Dokumen tersebut membahas tentang pengantar bribery risk assessment berdasarkan ISO 37001:2016. Dokumen menjelaskan tentang pengertian suap, dasar hukum terkait suap, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan dampak korupsi. Dokumen juga menjelaskan tentang tujuan manajemen risiko penyuapan, kriteria penilaian risiko, dan hal-hal penting yang perlu dipahami dalam melakukan pemetaan risiko penyuapan.

1. PENGANTAR
BRIBERY RISK ASSESSMENT
Berbasis ISO 37001:2016
Ir. Ali Fuad R, MM. , IP (Cert) - 2021

2. • Menjelaskan tindak pidana suap dan dampak suap
• Menjelaskan mengenai pemetaan risiko suap
• Menyusun pemetaan risiko suap yang ada pada
bidang/bagian masing-masing
• Melakukan uji kelayakan yang terindikasi nilai diatas
rendah/low
Penilaian Risiko Penyuapan
Bribery Risk Assesment

3. APA ITU SUAP ?

4. MEMAHAMI APA ITU SUAP
 UNCAC membahas berbagai jenis korupsi dan
kegiatan yang mendukung korupsi, termasuk:
 Suap oleh pejabat publik nasional
 Suap oleh pejabat publik asing dan pejabat
organisasi publik internasional
 Suap di sektor swasta
 Penggelapan
 Perdagangan pengaruh
 Penyalahgunaan jabatan
 Pengayaan diri secara tak wajar
 Pencucian hasil kejahatan
 Menghalangi proses peradilan

5. DASAR HUKUM
• UU No.1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
• UU No.11/1980 tentang Tindak Pidana Suap
• UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No.3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
UU No.31/1999 dan UU No.20/2001
• UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
• UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU
No.8/2010
• UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
• UU No.46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan UU
No.31/2014
• PERMA No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
• Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

6. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI
Kerugian keuangan negara
Pemerasan
Perbuatan curang
Penggelapan dalam jabatan
Gratifikasi
Ps 2 (1); 3
Ps 12 huruf e,f,g
Ps 7 (1) huruf a,b,c,d;
Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Ps 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12B jo Pasal 12C
Merupakan Tindak Pidana yg
diadopsi dari KUHP (berasal dari
pasal 1 ayat 1 sub c UU No. 3/71)
Pemberian sesuatu/janji
kpd Peg Negeri/Penyelenggara
Negara (Penyuapan)
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2);
Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b;
Ps 6(2); Ps 12 c,d
Benturan kepentingan
dalam pengadaan
Pasal 12 huruf i
UU Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo. UU
20/2001) 30 bentuk/jenis TPK yang
dikelompokkan menjadi 7:
Jenis Tindak Pidana lain yang terkait proses perkara TPK:
merintangi pemeriksaan perkara korupsi, kesaksian palsu,
membuka identitas pelapor
Ancaman Hukuman:
 Hukuman Mati
 Penjara 1-20 tahun/Seumur Hidup
 Denda Rp.50juta-Rp.1 Milyar
 Uang Pengganti sebesar Kerugian

7. DAMPAK KORUPSI
Terhambatnya
Proyek Pemerintah
Rusaknya
Infrastruktur

9. Deskripsi Isu (Description of issue) Jenis Isu (Type of issue)
 Pembayaran Tunai (Cash payments) Internal/external
 Hadiah (Gifts) Internal/external
 Perjalanan, Keramahtamahan dan hiburan
(Travel, hospitality and entertainment)
Internal/external
 Sponsor dan Hibah (Sponsorships and grants) Internal/external
 Sumbangan Amal (Charitable donations) External
 Pekerjaan (Employment) Internal/external
 Penjualan (Sales) External
 Melobi (Lobbying) External
 Lisensi dan izin (Licenses and permits) External
 Pajak (Tax) External
 Sengketa Hukum (Legal disputes) External
 Anti Pemalsuan (Anti- counterfeiting) Internal/external
 Usaha Bersama (Joint ventures) Internal/external
 Akuisisi (Acquisitions) Internal/external
 Mobilitas Internasional (International mobility) Internal/external
 Keamanan (Security) Internal/external
 Corporate social responsibility (“CSR”) Internal/external
 Perantara (Intermediaries) Internal/external
DEKRIPSI ISU TERKAIT PENYUAPAN

