.
6. Azas Kas
Anggaran dibebani pada saat pengeluaran/ penerimaan uang
dari/ ke kas Daerah.
53
54. STRUKTUR APBD
Pendapatan • Pendapatan Asli Daerah
Daerah - Pajak & Retribusi Daerah
- Bagian Laba BUMD
- Lain-lain PAD yang Sah
• Dana Perimbangan
- Dana Bagi Hasil
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
APBD • Lain-2 Pdpt Daerah yang Sah
- Hibah, Dana Darurat
- Lain-lain
Belanja • Urusan Wajib / Pilihan
Daerah • Organisasi, fungsi, jenis belanja
Pembiayaan • SiLPA
• Pembentukan/Pencairan Cadangan
• Hasil Penjualan BUMD/ PMP
• Penerimaan / Pemberian Pinjaman
54
55. FORMAT BARU APBN
A. PENDAPATAN
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Penerimaan Hibah
B. BELANJA NEGARA
I. Belanja Pemerintah Pusat
8 Jenis Belanja
II. Belanja Untuk Daerah
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
C. SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN
D. PEMBIAYAAN
55
56. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah • Pajak Propinsi
• Pajak Kab/Kota
Retribusi Daerah • Jasa Umum
• Jasa Usaha
• Perijinan tertentu
PAD
Bag.Laba • Bagian Laba
Perusda • Deviden
• Penjualan Saham
Lain2 PAD • Hasil Penjualan Asset
yg sah • Sumbangan P.III
• Jasa Giro
• Hibah dll
56
57. Pajak & Retribusi Daerah?
1. Pajak Daerah :
• Iuran wajib oleh orang pribadi atau badan.
• tanpa imbalan langsung seimbang
• dapat dipaksakan
• digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
dan pembangunan PEMDA.
2. Retribusi Daerah:
• Pungutan Daerah
• sebagai pembayaran jasa/izin tertentu
• Imbalan bersifat langsung
57
58. PAD – PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH
• Dasar Hukum :
- UU 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- PP 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- PP 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
• PAD = Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah
sendiri yang dipungut berdasarkan PERDA seesuai dengan per-uu-an yang
berlaku.
• Kriteria Pajak Daerah :
- Pajak bukan retribusi
- Obyek dan dasar tidak bertentangan kepentingan umum
- Potensi memadai sebagai sumber pendapatan
- Tidak memberikan dampak ekonomi negatif
- Memperhatikan aspek keadilan & kemampuan masy.
- Menjaga kelestarian lingkungan
58
59. PAD – PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH
Retribusi – Jasa Umum :
• Bersifat bukan pajak dan bukan jasa usaha atau perijinan.
• Jasa merupakan urusan pemerintahan pusat yang diserahkan ke
daerah
• Jasa memberikan manfaat khusus pribadi atau badan
• Melayani kepentingan & kemanfaatan umum
• Layak dikenakan retribusi yang tidak bertentangan dengan kebijakan
nasional
• Retribusi mrpk sumber pendapatan daerah yang potensial
• Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan kualitas yang lebih baik.
59
60. PAD – PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH
Retribusi – Jasa Usaha :
• Bersifat bukan pajak dan bukan jasa umum atau perijinan.
• Jasa bersifat komersial yang seyogyakan disediakan swasta, tetapi
belum memadai.
Retribusi – Perijinan:
• Perijinan kewenangan Pusat yang diserahkan ke daerah
• Perijinan diperlukan guna melindungi kepentingan umum
• Diperlukan biaya untuk penyelenggaraan ijin dan menanggulangi
dampak negatif ijin.
• Biaya cukup besar sehingga layak dikenakan retribusi
60
61. Tarif Pajak Daerah
• Penetapan Tarif, Presentase Tarif Tertinggi dan Dasar Pengenaan Pajak
Daerah.
No Jenis Pajak Penetapan % tarif Dasar Pengenaan
tarif Tertinggi
1. Pajak Kendaraan Peraturan 5 Nilai jual Kendaraan
Pemerinta
2. BBN Kendaraan h dan 10 Nilai jual Kendaraan
Bermotor seragam
3 Pajak Bahan diseluruh 5 Nilai Jual BBM
Bakar Kendaraan Indonesia kendaraan
Bermotor
4. Pajak Hotel dan 10 Jml Pembayaran
Restoran PERDA
5. Hiburan 35 Jml Pembayaran
61
62. Tarif Pajak Daerah
• No Jenis Pajak
lanjutan Tarif Pajak Penetapan % tarif Dasar Pengenaan
tarif Tertinggi
6. Pajak Reklame PERDA 25 Nilai Sewa reklame
7. Pajak Penerangan 10 Nilai jual tenaga listrik
Jalan Tarif diatur
8. Pajak Galian oleh PEMDA 20 Nilai hasil Eksploitasi
Golongan C
9. Pajak Air 20 Nilai perolehan air
62
63. Tarif Retribusi Daerah
Tarif retribusi dihitung berdasarkan :
• Tingkat Penggunaan Jasa
- kualitas penggunaan jasa, sbg dasar alokasi beban biaya
yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa,
Contoh: berapa kali, berapa jam parkir kendaraan
- Jasa yang sulit diukur, digunakan taksiran rumus.
