Dokumen tersebut merupakan rencana program dan kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora tahun 2015 yang mencakup program-program pelayanan administrasi, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pelaporan capaian, dan pemanfaatan sumber daya hutan.
Surat ini berisi laporan evaluasi rencana kerja dan anggaran tahunan 2016 Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur. Laporan ini memuat ringkasan realisasi anggaran program-program pelayanan administrasi kantor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan.
Dokumen tersebut merupakan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok tahun 2017 beserta indikator kinerja dan sumber dana untuk masing-masing program dan kegiatan. Dokumen ini juga memaparkan prakiraan rencana program dan kegiatan tahun 2018.
Surat ini berisi laporan evaluasi rencana kerja dan anggaran tahunan 2016 Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur. Laporan ini memuat ringkasan realisasi anggaran program-program pelayanan administrasi kantor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan.
Dokumen tersebut merupakan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok tahun 2017 beserta indikator kinerja dan sumber dana untuk masing-masing program dan kegiatan. Dokumen ini juga memaparkan prakiraan rencana program dan kegiatan tahun 2018.
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...DiskominfoPB
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian anggaran, realisasi, dan selisihnya untuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta penerimaan dan pengeluaran pembi
Dokumen ini berisi rekapitulasi belanja langsung Inspektorat Kabupaten Banjar menurut program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2013. Terdapat beberapa program yang mendapat alokasi dana yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, peningkatan
Dokumen tersebut merupakan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa Tirtomoyo untuk tahun 2019. Anggaran pendapatan sebesar Rp1,9 miliar berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Sementara itu, belanja desa sebesar Rp731 juta dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, penyediaan sarana prasarana, dan pengelolaan administrasi kependudukan.
DPA BTL Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar
Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 menjabarkan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021 termasuk untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 menyajikan 3 hal utama:
1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp591 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp496 triliun.
2. Neraca keuangan per 31 Desember 2019 yang menunjukkan total aset sebesar Rp99 miliar.
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan saldo akh
Dokumen tersebut merupakan ringkasan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021. Total pendapatan sebesar Rp537 miliar, belanja Rp556 miliar sehingga terjadi defisit Rp18,8 miliar yang akan ditutupi dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021."
Dokumen ini merupakan ringkasan perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2021. Terjadi kenaikan pada pendapatan daerah sebesar Rp1,7 triliun yang berasal dari peningkatan retribusi daerah, hibah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja operasi dan modal meningkat Rp18,9 triliun dan Rp1,4 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat
Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bunga Mas tahun 2022 mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan total target pendanaan Rp1,6 miliar.
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...DiskominfoPB
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian anggaran, realisasi, dan selisihnya untuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta penerimaan dan pengeluaran pembi
Dokumen ini berisi rekapitulasi belanja langsung Inspektorat Kabupaten Banjar menurut program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2013. Terdapat beberapa program yang mendapat alokasi dana yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, peningkatan
Dokumen tersebut merupakan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa Tirtomoyo untuk tahun 2019. Anggaran pendapatan sebesar Rp1,9 miliar berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Sementara itu, belanja desa sebesar Rp731 juta dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, penyediaan sarana prasarana, dan pengelolaan administrasi kependudukan.
DPA BTL Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar
Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 menjabarkan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021 termasuk untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 menyajikan 3 hal utama:
1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp591 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp496 triliun.
2. Neraca keuangan per 31 Desember 2019 yang menunjukkan total aset sebesar Rp99 miliar.
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan saldo akh
Dokumen tersebut merupakan ringkasan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021. Total pendapatan sebesar Rp537 miliar, belanja Rp556 miliar sehingga terjadi defisit Rp18,8 miliar yang akan ditutupi dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021."
Dokumen ini merupakan ringkasan perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2021. Terjadi kenaikan pada pendapatan daerah sebesar Rp1,7 triliun yang berasal dari peningkatan retribusi daerah, hibah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja operasi dan modal meningkat Rp18,9 triliun dan Rp1,4 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat
Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bunga Mas tahun 2022 mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan total target pendanaan Rp1,6 miliar.
