Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas perjalanan pendidikan Pancasila dalam sistem kurikulum Indonesia sejak Orde Lama hingga saat ini.
2. Pendidikan Pancasila mengalami masa kejayaan pada era Orde Baru dengan dikenalkannya konsep Ekaprasetya Pancakarsa namun kemudian hilang dari kurikulum modern.
3. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa pendid
Pancasila adalah lima sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu: kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen ini menjelaskan pengertian, asal usul, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Pancasila dipandang sebagai keyakinan yang harus terus diperjuangkan untuk mengarahkan Indonesia mencapai tujuannya sebagai bangsa. Pendidikan Pancasila dilakukan melalui kurikulum sekolah, penanaman karakter pada pejabat, dan pemuka agama dan adat.
Pancasila adalah lima sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu: kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen ini menjelaskan pengertian, asal usul, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Pancasila dipandang sebagai keyakinan yang harus terus diperjuangkan untuk mengarahkan Indonesia mencapai tujuannya sebagai bangsa. Pendidikan Pancasila dilakukan melalui kurikulum sekolah, penanaman karakter pada pejabat, dan pemuka agama dan adat.
Pancasila landasan dan tujuan pendidikan pancasilaahminblack
Dokumen tersebut membahas landasan-landasan pendidikan Pancasila, yaitu:
1. Sejarah berdasarkan ajaran Hayam Wuruk dan Gajah Mada di Kerajaan Majapahit
2. Budaya Indonesia yang telah ada sejak dulu
3. Yuridis berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan
Tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara yang memiliki jiwa kebangsaan, menghargai Pancasila dan UUD 1945
Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan.
Landasan historis, filosofis, dan sosiologis pendidikanYukita Akira
Dokumen tersebut membahas landasan-landasan pendidikan di Indonesia dari berbagai aspek historis, filosofis, sosiologis, psikologis, dan kultural. Aspek-aspek tersebut meliputi sejarah pendidikan di berbagai masa, filsafat pendidikan berdasarkan Pancasila, hubungan antara sistem pendidikan dan masyarakat, serta pengaruh budaya terhadap pendidikan.
NU berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. NU tidak hanya berfokus pada keagamaan tetapi juga nasionalisme. NU menanamkan semangat nasionalisme di pesantren dan madrasah, serta melawan penolakan Belanda terhadap hukum agama dan wewenang pengadilan agama. Peran NU mendukung terbentuknya dasar negara berdasarkan Pancasila.
Pgri pada masa demokrasi terpimpin resentation1WaQhyoe Arryee
PGRI pada masa demokrasi 1959-1965 mengalami perpecahan akibat campur tangan politik luar. Kongres PGRI diwarnai upaya adu domba oleh kelompok non-vaksentral untuk merebut kepemimpinan organisasi. Perpecahan ini berlanjut hingga berdirinya PGRI non-vaksentral yang didukung PKI pada 1964. PGRI yang asli terus melawan pengaruh PKI sambil memperjuangkan nasib guru di tengah situasi politik yang tegang
Dokumen tersebut membahas landasan dan tujuan pendidikan Pancasila Indonesia. Secara ringkas, Pancasila merupakan falsafah negara yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya dan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta melestarikan Pancasila sebagai ideologi negara.
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...Nurfaizatul Jannah
Makalah ini membahas tentang peran Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila memainkan peran sebagai pedoman dalam berbagai aspek pembangunan seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Selain itu, Pancasila juga menjadi acuan dalam melaksanakan reformasi di berbagai bidang.
Dokumen tersebut membahas tentang materi ajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dibahas mengenai dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara filosofis, sosiologis, dan yuridis serta pentingnya merevitalisasi Pancasila di kalangan mahasiswa."
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensijuniska efendi
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten. Terdapat pembahasan mengenai:
1) Pengertian Pancasila dan pelaksanaannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.
2) Pelaksanaan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara serta dalam bidang ekonomi.