Contoh : ijin bangunan
• Tingkat Retribusi
- nilai rupiah atau persentase ttt yang ditetapkan untuk
menghintung besarnya retribusi terutang
- dapat seragam atau berbeda seperti perbedaan tarif anak dan
dewasa
• Obyek Retribusi
63
64. Tarif Retribusi Daerah
• Bagan obyek, Golongan, Prinsip dan Sasaran, dan contoh obyek retribusi.
Obyek Golongan Prinsip dan Sasaran
No Retribusi Retribusi dalam Penetapan Tarif Contoh
1. Jasa Retribusi Berdasarkan Kebijakan Pelayanan Kesehatan
Umum Jasa daerah Pelayanan Kebersihan
Umum
2. Jasa Retribusi Didasarkan pada tujuan Penyewaan Asset Pemda
Usaha Jasa memperoleh keuntungan Usaha Bengkel Kendaraan
Usaha Penjualan Bibit tanaman
3. Perizinan Retribusi hasil retribusi dapt IMB
Perizinan menutup sebagian atau Izin tertentu oleh BUMD
tertentu sama dng biaya
penyelenggraan
64
65. DANA PERIMBANGAN
• Dana Perimbangan terdiri dari ;
2.1. Dana Bagi Hasil
2.2. Dana Alokasi Umum, dan
2.3. Dana Alokasi Khusus
• Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran
dalam APBN
65
66. DANA BAGI HASIL (1)
Dana Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan SDA
• Dana Bagi hasil dari Pajak terdiri atas ;
– Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
– Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
– Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WP orang
pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
• Dana Bagi Hasil yg bersumber SDA berasal dari ;
– Kehutanan
– Pertambangan Umum
– Perikanan
– Pertambangan Minyak Bumi
– Pertambangan Gas Bumi, dan
– Pertambangan Panas Bumi
66
67. DANA BAGI HASIL (1)
• Pembagian PBB yaitu ;
– 16,2% Provinsi ybs
– 64,8% Kabupaten/ Kota ybs
– 9 % biaya pemungutan
– 10% bagian Pemerintah Pusat dari seluruh kabupaten/
kota se Indonesia dibagi dgn porsi :
• 65% dibagi merata untuk Kab/ Kota seluruh Indonesia
• 35% dibagi kepada Kab/ Kota sebagai insentif yg realisasi
tahun sebelumnya pada sektor tertentu melebihi target
67
68. DANA BAGI HASIL (2)
• Pembagian BPHTB yaitu ;
– 16 % untuk Provinsi ybs
– 64 % untuk Kab/ Kota ybs
– 20% bagian Pemerintah Pusat dibagikan dg porsi yg sama
untuk seluruh Kab/ Kota se Indonesia.
• Pembagian PPh Ps 25 dan 29 WP orang pribadi dan PPh Ps 21
adalah ;
– 80% untuk Pemerintah Pusat
– 20% untuk Daerah, dimana dari bagian ini ;
• 60% untuk Kabupaten
• 40% untuk Provinsi
68
69. DANA BAGI HASIL (3)
• Penerimaan Kehutanan yg berasal dari IHPH dan PSDH, dibagi
sbb :
– 20% untuk Pemerintah Pusat
– 80% untuk Daerah
• Bagian Daerah dari IHPH dibagi sbb :
– 16% untuk Provinsi
– 84% untuk Kab/Kota penghasil
• Bagian Daerah dari PSDH dibagi sbb :
– 16% untuk Provinsi
– 32% untuk Kab/Kota penghasil
– 32% dibagi dg porsi yg sama u/ Kab/Kota di Provinsi tsb.