10. KRITERIA PENYUAPAN BERDASARKAN SUMBER
Kriteria Sumber Risiko Jenis Isu (Type of issue)
 Pembayaran Tunai (Cash payments) Internal/external
 Hadiah (Gifts) Internal/external
 Perjalanan, Keramahtamahan dan hiburan (Travel, hospitality and
entertainment)
Internal/external
 Sponsor dan Hibah (Sponsorships and grants) Internal/external
 Sumbangan Amal (Charitable donations) External
 Sumbangan Politik (Political donations) External
 Diskon dan potongan harga (Discounts and rebates) Internal/external
 Pekerjaan (Employment) Internal/external
 Penjualan (Sales) External
 Melobi (Lobbying) External
 Lisensi dan izin (Licenses and permits) External
 Pajak (Tax) External
 Sengketa Hukum (Legal disputes) External
 Anti Pemalsuan (Anti- counterfeiting) Internal/external
 Usaha Bersama (Joint ventures) Internal/external
 Akuisisi (Acquisitions) Internal/external
 Mobilitas Internasional (International mobility) Internal/external
 Keamanan (Security) Internal/external
 Corporate social responsibility (“CSR”) Internal/external
 Perantara (Intermediaries) Internal/external

11. KRITERIA PENYUAPAN BERDASARKAN AKTIVITAS
No
Aktifitas/Fungsi Jenis Kasus Suap
1 Penjualan dan pemasaran (Sales and
marketing)
 Suap yang dibuat untuk memenangkan pesanan
 Suap untuk mendapatkan informasi orang dalam seperti spesifikasi
spesifikasi tender sebelum proses tender
 Sumber daya manusia/karyawan terlibat dengan penjualan dan
pemasaran untuk mendukung pekerjaan kerabat pelanggan.
2 Pengadaan dan Pembuatan Kontrak
(Procurement and contracting)
 Kontrak diberikan kepada pemasok yang kemudian membayar suap
untuk memberi hadiah kepada pembeli yang membuat keputusan
3 Manajemen Proyek
(Project management)
 Pada proyek, sebagian besar dana untuk pembayaran dilakukan melalui
pelaksanaan proyek dengan cara-cara seperti pesanan terburu-buru,
perubahan spesifikasi, penggantian bahan yang lebih rendah
4 Manajemen Rantai Pasokan (Supply
chain management)
 Menerima suap dari pemasok dan perantara, pembayaran suap dalam
logistik, mendapatkan persetujuan pengaturan, izin pelabuhan dan
saluran

12. KRITERIA PENYUAPAN BERDASARKAN AKTIVITAS
No Aktifitas/Fungsi Jenis Kasus Suap
5. Sumber Daya Manusia
(Human resources)
 Suap yang dibayarkan kepada karyawan bagian SDM/HRD atau kontraktor
outsourcing untuk memengaruhi perekrutan, penunjukan, promosi, dan
tindakan disipliner.
 Suap pejabat publik untuk menghindari peraturan terkait praktik SDM atau
kuota untuk warga negara setempat atau anggota suku atau komunitas
lokal tertentu.
 Suap dari atau oleh pejabat public
6 Urusan perusahaan
(Corporate affairs)
 Keterlibatan politik yang tidak semestinya, terutama terkait sumbangan
untuk politisi dan partai politik.
7 Manajemen fasilitas dan asset
(Facilities and assets management)
 Suap diterima oleh karyawan untuk pemberian kontrak atau menyediakan
akses ke fasilitas dan aset.
 Suap dibayarkan kepada pejabat untuk mendapatkan izin perencanaan atau
penyediaan utilitas.
 Aset yang digunakan untuk mempengaruhi pejabat publik.
8 Fungsi keuangan
(Financial functions)
 Suap diterima untuk menyediakan personel dan informasi lainnya, atau
memungkinkan kriminalitas seperti pencurian data, penipuan, atau
perampokan.

