Dokumen ini membahas perjalanan pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru, termasuk pengaruhnya terhadap sistem pendidikan nasional. Perubahan signifikan terjadi setelah 1966, dengan pendidikan agama dijadikan mata pelajaran wajib dan pendidikan Islam diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, ada upaya pembaruan di madrasah dan pesantren serta peningkatan pendidikan nonformal yang memperkuat peranan umat Islam dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Masa sejarah islam merupakan salah satu dari periodesasi perjalanan
pendidikan sejarah pendidikan islam di Indonesia. Hal ini karena lahirnya kerajaan
islam yang disertai berbagai kebijakan dari penguasaannya. Saat itu sangat mewarnai
sejarah islam diIndonesia. Terlebih-lebih agama islam juga pernah dijadikan sebagai
agama resmi Negara/ kerajaan pada saat itu.
Perjalanan sejarah pendidikan islam di Indonesia tidak bisa mengesampingkan
keadaan islam pada masa kerajaan islam ini.
Pendidikan islam itu menjadi tolak ukur bagaimana islam dan umatnya telah
memainkan peranannya dalam berbagai aspek sosial, politik, maupun budaya.
Untuk melacak sejarah pendidikan islam di Indonesia dengan periodesasinya,
baik dalam pemikiran, isi, maupun pertumbuhan organisasi dan kelembagaannya.
Tidak mugkin dilepaskan dari fase-fase yang dilaluinya.
Oleh karena itu pada kesempatan kali ini pemakalah ingin sedikit membahas
tentang pendidikan pada masa orde baru.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pengertian pendidikan islam pada masa orde baru ?
2. Bagaimana keadaan pendidikan islam pada masa orde baru ?
3. Bagaimana pendidikan islam dan sistem pendidikan nasional ?
4. Apa saja faktor-faktor pendukung kemajuan pendidikaan islam ?
C. TUJUAN
1. Mengetahui pengertian pendidikan islam pada masa orde baru.
2. Mengetahui keadaan pendidikan islam pada masa orde baru.
3. Mengetahui pendidikan islam dan sistem pendidikan nasional.
4. Mengetahui faktor-faktor pendukung kemajuan pendidikaan islam.

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru
Orde baru secara harfiyah adalah masa yang baru yang menggantikan masa
kekuasaan orde lama. Namun sacara politis, orde baru diartikan suatu masa untuk
mengembalikan negara replubik Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai
dengan haluan negara sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 serta falsafah
negara Pancasila secara murni dan konsekuen. Upaya ini ditempuh berdasarkan hasil
analisis yang mendalam dan seksama, bahwa berbagai kebijakan pemerintah orde
lama sudah melenceng dari UUD 1945 dan Pacasila tersebut, pemerintahan orde lama
misalnya sudah mengganti UUD 1945 dengan ISDEK, dan mengganti Pancasila
dengan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) yang secara logika sulit
dipertemukan antara ketiganya. Pancasila misalnyaa mengakui adanya Tuhan,
sedangkan komunis tidak bertuhan.
Orde baru melihat bahwa jika pemerintahan orde lama diteruskan, maka tujuan
dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menciptakan maasyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tidak akan tercapai. Perpindahan
kekuasaan dari orde lama ke orde baru ini menemukan momentumnya ketika
Soekarno presiden pertama replublik Indoneesia dituduh terlibat dalam gerakan 30
September partai komunis Indonesia (G30-S-PKI) yang menelan korban tujuh orang
jenderal dan satu orang putri jenderal Abdul Hariss Nasution, bernama Ade Irma
Suryani. Dengan keterlibatan dalam peristiwa tersebut, Soekarno dianggap sudah
menghianati Pancasila yang dibuatnya sendiri, dan karenanya ia harus melepaskan
jabatannya sebagai presiden RI. Untuk itu, Soekarno meminta untuk menyerahkan
kekuasaan kepada Soeharto melalui surat perintah 11 Maret (Supersemar) yang antara
lain memberikan kepercayaan dan mandat kepada Soeharto agar mengambil langkah-
langkah pemulihan keamanan dan ketertiban, dan dengan demikian Soekarno tidak
lagi melakukan tugas-tugas sebagai kepaala negara. Ia didemisionerkan dan
diberdayakan serta menjadikannya sebagai tahanan rumah hingga akhir hayatnya.
Kejatuhan Soekarno juga sejalan dengan adanya tiga tuntutan rakyat
(TRITURA), yaitu bubarkan PKI, turunkan harga barang, dan bersihkan para pejabat
dari antek-antek PKI. Tuntutan ini demikian kuat seiring dengan terjadinya kesulitan
ekonomi, tekanan PKI, dan berbagai masalah lainnya sebagai akibat dari kebijakan