69
70. DANA BAGI HASIL (4)
• Penerimaan Kehutanan dari Dana Reboisasi, dibagi sbb :
– 60% untuk Pemerintah Pusat digunakan u/ rehabilitasi
hutan dan lahan secara nasional
– 40% untuk Daerahdigunakan u/ rehabilitasi hutan dan
lahan di kab/Kota penghasil
• Penerimaan Pertambangan Umum berupa Iuran Tetap (land
Rent), Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ( Royalti) dibagi sbb :
– 20% untuk Pemerintah Pusat
– 80% untuk Daerah
70
71. DANA BAGI HASIL (5)
• Dana bagi hasil Land Rent bagian Daerah selanjutnya dibagi :
– 16% untuk Provinsi ybs
– 64% untuk Kab/ Kota penghasil
• Dana bagi hasil Iuran Eksplorasi dan Royalti yang menjadi bagian
Daerah selanjutnya dibagi :
– 16% untuk Provinsi ybs
– 32% untuk Kab/ Kota penghasil
– 32% dibagi dg porsi yg sama u/ seluruh Kab/Kota di
provinsi ybs.
71
72. DANA BAGI HASIL (6)
• Penerimaan Perikanan, yg diterima secara nasional dibagi sbb :
– 20% untuk Pemerintah Pusat
– 80% untuk dibagi dg porsi yg sama untuk seluruh Kab/
Kota
• Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yg dihasilkan dari
wilayah ybs, setelah dikurangi komponen pajak dsb dibagi sbb :
– 84,5 % untuk Pemerintah
– 15,5 % untuk Daerah ybs dibagi lagi sbb :
• 3 % untuk porovinsi ybs
• 6 % untuk Kab/Kota penghasil
• 6 % untuk Kab/Kota lainnya di Provinsi ybs
72
73. DANA BAGI HASIL (7)
• Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari
wilayah ybs, setelah dikurangi komponen pajak dsb dibagi sbb :
– 69,5 % untuk Pemerintah
– 30,5 % untuk Daerah ybs dibagi lagi sbb :
• 6 % untuk provinsi ybs
• 12 % untuk Kab/Kota penghasil
• 12 % untuk Kab/Kota di provinsi ybs
• Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar 0,5% di
atas digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, yaitu :
– 0,1 % dibagi ke provinsi ybs
– 0,2 % dibagi untuk Kab/Kota penghasil
– 0,2 % dibagi ke seluruh kab/kota dlm provinsi ybs.
73
74. DANA BAGI HASIL (8)
• Penerimaan PNBP Pertambangan Panas Bumi berupa ; ( a.
Setoran bagian pemerin tah b. Iuran Tetap & Iuran Produksi)
yang dihasilkan dari wilayah Daerah ybs, dibagi sbb :
– 20 % untuk Pemerintah
– 80 % untuk Daerah ybs dibagi lagi sbb :
• 16 % untuk Provinsi ybs
• 32 % untuk Kab/ Kota penghasil
• 32 % untuk seluruh Kab/ Kota di provinsi ybs
74
75. DANA ALOKASI UMUM ( DAU) - 1
• Pengertian DAU
– Adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar Daerah untuk
mendanai kebutuhan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.
• DAU sekurang-2-nya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yg
ditetapkan dalam APBN
• Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah Penerimaan Negara yg
berasal dari pajak dan PNBP setelah diku rangi dg penerimaan
negara yg dibagihasilkan kepa da daerah.
75
76. DANA ALOKASI UMUM ( DAU) - 2
• DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar
• Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi kapasitas fiskal daerah
• Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah PNS Daerah
• Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk
melaksanakan fungsi layanan dasar umum
76
77. DANA ALOKASI UMUM ( DAU) - 3
• Kebutuhan pendanaan di atas diukur secara berturut turut dengan ; jumlah
penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional
Bruto per kapita dan Indek Pembangunan Manusia.
• Kapasitas Fiskal Daerah merupakan sumber pendana an daerah yg berasal dari
PAD dan Dana Bagi Hasil
• DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah pro vinsi, dihitung berdasarkan
perkalian bobot daerah provinsi ybs dengan jumlah DAU seluruh daerah pro vinsi.
77
78. DANA ALOKASI UMUM ( DAU) - 4
• Bobot Daerah provinsi adalah merupakan perbandingan antara celah fiskal
daerah provinsi ybs dengan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.
• DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/ kota, dihitung
berdasarkan perkalian bobot daerah kab/Kota ybs dengan jumlah DAU
seluruh daerah Kab/ Kota.
• Bobot Daerah kabupaten/ kota adalah merupakan perbandingan antara celah
fiskal daerah kabupaten/ kota ybs dengan total celah fiskal seluruh daerah
kab/kota.