13. KRITERIA PENYUAPAN BERDASARKAN AKTIVITAS
No Aktifitas/Fungsi Jenis Kasus Suap
9 Perdagangan dan layanan keuangan
(Financial trading and services)
 Suap yang diterima untuk mengarahkan rekomendasi untuk produk dan
pemasok, perdagangan orang dalam.
1
0
Merger dan akuisisi (Mergers and
acquisitions)
 Suap untuk mendapatkan informasi orang dalam, memberikan persyaratan
yang menguntungkan.
1
1
Manajemen keselamatan dan kualitas
(Safety and quality management)
 Penerimaan suap untuk memalsukan catatan atau mengabaikan
ketidakpatuhan.
1
2
Penelitian dan pengembangan (Research
and development)
 Penyuapan peneliti untuk memalsukan hasil atau pejabat untuk
mendapatkan persetujuan pengaturan.
1
3
Keamanan (Security)  Suap untuk menghindari kontrol keamanan perusahaan, atau untuk
memberikan informasi seperti data tentang pelanggan atau informasi
penelitian dan teknologi.
1
4
Barang ke Dalam
(Goods inwards)
• Suap untuk memalsukan dokumentasi seperti mensertifikasi barang yang
diterima secara keliru atau mengizinkan pengiriman di gerbang masuk barang
untuk melewati antrian.

14. PROVE IT
•P : Purpose
•R : Rules
•O : Openness
•V : Values
•E : Ethical
•I : Identity
•T : Timing
Bila saya tidak menjabat
sebagai “A” apakah
saya diberikan
?
Bila Ia tidak menjabat
sebagai “B” apakah saya
memberikan?

15. PAHAMI KRITERIA
• Berhubungan dengan
jabatan
• Bersifat tanam budi
• Tidak membutuhkan
kesepakatan
• Ada kesepakatan
• Biasanya dilakukan
secara rahasia dan
tertutup
• Ada permintaan
sepihak dari
penerima (pejabat)
• Bersifat memaksa
• Penyalahgunaan
kuasa
Contoh:
Pengusaha memberi hadiah voucher belanja
kepada PNS karena merasa terbantu dalam
pengurusan perizinan
Contoh:
Pejabat memaksa calon peserta tender
untuk memberikan sejumlah uang
dengan ancaman akan menggugurkan
calon peserta tersebut
Contoh:
Pengusaha menyuap pejabat
pemerintah untuk mendapatkan
proyek
(KPK,2018)

16. BRIBERY RISK ASSESMENT

17. TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO
PENYUAPAN
a)mengidentifikasi risiko penyuapan organisasi
b)menganalisa, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang
teridentifikasi
c)mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada di
organisasi untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai.
d)Melakukan upaya-upaya pencegahan, mitigasi risiko penyuapan
yang berkelanjutan

18. APA ITU RISIKO?
Apa itu Risiko?
“Dampak dari ketidak-
pastian kepada
pencapaian sasaran”
1. Apa sasaran organisasi?
2. Apa saja ketidak-pastian yang
bisa muncul di dalam proses
mencapai sasaran?
3. Apa konsekuensi bila ketidak-
pastian ini terjadi (bisa berbentuk
event/peristiwa atau hasil akhir)?
Proses Pengambilan
Keputusan/Kebijakan
Identifikasi
Kontrol yang
ada saat ini
& Renaksi
Pencegaha
n
Penilaian
Risiko
Korupsi
Identifikasi
Risiko
Korupsi
Content
&
learning
design
by:
Pauline
Arifin