3. pemerintah. Berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, ABRI, dan ormas
Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia,
Ikatan Muhammadiyah, dan lainnya menggalang aksi bubarkan PKI dan antek-
anteknya.
Selanjutnya melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS)
Soeharto ditetapkan sebagai presiden RI dengan tugas memulihkan keamanan dan
kesetabilan Negara dalam berbagai bidang serta menyelenggarakan pemilihan umum
(Pemilu). Untuk kepentingan ini Soeharto dkk membentuk organisasi politik golongan
karya yaang terdiri dari unsur pejabat yang progesif, ABRI, dan beberapa tokoh elit
politik yang mengedepankan kerja nyata dari pada berwacana. Pada pemilu tahun 1970an
Golkar keluar sebagai pemenang yang selanjutnya memudahkan bagi Soeharto untuk
dipilih oleh MPR yang mayoritas Golkar untuk menjadikan Presiden selama lima periode,
atau sekitar 32 tahun, yakni sejak tahun 1967-1998.
Sejak ditumpaskannya peristiwa G.30 S/PKI pada tanggal 1 oktober 1965.
Bangsa indonesia telah memasuki fase baru yang diberi nama orde baru.
Orde Baru adalah:
1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala
penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
2. Memperjuangkan adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material
maupun spiritual melalui pembangunan.
3. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Dengan demikian, Orde Baru bukanlah merupakan golongan tertentu, sebab
Orde Baru bukan berupa pengelompokkan fisik. Perubahan Orde Lama (sebelum 30
september 1965) menjadi Orde Baru berlangsung melalui kerjasama erat antara pihak
ABRI atau tentara dan gerakan-gerkan pemuda, yang disebut angkatan 1966. Para
pemuda itu bergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan
KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia). Dalam KAMI yang
memegang peranan penting adalah Himpunan Mahasisiwa Islam (HMI) yang sangat
kuat serta mempunyai hubungan yang tidak resmi dengan masyumi dan organisasi
islam lainnya. Sejak tahun 1966, para mahasiswa ini mulai melakukan demonstrasi di
jalan-jalan, sebagian secara spontan, sebagian lagi atas perencanaan pihak lain. Mula-
mula mereka memproses segala macam penyalahgunaan kekuasaan, harga yang
mengikat, korupsi yang merajalela dan sebagainya. Dalam bulan-bulan berikutnya,

