Aspek Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan Memorandum Program Sektor...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas mengenai kerangka perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Secara singkat, dibahas mengenai perencanaan strategis jangka panjang dan tahunan melalui dokumen seperti RPJPD, RKPD, KUA, dan PPAS. Selanjutnya dibahas mengenai penganggaran melalui proses penyusunan RKA-SKPD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2017 mengatur tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dinas tersebut yang terdiri atas Kepala, Sekretariat, dua Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta tugas masing-masing bagian.
pasal 149 ayat 1 bidang perumahan mempunyai tugas menyelengarakan pendataan, perencanaan, pengaturan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan. ayat 2 bidang perumahan menyelengarakan fungsi sesuai poin d. Pelaksanaan perencanaan dan poin f. Penyelengaraan kerjasama pihak ketiga dalam rangkameningkatkanpenyediaan perumahan bagi MBR.
Aspek Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan Memorandum Program Sektor...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas mengenai kerangka perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Secara singkat, dibahas mengenai perencanaan strategis jangka panjang dan tahunan melalui dokumen seperti RPJPD, RKPD, KUA, dan PPAS. Selanjutnya dibahas mengenai penganggaran melalui proses penyusunan RKA-SKPD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2017 mengatur tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dinas tersebut yang terdiri atas Kepala, Sekretariat, dua Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta tugas masing-masing bagian.
pasal 149 ayat 1 bidang perumahan mempunyai tugas menyelengarakan pendataan, perencanaan, pengaturan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan. ayat 2 bidang perumahan menyelengarakan fungsi sesuai poin d. Pelaksanaan perencanaan dan poin f. Penyelengaraan kerjasama pihak ketiga dalam rangkameningkatkanpenyediaan perumahan bagi MBR.
Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) bagi pemerintah daerah. Pedoman ini menjelaskan keterkaitan antara rencana strategis, ABK, dan standar pelayanan minimal dalam penyusunan anggaran tahunan daerah. Pedoman ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan ABK sesuai peraturan perundang-undangan.
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2011 membahas rencana pembangunan jangka menengah provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2006-2011. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dasar hukum, strategi, agenda program, dan kebijakan pembangunan provinsi untuk lima tahun kedepan.
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDAde Suerani
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Fraksi Bangun Sultra memberikan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009, (2) Menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 81,48% dari target semula, terutama pada Pendapatan Asli Daerah yang hanya 47,17%, dan (3) Hal ini disebabkan oleh objek penerimaan PAD yang tidak rasional dan pelaksanaan program
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD untuk satu tahun ke depan yang mencakup prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, dan program SKPD.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tahapan perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mulai dari musrenbang hingga penetapan APBD beserta jadwalnya. Juga dijelaskan mengenai penyusunan dokumen anggaran seperti RKA-SKPD, RKA-PPKD, serta format dan lampirannya.
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Melawi memberikan pandangan umum terhadap RAPBD tahun 2010. Mereka menyoroti beberapa permasalahan utama yaitu keterlambatan pembahasan RAPBD akibat lambatnya pembentukan pimpinan DPRD, penarikan kembali RKA awal oleh Bupati baru, serta perubahan mendasar pada RKA revisi yang mengabaikan prioritas dan perencanaan. Fraksi PAN meminta penjelasan atas beberapa kebijak
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan dan penganggaran daerah di Indonesia, khususnya mengenai undang-undang dan teori-teori yang terkait. Beberapa poin utama meliputi proses perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah berdasarkan beberapa undang-undang, serta metode dan format yang digunakan.
El documento describe los procedimientos y controles de calidad para la cimentación de pilotes colados en sitio utilizando camisa recuperable y hormigonado con tubería "Tremie" para el Proyecto PANORAMA 2. Incluye 12 procedimientos como la perforación de pozos, colocación del acero de refuerzo, hormigonado, y pruebas de integridad. Se especifican los documentos, descripciones y tolerancias requeridas para cada etapa para asegurar la calidad del proceso de cimentación.