Dokumen tersebut merupakan rencana anggaran biaya (RAB) pemerintah desa Contoh untuk tahun anggaran 2016. RAB tersebut mencakup berbagai kegiatan pemerintahan desa seperti penyelenggaraan pegawai, operasional kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan lainnya dengan total anggaran sebesar lebih dari 600 juta rupiah yang bersumber dari anggaran desa, pendapatan asli desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran tahun 2017 mengalokasikan total pendapatan sebesar Rp1.779.658.877 yang berasal dari PAD, Dana Desa, BHPR dan sumbangan. Belanja akan mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, pemberdayaan masyarakat serta dana tak terduga sebesar total Rp1.758.406.963 dengan surplus Rp21.251.914.
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021benfrizs malau
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya untuk periode 2017-2021. Rencana strategis ini mencakup program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selama 5 tahun ke depan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan daftar program dan kegiatan tahun anggaran 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat. Terdapat berbagai program pelayanan administrasi, peningkatan sarana prasarana, pendidikan anak usia dini, wajib belajar dasar 9 tahun, serta peningkatan mutu pendidikan. Total pagu anggaran untuk seluruh program mencapai lebih dari Rp37 triliun.
Dokumen tersebut merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Dagan untuk tahun 2017. APBDes ini menjelaskan perkiraan pendapatan desa sebesar Rp1,3 triliun yang berasal dari berbagai sumber seperti PAD, dana transfer pemerintah, dan pendapatan lainnya. Belanja desa direncanakan sebesar Rp1,4 triliun yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembang
Dokumen tersebut merupakan hasil sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup kegiatan, lokasi, dan volume anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja dan anggaran yang mencakup 12 program kegiatan dengan total anggaran Rp. 3.449.919.000 untuk mencapai 3 sasaran peningkatan layanan administrasi perkantoran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Lampiran I merupakan surat Menteri Dalam Negeri yang berisi alokasi anggaran untuk Kecamatan Darul Ihsan pada tahun 2014. Alokasi tersebut mencakup program-program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, serta peringatan hari-hari besar nasional. Total alokasi anggaran untuk kecamatan tersebut ad
Lampiran I merupakan surat Menteri Dalam Negeri yang berisi alokasi anggaran untuk Kecamatan Darul Ihsan pada tahun 2014. Alokasi tersebut mencakup program-program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, serta peringatan hari-hari besar nasional. Total alokasi anggaran untuk kecamatan tersebut ad
Lampiran I mencakup anggaran untuk Kecamatan Darul Ihsan tahun 2014. Terdiri dari 5 program yaitu: 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 3) Program peningkatan disiplin aparatur, 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 5) Program peringatan hari-hari besar nasional.
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan yang meliputi pengertian istilah, maksud dan tujuan, metode penyuluhan berdasarkan tujuan, jumlah sasaran, media dan teknik komunikasi, serta pengelompokan metode penyuluhan kehutanan.
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, mencakup kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu mulai dari perencanaan, pemanenan, pengukuran, pengangkutan, pengolahan, serta menetapkan definisi hasil hutan bukan kayu, hutan negara, izin usaha, dan pihak-pihak terkait.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Peraturan Menteri Kehutanan mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, mencakup tata cara pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan, pengukuran, penandaan, pengangkutan, dan pengolahan hasil hutan kayu bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Jawa Tengah bagian timur dengan luas wilayah 182.058,797 km2. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk hutan dan lahan pertanian seperti sawah dan tegalan. Iklimnya panas dengan curah hujan tertinggi di bulan Februari. Tanahnya bervariasi antara aluvial, grumosol, dan mediteran dengan tekstur sedang dan kedal
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dari tahun 2009 hingga 2013. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata di atas 49%, diikuti oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan masing-masing sekitar 30-31% dan 12-13%. Luas hutan rakyat di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
1. NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
APBD KAB
2
3
4
5
6
7
9
NON URUSAN
00
00
PROGRAM PADA SETIAP SKPD
00
00
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00
00
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Kehutanan
Tercukupinya keperluan surat menyurat dinas
12 bulan
Jumlah perangko dan meterai untuk administrasi
12 bulan
9,250,000
00
00
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Kehutanan
Tersedianya jasa telepon, air, dan listrik, dan internet
telepon 24 slip rek, listrik 24 slip, internet 12 slip
Jumlah slip rekening telepon, air, dan listrik, dan internet
telepon 24 slip rek, listrik 24 slip, internet 12 slip
25,000,000
00
00
01
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Kehutanan
00
00
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional
Dinas Kehutanan
Tersedianya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional
4 mobil dinas, 50 spd motor
Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara administrasi perijinannya
4 mobil dinas, 50 spd motor
15,000,000
00
00
01
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Kehutanan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
22 org
Terpenuhinya honor pengelola administrasi keuangan
22 org
125,000,000
00
00
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Kehutanan
Tersedianya jasa kebersihan kantor
28 jenis peral, 12 bulan
Luas kantor yang dibersihkan, jumlah petugas kebersihan
28 jenis peral, 12 bulan
6,500,000
00
00
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Kehutanan
00
00
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Kehutanan
Tersedianya alat tulis kantor
90 item , 12 bulan
Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk mencukupi kebutuhan Dinas, KJF dan UPTD
90 item , 12 bulan
52,130,000
1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN BLORA
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, DAN PROGRAM KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
PAGU INDIKATIF 2015 (RENJA SKPD)
KELUARAN
HASIL
2. 2
3
4
5
6
7
9
1
00
00
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Kehutanan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
8 jenis cetakan, 2 macam penggdn, 12 bulan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan
8 jenis cetakan, 2 macam penggdn, 12 bulan
8,500,000
00
00
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik
Dinas Kehutanan
Tersedianya komponen instalasi listrik/elektronik
17 komponen listrik, 12 bulan
Jumlah komponen instalasi listrik / listrik yang diadakan
17 komponen listrik, 12 bulan
7,500,000
00
00
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Kehutanan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
4 unit printer, 1 bh TV, 3 bh lemari, 3 bh laptop, 2 paket meja kursi kerja
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
4 unit printer, 1 bh TV, 3 bh lemari, 3 bh laptop, 2 paket meja kursi kerja
65,000,000
00
00
01
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dinas Kehutanan
Tersedianya peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor
1 paket
Jumlah peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor
1 paket
10,000,000
00
00
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Dinas Kehutanan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan
1 paket
Jumlah surat kabar, majalah dan buku perundang-undangan
1
8,000,000
00
00
01
16
Penyediaan bahan logistik kantor
Dinas Kehutanan
Tersedianya bahan logistik kantor
5 unit
Jumlah tabung pemadam kebakaran dan pengisian tabung LPG
5 unit
-
00
00
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Kehutanan
Tersedianya makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan
50,000,000
00
00
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Dinas Kehutanan
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah rapat2 koordinasi dan konsultasi luar daerah
105,000,000
00
00
01
19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas Kehutanan
Terselenggaranya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah
53,000,000
00
00
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur
00
00
02
03
Pembangunan gedung kantor
Dinas Kehutanan
00
00
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Kehutanan
00
00
02
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Kehutanan
Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan/ dibeli
Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan/ dibeli
10,000,000
3. 2