78
79. DANA ALOKASI UMUM ( DAU) - 5
• Daerah yg memiliki nilai celah fiskal = 0 , menerima DAU sebesar
alokasi dasar. contoh sbb :
– Kebutuhan fiskal = Rp 100 milyar
– Kapasitas fiskal = Rp 100 milyar
– Alokasi dasar = Rp 50 milyar
– Celah fiskal = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal =
Rp 100 milyar – Rp100 milyar = Rp 0
– DAU = Alokasi Dasar
– Total DAU = Rp 50 milyar
79
80. DANA ALOKASI UMUM ( DAU) - 6
• Daerah yg memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tsb <
dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah
dikurangi nilai celah fiskal. contoh sbb :
– Kebutuhan fiskal = Rp 100 milyar
– Kapasitas fiskal = Rp 125 milyar
– Alokasi dasar = Rp 50 milyar
– Celah fiskal = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal =
Rp 100 milyar – Rp125 milyar = (Rp 25 m)
– DAU = Alokasi Dasar + celah fiskal
– Total DAU = Rp 50 milyar – Rp 25 milyar = Rp 25 milyar
80
81. DANA ALOKASI UMUM ( DAU) - 7
• Daerah yg memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tsb sama
atau > dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. contoh sbb :
– Kebutuhan fiskal = Rp 100 milyar
– Kapasitas fiskal = Rp 175 milyar
– Alokasi dasar = Rp 50 milyar
– Celah fiskal = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal =
Rp 100 milyar – Rp175 milyar = (Rp 75 m)
– DAU = Alokasi Dasar + celah fiskal
– Total DAU = Rp 50 milyar – Rp 75 milyar =
( Rp 25 milyar) atau disesuaikan menjadi Rp. 0 milyar
81
82. DANA ALOKASI KHUSUS (1)
• Besaran DAK ditetapkan setiap thn dalam APBN
• DAK dialokasikan kepada daerah tertentu u/ mendanai kegiatan khusus yg
merupakan urusan daerah.
– Daerah tertentu a/ daerah yh memenuhi kriteria yg ditetap kan setiap thn
u/ mendapatkan DAK. Jadi tdk setiap daerah dpt DAK
• Kegiatan khusus adalah sesuai dgn fungsi yg telah ditetap kan dalam APBN, yaitu ;
– Yg dimaksud fungsi dlm belanja negara al. terdiri dari ; layanan
umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan
hidup, perumahan dan fasilitas
umum, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.
82
83. DANA ALOKASI KHUSUS (2)
• Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya
10% dari alokasi DAK
• Dana pendamping tsb dianggarkan dalam APBD
• Daerah dgn kemampuan fiskal tertentu tdk diwajib kan menyediakan dana
pendamping.
83
84. DANA PERIMBANGAN PROPINSI
1. Bagi Hasil Pajak Propinsi
1) Pajak Kendaraan Bermotor
2) Pajak kendaraan di atas air
3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4) Bea Balik Nama Kendaraan di atas air
5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah
7) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan
2. Bantuan Keuangan Dari Propinsi
1. (jenisnya bervariasi )
3. Besarnya bagian pemda Kab/Kota atas kedua jenis dana perimbangan
Propinsi ditentukan oleh Perda Propinsi.
84
85. PINJAMAN DAERAH
• Ketentuan Pinjaman Daerah di atur dalam Bab VIII UU No. 33
Tahun 2004, yaitu :
– Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif
pinjaman Pemerintah dan Pemda.
– Batas maksimal kumulatif sebagaimana dimaksud ayat (1)
tidak boleh melebihi 60% PDB tahun ybs.
– Menkeu menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman
Pemda secara keseluruhan paling lambat bulan Agustus
untuk tahun anggaran berikutnya.
– Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke Luar
negeri, pelanggaran ketentuan ini dikenai sanksi penunda
an atau pemotongan Dana Perimbangan.
85
86. PINJAMAN DAERAH
• Jenis dan Jangka waktu Pinjaman
– Pinjaman Jangka Pendek ( 1 tahun atau kurang)
– Pinjaman Jangka Menengah (lebih 1 Tahun s.d. masa jabat
an Kepala Daerah ybs)
– Pinjaman Jangka Panjang
• Penggunaan Pinjaman, yaitu :
– Pinjaman J. Pendek menutup cash flow
– Pinjaman J. Menengh penyediaan layanan umum yg tdk
menghasilkan penerimaan
– Pinjaman J.Panjng investasi yg menghslkn penerimaan
• Pinjaman J.Menengh dan J.Panjng harus mendapat persetujuan
DPRD.