There are several types of bullying discussed in the document, including physical, verbal, indirect, social alienation, and cyberbullying. Power is used in bullying to negatively impact relationships and limit opportunities for the victim. The consequences of bullying affect both the bully and those being bullied through damaged relationships and a lack of access to social situations.
On Spain is a specialized travel agency in Spain that organizes package and customized trips focused on arts, history, sports, and gastronomy. They have over 10 years of experience organizing trips for study and company groups. Their programs include cultural trips, language immersion, sports training, and corporate incentive trips. They offer carefully designed package programs as well as customized itineraries. Safety and health are top priorities, and they are ISO certified for quality and environmental standards. The agency works with vetted families and suppliers that meet legal requirements. [END SUMMARY]
Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) bagi pemerintah daerah. Pedoman ini menjelaskan keterkaitan antara rencana strategis, ABK, dan standar pelayanan minimal dalam penyusunan anggaran tahunan daerah. Pedoman ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan ABK sesuai peraturan perundang-undangan.
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2011 membahas rencana pembangunan jangka menengah provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2006-2011. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dasar hukum, strategi, agenda program, dan kebijakan pembangunan provinsi untuk lima tahun kedepan.
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDAde Suerani
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Fraksi Bangun Sultra memberikan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009, (2) Menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 81,48% dari target semula, terutama pada Pendapatan Asli Daerah yang hanya 47,17%, dan (3) Hal ini disebabkan oleh objek penerimaan PAD yang tidak rasional dan pelaksanaan program
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD untuk satu tahun ke depan yang mencakup prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, dan program SKPD.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tahapan perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mulai dari musrenbang hingga penetapan APBD beserta jadwalnya. Juga dijelaskan mengenai penyusunan dokumen anggaran seperti RKA-SKPD, RKA-PPKD, serta format dan lampirannya.
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Melawi memberikan pandangan umum terhadap RAPBD tahun 2010. Mereka menyoroti beberapa permasalahan utama yaitu keterlambatan pembahasan RAPBD akibat lambatnya pembentukan pimpinan DPRD, penarikan kembali RKA awal oleh Bupati baru, serta perubahan mendasar pada RKA revisi yang mengabaikan prioritas dan perencanaan. Fraksi PAN meminta penjelasan atas beberapa kebijak
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan dan penganggaran daerah di Indonesia, khususnya mengenai undang-undang dan teori-teori yang terkait. Beberapa poin utama meliputi proses perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah berdasarkan beberapa undang-undang, serta metode dan format yang digunakan.
El documento describe los procedimientos y controles de calidad para la cimentación de pilotes colados en sitio utilizando camisa recuperable y hormigonado con tubería "Tremie" para el Proyecto PANORAMA 2. Incluye 12 procedimientos como la perforación de pozos, colocación del acero de refuerzo, hormigonado, y pruebas de integridad. Se especifican los documentos, descripciones y tolerancias requeridas para cada etapa para asegurar la calidad del proceso de cimentación.
There are several types of bullying discussed in the document, including physical, verbal, indirect, social alienation, and cyberbullying. Power is used in bullying to negatively impact relationships and limit opportunities for the victim. The consequences of bullying affect both the bully and those being bullied through damaged relationships and a lack of access to social situations.