3
4
5
6
7
9
1
00
00
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Kehutanan
Jumlah peralatan kantor yang diadakan
Jumlah peralatan kantor yang diadakan
-
00
00
02
10
Pengadaan mebelair
Dinas Kehutanan
Jumlah mengadaan mebeler
Jumlah mengadaan mebeler
15,000,000
00
00
02
11
Pengadaan instalasi air, listrik dan telepon
Dinas Kehutanan
-
00
00
02
12
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
Dinas Kehutanan
Tersedianya bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
Tersedianya bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
-
00
00
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kehutanan
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
80,760,800
00
00
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Kehutanan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
40,000,000
00
00
02
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Dinas Kehutanan
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (jaringan listrik, jaringan telepon, AC, Peralatan sound system)
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (jaringan listrik, jaringan telepon, AC, Peralatan sound system)
15,000,000
00
00
02
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Kehutanan
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (komputer, printer, laptop)
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (komputer, printer, laptop)
25,000,000
00
00
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dinas Kehutanan
00
00
03
02
Pengadaan pakaian kerja dinas beserta kelengkapannya
Dinas Kehutanan
Jumlah pakaian kerja dinas beserta kelengkapannya yang diadakan
Jumlah pakaian kerja dinas beserta kelengkapannya yang diadakan
-
00
00
03
03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Dinas Kehutanan
Jumlah pakaian kerja lapangan penyuluh kehutanan yang diadakan
Jumlah pakaian kerja lapangan penyuluh kehutanan yang diadakan
-
00
00
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Dinas Kehutanan
Terpenuhinya pakaian kirab hari jadi Blora
Terpenuhinya pakaian kirab hari jadi Blora
6,500,000
00
00
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Kehutanan
00
00
05
01
Pendidikan dan pelatihan formal
Dinas Kehutanan
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
30,000,000
4. 2
3
4
5
6
7
9
1
00
00
05
05
Pembinaan mental dan ruhani bagi aparatur
Dinas Kehutanan
Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan mental dan ruhani
Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan mental dan ruhani
00
00
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Dinas Kehutanan
00
00
06
01
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip, LPPD, LKPJ)
Dinas Kehutanan
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip, LPPD, LKPJ)
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip, LPPD, LKPJ)
10,000,000
00
00
06
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dinas Kehutanan
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
-
00
00
06
04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Dinas Kehutanan
Jumlah dokumen laporan keuangan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan keuangan akhir tahun
2,500,000
00
00
06
05
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD
Dinas Kehutanan
Jumlah dokumen perencanaan anggaran (rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD)
Jumlah dokumen perencanaan anggaran (rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD)
5,000,000
00
00
06
07
Penyusunan RKA SKPD dan DPA-SKPD
Dinas Kehutanan
Jumlah RKA dan DPA semua kegiatan di Dinhut
Jumlah RKA dan DPA semua kegiatan di Dinhut
2,000,000
00
00
09
Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum
Dinas Kehutanan
00
00
09
03
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
Dinas Kehutanan
jumlah tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
8 orang
jumlah tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
8 orang
81,760,000
01
URUSAN WAJIB
01
08
Lingkungan Hidup
01
08
18
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
01
08
18
02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Kab Blora
meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingk hidup serta pengurangan resiko bencana
16 kec
tercapainya penimgkatan SDA dan lingk hidup serta pengurangan resiko bencana
16 Kecamatan
60,000,000
02
URUSAN PILIHAN
02
02
Kehutanan
02
02
15
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5. 2
3
4
5
6
7
9
1
02
02
15
03
Pengembangan hasil hutan non kayu
Pengembangan HHBK unggulan
8 kelompok
Pengembangan HHBK unggulan