20. KRITERIA
DAMPAK
KEUANGAN REPUTASI KEPATUHAN
RENDAH
Perkiraan kehilangan
pendapatan yang
ditargetkan 1-20%
Kehilangan reputasi
atau munculnya
publikasi buruk di
lingkungan internal
berpotensi bertentangan atau
tidak mematuhi perundang-
undangan, prosedur, atau nilai-
nilai yang ada di masyarakat
SEDANG
Perkiraan kehilangan
pendapatan yang
ditargetkan > 20%
Kehilangan reputasi
atau timbulnya
publisitas buruk di
media
berpotensi bertentangan atau
tidak mematuhi perundang-
undangan, prosedur, atau nilai-
nilai yang ada di masyarakat
TINGGI
Perkiraan kehilangan
pendapatan yang
ditargetkan > 50%
Kehilangan reputasi
atau publisitas buruk
dan tuntutan hukum
berpotensi bertentangan atau
tidak mematuhi perundang-
undangan, prosedur, atau nilai-
nilai yang ada di masyarakat
(CONTOH)
AspekDampak/Konsekuensi (bila risikokorupsiterjadi)
*Kriteria ini dapat disesuaikan sesuai konteksOrganisasi

21. (CONTOH)
AspekKemungkinan/Likelihood (bila risikokorupsiterjadi)
*Kriteria ini dapat disesuaikan sesuaikonteksOrganisasi
Kriteria Kemungkinan Kualitatif Frekuensi
Rendah
Cenderung tidak
mungkin terjadi
Kurang dari 3 kali setahun
Sedang
Kemungkinan terjadi
ada
3-5 kali setahun
Tinggi
Sangat mungkin
pasti terjadi
Lebih dari 5 kali setahun

22. PERLU DIPAHAMI
• Pemetaan risiko penyuapan bukan berarti terjadi suap / korupsi
• Sifatnya melihat fungsi dan tugas yang melekat pada
organisasi dan prosedur yang ada, yang diterapkan
• Bukan fokus kepada orang
• Setelahtitik-titik rawan, risiko korupsi terpetakan, maka fokus
pada mengidentifikasi dan merumuskan pencegahannya:
apa saja yang perlu pengendalian system / mekanisme /
prosedur apa yangperlu diterapkan, form- form kerja apa yang
perlu disiapkan, dst

23. ISO 31000:2018 Risk
Management – Principles and
Guidelines. (ISO)
SNI ISO 31000:2018
Manajemen Risiko – Panduan.
(BSN)
RISK REGISTER MENGACU PADA ISO 31000

24. Plan
Do
Check
Act
Plan
Do
Check
Act
PDCA - titik awal untuk kerangka kerja
Kepemimpinan dan
Komitmen
Pernyataan Kebijakan
Rencana Manajemen Risiko
Rencana jaminan
Standar
Prosedur / Pedoman
Berkomunikasi dan
Melatih
Rencana komunikasi
dan pelaporan
Strategi pelatihan
RM Jaringan
Ukur dan ulas
Jaminan kontrol
Kemajuan Rencana RM
Pelaporan tata kelola
Pembandingan
Kriteria kinerja
Atur dan Alokasikan
Dewan Komite RM
Jalankan Komite RM
Manajer, RM
Juara RM
Risiko, Kontrol, Pemilik Risiko
Penyedia jaminan

25. Referensi: ISO 31000 (Risk Management)
Principle and guidelines
• Terintegrasi
• Didesain sesuai
organisasi
• Dapat
diimplementasikan
• Evaluasi
• Ditingkatkan
Prinsip, KerangkaKerja dan
Proses ManajemenRisiko

27. CONTOH ANALISA DAN PENILAIAN
RISIKO KORUPSI
Hasil Identifikasi Risiko
Penilaian Risiko
Likelihood Impact
A Rendah Tinggi
B Rendah Tinggi
C Sedang Tinggi
D Tinggi Sedang
E Rendah Tinggi
F Sedang Sedang
G Sedang Sedang
H Tinggi Tinggi
I Tinggi Tinggi