86
87. PINJAMAN DAERAH
• Persyaratan Pinjaman, yaitu :
– Jumlah Sisa Pinjaman Daerah ditambah Jumlah pinjaman
yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah
penerimaan umum APBD tahun sebe lumnya.
– Rasio kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan pinjaman ditetapkan Pemerintah.
– Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman
yang berasal dari Pemerintah.
• Lihat ketentuan Pasal 54 UU No.33/2004
87
88. PINJAMAN DAERAH
DSCR = (PAD+DAU+(DBH-DBHDR)-Belanja Wajib > X
Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain
• Yang dimaksud “ penerimaan umum ABPD tahun sebelumnya” adalah seluruh penerimaan
APBD tidak termasuk DAK, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang
kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
• Daerah tdk dapat memberikan jaminan atas pinjam an pihak lain.
• Pendapatan Daerah dan/atau barang milik daerah tdk boleh dijadikan jaminan Pinjaman
Daerah.
• Proyek yg dibiayai dg obligasi daerah beserta barang milik daerah yg melekat dalam
proyek tsb dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.
• Sementara blm keluar PP yg mengatur Pinjaman dan Obligasi daerah, maka PP 107/2000
masih diberlakukan.
88
89. PELAPORAN PINJAMAN DAERAH
• Pemda wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan
kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam
tahun berjalan.
• Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, pemerintah
dapat menunda penyaluran Dana Perim bangan.
• Seluruh kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tem po wajib
dianggarkan dalam APBD TA ybs.
• Bila daerah tidak memenuhi kewajiban pinjaman kepada
Pemerintah, maka kewajiban tsb diperhitung kan dengan DAU
dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara.
• Ketentuan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah diatur dalam
PP (s/d sekrg belum terbit)
89
90. OBLIGASI DAERAH
• Daerah dapat menerbitkan Obligasi dalam mata uang Rp di pasar
modal domestik.
• Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai
nominal Obligasi Daerah.
• Penerbitan Obligasi Daerah harus mengikuti peraturan dibidang
pasar modal
• Hasil Penjualan Obligasi daerah digunakan untuk membiayai
investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan
memberikan manfaat bagi masyarakat.
• Penerbitan Obligasi daerah ditetapkan dengan Perda dan harus
mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.
90
91. FORMAT BELANJA NEGARA (1)
FORMAT LAMA FORMAT BARU
Klasifikasi Jenis Belanja : Klasifikasi Jenis Belanja :
Dual budgeting Unified Budget
Belanja Pusat : 6 jenis Belanja Pusat : 8 jenis
belanja belanja
Klasifikasi Organisasi : Klasifikasi Organisasi :
Tidak tercantum dalam NK Tercantum dalam NK dan UU
dan UU APBN (tercantum APBN
dalam Satuan 3/keppres.
91
92. FORMAT BELANJA NEGARA (2)
FORMAT LAMA FORMAT BARU
Klasifikasi Sektor : Klasifiksasi Fungsi :
20 Sektor; 50 subsektor 11 Fungsi; 79 subfungsi
Program merupakan rincian Program dikompilasi masing-
Sektor 2 KL sesuai fungsinya
Nama program berbeda Nama Program telah
antara belanja rutin dan disesuaikan dengan unified
pembangunan budget
Dasar Alokasi: Dasar Alokasi :
Berdasarkan SSP Berdasarkan program pada
KL
92
94. SIKLUS ANGGARAN
• Suatu perputaran anggaran yang dimulai dari
penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah R-
APBN sampai dengan saat perhitungan atas
pelaksanaan anggaran disahkan dalam PERDA
• TAHAP SIKLUS ANGGARAN:
• Penyusunan RAPBD
• Pembahasan dan Penetapan APBD
• Pelaksanaan Anggaran Oleh Pemerintah
• Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBD
• Perhitungan dan Penetapan APBD
94
95. PENYUSUNAN – PENETAPAN APBD
PRINSIP-PRINSIP (#1) - UU 17/2003
• APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang
ditetapkan tiap tahun dengan PERDA
• APBD terdiri atas :anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan
pembiayaan.
• Pendapatan negara terdiri atas :
- Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- Pendapatan Perimbangan,
- Lain-lain Pendapatan yang sah.
• Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis
belanja.
95
96. PENYUSUNAN – PENETAPAN APBD
PRINSIP-PRINSIP (#2) - UU 17/2003
• APBD disusun sesuai dengan :
- kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah.
• Penyusunan R-APBD berpedoman RKP Daerah dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
• Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-
sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam
PERDA tentang APBD.
• Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan rencana
penggunaan surplus tersebut dalam PERDA.
96
98. PENYUSUNAN – PENETAPAN APBD
PROSES (#1) : UU 17/2003
• Pertengahan Juni : Pemerintah Daerah sampaikan “ Kebijakan Umum APBD”
sesuai dengan RKPD
• Pembicaraan Pendahuluan RAPBD : Pemerintah Daerah dan DPRD bahas KUA
APBD
• Berdasarkan KUA APBD, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas “Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara” sbg acuan bagi setiap SKPD dalam
penyusunan usulan anggaran. (Paling lambat Mg ke-2 Juli).
PP 58/2005
• PPAS :
- menentukan skala prioritas urusan wajib & pilihan
- menentukan urutan program masing-2 urusan
- menyusun plafon anggaran masing-2 program
• KUA & PPAS dituangkan dalam Nota Kesepakatan KDH-DPRD
• KDH menyusun Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
98
99. PENYUSUNAN – PENETAPAN APBD
PROSES (#2): UU 17/2003
• SKPD selaku pengguna anggaran/ barang menyusun
RKA-SKPD
• RKA-SKPD disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan
dicapai (kinerja)
• RKA-SKPD disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun
berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
• RKA-SKPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD.
(PP 58-ps.41 : RKA-SKPD tanpa dibahas DPRD, langsung
ke PPKD untuk dibahas Tim Anggaran Daerah)
• Hasil pembahasan RKA-SKPD kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah sbg bahan penyusunan R-APBD
99
100. PENYUSUNAN – PENETAPAN APBD
PROSES (3): UU 17/2003
• Mg-1 Oktober : Pemerintah Daerah mengajukan Raperda-APBD disertai nota
keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD.
• Pembahasan Raperda -APBD dilakukan sesuai dengan UU Susduk DPRD
• DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan
pengeluaran dalam RUU-APBN.
• Pengambilan keputusan oleh DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum TA
ybs dilaksanakan.
• APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit
organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
• Apabila DPRD tidak menyetujui Raperda-APBD, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran
sebelumnya.
PP 58/2005 pasal 46
- Pengeluaran setinggi2nya - hanya untuk belanja mengikat dan bersifat wajib
- Pengeluaran setinggi-tingginya disusun dengan Rancangan Peraturan KDH
- Rancangan Peraturan KDH disahkan oleh Mendagri / Gubernur selambat-lambatnya
15 hari sejak diterima rancangan tersebut.
100
101. EVALUASI R-APBD PP 58/2005 : 47-52
( UU 17/03 & UU 1/04 tidak mengatur)
GUBERNUR MENDAGRI Batalkan
Perda APBD
R-APBD 3 hari
EVALUASI Hasil Evaluasi
Tidak di TL
Penjabaran
R-APBD 15 hari
TIDAK Sesuai 15 hari
Penyempur Tidak ada
Kepentingan
naan umum
Putusan
7 hari
YA
PERDA
APBD
Penjabaran
APBD
101
102. EVALUASI R-APBD PP 58/2005 : 47-52
( UU 17/03 & UU 1/04 tidak mengatur)
BUPATI/WAKO GUBERNUR Batalkan
Perda APBD
R-APBD 3 hari
EVALUASI Hasil Evaluasi
Tidak di TL
Penjabaran
R-APBD 15 hari
TIDAK Sesuai 15 hari
Penyempur Tidak ada
Kepentingan
naan umum
Putusan
7 hari
YA
PERDA
APBD
Penjabaran
APBD
102
103. PERDA-APBD – UU 17/2003 5
4
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Usulan
Anggaran
RKA
Perda Raperda
APBD APBD
1 8 7 2
SKPD
Kebijakan Prioritas &
Umum Plafon Anggaran SURAT
APBD (KUA) Sementara EDARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
3
Usulan
6
Anggaran
103
105. ASAS PELAKSANAAN APBD
• SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban
APBD :
- untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya
- tidak cukup tersedia anggarannya dlm APBD
• Prinsip Pelaksanaan :
- Hemat, tidak mewah
- Efektif dan efisien
- Sesuai dengan keketantuan UU
105
106. PENYIAPAN DPA-SKPD
• PPKD memberitahukan SKPD agar susun Rancangan DPA-SKPD, 3
hari setelah APBD
• SKPD menyusun Rancangan DPA-SKPD : 6 hr setelah
pemberitahuan PPKD, yang berisi :
- Sasaran, Fungsi, Program, Kegiatan
- Anggaran untuk mencapai sasaran
- Rencana penarikan dana setiap SKPD
- Pendapatan yang diperkirakan
• Tim anggaran Pemda verifikasi R-DPA-SKPD (15 hr)
• PPKD mengesahkan DPA-SKPD, sesuai hasil verifikasi Tim
Anggaran Pemda
106
107. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
• Semua penerimaan daerah dilakukan melalui : Rekening Kas
Umum Daerah
• Bendahara wajib setor seluruh penerimaan : 1 hari
• Setiap penerimaan harus didukung bukti
• SKPD wajib mengintensifkan pemungutan & penerimaan
• SKPD dilarang melakukan pemungutan diluar PERDA
• Penerimaan SKPD tidak dapat digunakan langsung sebagai
pengeluaran.
