Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan usaha UMKM, meliputi pengertian, manfaat, tingkatan, unsur-unsur, fasilitasi pemerintah, dan permasalahan dalam pengembangan usaha.
Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. UKM didefinisikan berdasarkan ukuran permodalan, aset, dan tenaga kerja. Pemerintah mendukung pengembangan UKM melalui regulasi dan fasilitas untuk mengatasi hambatan seperti kurangnya modal dan akses pasar.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan kelembagaan koperasi oleh asisten deputi pemeriksaan kelembagaan. Pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas koperasi dalam hal akuntabilitas dan tata kelola dengan memeriksa organisasi, kinerja, dan laporan keuangan koperasi sesuai prosedur dan kode etik.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya pembukuan sederhana untuk UKM, termasuk definisi dasar akuntansi seperti transaksi, akun, jurnal umum, neraca, laporan laba rugi, serta contoh-contoh pencatatan transaksi.
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strategy.
Dokumen tersebut membahas konsep dan prosedur dasar akuntansi koperasi, termasuk definisi akuntansi dan koperasi, pengguna laporan keuangan, aktivitas akuntansi seperti mencatat dan mengelompokkan transaksi, serta contoh pencatatan beberapa transaksi koperasi seperti pembelian aset, pendapatan, dan beban.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan usaha UMKM, meliputi pengertian, manfaat, tingkatan, unsur-unsur, fasilitasi pemerintah, dan permasalahan dalam pengembangan usaha.
Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. UKM didefinisikan berdasarkan ukuran permodalan, aset, dan tenaga kerja. Pemerintah mendukung pengembangan UKM melalui regulasi dan fasilitas untuk mengatasi hambatan seperti kurangnya modal dan akses pasar.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan kelembagaan koperasi oleh asisten deputi pemeriksaan kelembagaan. Pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas koperasi dalam hal akuntabilitas dan tata kelola dengan memeriksa organisasi, kinerja, dan laporan keuangan koperasi sesuai prosedur dan kode etik.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya pembukuan sederhana untuk UKM, termasuk definisi dasar akuntansi seperti transaksi, akun, jurnal umum, neraca, laporan laba rugi, serta contoh-contoh pencatatan transaksi.
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strategy.
Dokumen tersebut membahas konsep dan prosedur dasar akuntansi koperasi, termasuk definisi akuntansi dan koperasi, pengguna laporan keuangan, aktivitas akuntansi seperti mencatat dan mengelompokkan transaksi, serta contoh pencatatan beberapa transaksi koperasi seperti pembelian aset, pendapatan, dan beban.
Dokumen tersebut merupakan contoh format kerangka acuan kerja (KAK) untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, spesifikasi barang, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan persyaratan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan.
Bukti transaksi adalah dokumen tertulis yang mencatat terjadinya transaksi bisnis baik internal perusahaan maupun eksternal antar perusahaan. Terdapat dua jenis bukti transaksi yaitu internal seperti memo dan eksternal seperti kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, dan cek.
Laporan sisa hasil usaha Koperasi Handayani per 31 Desember 2014 menunjukkan total pendapatan sebesar Rp75.918.125 yang berasal dari unit usaha simpan pinjam, tabungan pelajar, waserda, dan kantin sekolah. Total beban usaha sebesar Rp15.612.381, sehingga sisa hasil usaha tahun 2014 adalah Rp60.305.744.
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Secara garis besar, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, memberikan fasilitasi dan dukungan berupa pembiayaan, pelatihan, akses pasar, serta mengatur kerja sama antar pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Und
4B.Jenis dan Bentuk Usaha dalam Kewirausahaan (Kewirausahaan Online-Learning ...kewirausahaanlp3m
1. Dokumen tersebut membahas berbagai jenis usaha termasuk produksi, perdagangan, dan jasa serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menjalankan suatu usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah. Menguraikan definisi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan komponen biaya dari aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta konstruksi dalam pengerjaan. Juga membahas tentang penilaian kembali aset tetap yang umumnya tidak diperkenankan karena mengacu pada biaya perolehan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai peluang usaha di bidang jasa percetakan dan rekomendasi untuk memulai usaha kecil. Dokumen tersebut juga memberikan tips untuk memilih jenis usaha yang tepat dengan mempertimbangkan kecenderungan pasar, keahlian, dan hobi individu serta menganjurkan untuk memulai dengan usaha kecil lalu mengembangkannya secara bertahap.