3) Pancasila sebagai pedoman utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarak
Kurikulum sekolah di Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1947 hingga 1975. Kurikulum 1947 berfokus pada pembentukan karakter merdeka. Kurikulum 1952 mengarah pada sistem pendidikan nasional dengan menghubungkan pelajaran ke kehidupan. Kurikulum 1968 bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati dengan memfokuskan pada pengetahuan dasar. Kurikulum 1975 adalah kurikulum modern pertama yang berorientasi pada tujuan
The document discusses three types of law: public law, private law, and international law. It focuses on public law, outlining six key aspects including its role in governing relationships between the state and individuals, sources such as constitutions, statutes, and judicial precedents, branches including the executive, legislative, and judicial, and procedures for enacting and enforcing public law. The document also notes public law addresses citizenship, elections, and political rights.
This lesson plan aims to teach students how to discuss food orders in a restaurant setting. It includes activities like dividing students into teams to match words and pictures of food, practicing dialogues by working in pairs and creating their own, and reviewing useful expressions. The lesson also reviews food vocabulary and recaps what students learned, finding what was easy or difficult for them. The overall goal is for students to feel comfortable having a conversation about what to order at a restaurant.
Pancasila landasan dan tujuan pendidikan pancasilaahminblack
Dokumen tersebut membahas landasan-landasan pendidikan Pancasila, yaitu:
1. Sejarah berdasarkan ajaran Hayam Wuruk dan Gajah Mada di Kerajaan Majapahit
2. Budaya Indonesia yang telah ada sejak dulu
3. Yuridis berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan
Tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara yang memiliki jiwa kebangsaan, menghargai Pancasila dan UUD 1945
Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan.
Landasan historis, filosofis, dan sosiologis pendidikanYukita Akira
Dokumen tersebut membahas landasan-landasan pendidikan di Indonesia dari berbagai aspek historis, filosofis, sosiologis, psikologis, dan kultural. Aspek-aspek tersebut meliputi sejarah pendidikan di berbagai masa, filsafat pendidikan berdasarkan Pancasila, hubungan antara sistem pendidikan dan masyarakat, serta pengaruh budaya terhadap pendidikan.
NU berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. NU tidak hanya berfokus pada keagamaan tetapi juga nasionalisme. NU menanamkan semangat nasionalisme di pesantren dan madrasah, serta melawan penolakan Belanda terhadap hukum agama dan wewenang pengadilan agama. Peran NU mendukung terbentuknya dasar negara berdasarkan Pancasila.
Pgri pada masa demokrasi terpimpin resentation1WaQhyoe Arryee
PGRI pada masa demokrasi 1959-1965 mengalami perpecahan akibat campur tangan politik luar. Kongres PGRI diwarnai upaya adu domba oleh kelompok non-vaksentral untuk merebut kepemimpinan organisasi. Perpecahan ini berlanjut hingga berdirinya PGRI non-vaksentral yang didukung PKI pada 1964. PGRI yang asli terus melawan pengaruh PKI sambil memperjuangkan nasib guru di tengah situasi politik yang tegang
Dokumen tersebut membahas landasan dan tujuan pendidikan Pancasila Indonesia. Secara ringkas, Pancasila merupakan falsafah negara yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya dan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta melestarikan Pancasila sebagai ideologi negara.
MAKALAH “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA...Nurfaizatul Jannah
Makalah ini membahas tentang peran Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila memainkan peran sebagai pedoman dalam berbagai aspek pembangunan seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Selain itu, Pancasila juga menjadi acuan dalam melaksanakan reformasi di berbagai bidang.
Dokumen tersebut membahas tentang materi ajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dibahas mengenai dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara filosofis, sosiologis, dan yuridis serta pentingnya merevitalisasi Pancasila di kalangan mahasiswa."
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensijuniska efendi
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten. Terdapat pembahasan mengenai:
1) Pengertian Pancasila dan pelaksanaannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.
2) Pelaksanaan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara serta dalam bidang ekonomi.
3) Pancasila sebagai pedoman utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarak
Kurikulum sekolah di Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1947 hingga 1975. Kurikulum 1947 berfokus pada pembentukan karakter merdeka. Kurikulum 1952 mengarah pada sistem pendidikan nasional dengan menghubungkan pelajaran ke kehidupan. Kurikulum 1968 bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati dengan memfokuskan pada pengetahuan dasar. Kurikulum 1975 adalah kurikulum modern pertama yang berorientasi pada tujuan
The document discusses three types of law: public law, private law, and international law. It focuses on public law, outlining six key aspects including its role in governing relationships between the state and individuals, sources such as constitutions, statutes, and judicial precedents, branches including the executive, legislative, and judicial, and procedures for enacting and enforcing public law. The document also notes public law addresses citizenship, elections, and political rights.