On Spain is a specialized travel agency in Spain that organizes package and customized trips focused on arts, history, sports, and gastronomy. They have over 10 years of experience organizing trips for study and company groups. Their programs include cultural trips, language immersion, sports training, and corporate incentive trips. They offer carefully designed package programs as well as customized itineraries. Safety and health are top priorities, and they are ISO certified for quality and environmental standards. The agency works with vetted families and suppliers that meet legal requirements. [END SUMMARY]
KEPEMIMPINAN BIROKRASI BERBASIS KEARIFAN BUDAYA LOKAL SULAWESI SELATANEko Syamsuharlin
Dokumen tersebut membahas tentang kepemimpinan birokrasi berbasis kearifan budaya lokal Sulawesi Selatan khususnya budaya Bugis. Filsafat kepemimpinan Bugis menekankan pada prinsip-prinsip seperti kejujuran, ketegasan, dan keadilan dalam menjalankan kepemimpinan. Dokumen ini juga menjelaskan kapasitas yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi pemimpin menurut pandangan budaya
Dokumen tersebut membahas tentang spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas didefinisikan sebagai ekspresi pencarian makna dan tujuan hidup seseorang serta kemampuan untuk menghadirkan diri secara utuh dalam bekerja. Menerapkan spiritualitas di organisasi bermanfaat untuk meningkatkan kinerja, mengurangi turnover, serta membangun citra dan keberlanjutan perusahaan. Karakteristik budaya organisasi spiritual meliputi komitmen tujuan
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsLinkedIn
We asked LinkedIn members worldwide about their levels of interest in the latest wave of technology: whether they’re using wearables, and whether they intend to buy self-driving cars and VR headsets as they become available. We asked them too about their attitudes to technology and to the growing role of Artificial Intelligence (AI) in the devices that they use. The answers were fascinating – and in many cases, surprising.
This SlideShare explores the full results of this study, including detailed market-by-market breakdowns of intention levels for each technology – and how attitudes change with age, location and seniority level. If you’re marketing a tech brand – or planning to use VR and wearables to reach a professional audience – then these are insights you won’t want to miss.
Lokakarya membahas tentang penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, mencakup tujuan, ruang lingkup, jenis, dan muatan LKPJ serta peran DPRD terkait LKPJ."
Terima kasih atas diskusinya. Berikut beberapa poin yang ingin saya tambahkan:
1. Urusan pilihan merupakan urusan yang dapat dipilih oleh daerah untuk dikelola sendiri selain urusan wajib, seperti bidang pariwisata, perindustrian, dan lainnya.
2. Penjadwalan kegiatan sangat penting agar pelaksanaan anggaran dapat terarah dan terkendali sesuai rencana. Tanpa penjadwalan, pelaksanaan dapat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.
Dokumen tersebut membahas konsep dan manajemen anggaran. Secara garis besar membahas pengertian anggaran dan kebijakan anggaran, tujuan anggaran, prinsip-prinsipnya, sistem anggaran kinerja, transparansi anggaran, proses penyusunan anggaran, peran DPRD dalam proses anggaran, serta kebijakan fiskal nasional dan alur dana APBN ke daerah.
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
Keputusan Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang agar dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel dan komprehensif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Musrenbang tentang alokasi sumber daya anggaran.
Dokumen ini membahas tentang peran DPRD dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Terdapat penjelasan mengenai mekanisme penganggaran dalam kerangka tugas dan wewenang DPRD, tahapan dan jadwal penyusunan APBD, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD seperti regulasi terbaru dan isu-isu strategis. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada DPRD mengenai
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, lingkungan, klasifikasi, prinsip-prinsip, perancangan, dan siklus anggaran negara. Secara ringkas, anggaran negara adalah rencana tahunan pemerintah tentang pendapatan dan belanja yang disetujui oleh parlemen, dan melibatkan berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan BPK.
Dokumen tersebut merupakan revisi rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung tahun 2010-2013. Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru dan memperbaiki kelemahan dari rencana sebelumnya. Dokumen ini membahas latar belakang, dasar hukum, dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis tersebut.
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.pptalpin14
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, meliputi pengawasan terhadap peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta tugas DPRD dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Makalah ini membahas tentang peranan perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses merencanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan sumber daya tersedia. Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menyusun rencana strategis untuk menjabarkan program kerja dan anggaran tahunan
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Pengawasan apbd untuk bintek pangkep
1. PENGAWASAN APBD
( Fungsi dan Peran DPRD)
Oleh
DR.H.AJIEP PADINDANG,SE.MM
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulsel
Disajikan pada Orientasi dan Pendalaman Tugas Fungsi
Pengawasan Anggota DPRD Pangkep Kerjasama
dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik Makassar
Sabtu, 22 Desember, 2012.