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi didirikan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat umum.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan neraca koperasi berdasarkan beberapa transaksi yang terjadi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi setoran modal anggota, pembelian aset tetap dan perlengkapan kantor, pinjaman dari bank dan anggota, serta pembayaran hutang dan beban. Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun dalam neraca koperasi sehingga memenuhi pr
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
LKPM adalah laporan yang harus disampaikan pelaku usaha kepada BKPM dan instansi terkait yang mencakup realisasi penanaman modal, tenaga kerja, dan produksi. Laporan ini harus disampaikan berkala sesuai skala usaha, yaitu setiap semester untuk usaha kecil dan setiap triwulan untuk usaha menengah dan besar. Terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian entrepreneurship dan karakteristik seorang entrepreneur. Ia menjelaskan bahwa entrepreneur adalah orang kreatif dan inovatif yang berani mengambil resiko demi pertumbuhan ekonomi, serta memiliki visi jauh ke depan dan semangat yang tinggi.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) yang merupakan pendekatan penganggaran berbasis kebijakan dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan kebijakan pada tahun berikutnya. Dokumen ini menjelaskan konsep, tujuan, keunggulan, manfaat, dan proses penyusunan KPJM.
Dokumen 1 dan 2 adalah faktur penjualan dan bukti kas masuk atas penjualan barang oleh UD Nias Tas kepada beberapa pelanggan dan pembayarannya. Dokumen 3 sampai 11 mencakup transaksi penjualan, pengembalian barang, pembayaran hutang dan piutang, serta nota kontan antara UD Nias Tas dengan beberapa rekanan bisnisnya sepanjang bulan Desember 2010.
Dokumen tersebut merupakan contoh format kerangka acuan kerja (KAK) untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, spesifikasi barang, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan persyaratan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan.
Bukti transaksi adalah dokumen tertulis yang mencatat terjadinya transaksi bisnis baik internal perusahaan maupun eksternal antar perusahaan. Terdapat dua jenis bukti transaksi yaitu internal seperti memo dan eksternal seperti kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, dan cek.
Laporan sisa hasil usaha Koperasi Handayani per 31 Desember 2014 menunjukkan total pendapatan sebesar Rp75.918.125 yang berasal dari unit usaha simpan pinjam, tabungan pelajar, waserda, dan kantin sekolah. Total beban usaha sebesar Rp15.612.381, sehingga sisa hasil usaha tahun 2014 adalah Rp60.305.744.
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Secara garis besar, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, memberikan fasilitasi dan dukungan berupa pembiayaan, pelatihan, akses pasar, serta mengatur kerja sama antar pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Und
4B.Jenis dan Bentuk Usaha dalam Kewirausahaan (Kewirausahaan Online-Learning ...kewirausahaanlp3m
1. Dokumen tersebut membahas berbagai jenis usaha termasuk produksi, perdagangan, dan jasa serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menjalankan suatu usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah. Menguraikan definisi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan komponen biaya dari aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta konstruksi dalam pengerjaan. Juga membahas tentang penilaian kembali aset tetap yang umumnya tidak diperkenankan karena mengacu pada biaya perolehan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai peluang usaha di bidang jasa percetakan dan rekomendasi untuk memulai usaha kecil. Dokumen tersebut juga memberikan tips untuk memilih jenis usaha yang tepat dengan mempertimbangkan kecenderungan pasar, keahlian, dan hobi individu serta menganjurkan untuk memulai dengan usaha kecil lalu mengembangkannya secara bertahap.
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi didirikan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat umum.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan neraca koperasi berdasarkan beberapa transaksi yang terjadi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi setoran modal anggota, pembelian aset tetap dan perlengkapan kantor, pinjaman dari bank dan anggota, serta pembayaran hutang dan beban. Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun dalam neraca koperasi sehingga memenuhi pr
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
LKPM adalah laporan yang harus disampaikan pelaku usaha kepada BKPM dan instansi terkait yang mencakup realisasi penanaman modal, tenaga kerja, dan produksi. Laporan ini harus disampaikan berkala sesuai skala usaha, yaitu setiap semester untuk usaha kecil dan setiap triwulan untuk usaha menengah dan besar. Terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian entrepreneurship dan karakteristik seorang entrepreneur. Ia menjelaskan bahwa entrepreneur adalah orang kreatif dan inovatif yang berani mengambil resiko demi pertumbuhan ekonomi, serta memiliki visi jauh ke depan dan semangat yang tinggi.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) yang merupakan pendekatan penganggaran berbasis kebijakan dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan kebijakan pada tahun berikutnya. Dokumen ini menjelaskan konsep, tujuan, keunggulan, manfaat, dan proses penyusunan KPJM.
Dokumen 1 dan 2 adalah faktur penjualan dan bukti kas masuk atas penjualan barang oleh UD Nias Tas kepada beberapa pelanggan dan pembayarannya. Dokumen 3 sampai 11 mencakup transaksi penjualan, pengembalian barang, pembayaran hutang dan piutang, serta nota kontan antara UD Nias Tas dengan beberapa rekanan bisnisnya sepanjang bulan Desember 2010.