This lesson plan aims to teach students how to discuss food orders in a restaurant setting. It includes activities like dividing students into teams to match words and pictures of food, practicing dialogues by working in pairs and creating their own, and reviewing useful expressions. The lesson also reviews food vocabulary and recaps what students learned, finding what was easy or difficult for them. The overall goal is for students to feel comfortable having a conversation about what to order at a restaurant.
The document is a short biography for Aristeu Livingstone, who works as a Digital Strategist. It provides his name and job title but no other details about his background, experience, or responsibilities in his current role. The document is very brief and does not include much substantive information that could be summarized in 3 sentences or less.
Este documento define y explica varios términos relacionados con las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTI, NTIC, TIC, TI). Explica cómo estas tecnologías han evolucionado con el tiempo, desde el telégrafo y el teléfono hasta la actualidad con Internet, la telefonía móvil y otras tecnologías. También describe brevemente los usos y aplicaciones cada vez mayores de estas tecnologías en diversos ámbitos.
Este documento convoca al VII Encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes de Maestros y Maestras que harán Investigación e Innovación desde su Escuela y Comunidad en Perú en julio de 2014. El encuentro busca compartir experiencias pedagógicas alternativas entre maestros de Latinoamérica y España organizados en redes y colectivos, con el fin de construir conocimientos que apoyen la transformación social. El evento consta de una fase expedicionaria y el encuentro propiamente dicho, donde se presentarán ponencias
El documento habla sobre el liderazgo en enfermería. Define el liderazgo como la capacidad de comunicarse e influir en un grupo para lograr objetivos compartidos. Explica diferentes tipos de liderazgo como el carismático, tradicional y legítimo. También describe cualidades importantes para el liderazgo en enfermería como ser motivador, comunicador, sociable y estar capacitado. El liderazgo en enfermería es clave para influir en actitudes sobre salud y promover el desarrollo profesional del equipo.
Pendidikan Pancasila membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, serta perjalanan sejarah perumusan Pancasila mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga reformasi. Bab-bab utama membahas tentang peran Pancasila dalam sejarah bangsa, dasar negara Republik Indonesia, ideologi negara, filsafat negara, etika negara, dan nilai-nilai dasar bangsa."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, memberikan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, serta membentuk sikap mental mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proses pembelajarannya perlu menggunakan metode yang sesuai dengan konteks kemahasiswaan agar tuju
Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Makalah ini membahas pengertian, landasan, dan hubungan Pancasila dengan Pembukaan dan Batang Tubuh
Buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi
Buku ini berisi materi Pendidikan Pancasila dari berbagai sumber mulai dari buku dan internet.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Dokumen tersebut membahas tentang kompetensi dan indikator capaian materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diikuti dengan uraian mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa serta UUD 1945 sebagai hukum dasar Indonesia. Diberikan juga contoh soal untuk memahami materi tersebut.
Dokumen tersebut membahas implementasi Pancasila di era reformasi. Pancasila sebagai dasar negara semakin kehilangan legitimasi dan rujukan setelah rezim Orde Baru. Namun, Pancasila tetap diakui sebagai ideologi kebangsaan dan dasar negara berdasarkan ketetapan MPR. Dokumen ini menganalisis tantangan dalam melaksanakan Pancasila di era reformasi.
Terima kasih atas pertanyaan yang menarik. Saya menanggapi beberapa poin:
1. Pancasila sebagai pandangan hidup karena mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan sebagainya.
2. Mahasiswa dapat melestarikan nilai-nilai Pancasila antara lain dengan men
Dokumen ini membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dijelaskan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian dan sejarah Pancasila serta implementasinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dan sertifikasi guru di Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik berupa gelar sarjana atau diploma-4, serta kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Guru juga wajib memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan setelah lulus ujian sertifikasi.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pendidikan di Indonesia secara historis, dimulai dari zaman pra-kemerdekaan. Ia menjelaskan sistem pendidikan tradisional pada zaman awal kebudayaan Indonesia hingga zaman penjajahan Belanda dan Jepang, di mana pendidikan pada masa itu bersifat terbatas untuk kalangan elit.
