Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Materi UTS meliputi :
1. Pendahuluan
2. Perumusan dan pemantapan pancasila
3. Pancasila sebagai sistem filsafat
4. Pancasila sebagai sistem nilai
5. Pancasila sebagai ideologi negara
6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Materi UTS meliputi :
1. Pendahuluan
2. Perumusan dan pemantapan pancasila
3. Pancasila sebagai sistem filsafat
4. Pancasila sebagai sistem nilai
5. Pancasila sebagai ideologi negara
6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. Nama : Nur Wahidah Zakiyatul Fithria
NIM : 18/425644/SV/14786
Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Dosen : Moch. Najib Yuliantoro, S.Fil., M.Phil
RESUME
BAB I “PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA”
Lahirnya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang
menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama,
pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa Negara
berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum peguruan
tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan
Pancasila.
Munculnya berbagai permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihartkan bahwa nilai –
nilai Pancasila sudah mulai luntur. Oleh karena itu, perlu diungkap permasalahan ini dengan
menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, seperti masalah kesadaran membayar
pajak, korupsi yang merajalela, lingkungan, disintegrasi bangsa, dekandansi moral, narkoba, penegakan
hukum yang berkeadilan, dan terorisme. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, empat pilar
pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to
know, learning to do, learning to be, dan learning to live together (Delors, 1996)
Alasan diperlukannya pendidikan pancasila adalah untuk membentuk karakter manusia yang
professional dan bermoral. Pendidikan pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari
akar budaya yang menjadi identitas bangsa. Selain itu, dekandensi moral yang terus melanda bangsa
Indonesia, menunjukkan pentingnya penanaman nilai – nilai ideologi melalui pendidikan pancasila.
Dalam kehidupan politik, para elit politik mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang
santun, kurang menghormati fatsoen politik dan kering dari jiwa kenegarawanan yang berakibat
banyaknya tokoh politik terjerat kasus korupsi yang merugika keuangan Negara. Hal tersebut
menunjukkan betapa pentingnya pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai
– nilai moral Pancasila kepada generasi penerus bangsa khususnya mahasiswa.
Dari segi objek materi, Pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan
diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Diharapkan mahasiswa bisa mengembangkan
berbagai fenomena social untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional sesuai nilai – nilai
pancasila serta berargumen bahwa pendidikan Pancasila bermakna penting. Selain itu, urgensi
pendidikan pancasila dapat memperkokoh jiwa keangsaan mahasiswa untuk menjadi dorongan pokok
dan bintang penunjuk jalan bagi kepemimpinan bangsa kelak.
2. BAB II “BAGAIMANA PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA?”
Konsep dan urgensi pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia mempelajari sejarah perumusan
pancasila mulai dari periode pengusulan pancasila, periode perumusan pancasila, tokoh – tokoh yang
terlibat didalamnya dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang
PPKI. Alasan diperlukannya pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah pancasila sebagai
identitas bangsa Indonesia atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia, Pancasila sebagai
kepribadian bangsa Indonesia yang artinya nilai – nilai ketuhanan, kemanusiaan, keryatan, dan keadilan
diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya
nilai – nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya oleh
bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa, pancasila sebagai jiwa bangsa
lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur yaitu nilai
pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadia bangsa.
Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali
dengan lahirnya rasa nasionalisme yang sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan
Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perumusan Pancasila itu pada
awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1
Juni 1945. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah
disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam
Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea ke-
empat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila.
Dalam perjalanan praktiknya hingga saat ini, banyak terjadi adanya kejadian yang memrihatinkan
mengenai pancasila , seperti kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, meletakkan
nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari
kenyataan hidup berbangsa dan bernegara, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan
rezim tertentu, dan melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.