Dokumen tersebut merupakan materi pelajaran tentang laporan arus kas. Materi ini menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, dan klasifikasi utama laporan arus kas serta tahapan penyusunannya. Konsep kunci yang dijelaskan adalah pembedaan antara metode langsung dan tidak langsung dalam menyusun laporan arus kas serta pengklasifikasian arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Laporan ini memberikan penjelasan tentang laporan arus kas, termasuk definisi, manfaat, kegunaan, klasifikasi aktivitas (operasi, investasi, pendanaan), dan cara penyusunannya. Tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa dapat menyusun laporan arus kas.
1. Laporan keuangan bank terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang bertujuan memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.
2. Neraca bank menyajikan aktiva dan kewajiban berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan laporan laba rugi mengelompokkan pendapatan dan beban.
3. Analisis rasio keuangan seperti ROA, ROE, LDR, dan CAR penting untuk menil
Laporan keuangan syariah membahas pengertian, tujuan, komponen, asumsi dasar, karakteristik, unsur, dan pengakuan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Topik utama mencakup definisi laporan keuangan syariah, tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan syariah dan memberikan informasi bermanfaat, serta komponen laporan seperti neraca, laba rugi, dan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntansi syariah yang mencakup proses akuntansi, prinsip-prinsip dasar, komponen-komponen laporan keuangan syariah seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta pengguna dan tujuan dari laporan keuangan syariah."
Dokumen tersebut merupakan laporan tentang analisis laporan keuangan. Ia menjelaskan berbagai bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas serta manfaat dan prinsip-prinsip dasar pelaporan keuangan. Dokumen tersebut juga membahas metode-metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara perusahaan induk dan anak serta masalah-masalah yang sering dihadapi.
Dokumen tersebut membahas tentang perolehan aktiva tetap pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dokumen ini menjelaskan definisi UMKM, aktiva tetap, dan cara perolehan aktiva tetap menurut SAK ETAP serta metode penelitian untuk menganalisis apakah UMKM sudah menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian internal dan akuntansi kas. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian pengendalian internal dan akuntansi kas, karakteristik pengendalian internal, prinsip-prinsip pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan dana kas kecil, rekening kas di bank dan rekonsiliasi bank.
Transaksi harian dalam bisnis seringkali kompleks dan bervariasi dalam jenis dan jumlah. Agar proses pencatatan lebih mudah, setiap transaksi biasanya dibukukan berdasarkan jenisnya, seperti pengeluaran atau penerimaan uang.
Akun atau perkiraan digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang serupa, dan membantu mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan.
Dokumen tersebut membahas analisis aktivitas bisnis dengan menggunakan laporan keuangan. Terdapat lima poin utama yaitu: (1) kerangka analisis bisnis dan hubungan antara aktivitas bisnis dengan laporan keuangan, (2) analisis terhadap laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, (3) analisis terhadap aktivitas pendanaan perusahaan, (4) analisis terhadap aktivitas investasi perusahaan, dan (5)
1. Oleh :
Indra Winata
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan KSP dan USP
Deputi Bidang Pembiayaan
TEKNIS PEMISAHAN LAPORAN
KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
By : Indra Winata
0852-2500-6114
2. 2
I. LATAR BELAKANG
Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian :
1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui
kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
a. anggota Koperasi yang bersngkutan ;
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
2) Kegitan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai
salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk,
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang
terbatas.
Kegiatan usaha ini banyak menanggung resiko, oleh karena itu pengelolaannya
harus dilakukan secara profesional.
3. Lanjutan Latar Belakang…
3
Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi :
1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.
2) Pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit
yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:
a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;
b. pemupukan modal Unit Simpan Pinjam;
c. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Simpan Pinjam.
3) Sisa pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya dan keperluan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan
untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.
4) Pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diajukan oleh Pengurus
Unit Simpan Pinjam untuk mendapat persetujuan para anggota yang telah mendapat
pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.
4. II. TUJUAN PEMISAHAN
Meningkatakan
kinerja keuangan
masing – masing
unit.
4
Mengembangkan
fokus pelayanan
hanya kepada
anggota dan agar
bisa bekerja sama
dengan koperasi
sekunder.
Meraih/menangkap
peluang permintaan
produk simpan pinjam
dari dan untuk anggota.
Mengembangkan
usaha simpan pinjam
sebagai lembaga
keuangan yang
kokoh dan mandiri.
5. III. LAPORAN KEUANGAN
5
Laporan Keuangan adalah informasi yang dihasilkan dari
suatu proses akuntansi, mulai dari transaksi kemudian
dibuatkan tanda bukti pembukuan, dicatat kedalam buku
jurnal, dibukukan kedalam buku besar sampai dengan
penyusunan neraca lajur hingga menjadi laporan keuangan.