Dokumen tersebut membahas tentang pilar-pilar sekolah efektif berdasarkan hasil riset di berbagai negara. Terdapat 9 pilar utama sekolah efektif, yaitu visi dan misi yang jelas, kepala sekolah dan guru yang profesional, lingkungan belajar yang kondusif, ramah siswa, manajemen yang kuat, kurikulum yang seimbang, penilaian prestasi yang bermakna, dan pelibatan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar desain pembelajaran. Ia menjelaskan pengertian desain pembelajaran, komponen-komponen utamanya seperti tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran, teori-teori pembelajaran yang mendasarinya seperti behaviorisme, kognitifisme dan konstruktivisme, serta beberapa model desain pembelajaran seperti model berorientasi kelas, sistem dan produk. Dokumen ini bertujuan menjelaskan kon
Dokumen tersebut merupakan panduan evaluasi pembelajaran yang membahas tentang evaluasi proses dan hasil pembelajaran, termasuk tujuan, tahapan pelaksanaan, dan sasaran evaluasi masing-masing."
Modul ini membahas tentang pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) untuk guru SD, mencakup hakikat PAKEM, model-model pembelajaran berorientasi PAKEM, dan contoh penerapannya dalam perencanaan pembelajaran.
Dokumen tersebut merupakan bahan pelatihan supervisi pengajaran matematika SD yang diselenggarakan di PPPG Matematika Yogyakarta. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan fungsi media pembelajaran matematika SD, seperti alat peraga dan sarana pembelajaran berupa LK dan LT beserta contoh-contohnya.
Ringkasan:
Skripsi ini membahas desain program pembelajaran matematika dengan komputer untuk kelas 2 SD yang mencakup materi penjumlahan dan pengurangan. Program akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Macromedia Flash dan menampilkan menu utama, menu pilihan materi, contoh soal dan jawaban, serta menu keluar.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini membahas 6 topik pelajaran Bahasa Sunda untuk kelas IX semester 1, yaitu 1) Carita pondok, 2) Hutbah, 3) Biantara (Pidato), 4) Artikel, 5) Surat, dan 6) Puisi/sajak. RPP ini menjelaskan standar kompetensi, indikator pencapaian, metode dan teknik pembelajaran, serta evaluasi untuk setiap topik pelajaran.
Unit 3 membahas desain pembelajaran PAKEM. Terdiri dari 5 bagian yaitu pengantar PAKEM, keterampilan bertanya, pengorganisasian kelas, pembelajaran kooperatif, dan pengembangan ide pembelajaran. Terdapat modeling pembelajaran konvensional dan PAKEM untuk membandingkan keduanya. Peserta diajak mengembangkan ide pembelajaran PAKEM meliputi cara bertanya, pengorganisasian kelas, dan kerja kelompok.
Paket ini membahas pembelajaran matematika SD dengan pendekatan kontekstual dan realistik dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Pendekatan ini diperlukan untuk mengaktifkan siswa dan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Paket ini berisi penjelasan konsep, contoh pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan kontekstual dan realistik.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
1. HYPERLINK quot;
http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1294quot;
quot;
Permanent Link to Hilangnya Pendidikan Pancasila Dari Stuktur Kurikulum KBK Dan KTSPquot;
Hilangnya Pendidikan Pancasila Dari Stuktur Kurikulum KBK Dan KTSP<br />Posted by Admin on Tuesday, 14 October 2008 | Opini<br />oleh : Sardjono Sigit<br />Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir pada 1 Juni 1945 mengalami pasang surut yang luar biasa dalam sistem kurikulum kita. Semenjak kita memasuki Orde Baru pasca 1965, urgensi penyebutan Pancasila secara explisit dalam sistem kurikulum menjadi sangat mutlak. Hal ini terjadi karena sebelum peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965 itu, sebagai titik balik perjalanan sejarah bangsa ini, Pancasila menempati ruang yang penuh dengan wacana dalam sistem politik di negeri ini.