2. EKSISTENSI DPRD
•
•
•
UU N0.27 Tahun 2009 tentang SUSDUK yang dijabarkan dalam PP 16 Tahun 2010, Pasal 9 :
DPRD mempunyai hak:a. Interpelasi;b. angket; dan c. menyatakan pendapat.
Pasal 10 : Anggota DPRD mempunyai hak: a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat;d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.
Pasal 43 (1). Huruf b UU 32/2004 Yang dimaksud dengan “hak Angket” dalam ketentuan ini
adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap
suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 43 (1). Huruf a UU 32/2004 Yang dimaksud dengan “hak Interpelasi” dalam ketentuan
ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan
pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan
masyarakat, daerah dan negara. Pasal 43 (1). Huruf c UU 32/2004 Yang dimaksud dengan
“hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan
pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi
di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut
pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
3. FUNGSI PENGAWASAN
FUNGSI PENGAWASAN merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan
serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini
bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan.
Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme
peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas
mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi
pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran,
berupa tindakan perbaikan.
PENGAWASAN MEMILIKI TUJUAN UTAMA, ANTARA LAIN:
Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap
penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Lanjutan.....
PP N0.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatib menjelaskan bahwa : Fungsi
pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD. ( Penegasan tentang Fungsi Pengawasan bagi DPRD, padahal dapat saja
dengan semua bentuk perundang-undangan dengan demikian PP ini membatasi
fungsi pengawasan DPRD).
Untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan melalu alat kelengkapan
DPRD , dengan kegiatan berupa :
• Rapat-rapat kerja dan dengar pendapat
• Kunjungan kerja.
• Menggunakan HAK yang melekat pada DPRD yakni Hak Angket, Interplesi,
menyatakan pendapat.
• Untuk HAK Anggota dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul dan
pendapat.
PP N0.16 Tahun 2010, juga mengatur tentang KONSULTASI dengan Pemerintah daerah
sebagai suatu Forum yang dapat dijadikan sebagai suatu bentuk pengawasan yakni
membahas hal-hal yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.
5. PELAKSANAAN KONSULTASI
ANTARA DPRD DENGAN KEPALA DAERAH
(2) Konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dengan pemerintah daerah kabupaten/kota
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan
bupati/walikota.
(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam rangka:
a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau
rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam
rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan
keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan; atau
c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan
atau dilaksanakan oleh kepala daerah.
(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh
pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah
didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai
dengan kebutuhan.
(6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas
prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah.
(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna
DPRD.
6. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DGN
PEMERINTAH DAERAH
1. PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH YANG MENGATUR
URUSAN DAN KEWENANGAN DAERAH
@ DPRD berhak mengawasi semua peraturan perundangan yang berlaku untuk
daerah, apakah Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sudah dijabarkan di
daerah atau belum.
@ Apakah PP tersebut sudah dijabarkan dalam PERDA secara konsisten ?
2. PENGAWASAN TERHADAP PERDA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
@ Fungsi pengawasan PERDA diwujudkan melalui rapat-rapat kerja terhadap
pelaksanaan PERDA bahkan dengan kunjungan kerja.
@ Pengawasan terhadap penjabaran PERDA yakni penerbitan PERGUB/PERBUB,
untuk mengetahui apakah PERDA sudah dijabarkan sebagaimana mestinya.
@ APBD ditetapkan dengan PERDA, namun mekansime pengesahannya berbeda
dengan PERDA yang lain, sebab PERDA APBD sesuai PP N0.58 Tahun 2005,
ditetapkan setelah konsultasi dengan Gubernur kalau APBD Kabupaten/Kota
dan Kementerian Dalam Negri kalau APBD Provinsi Sulsel.
7. PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD
• Jika dicermati peran anggota DPRD, dalam pengawasan APBD,
diawali dengan pengawasan terhadap perencanaan, penetapan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban, namun karena fokus
bahasan kita adalah pada pelaksanaan APBD, maka :
A. Anggota DPRD harus mencermati melalui DPA, meskipun itu
merupakan kewenangan sudah di pemerintah daerah, tetapi
sesudah ditetapkan RAPBD, sering terjadi ada masalah dalam
penjabaran pada DPA-nya, terutama tentang penjadualan kegiatan
( Skeduling) dan konsistensi antara RKA ke DPA-APBD.
B. Evaluasi secara bertahap setiap Triwulan, dilaksanakan rapat
evaluasi pelaksanaan APBD, sekalipun yang diatur dalam
mekanisme adalah secara semesteran dibuat laporan pelaksanaan
kegiatan APBD bersangkutan ( Di DPRD Sulsel dilaksanakan rapat
evaluasi pelaksanaan APBD pertriwulan).
8. FOKUS PENGAWASAN
a.
b.
c.
d.
e.
Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan, misalnya Pengadaan Barang dan
Lelang.
Kewajaran harga. Sebab meskipun sudah ditetapkan dalam APBD
sesuai Standar Analisa Belanja (SAB), tapi itu adalah pagu
tertinggi, sehingga kewajaran harga saat pelaksanaan kegiatan.
Kepatuhan terhadap Mekanisme dan Sistem pelaksanaan
kegiatan, misalnya sesuai STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
atau minimal STANDAR OPERASIONAL (SOP).
Penerapan Sistem Akuntansi ( Akuntansi Keuangan dan Barang).
Evaluasi KINERHA atas INPUT BIAYA dengan CAPAIAN KINERJA
secara bertahap ( Enam bulanan). Ketika dievaluasi pada
semester pertama bahwa dengan input biaya dan target kinerja
yang diharapkan sulit tercapai, maka direkomendasikan untuk
dilaksanakan perubahan pada saat PERUBAHAN APBD.
9. TINDAK LANJUT PENGAWASAN
Temuan-Temuan yang terkait dengan APBD tentunya akan ditindaklanjuti
dalam pembahasan APBD. Temuan pada APBD Pokok dapat ditindaklanjuti
pada APBD Perubahan dan Temuan setelah APBD Perubahan, tentu
diakomodir dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Temuan yang sifatnya masalah, tentu harus dibahas tersendiri dan disinilah
perlunya KOORDINASI dengan INSPEKTORAT sebab anggota DPRD bukan
pengawasan teknis, sehingga hasil temuan itu perlu ditindak lanjuti oleh
pengawasan fungsional yang secara teknis mengetahui berbagai hal.
DPRD dan INSPEKTORAT harus mampu membangun sinerjitas dalam
meningkatkan fungsi pengawasan dewan. Masalahnya, Pejabat/Auditor
Inspektorat adalah ‘Bawahan’ dari Kepala Daerah dan merupakan salah satu
SKPD Pemda ? Disisi lain DPRD adalah juga pengguna Anggaran, sehingga
menghadapi masalah tersendiri.
Temuan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah kemudian ke Inspektorat,
namun disisi lain dapat dilakukan rapat kerja dengan Inspektorat.
10. Identitas diri
Dr.
H.Ajiep
Padindang,
SE.MM;
nama
lengkap
H.A.Jamaluddin.P, lahir di Bone, 30 September 1959.
Menyelesaikan Study S-3, Pada Program Pasca Sarjana-UMI,
2012. Menjadi anggota DPRD Sulsel sejak tahun 1997 dari
Golkar dan hingga kini, Anggota FPG DPRD Sulsel, Ketua
Komisi A. Wakil Ketua Golkar Sulsel, Wakil Ketua Dekopinwil
Sulsel, Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Sulsel.
Dstrnya.