4. kampanye tersebut berkembang menjadi protes terhadap soekarno, dengan cara
penghinaan yang sebelumnya tidak terbayang akan dialamatkan kepadanya.
B. Keadaan Pendidikan Islam Pada Zaman Orde Baru
Sebagaimana mana dikemukakan diatas, pada tahun 1966 MPRS telah
bersidang. Pada waktu itu sedang dilakukan upaya untuk membersihkan sisa-sisa
mental G. 30 S/PKI. Dalam keputusannya, bidang pendidikan agama telah mengalami
kemajuan. Dengan demikian, sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib
mulai dari sekolah dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri diseluruh
Indonesia.
Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik
menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik. Periode itu disebut zaman Orde
Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan ’66. Pemerintahan
Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kapada UUD 1945 dan
melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun
manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan
semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin
memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam
masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak
tahun 1973 hingga sekarang, selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata
pelajaran wajib disekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan
pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-kanak (Bbab V pasal 9
ayat 1 PP nomor 27 tahun 1990 dalam UU nomor 2 tahun 1989).
Pembangunan nasional memang dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya
kekerasan keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan
rohani, antara bidang material dan spiritual, antara bekal keduniaan dan ingin
berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan
lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti itu menjadi pangkal
tolak pembangunan bidang agama.
Sasaran pembangunan jangka panjang dalam bidang agama adalah terbinanya
keimanan bangsa Indonesia Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan yang
selaras, seimbang dan serasi antara lahiriah dan rohaniah, mempunyai jiwa yang
dinamis dan semangat gotong royong, sehingga bangsa Indonesia sanggup
meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

5. Ringakasnya bahwa ditinjau dari segi falsafah Negara Pancasila, dari
konstitusi UUD 1945, dan dari keputusan-keputusan MPR tentang GBHN, maka
kehidupan beragama dalam pendidikan agama di Indonesia sejak Proklamasi
Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai berakhirnya pelaksanaan Pembangunaan
Jangka Panjang Tahap 1 dan memasuki PJP 11 semakin mantap.
Begitu juga teknik pelaksaan pendidikan agama disekolah-sekolah umum
mengalami perubahan-perubahan tertentu, seiring dengan berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perubahan sistem proses belajar meengajar, misalnya
tentang materi pendidikaan agama diadakan pengintegrasian dan pengelompokan,
yang tampaknya lebih terpadu dan diadakan pengurangan alokasi waktu.
Pada dasarnya seluruh kebijakan yang lain pada zaman orde baru, termasuk
dalam bidang pendidikan, diarahkan pada upaya menopang pembangunan dalam
bidang ekonomi yang ditopang oleh stabilitas ekonomi dengan pendekatan yang
sentralistik, monoloyalitas dan monopoli. Kebijakan dalam bidang politik selanjutnya
bisa dilihat sebagai berikut :
1. Masuknya pendidikan Islam kedalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dimulai
dengan lahirnya surat keputusan bersama tiga menteri (SKB 3 Mentri), yaitu
menteri pendidikan nasional, menteri agama, dan menteri dalam negeri. Didalam
SKB.
2. Menteri tersebut antara lain menyatakan bahwa lulusan madarasah dapat
melanjutkan ke jenjang pendidikan umum dan sebaliknya, berhak mendapatkan
bantuan sarana dan prasarana, biaya dan diakui ijazahnya. Selain itu, lahir pula UU
no 2 tahun 1989 yang memasukkan pendidikan Islam mulai dari taman kanak-
kanak hingga perguruan negeri sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional
yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang regulasi, bantuan
keuangan dan SDM.
3. Pembaruan madarasah dan pesantren, baik pada aspek fisik maupun non fisik.
Pada aspek fisik pembaruan dilakukan pada peningkatan dan perlengkapan infra
struktur, sarana prasarana dan fasilitas seperti buku, perpustakaan dan peralaatan
laboratoriun. Adapun pada aspek non fisik meliputi pembaruan bidang
kelembagaan, menejemen pengelolaan, kurikulum, mutu SDM, proses belajar
mengajar, jaringan information teknologi (IT) dan lain sebagainya. Pembaruan
madarasah dan pesantren ini ditujukan agar selain mutu madarasah dan pesantren
tidaklah dengan mutu sekolah umum, juga agar para lulusannya dapat memasuki