<br />Dalam kurikulum 1964, ( istilah yang dipakai pada waktu itu bukan ”kurikulum” tetapi ”Rencana Pendidikan” ), yang kemudian ditimpali dengan Penetapan Presiden no. 19/1965, pendidikan Pancasila ini bahkan ditafsirkan menurut Manifesto Politik dan USDEK serta ditafsirkan pula menurut ciri-ciri manusia sosialis Indonesia.,yang kedua-duanya merupakan doktrin politik Orde Lama yang terkenal itu. Di bidang pendidikan, doktrin ini ditambah dengan ”Pancawardana” sebagai sub pokok bahasan. Dalam Penpres no. 19/1965 itu bahkan disebutkan bahwa manusia Indonesia Baru yang dibentuk melalui sistem Pendidikan Pancasila harus berjiwa ”nasakom”, singkatan dari akronim ”nasionalis, agama dan komunis”, suatu jargon yang terdengar nyaring pada jaman itu. (Dr. Anwar Jasin M.Ed. ”Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar sejak proklamasi kemerdekaan”, 1987) .<br />Walaupun kata ”Pancasila” sudah terdapat dalam Rencana Pendidikan tahun 1964 tadi, namun karena secara aksiologis penyusunan kurikulum belum canggih seperti saat ini, maka Pancasila hanya disinggung sepintas lalu sebagai dasar dari sistem pendidikan , dengan menyebutkan bahwa ”…..Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Manipol Usdek dengan segala konsekwensi dan implikasinya bagi pendidikan dan kurikulum Sekolah Dasar………”<br />Dengan lahirnya Orde Baru pasca 1965, maka dalam kurikulum 1968, mulailah tercetak secara explisit kata Pancasila dalam sistem kurikulum kita dengan disebutkannya bahwa Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Olahraga.<br />Dalam bukunya tersebut diatas, Anwar Jasin mengatakan bahwa<br />”… Dalam Rencana Pendidikan 1964, pembentukan manusia Pancasila sebagai salah satu fungsi Sekolah Dasar mengacu pada gambaran manusia sosialis Indonesia, dan Pancasila itu sendiri ditafsirkan menurut Manipol/Usdek. Kurikulum 1968 mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu pembentukan manusia Pancasilais sejati, dalam rangka usaha pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Perubahan aksiologis tujuan institusional Sekolah Dasar ini merupakan konsekuensi langsung perubahan politik, dari Orde Lama ke Orde Baru……”<br />Itulah perjalanan Pendidikan Pancasila dalam sistem kurikulum dari jaman ORLA ke ke ORBA, yang sejak semula memang sudah diwarnai dengan wacana.<br />Dengan perubahan-2 politik di tanah air, maka tujuan pendidikan nasional dalam sistem pembentukan manusia Indonesia yang dicita-citakan menjadi terombang-ambing dan tidak kunjung mantap disebabkan kurang kokohnya ideologi Pancasila dalam pendidikan nasional.<br />Pada Garis-2 Besar Haluan Negara tahun 1973, memang telah dicanangkan agar pembentukan mental dan moral Pancasila dimasukkan kedalam kurikulum dan menjadi bagian integral dari pendidikan nasional.<br />Dengan amanat konstitusi ini, karena GBHN adalah produk legislatif oleh MPR, maka dengan sertamerta dimulailah masa kejayaan Pendidikan Pancasila dalam sistem kurikulum kita.<br />Apalagi dengan datangnya era Ekaprasetya Pancakarsa pada tahun 1978 atau yang terkenal dengan P-4, yakni Pedoman Penghayatan dan Pengmalan Pancasila, dan dibentuknya BP-7, sebuah lembaga negara yang mengelola penataran P-4 tadi. Kurikulum 1975, yang telah mencantumkan Pancasila seperti telah diawali pada kurikulum 1968, segera disesuaikan dengan konsep Ekaprasetya Pancakarsa yang dicanangkan dalam tahun 1978 tersebut. Perombakan penting segera terjadi terhadap Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran itu menjadi lebih kokoh berdiri sendiri dalam struktur program kuriulum dalam semua jenjang sekolah.<br />Bagi para penulis buku bahan ajar (textbook) serta para penerbit, PMP ini merupakan ”komoditi” baru yang cukup menggairahkan. Puluhan buku dan penerbit membanjiri dunia persekolahan kita dengan produk-produk PMP.<br />Pancasila, yang hakekatnya merupakan falsafah ideologis sebagai ”way of life” yang digali oleh Bung Karno dan diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945, telah dirinci menjadi 36 butir ayat-2 yang kemudian menjadi hafalan anak-2 kita dalam pelajaran PMP.