Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mulai dari perumusan awal di BPUPKI tahun 1945 hingga periode reformasi saat ini. Terdapat tiga periode utama yaitu Orde Lama yang mengangkat Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila sebagai alat legitimasi, dan Orde Reformasi di mana Pancasila menjadi ideologi perubahan.

1. PANCASILA DASAR
NEGARA
Sejarah dan Periodisasi Pancasila
Hendro Muhaimin, M.A

2. Sidang Pertama BPUPKI
(29 Mei – 1 Juni 1945)
 BPUPK (Dokuritzu Zumby Co Sakai)
dibentuk Jepang tanggal 29 April 1945
(Tidak dituliskan BPUPK-Indonesia karena
masih bentukan Jepang dan Indonesia
belum menjadi negara)
 Anggota 60 orang, Ketua Dr. Radjiman
Wedyoningrat
 BPUPK dilantik Letjen Kumakichi Harada,
28 Mei 1945
 Sidang pertama 29 Mei 1945, dengan materi

3. Ketua BPUPK
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
Mengajukan pertanyaan

4. Muhammad Yamin
(29 Mei 1945)
 Peri kebangsaan
 Peri Kemanusiaan
 Peri Ketuhanan
 Peri Kerakyatan
 Kesejahteraan Rakyat

5. Ki Bagus Hadikusumo
 Negara berdasarkan Islam
 Hukum Negara berdasarkan
Syari’at Islam
 Syari’at Islam Berdasarkan Al-
Quran dan Sunnah Rasul
Muhammad Saw
 Islam akan melindungi semua
bangsa Indonesia

6. Supomo
(31 Mei 1945)
 Negara yang hendak didirikan adalah
negara persatuan nasional
 Warga negara tunduk dan patuh pada
Tuhan
 Dibentuk badan permusyawaratan yang
mewakili rakyat
 Ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan
 Indonesia bergabung dalam Keluarga
Asia Timur Raya

7. Ir. Soekarno
1 Juni 1945
 Nasionalisme atau Kebangsaan
Indonesia
 Internasionalisme atau Peri
Kemanusiaan
 Mufakat atau Demokrasi
 Kesejahteraan Sosial
 Ketuhanan yang Berkebudayaan
Diberi nama: PANCASILA

8. TRISILA
. Sosio-Nasionalisme
. Sosio-Demokrasi
. Ketuhanan Yang Maha Esa
EKASILA : Gotongroyong
Ir. Soekarno menawarkan juga prinsip:

9. Rumusan PANCASILA
Piagam Jakarta
(22 Juni 1945)
 Ketuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syari’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya
 Kemanusiaan yang adil dan beradab
 Persatuan Indonesia
 Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

10. Peristiwa-peristiwa menjelang
Kemerdekaan
 6 Agustus 1945, Hiroshima di bom sekutu
 7 Agustus 1945, Jepang mengluarkan
maklumat yang berisi:
Dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
bagi Indonesia (PPKI)
PPKI akan dilantik tanggal 18 Agustus 1945
dan mulai bersidang 19 Agustus 1945
Kemerdekaan Indonesia direncanakan
tanggal 24 Agustus 1945

11. Lanjutan......
 9 Agustus 1945 Nagasaki di Bom oleh
Sekutu
 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada
sekutu tanpa syarat (unconditional
surrender)
 Bekas jajahan Jepang menjadi wilayah
perwalian sekutu
 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan
KEMERDEKAAN

12. PROKLAMASI
Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara
saksama dan dalam tempo yang sesingkat-
singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas Nama Bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta

13. NASKAH PROKLAMASI OTENTIK

14. Sidang PPKI
18 Agustus 1945
 Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang
terdiri dari; Pembukaan (di dalamnya ada
rumusan Pancasila) sebelumnya bernama
Piagam Jakarta dan Batang tubuh (pasal-pasal)
 Mengangkat Soekarno dan Hatta, sebagai
Presiden dan Wakil Presiden
 Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia
Pusat, Parlemen sementara), dilantik 29 Agustus
1945, Ketua: Mr. Kasman Singodimejo.

15. Rumusan PANCASILA
(yang syah dan benar)
 Ketuhanan yang Maha Esa
 Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab
 Persatuan Indonesia
 Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
 Keadilan Sosial bagi seluruh

16. Rumusan PANCASILA
Konstitusi RIS
(27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
 Ketuhanan Yang Maha Esa
 Peri Kemanusiaan
 Peri Kebangsaan
 Kerakyatan
 Keadilan Sosial

17. Rumusan Pancasila
UUDS 1950
(17 Agustus 1950 – 5 juli 1959)
 Ketuhanan Yang Maha Esa
 Peri Kemanusiaan
 Peri Kebangsaan
 Kerakyatan
 Keadilan Sosial
(sama dengan Konstitusi RIS)

18. Berdasarkan UUDS 1950,
pada tahun 1955 diadakan PEMILU I
 Diikuti oleh 100 Partai Politik
 Kelompok empat besar peraih suara
terbanyak:
Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
Partai Nahdatul Ulama (PNU)
Partai Komunis Indonesia (PKI)

19. Lembaga Perwakilan
Berdasarkan UUDS 1950
 Konstituante
Bertugas membuat Konstitusi/UUD
definitif pengganti UUDS 1950
 DPR
Parlemen sebagai mitra pemerintah
membuat undang-undang

20. Hasil Kerja Konstituante
 Pembuatan UUD dengan pasal-pasalnya
berjalan baik, banyak pasal yang telah
dihasilkan
 Sidang-sidang menjadi berlarut-larut ketika
membicarakan Dasar Negara, pilihan antara
Islam dan Pancasila.
 Voting tidak menghasilkan keputusan,
karena suara 2/3 tidak tercapai
 Sidang menjadi deadlock, anggota
konstituante banyak yang mogok menghadiri

21. Konstituante “deadlock”,
Presiden Soekarnomengeluarkan dekrit 5 Juli 1959
Isi Dekrit:
 Pembubaran Konstituante
 UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali,
UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku.
 Pembentukan lembaga MPRS dan DPAS

22. Latar Belakang Dekrit
 Meruncingnya perbedaan ideologi dalam
tubuh konstituante, dialog buntu sebagian
anggota mogok bersidang.
 Presiden menganggap Konstituante “gagal”
melaksanakan tugas membuat UUD/konstitusi
definitif
 Suasana “deadlock” dapat mengakibatkan
perpecahan bangsa.