• Komisi, rabat, potongan, dll merupakan pendapatan daerah.
• Penerimaan BMD segera dicatat sebagai inventaris BMD
107
108. Pelaksanaan Anggaran Belanja (1)
• Dilarang melakukan pengeluaran kas sbl APBD ditetapkan,
kecuali yang bersifat mengikat dan bersifat urusan wajib.
• Setiap pengeluaran harus didukung bukti
• Dasar Pembayaran atas beban APBD :
- Surat Penyediaan Dana (SPD)
- DPA-SKPD,
• Gaji PNS daerah beban APBD
• Dapat diperikan tambahan penghasilan PNS daerah
• Bendahara wajib memungut pajak & wajib menyetorkan ke kas
daerah
108
109. Pelaksanaan Anggaran Belanja (2)
Surat Perintah Membayar (SPM)
• Diterbitkan PA/KPA
• SPM tidak boleh diterbitkan sebelum B/J diterima
• Demi kelancaran, dapat diberikan Uang Persediaan (UP) yang
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
• Tugas Bendahara Pengeluaran :
- meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan PA/KPA
- menguji kebenaran perhitungan
- menguji ketersediaan dana
• Bendahara Pengeluaran WAJIB MENOLAK jika SPM yang
diterbitkan PA/KPA tidak lengkap
• BP bertanggungjawab secara PRIBADI
109
110. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan
• Penerimaan & pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui Rekening
Umum Kas Daerah & dikelola oleh PPKD
• Pembentukan Dana Cadangan :
- Jumlah : ditetapkan PERDA
- Pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah ke
Rekening Dana Cadangan
- Dilakukan oleh BUD atas persetujuan PPKD
• Pemindahbukuan Dana Cadangan :
- didasarkan pada rencana pelaksanaan kegiatan
- setelah pembentukan dana cadangan telah mencukupi
- jumlah yang dipindahkan : sejumlah pagu dana cadangan
- dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh
BUD atas persetujuan PPKD
110
111. Perubahan APBD
• Perubahan APBD dapat dilakukan, jika :
- Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA
- Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
kegiatan, antar jenis belanja
- SILPA akan digunakan untuk tahun berjalan
- Keadaan Darurat
- Keadaan Luar Biasa
• Perubahan APBD 1 kali 1 tahun kecuali KLB (APBD mengalami
perubahan > 50 %).
• Persetujuan APBD-P 3 bulan sebelum TA berakhir
111
112. Keadaan Darurat
• Pemda dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya,
• Pengeluaran tersebut, diusulkan dalam APBD-P
atau disampaikan dalam LRA
• Kriteria KD :
– Bukan kegiatan normal & tidak dapat diprediksi sblm-
nya
– Tidak diharapkan terjadi berulang
– Berada di luar kendali PEMDA
– Memiliki dampak signifikan
112
113. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Untuk melakukan penyusunan laporan keuangan,
pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah
daerah yang mengacu kepada SAP
SKPKD entitas pelaporan
SKPD entitas akuntansi
113
114. Sistem akuntansi pemerintahan
daerah
1. prosedur akuntansi penerimaan kas;
2. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
3. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik
daerah; dan
4. prosedur akuntansi selain kas.
114
115. PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI
• Sistem akuntansi pemerintahan daerah oleh
PPKD
• Sistem akuntansi SKPD oleh PPK-SKPD
115
116. Penyusunan Laporan Keuangan
Entitas Pelaporan: Entitas Akuntasi:
1. laporan realisasi anggaran; 1. laporan realisasi anggaran;
2. neraca; 2. neraca; dan
3. laporan arus kas; dan 3. catatan atas laporan
4. catatan atas laporan keuangan.
keuangan.