28. RISK REGISTER MENGACU PADA ESDM
Mengacu pada KepMen ESDM No.2038 K/07MEM/2018

29. Kriteria Risiko

30. Peta Risiko

31. Formulir Identifikasi Risiko

32. Penilaian Risiko Penyuapan

33. Analisis Risiko Penyuapan

34. Pengendalian Risiko

35. Formulir Risiko dan Pengendalian

36. Sarana Informasi

37. Formulir Monitoring

38. Pengendalian Keuangan

39. CONTOH : RISK REGISTER ANTI SUAP
Risiko
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
Memperoleh pemenang
yang sesuai dengan
spesifikasi, mutu dan
Harga
Tender R1 Pekerjaan
1. Belummenandatangani
komitmen & pakta integritas
2. Belummemahami SMAP
3. Belumada Systemterkait
SMAP
1. Adanya celah
penyuapan yang
dilakukan oleh pihak
lain
2. Mitra bisnis meminta
untuk dimenangkan
3. Adanya Konflik
Kepentingan
Bagian Pengadaan
Kontrak Kerjasama
R2 Pekerjaan
1. Belummenandatangani
komitmen & pakta integritas
2. Belummemahami SMAP
3. Belumada Systemterkait
SMAP
1. Adanya celah
penyuapan yang
dilakukan oleh pihak
lain
2. Mitra bisnis meminta
untuk dimenangkan
Bagian Pengadaan
AdendumKontrak R3 Pekerjaan
1. Belummenandatangani
komitmen & pakta integritas
2. Belummemahami SMAP
3. Belumada Systemterkait
SMAP
1. Adanya celah
penyuapan yang
dilakukan oleh pihak
lain
2. Mitra bisnis meminta
untuk dimenangkan
Bagian Pengadaan
Sasaran
No. Kegiatan
No.
Risi
ko
Penyebab/Sumber Risiko
Proses Bisnis
Tujuan
Uraian Internal Eksternal Pemilik Risiko
Memenuhi prinsip
pengadaan yang
bersih, trnasparan dan
akuntable
Proses Pengadaan
Barang
3
Memperoleh Kontrak
yang memenuhi
persyaratan
perundangan yang
berlaku

40. 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Reduksi Fraud Controlled
1. Proses Pengadaan
terhambat
2. Berubah ubahnya jadwal
terder
1. Mitra bisnis
2. User
3-Kadang
Terjadi
4-
Signifika
n
12H Tinggi
Reduksi Fraud Controlled
1. Kontrak Cacat
2. Proses persetujuan kontrak
terhambat
1. Mitra bisnis
2. User
3-Kadang
Terjadi
4-
Signifika
n
12H Tinggi
Reduksi Fraud Controlled
1. Kontrak Cacat
2. Proses persetujuan kontrak
terhambat
3. Nilai / angka adendum
kontrak menguntungakan
Sepihak
1. Mitra bisnis
2. User
3-Kadang
Terjadi
4-
Signifika
n
12H Tinggi
Respon
Risiko
Jenis
Risiko Uraian
Controlled/
Uncontrolle
d
Dampak Risiko Inherent Risk
Kategori
Pihak Yang Terkena
Kecenderun
gan
Dampak
Skor (K
x D)
CONTOH : RISK REGISTER ANTI SUAP