8 kelompok
70,000,000
02
02
15
04
Pengembangan agribisnis aneka usaha kehutanan
Pengembangan aneka usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan Mayarakat Petani desa Hutan dan Kelompok Tani HR
1 kelompok
Pengembangan aneka usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan Mayarakat Petani desa Hutan dan Kelompok Tani HR
1 kelompok
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Agrofosertry dan HHBK
1 paket
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Agrofosertry dan HHBK
1 paket
Memediasi dan memfasilitasi untuk meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan
1 paket
Memediasi dan memfasilitasi untuk meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan
1 paket
02
02
15
05
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (OPNBP)
Terlaksananya Penderasan pembayaran SDH dari wajib bayar
6 KPH (KPH Blora, Randublatung, Cepu, Ngawi, Kebonharjo, Mantingan)
Terlaksananya Penderasan pembayaran SDH dari wajib bayar
6 KPH (KPH Blora, Randublatung, Cepu, Ngawi, Kebonharjo, Mantingan)
200,000,000
Terlaksananya perhitungan bersama/rekonsiliasi data DBH PSDH
5 kali di tingkat pusat; 6 KPH wajib bayar, 2 kali tingkat prop
Terlaksananya perhitungan bersama/rekonsiliasi data DBH PSDH
5 kali di tingkat pusat; 6 KPH wajib bayar
Meningkatnya PNBP Kehutanan untuk kontribusi PAD
Rp. 5.270.000.000 / Rp. 16,5 Milyar
Meningkatnya PNBP Kehutanan untuk kontribusi PAD
Rp. 5.270.000.000 / Rp. 16,5 Milyar
Terlaksanya monitoring pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh Perhutani dalam rangka optimalisasi pemungutan PNBP
2 paket (satu semester sekali, 6 KPH)
Terlaksanya monitoring pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh Perhutani dalam rangka optimalisasi pemungutan PNBP
2 paket (satu semester sekali, 6 KPH)
02
02
15
06
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
Termonitoringnya kegiatan pengelolaan hutan negara mulai dari persemaian sampai dengan pemanenan hasil hutan
6 KPH (KPH Blora, Randublatung, Cepu, Ngawi, Kebonharjo, Mantingan)
Termonitoringnya kegiatan pengelolaan hutan negara mulai dari persemaian sampai dengan pemanenan hasil hutan
6 KPH (KPH Blora, Randublatung, Cepu, Ngawi, Kebonharjo, Mantingan)
40,000,000
6. 2
3
4
5
6
7
9
1
02
02
15
07
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
Terbukanya peluang pemasaran industri hasil hutan yang lebih luas
100%
Terbukanya peluang pemasaran industri hasil hutan yang lebih luas
100%
60,000,000
00
00
Pembuatan booklet dan leaflet produk-produk hasil hutan
1 paket
Pembuatan booklet dan leaflet produk-produk hasil hutan
1 paket
00
00
Fasilitasi pemasaran produk hasil hutan
1 kali
Fasilitasi pemasaran produk hasil hutan
1 kali
00
00
Meningkatnya daya saing industri hasil hutan
100%
Meningkatnya daya saing industri hasil hutan
100%
00
00
Studi kerja peningkatan mutu dan daya saing Industri HHBK
1 kali
Studi kerja peningkatan mutu dan daya saing Industri HHBK
1 kali
00
00
Monitoring dan evaluasi harga pemasaran produksi industri hasil hutan kayu dan non kayu
2 paket
Monitoring dan evaluasi harga pemasaran produksi industri hasil hutan kayu dan non kayu
2 paket
00
00
Fasilitasi diversifikasi usaha indutri pengolahan hasil hutan (bantuan alat) IKM pengolahan HHK dan HHBK
8 kelompok
Fasilitasi diversifikasi usaha indutri pengolahan hasil hutan (bantuan alat) IKM pengolahan HHK dan HHBK
8 kelompok
02
02
15
08
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Tertib administrasi peredaran hasil hutan
120 lks
Tertib administrasi peredaran hasil hutan
120 lks
95,000,000
00
00
Terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan
2 kali (tiap semester)
Terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan
2 kali (tiap semester)
00
00
diperolehnya data penggunaan dan pendistribusian dokumen angkutan hasil hutan dan cross check dokumen peredaran hasil hutan ke kab/kota dan luar propinsi
100%
diperolehnya data penggunaan dan pendistribusian dokumen angkutan hasil hutan dan cross check dokumen peredaran hasil hutan ke kab/kota dan luar propinsi
100%
00
00
Pengukuran hasil hutan sitaan
100%
Pengukuran hasil hutan sitaan
100%
7. 2
3
4
5
6
7
9
1
00
00
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis pengujian hasil hutan (penyelenggaraan Bimtek SKAU)
2 angkt. (60 orang) calon penerbit SKAU baru dari desa/ kelurahan
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis pengujian hasil hutan (penyelenggaraan Bimtek SKAU)
2 angkt. (60 orang) calon penerbit SKAU baru dari desa/ kelurahan
00
00