<br />Depdikbud pada waktu itu telah luar biasa disibukkannya dalam manajemen PMP ini. Mulai dari seleksi buku pelajaran yang berduyun-duyun mendatanginya serta para pengarang dan penerbit, penataran guru PMP di seluruh pelosok tanah air serta mencetak bahan2nya, simulasi untuk menemukan metodologi yang pas, teknik evaluasi dan lain-2 lagi. Entah berapa banyak uang yang terpakai untuk ini. disamping penataran P-4 sendiri oleh BP-7 yang diberlakukan untuk seluruh birokrasi, aparatur negara, politisi dan lapisan masyarakat tertentu seperti perkumpulan-2 profesi dan sebagainya.<br />Pancasila yang seharusnya berada pada domein nilai dan sikap menurut taksonomi Bloom, akhirnya hanya menjadi aspek kognitif dalam teori pendidikan dan bukan pada aspek behavioural, yakni sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.<br />Pancasila diajarkan sebagai ”pengetahuan”., yang seharusnya dicontohkan sebagai ”keteladanan” tentang perilaku, sikap dan nilai-2 kehidupan sebagai mahluk Tuhan Y.M.E. Tetapi siapa yang akan menjadi teladan, kalau perilaku tokoh elite yang harus di teladani hanya seperti sekarang ini? Apakah Pancasila hanya akan menjadi rhetorika belaka, karena sulitnya dijumpai keteladanan dalam perilaku kita? Kemana akan mencari tokoh panutan bahkan setelah melewati era P-4 dan PMP ?<br />Dalam kurikulum 1994, Pendidikan Pancasila mengalami perubahan.. Karena terlalu ”dipaksakan” untuk berdiri sendiri dalam kurikulum 1975 maka Pendidikan Moral Pancasila tadi direduksi posisinya.<br />Dari mata pelajaran yang berdiri sendiri, Pendidikan Pancasila lalu digabung dalam mata pelajaran PPKn, singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila diintegrasikan sebagai pengetahuan untuk mempertebal semangat dan jiwa kebangsaan melalui ilmu kewarganegaraan.<br />Perkembangan terkini, Pendidikan Pancasila yang sudah mengalami gelombang pasang surut dalam sistem kurikulum kita, bahkan ”lenyap” dari ”curriculum exposure” . Datangnya era reformasi pada tahun 1998 disusul dengan dibubarkannya BP-7 dan P-4, mempercepat hilangnya Pendidikan Pancasila dari struktur kurikulum<br />Kurikulum 2004 yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi atau K.B.K telah menghilangkan kata ”Pancasila” dari PPKn, tinggal menjadi PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa menyebut Pancasila lagi. Begitu pula dengan kurikulum KTSP (singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tahun 2006, yang dalam struktur porgramnya, tidak ada lagi kata Pancasila.<br />Kalau dalam kurikulum 1994 dahulu Pancasila masih dapat ”kapling” dalam mata pelajaran PPKn, maka dalam kurikulum KBK tahun 2004 yang kemudian disusul dengan KTSP yang baru dilansir tahun 2006 yang lalu, Pendidikan Pancasila tidak lagi disebut Alasan modifikasi ini, barangkali, untuk menjadi warganegara yang baik cukup dengan mengajarkan PKn, dimana Pancasila sudah implisit ada disitu.<br />Kita belum tahu bagaimana para guru yang akan berkarya dalam membuat ”kurikulum individual” yakni KTSP ini nanti akan menyentuh Pancasila dalam proses pembelajaran dan ”transfer of knowledge” kepada murid-muridnya.<br />Di tengah-tengah carut marutnya kondisi kebangsaan dan moralitas kita saat ini, kita lihat saja bagaimana falsafah Pancasila akan ditanamkannya dalam sistem pembentukan manusia Indonesia, sebagai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembentukan citizenship, bukan sekedar menjadi orang Indonesia<br />Para pembuat dan penentu kebijakan dalam dunia pendidikan itulah yang harus lebih mengerti duduk perkaranya. Kita yakin bahwa pendidikan nasional adalah mekanisme pemersatu bangsa yang paling ampuh untuk melestarikan NKRI ini.