41. 23 24 25 26 27 28 29
1. Memastikan personil pengadaan
memiliki Integritas (5.3)
2. Memastikan personil memiliki
Kompetensi terkait SMAP (7.2)
3. Melakukan Uji Kelayakan kepada
rekan bisnis (8.2)
4. Melakukan Pengendalian Non
Keuangan (8.4)
Juni 2021
3-Kadang
Terjadi
2-Minor 6L Rendah
1. Memastikan personil pengadaan
memiliki Integritas (5.3)
2. Memastikan personil memiliki
Kompetensi terkait SMAP (7.2)
3. Melakukan Uji Kelayakan kepada
rekan bisnis (8.2)
4. Melakukan Pengendalian Non
Keuangan (8.4)
Juni 2021
3-Kadang
Terjadi
2-Minor 6L Rendah
1. Memastikan personil pengadaan
memiliki Integritas (5.3)
2. Memastikan personil memiliki
Kompetensi terkait SMAP (7.2)
3. Melakukan Uji Kelayakan kepada
rekan bisnis (8.2)
Juni 2021
3-Kadang
Terjadi
2-Minor 6L Rendah
Jangka Waktu/Tanggal
Target Penyelesaian
Residual Risk
Kategori
Uraian
Target
Skor (K
x D)
Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
Dampak
Kecenderun
gan
CONTOH : RISK REGISTER ANTI SUAP 2

42. Risiko
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembayaran uang
muka
R1 Pekerjaan
1. Belummenandatangani
komitmen & pakta integritas
2. BelummemahamiSMAP
3. Belumada Systemterkait
SMAP
1. Adanya celah
penyuapan yang
dilakukan oleh pihak
lain
2. Mitra bisnis meminta
bagian fee
3. Mencari
Keuntungan Pribadi
Bagian Keuangan
pembayaran termin R2 Pekerjaan
1. Belummenandatangani
komitmen & pakta integritas
2. BelummemahamiSMAP
3. Belumada Systemterkait
SMAP
1. Adanya celah
penyuapan yang
dilakukan oleh pihak
lain
2. Mitra bisnis meminta
bagian fee
3. Mencari
Keuntungan Pribadi
4. Dokumen Penagihan
tidaklengkap
Bagian Keuangan
Sasaran
No. Kegiatan
No.
Risi
ko
Penyebab/Sumber Risiko
Proses Bisnis
Tujuan
Uraian Internal Eksternal Pemilik Risiko
Proses persetujuan
pembayaran sesuai
dengan tingkat
kewennagan
Memenuhiprinsip
transparan dan
auditeble
Pembayaran
1.
CONTOH : RISK REGISTER ANTI SUAP 2

43. RISK REGISTER --2
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Reduksi Fraud Controlled
1. Kerugian keuangan Negara
2. Panambahan biaya
1. Negara
2. Organisasi
3. Mitra Bisnis
3-Kadang
Terjadi
4-
Signifika
n
12H Tinggi
Reduksi Fraud Controlled
1. Kerugian keuangan Negara
2. Panambahan biaya
1. Negara
2. Organisasi
3. Mitra Bisnis
3-Kadang
Terjadi
4-
Signifika
n
12H Tinggi
Respon
Risiko
Jenis
Risiko Uraian
Controlled/
Uncontrolle
d
Dampak Risiko Inherent Risk
Kategori
Pihak Yang Terkena
Kecenderun
gan
Dampak
Skor (K
x D)

44. RISK REGISTER --2
23 24 25 26 27 28 29
1. Memastikan personil pengadaan
memiliki Integritas (5.3)
2. Memastikan personil memiliki
Kompetensi terkait SMAP (7.2)
3. Melakukan Pengendalian Keuangan
(8.3)
Juni 2021
3-Kadang
Terjadi
2-Minor 6L Rendah
1. Memastikan personil pengadaan
memiliki Integritas (5.3)
2. Memastikan personil memiliki
Kompetensi terkait SMAP (7.2)
3. Melakukan Pengendalian Keuangan
(8.3)
Juni 2022
3-Kadang
Terjadi
2-Minor 6L Rendah
Jangka Waktu/Tanggal
Target Penyelesaian
Residual Risk
Kategori
Uraian
Target
Skor (K
x D)
Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
Dampak
Kecenderun
gan

45. QUESTION & ANSWER

46. TERIMA
KASIH