Tersedianya laporan stock opname pada Hasil Hutan Kayu pada akhir tahun per 31 Desember
1 paket
Tersedianya laporan stock opname pada Hasil Hutan Kayu pada akhir tahun per 31 Desember
1 paket
02
02
06
08
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja bulanan dan triwulan
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja bulanan dan triwulan
35,000,000
02
02
16
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
02
02
16
01
Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan
Jumlah koordinasi penyelenggaraan penghijaun
3 kali
Jumlah koordinasi penyelenggaraan penghijaun
3 kali
-
02
02
16
02
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
Jumlah bibit tanaman kehutanan, jumlah bibit tanaman di kebun bibit dinas
400.000 ribu batang
Jumlah bibit tanaman kehutanan, jumlah bibit tanaman di kebun bibit dinas
400.000 ribu batang
80,000,000
02
02
16
05
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Terlaksananya perencanaan pembinaan dan monitoring kegiatan DAK Kehutanan
Terlaksananya perencanaan pembinaan dan monitoring kegiatan DAK Kehutanan
82,500,000
02
02
16
06
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Terlaksananya kegiatan penanaman untuk rehabilitasi hutan dan lahan
Terlaksananya kegiatan penanaman untuk rehabilitasi hutan dan lahan
70,000,000
02
02
Penunjang OBIT (One Billion Indonesian Tree) atau HMPI (Hari Menanam Pohon Indonesia)
Terlaksananya Lomba PKA (Penghijauan dan Konservasi Alam) dan HMPI
2 kali
Terlaksananya Lomba PKA (Penghijauan dan Konservasi Alam) dan HMPI
2 kali
00
00
Terselenggaranya rakor RHL
1 kali
Luas lahan yang ditanam
02
02
16
21
Penyusunan Rencana Teknik RHL
Tersedianya data perubahan luasan lahan kritis dan data penutupan lahan
Tersedianya data perubahan luasan lahan kritis dan data penutupan lahan
02
02
17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
8. 2
3
4
5
6
7
9
1
02
02
17
01
Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Pencegahan dan penanggulangan potensi gangguan keamanan hutan
10 lokasi
Pencegahan dan penanggulangan potensi gangguan keamanan hutan
10 lokasi
02
02
17
05
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
Terlaksanya rapat koordinasi dan pembinaan kelompok tani dan penyuluhan
Terlaksanya rapat koordinasi dan pembinaan kelompok tani dan penyuluhan
95,000,000
Terlaksanya sosialisasi pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan
Terlaksanya sosialisasi pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan
Pencegahan dan pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan
Pencegahan dan pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian huta n dan lahan
Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian huta n dan lahan
02
02
17
06
Peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA
Teridentifikasinya potensi pengembangan penangkaran satwa liar
Teridentifikasinya potensi pengembangan penangkaran satwa liar
40,000,000
Pencegahan perburuan satwa liar
Pencegahan perburuan satwa liar
Pengendalian pemanfaatan TSL
Pengendalian pemanfaatan TSL
Pencegahan perusakan sumber daya alam hayati meliputi tanaman di kawasan cagar alam / kawasan konservasi
Pencegahan perusakan sumber daya alam hayati meliputi tanaman di kawasan cagar alam / kawasan konservasi
2
2
19
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
19
02
Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
Terlaksananya sosialisasi
Terlaksananya sosialisasi
19
03
Pengawasan dan penertiban pelaksanaan Perda mengenai Pengelolaan Industri hasil Hutan
Tertibnya pelaksanaan Perda industri hasil Hutan
Tertibnya pelaksanaan Perda industri hasil Hutan
19
04
Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
-
9. 2
3
4
5
6
7
9
1
19
05
Pembinaaan dan penatausahaan industri hasil hutan
Sosialisasi peraturan penatausahaan dan perdagangan hasil hutan
Sosialisasi peraturan penatausahaan dan perdagangan hasil hutan
30,000,000
Inventarisasi industri primer hasil hutan kayu dan non kayu
Inventarisasi industri primer hasil hutan kayu dan non kayu
Pembinaan kelembagaan industri primer hasil hutan kayu
Pembinaan kelembagaan industri primer hasil hutan kayu
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan rutin kelembagaan industri primer hasil hutan rakyat dan pengendalian perizinan usaha kehutanan
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan rutin kelembagaan industri primer hasil hutan rakyat dan pengendalian perizinan usaha kehutanan
2
2
20
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
20
02
Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