<br />Sebagai penutup tulisan singkat ini, dalam kaitan dengan peranan pendidikan bagi semangat patriotisme, marilah kita baca tulisan John Dewey, (1859-1952), seorang filosoof Amerika dalam bukunya ”DEMOCRACY AND EDUCATION, an intro- duction of the filosophy of education” 1915, yang mengambil contoh bagaimana leadership dari pemimpin-2 Prusia telah membentuk warganegara Jerman yang begitu tangguh nasionalismenya, “…under the influence of German thought in particular, education became a civic function, and the civic function was identified with the realization of the ideal of the nation state…… To form the” citizen” not the “man”, became the aim of education…”<br />Pendidikan nasional harus mempunyai civic mission, untuk membentuk seorang nasionalis yang patriotik bagi tanah airnya<br />Pendidikan moral perlu menjadi prioritas dalam kehidupan. Adanya panutan nilai, moral, dan norma dalam diri manusia dan kehidupan akan sangat menentukan totalitas diri individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan individu. <br />Oleh karena itu, pendidikan nilai yang mengarah pada pembentukan moral yang sesuai dengan norma-norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia utuh dalam konteks sosialnya.<br />Ini mengingat bahwa dunia afektif yang ada pada setiap manusia harus selalu dibina secara berkelanjutan, terarah, dan terencana sehubungan dengan sifatnya yang labil dan kontekstual.<br />Sasaran pendidikan moral pada umumnya dapat diarahkan untuk :<br />Membina dan menanamkan nilai moral dan norma, <br />Meningkatkan dan memperluas tatanan nilai keyakinan seseorang atau kelompok, <br />Meningkatkan kualitas diri manusia, kelompok atau kehidupan, <br />Menangkal, memperkecil dan meniadakan hal-hal yang negatif, <br />Membina dan mengupayakan terlaksananya dunia yang diharapkan, <br />Melakukan klarifikasi nilai intrinsik dari suatu nilai moral dan norma dan kehidupan secara umum. <br />Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah oleh guru saja. Ini dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Tiga lingkungan yang amat kondusif untuk melaksanakan pendidikan ini, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.<br />Diantara ketiganya, merujuk pada Dobbert dan Winkler (1985), lingkungan keluarga merupakan faktor dominan yang efektif dan terpenting. Peran keluarga dalam pendidikan nilai adalah mendukung terjadinya proses identifikasi, internalisasi, panutan, dan reproduksi langsung dari nilai-nilai moral yang hendak ditanamkan sebagai pola orientasi dari kehidupan keluarga.<br />Lingkungan keluarga menjadi lahan paling subur untuk menumbuhkembangkan pendidikan moral. Secara operasional, yang paling perlu diperhatikan dalam konteks di lingkungan keluarga adalah penanaman nilai-nilai kejujuran dalam segenap aspek kehidupan keluarga. Contoh sikap dan perilaku yang baik oleh orang tua dalam pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya.<br />Hal yang tidak kalah penting, pendidikan moral harus dilaksanakan sejak anak masih kecil dengan jalan membiasakan mereka kepada peraturan-peraturan dan sifat-sifat yang baik, serta adil. Sifat-sifat tersebut tidak akan dapat difahami oleh anak-anak, kecuali dengan pengalaman langsung yang dirasakan akibatnya dan dari contoh orang tua dalam kehidupannya sehari-hari.<br />Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama yang harus ditanamkan sejak kecil.<br />Lingkungan pendidikan juga menjadi wahana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mental serta moral anak didik. Untuk itu, sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang sejuk untuk melakukan sosialisasi bagi anak-anak dalam pengembangan mental, moral sosial dan segala aspek kepribadiannya. Pelaksanaan pendidikan moral di kelas hendaknya dipertautkan dengan kehidupan yang ada di luar kelas.<br />Pendidikan moral perlu diarahkan menuju upaya-upaya terencana untuk menjamin moral anak-anak yang diharapkan menjadi warga negara yang cinta akan bangsa dan tanah airnya, dapat menciptakan dan memelihara ketenteraman dan kerukunan masyarakat dan bangsa di kemudian hari.<br />Jalan panjang yang terutama harus ditempuh adalah memberdayakan pendidikan nilai secara intensif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga kawasan strategis ini harus diperhitungkan sebagai pilar penentu keberhasilan reformasi dalam berbagai sisi kehidupan.<br />