23. Dasar Hukum Dekrit
 Landasan teoritis Dekrit 5 Juli 1959
adalah Hukum Darurat Negara
(Staatnoodrecht).
 Legitimasi Dekrit ialah persetujuan DPR
secara aklamasi tanggal 29 Juli 1959.
 Dukungan Angkatan Darat

24. Konsekuensi setelah Dekrit
 Penulisan sila-sila Pancasila harusnya sesuai
dengan rumusan dalam Pembukaan UUD
1945. Kenyataannya Rumusan Pancasila
setelah Dekrit mengacu pada Konstitusi RIS
dan UUDS 1950):
Ketuhanan Yang Maha Esa
Peri Kemanusiaan
Peri Kebangsaan
Kerakyatan (Kedaulatan Rakyat)
Keadilan Sosial
 Penyelenggaraan Negara harusnya
berdasarkan dan sesuai dengan UUD 1945

25. Penyelewengan Konstitusional
 MPRS mengangkat Soekarno Presiden
seumur hidup (bertentangan dengan pasal
7 UUD 1945, Presiden memangku jabatan
selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali)
 Pimpinan Lembaga Tinggi (Ketua MPRS,
DPR, DPA diangkat menjadi Menteri),
pada hal kedudukannya lebih tinggi atau
sejajar dengan Presiden.
 Presiden membubarkan DPR
(bertentangan UUD 1945)

26. PERISTIWA G30S/PKI 1965
Akibat dari kekuasaan Presiden Soekarno
yang absolut terjadi:
 Intrik politik dan perebutan pengaruh
terhadap Bung Karno, PKI mendekati,
sedangkan kelompok Islam dan Angkatan
Darat menjauhi)
 Perseteruan antara Angkatan Darat dan PKI
berujung pada penculikan Perwira Angkatan
Darat, peristiwa 30 Sept. 1965.

27. Peristiwa G30S gagal, muncul gelombang
demonstrasi
dipelopori KAMI dan KAPPI
Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)
 Bubarkan PKI
 Bersihkan Kabinet dari unsur PKI
 Turunkan Harga

28. SUPERSEMAR
 Surat perintah Presiden Soekarno
kepada Letjen Soeharto
(Pongkostrad) agar mengambil
langkah-langkah pengamanan
untuk menyelamatkan keadaan
 Dibuat di Istana Bogor, dijemput
oleh: Basuki Rahmat, Amir
Mahmud, dan M.Yusuf

29. Era Orde Baru
(Kekuasaan Presiden Soeharto)
 Supersemar dikukuhkan menjadi TAP No.
IX/MPRS/ 1966, Letjen Soeharto sebagai
pengembannya, tanggal 21 Juni 1966
 5 Juli 1966, MPRS mengeluar-kan TAP. No.
XVIII/MPRS/1966 yang mencabut TAP No.
III/MPRS/1960 tentang Pengangkatan
Soekarno sebagai Presiden seumur hidup,
konsekuensinya Soekarno bukan lagi
Presiden seumur hidup.

30. Pembubaran PKI
 TAP No. XXV/MPRS/1966 tentang
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
(PKI), Pernyataan sebagai Organisasi
terlarang di seluruh wilayah Indonesia bagi
PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk
menyebarkan/mengembangkan
faham/ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninisme.

31. Sidang Istimewa MPRS
12 Maret 1967
 Memberhentikan Soekarno sebagai Presiden
melalui TAP No. XXXIII/MPRS/ 1967.
 Mengangkat Pengemban TAP No. IX/
MPRS/1966, Letjen Soeharto, sebagai
Presiden RI, melalui TAP No. XLIV/MPRS/
1967.

32. PERIODISASI PANCASILA

33. Orde Lama (1945-1965)
Pancasila sbg Alat Pemersatu Bangsa
Keunggulan:
1. Terbangunnya character building
2. Tingginya semangat nasionalisme
3. Kepentingan pribadi dikalahkan
4. Penghargaan thd pemimpin
Kelemahan:
1. Presiden seumur hidup: otoriter
2. Nasakom

34. Orde Baru (1966-1998)
Pancasila sbg Alat Legitimasi Kebijakan
Keunggulan:
1. Tingginya semangat pembangunan
2. Perhatian thd agraris
3. Lompatan teknologi (Third wave)
Kelemahan:
1. KKN
2. Pelangaran HAM
3. Ekonomi condong kapitalis
4. Monotafsir ideologi (P4)

35. Orde Reformasi (1999- sekarang)
Pancasila sbg Ideologi Perubahan
Keunggulan:
1. Tingginya semangat demokrasi
2. Tuntutan kebebasan berpendapat (media, partai)
3. Pemilihan presiden scr langsung
4. Otonomi daerah
Kelemahan:
1. Pusat vs Otonomi Daerah
2. Dominasi kapitalisme
3. Semangat radikalisme
4. Demokrasi kurang berkualitas
5. PEMILU kurang artikulasikan kepentingan rakyat