6. dunia kerja yang lebih luas. Dengan demikian umat islam tidak hanya menjadi
obyek atau penonton pembangunan, melainkan dapat berperan sebagai pelaku atau
agen pembaharuan dan pembangunan dalam segala bidang, dengan cara demikian
umat islam dapat meningkatkan kesejahteraannnya dalam bidang ekonomi dan lain
sebagainya. Usaha pembaharuan pendidikan madrasah dan pesantren ini tampak
cukup berhasil, karena tamatan madrasah dan pesantren tersebut tidak hanya dapat
melanjutkan studi keperguruan tinggi islam, melainkan juga dapat memasuki
perguruan tinggi agama dan umum yang bergengsi baik didalam maupun luar
negeri.
4. Pemberdayaan pendidikan islam nonformal. Pada zaman orde baru pertumbuhan
dan perkembangan pendidikan islam nonformal yang dilaksanakan atas inisiatif
masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pendidikan islam
nonformal tersebut antara lain dalam bentuk majelis ta’lim baik untuk kalangan
masyarakat islam kelompok, masyarakat biasa maupun bagi masyarakat menengah
keatas. Berbagai majelis ta’lim baik yang diselenggarakan lembaga-lembaga
kajian, maupun majelis ta’lim mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada
zaman orde baru ini misalnya telah muncul ribuan majelis ta’lim kaum ibu yang
selanjutnya tergabung dalam BKMT (Badan Kontak Majelis Ta’lim) mulai dari
tingkat pusat sampai dengan kabupaten, kota dan kecamatan. Melalui lembaga
pendidikan islam nonformal ini, menyebabkan islam semakin melesat kedalam
kehidupan masyarakat, dan mendorong lahirnya masyarakat kota semakin religius.
5. Peningkatan atmosfer dan suasana praktek sosial keagamaan. Dalam kaitan ini,
pemerintah orde baru telah mendukung lahirnya berbagai pranata ekonomi, sosial,
budaya, dan kesenian islam. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Seindonesia
(ICMI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Harian Umum Republika, UU
Peradilan Agama, festival iqlal, bayt al-qur’an, dan lainnya adalah lahir pada
zaman orde baru.
Semua ini antara lain merupakan buah dari keberhasilan pembaruan pendidikan islam
sebagai mana tersebut diatas.

7. C. Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional
Adanya peluang dan kesempatan untuk berkembangnya pendidikan islam
secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional tersebut, dapat kita lihat dari
beberapa pasal, yaitu:
1. Pasal 1 ayat 2 yaitu, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada
kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD
1945. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan islam, baik sebagai sistem maupun
institusinya, merupakan warisan budaya bangsa, yang berurat akar pada
masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikiaan, jelaslah bahwa pendidikan islam
merupakan bagian integrasi dari sistem pendidikan nasional.
2. Pasal 4 tentang tujuan pendidikan nasional yaitu, pendidikan nasional bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nilai-nilai dan aspek-aspek tujuan
pendidikan nasional tersebut sepenuhnya adalah nilai-nilai dasar ajaran islam dan
tidak ada yang bertentangan dengan tujuan pendidikan islam. Oleh karena itu,
perkembangan pendidikan islam mempunyai peran yag menentukan dalam
keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut.
3. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur
pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan
keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. Kita ketahui bahwa
keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, menurut ajaran
islam. Dengan masuknya lembaga pendidikan keluarga menjadi bagian dasar
sistem pendidikan nasional, maka pendidikan keluarga muslim pun menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.
4. Pasal 11 ayat 1 disebutkan “jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan
sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa,
pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan
peendidikan profesional.” Yang dimaksudkan dengan pendidikan agama
sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut adalah,”pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut
penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.” Setiap
orang islam berkepentingan dengan pengetahuan tentang ajaran-ajaran islam,

8. terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral dan sosial
budayanya. Oleh karena itu, pendidikan islam dengan lembaga-lembaganya tidak
bisa dipisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.
5. Pada pasal 39 ayat 2 dinyatakan, isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang
pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan
pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa pendidikan agama,
termasuk pendidikan agama islam merupakan bagian dari dasar dan inti kurikulum
pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan agama islam pun terpadu
dalam sistem pendidikan nasional.
6. Kemudian pada pasal 47, terutama ayat 2 dinyatakan bahwa ciri khas satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diperhatikan. Dengan
pasal ini, satuan-satuan pendidikan islam, baik yang berada pada jalur sekolah
maupun pada jalur luar sekolah tetap tumbuh dan berkembang secara terarah dan
terpadu dalam sistem pendidikan nasional. Sehubungan dengan satuan pendidikan
yang terciri khas ini, pada PP nomor 28 tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar,
pasal 4 ayat 3 menegaskan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas agama islam,
diselenggarakan oleh Departemen Agama, masing-masing disebut Madrasah
Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dengan demikian, madrasah
diakui sama dengan sekolah umum dan merupakan satuan pendidikan yang
terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional.
D. Faktor-faktor Pendukung Kemajuan Pendidikan Islam
Terjadinya berbagai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam dizaman
orde baru sebagai mana tersebut diatas, disebabkan karena berbagai faktor sebagai
berikut:
1. Semakin membaiknya hubungan dan kerjasama antara umat islam dan pemerintah.
Pemerintah orde baru dibawah pimpinan presiden soeharto berkuasa lebih kurang
32 tahun yang dapat dibagi kedalam dua bagian. Selama 16 tahun pertama
hubungan antara umat islam dan pmerintah orde baru dalam keadaan tidak
harmonis, tegang, saling curiga, bahkan terkadang diwarnai konflik dan peristiwa
berdarah, sebagai mana yang terlihat pada kasus tanjung priuk, pembajakan
pesawat yang diduga dilakukan oleh kelompok islam garis keras yang
bersebrangan dengan pemerintah. Ketegangan tersebut antara lain disebabkan oleh
akar-akar islam idiologis politik ynag ingin mejnjadikan islam sebagai dasar

9. negara, sebagaimana yang diperlihatkan oleh sebagian tokoh Masyumi dan
gerakan yang ingin mendirikan negara islam.
2. Semakin membaiknya ekonomi nasional. Pada zaman pemerintahan orde baru,
usaha pembangunan ekonomi menjadi primadona dan pilihan utama. Dalam kaitan
ini, sumberdaya alam Indonesia berupa minyak, hasil tambang, dan lainnya
diberdayakan dengan maksimal. Melalui hasil penjualan minyak Indonesia dapat
menghimpun dana yang amat besar bagi pembangunan nasional. Selain itu,
kegiatan dibidang industri, perdagangan jasa, dan lainnya yang dilakukan para
investor asing juga meningkat tajam, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional
mencapai 7%. melalui dana yang besar inilah, pemerintah orde baru dapat
membantu program pembaruan pendidikan islam.
3. Semakin stabil dan amannya pemerintahan. Pada zaman orde baru, Indonesia
dikenal sebagai negara yang aman dan stabil dikawasan asia tenggara. Melalui
program penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila),
masyarakat Indonesia tampak semakin rukun dan damai. Keadaan ini selanjutnya
telah mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia,
dan berbagai kegiatan pembangunan dalam bidang pendididkan islam dapat
berjalan dengan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebalumnya.

10. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Bangsa indonesia telah memasuki fase baru yang diberi nama dengan orde
baru. Dengan demikian Orde Baru bukanlah merupakan golongan tertentu sebab orde
baru bukan berupa pengelompokan fisik.
Sebagaimana dikemukakan diatas MPRS pada tahun 1966 telah bersidang.
Pada waktu itu sedang dilakukan upaya untuk membersihkan sisa-sisa mental G 30 S/
PKI. Dalam keputusannya bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan.
Dengan demikian sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari
Sekolah Dasar sampai Perguruan Umum Negeri di seluruh Indonesia.
Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik
menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik. Periode ini disebut zaman Orde
Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 66. pemerintah Orde
Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya
secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya
dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut,
kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat
yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada
umumnya

11. DAFTAR PUSTAKA
Hasbullah. 2001.Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan
Perkembangan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
Nata, Abuddin. 2011.sejarah pendidikan islam. (Jakarta: kencana).