116
117. Pertanggungjawaban & Pelaporan
• SKPD wajib menyelenggarakan akuntansi transaski aset, utang &
ekuitas (dari pencatatan hingga pelaporan)
• Laporan Keuangan : Neraca, LRA, Catatan atas LK selambat-2nya 2
bulan sejak TA berakhir
• SKP membuat Pernyataan :
- Pengelolaan APBD menjadi tanggungjawabnya
- berjalan berdasarkan SPI yang memadai
- sesuai dengan ketentuan UU
117
118. Pertanggungjawaban & Pelaporan
• PPKD wajib menyelenggarakan akuntansi transaski aset, utang &
ekuitas (dari pencatatan hingga pelaporan)
• Laporan Keuangan : Neraca, LRA, LAK, Catatan atas LK selambat-2nya
2 bulan sejak TA berakhir
• LK disusun berdasakan LK-SKPD dan dilampiri ikhtisar LK BUMN/D
• LK disampaikan kepada KDH dalam rangka Pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD
• LK-PEMDA disampaikan BPK selambat-2nya: 3 Bulan
• BPK audit : 2 bulan sejak diterima
• KDH menyampaikan ke DPRD LK-PEMDA yang telah diaudit BPK
selambat-2nya 6 bulan
118
119. DEFICIT / SURPLUS
• APBD Deficit ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutup
deficits tsb
• Deicits ditutup dengan pembiayaan netto
• Deficits dapat ditutup dengan :
- SiLPA
- pencairan dana cadangan
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- penerimaan pinjaman
- penerimaan kembali pemberian pinjaman
119
120. PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
• Setiap kerugian KD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
harus segera diselesaikan menurut peraturan per-uu-an.
• Pengenaan TGR dikenakan terhadap :
- Bendahara
- Pegawai Negeri Non Bendahara
- Pejabat lain
• Ka. SKPD segera melakukan TGR dan melaporkan ke KDH selambat-
lambatnya 7 hari
• Setelah diketahui KD, segera dimintakan SKTM,
• Jika SKTM tidak memungkinkan, KDH membuat SK Pembebanan
penggantian KD Sementara
120
121. PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
• Bend, PNS, pejabat lain dalam pengampuan, melarikan diri,
meninggal dunia TGR beralih ke pengampu.
• Kedaluwarsa pengampu : 3 tahun sejak SK pengampuan.
• Bend, PNS dan pejabat lain yang telah dikenai TGR, dapat dikenai
sanksi administrasi dan/atau pidana.
• Putusan pidana, tidak membebaskan dari TGR
• Kedaluwarsa TGR:
- 5 tahun sejak diketahui kerugian daerah
- 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan TGR
Pengenaan TGR :
- Bendahara ditetapkan oleh BPK
- PNS ditetapkan oleh Kepala Daerah
121
122. Pengenaan Ganti Kerugian Daerah
Kepada Bendahara
• BPK menerbitkan surat keputusan penetapan
batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas
kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah
mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam
persediaan yang merugikan keuangan daerah
• Bendahara dapat mengajukan keberatan atau
pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14
(empat belas) hari kerja setelah menerima surat
keputusan tersebut di atas
122
123. Pengenaan Ganti Kerugian Daerah
Kepada Bendahara
• Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan
atau pembelaan ditolak, BPK menetapkan surat
keputusan pembebanan penggantian kerugian
daerah kepada bendahara yang bersangkutan
• Gubernur/bupati/walikota melaporkan
penyelesaian kerugian daerah kepada BPK
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
diketahuinya kerugian daerah dimaksud
123
124. TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
KEUANGAN DAERAH
• Melalui Upaya Damai
• Melalui Tuntutan Perbendaharaan
• Melalui Tuntutan Ganti Rugi
• Melalui Cara Lain mis. Upaya paksa
124
125. DALUWARSA TP/TGR
1. Tuntutan Perbendaharaan (TP)
a. TP Biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru
diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun sejak
kekurangan kas/barang tersebut diketahui, dalam kasus
dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
b. TP khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya
dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3
(tiga) tahun telah berakhir setelah :
1) Meninggalnya bendahara tanpa adanya pemberitahuan.
2) Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir,
sedangkan surat keputusan pembebanan tidak pernah
ditetapkan.
125
126. DALUWARSA TP/TGR
2. Tuntutan Ganti Rugi Biasa
• TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5
(lima) tahun sejak akhir tahun kerugian
daerah diketahui atau setelah 8 (delapan)
tahun sejak akhir tahun dimana kerugian
tersebut terjadi/perbuatan tersebut dilakukan
126