Peningkatan usaha perhutanan rakyat sesuai standarisasi internasional
500 ha
Peningkatan usaha perhutanan rakyat sesuai standarisasi internasional
500 ha
75,000,000
jumlah unit pengelolaan hutan rakyat lestari yang bersertivikasi SVLK
1 unit Kelompok
jumlah unit pengelolaan hutan rakyat lestari yang bersertivikasi SVLK
1 unit Kelompok
20
03
Perencanaan RHL
Tersedianya data perubahan luasan lahan kritis dan data penutupan lahan
Tersedianya data perubahan luasan lahan kritis dan data penutupan lahan
95,000,000
Updating potensi tegakan hutan rakyat (potensi hutan hak)
1 paket (potensi hutan hak se Kab Blora)
Updating potensi tegakan hutan rakyat (potensi hutan hak)
1 paket (potensi hutan hak se Kab Blora)
20
04
Fasilitasi pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan
Terlaksanannya pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan
Terlaksanannya pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan
90,000,000
Perpanjangan PPKH oleh Pemkab
2 PPKH
Perpanjangan PPKH oleh Pemkab
2 PPKH
10. 2
3
4
5
6
7
9
1
Terlaksananya monev penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan di 6 KPH
6 unit
Terlaksananya monev penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan di 6 KPH
6 unit
2
2
21
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan
21
01
Pembuatan peta-peta tematik kehutanan secara digital
Tersedianya peta-peta tematik kehutanan
Tersedianya peta-peta tematik kehutanan
30,000,000
21
02
Penyusunan data dan statistik kehutanan
Tersedianya database/ statistik kehutanan dan data potensi hutan
1 paket
Tersedianya database/ statistik kehutanan dan data potensi hutan
1 paket
35,000,000
Updating Data Sistem Informasi Data Kehutanan Kab Blora
Updating Data Sistem Informasi Data Kehutanan Kab Blora
Inventarisasi data pembangunan kehutanan Kab Blora
Inventarisasi data pembangunan kehutanan Kab Blora
Peningkatan SDM bagian data dan informasi
1 orang
Peningkatan SDM bagian data dan informasi
1 orang
Jumlah leaflet publikasi profil Dinas Kehutanan
Jumlah leaflet publikasi profil Dinas Kehutanan
2
2
22
Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan
22
02
Pelayanan pemberian ijin tebang dan ijin angkut kayu rakyat/ milik pribadi
16 Kecamatan
16 Kecamatan
-
22
03
Pelayanan pemeriksaan dan pengesahan hasil hutan
Meningkatnya kualitas pelayanan penatausahaan hasil hutan
1 paket se Kab Blora
Meningkatnya kualitas pelayanan penatausahaan hasil hutan
1 paket se Kab Blora
45,000,000
Terlaksanya Monitoring pelaksanaan SKAU hutan hak
1 paket se Kab Blora
Terlaksanya Monitoring pelaksanaan SKAU
1 paket se Kab Blora
Pelaksanaan pemeriksaan/ pengukuran/ pengesahan hasil hutan (kayu rakyat / hutan hak)
1 paket se Kab Blora
Pelaksanaan pemeriksaan/ pengukuran/ pengesahan hasil hutan (kayu rakyat / hutan hak)
1 paket se Kab Blora
11. 2
3
4
5
6
7
9
1
Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang UU penatausahaan hasil hutan
1 paket se Kab Blora
Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang UU penatausahaan hasil hutan
1 paket se Kab Blora
2
2
24
Program Bidang Kehutanan Bersumber dari Dana Pemerintah
24
01
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kehutanan (DAK)
Terlaksanya kegiatan Hutan Rakyat (70 Ha) Pengkayaan Tanaman (50Ha)
1 paket
Terlaksanya kegiatan Hutan Rakyat (70 Ha) Pengkayaan Tanaman (50Ha)
1 paket
977,590,000
Pembuatan Sipil Tehnis (Dam Penahan = 5 unit, Sumur Resapan= 30 unit, penanaman bambu di sempadan sungai 5 Ha)
Pembuatan Sipil Tehnis (Dam Penahan = 5 unit, Sumur Resapan= 30 unit, penanaman bambu di sempadan sungai 5 Ha)
Dana pendamping DAK
Terselenggaranya DAK kehutanan
Terselenggaranya DAK kehutanan
97,759,000
Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan bibit
Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan
2
2
25
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
25
01
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (LMDH)
Fasilitasi pembinaan menuju LMDH/ KelompokTani Hutan Rakyat Mandiri
138 MDH yang ada di wilayah Kab Blora
Fasilitasi pembinaan menuju LMDH/ KelompokTani Hutan Rakyat Mandiri
138 MDH yang ada di wilayah Kab Blora
40,000,000
Terselenggaranya Forum PHBM
1 kali
Terselenggaranya Forum PHBM
1 kali
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
3,306,249,800
Ir. RENI MIHARTI,
29. 9
10
11
977,590,000
97,759,000
150,000,000
-
4,589,849,000
-
Blora, Maret 2014
KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN BLORA
Ir. RENI MIHARTI, M. Agr. Bus.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620316 198903 2 004