Penyediaan informasi keuangan sebagaimana tersebut diatas memerlukan suatu
proses dan pengerjaan yang bertahap dan memerlukan suatu sistem pengolahan
informasi keuangan atau biasanya disebut dengan istilah akuntansi keuangan dan
hasil akhirnya disebut dengan istilah laporan keuangan.
6. IV. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
6
Pihak internal dan eksternal:
Sumber informasi penting
Anggota :
sebagai bahan untuk menilai kinerja dan manfaat ekonomi yang diberikan oleh
koperasi kepada dirinya sebagai pemilik sekaligus pelanggan
Pihak luar :
salah satu alat dalam menganalisa kinerja keuangan serta bahan untuk
mengambil keputusan apabila akan bekerjasama dengan koperasi.
7. V. KEGUNAAN LAPORAN KEUANGAN
7
Laporan Keuangan Koperasi merupakan bagian dari laporan
pertanggung jawaban pengurus selama satu periode
akuntansi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk
menilai hasil kerja dan prestasi koperasi.
Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh
koperasi, transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah
sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam
suatu periode tertentu serta informasi lainnya yang berkaitan
dengan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
8. VI. TEKNIS PEMBUKUAN DALAM PEMISAHAN NERACA KOPERASI
(INDUK) DENGAN NERACA UNIT SIMPAN PINJAM (USP)
8
Untuk membuka Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai unit otonom, maka langkah yang
perlu dipersiapkan sebagai berikut
1.Kelembagaan
a. AD/ART koperasi sudah ada unit usaha simpan pinjam sebagai kegiatan usaha.
b. Izin usaha simpan pinjam
c. Persus – Persus unit simpan pinjam
d. Identifikasi Karyawan (manager, surveyor, kasir, accounting dll)
e. Identifikasi sarana dan prasarana kerja
f. Keputusan Pengurus, bentuk dan jumlah modal yang disetor oleh koperasi
kepada USP-nya, apakah dalam bentuk tunai, tidak tunai ataupun dalam
bentuk sarana kerja maupun aktiva tetap
g. Berita Acara Pemisahan Pengelolaan USP, berdasarkan Rapat Pengurus dan
Pengawas
9. 2. Proses Keuangan
a. Berdasarkan Keputusan Pengurus tentang bentuk dan jumlah modal yang disetor
oleh koperasi kepada USP-nya, pastikan pemisahan atas aset, hutang dan ekuitas
koperasi dilaksanakan secara cermat dan terukur dan memperhatikan beberapa
prinsip sebagai berikut :
Kehati-hatian : Kehati-hatian perlu di perhatikan dalam proses pemisahan karena
sifat Koperasi yang sebelumnya mempunyai lebih dari satu unit
usaha yang bergabung dalam satu pengelolaan mengkibatkan
kemungkinan tercampurnya sumber dana dan permodalan dari
berbagai unit.
Kecermatan : Identifikasi pemisahan Aset, hutang dan modal harus cermat dan
akurat. Tercampurnya sumber dana dan permodalan serta
pemanfaatan aset koperasi menjadi permasalahan tersendiri
dalam pemisahan, untuk itu harus dapat melakukan identifikasi,
penelusuran proses pembentukannya dan penggunaan transaksi
pada masing-masing rekening.
Lanjutan Teknis Pembukuan…
9
10. 10
Keseimbangan : Perhitungan yang cermat dan penuh kehati-hatian sangat
diperlukan untuk menentukan posisi aset, hutang dan ekuitas
untuk selanjutnya dapat ditentukan komposisi aset
bersih/ekuitas, yaitu Total aset dikurangi dengan total kewajiban
pada masing-masing unit usaha, harus dihindari penentuan
komposisi aset koperasi yang hanya berdasarkan prediksi atau
perkiraan, hal ini akan dapat memicu timbulnya konflik
dikemudian hari.
Terukur : Semua perhitungan dan identifikasi atas aset, utang dan
ekuitas harus berasal dari data yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan. Semua transaksi dan saldo dalam
laporan keuangan dapat ditelusuri dengan jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan sifat keterjadiannya (bukan transaksi
fiktif).
Lanjutan Teknis Pembukuan…
11. 11
b. Mengidentifikasi rekening-rekening yang tidak dapat
dibagi
c. Mengidentifikasi rekening-rekening yang harus dibagi
d. Mengklasifikasikan kembali rekening-rekening yang
sudah dibagi kedalam neraca masing-masing unit
e. Merekontruksi rekening dalam ekuitas dan kewajiban
dengan memperhatikan rasio ideal (keseimbangan
ekuitas dan kewajiban, serta aset lancar dan aset tetap)
Lanjutan Teknis Pembukuan…
12. 1) Pemisahan aset
a) Kas dan Bank
Reklasifikasi kas dan bank pada unit sektor riil dan USP, dinilai dari proses
transaksi dan penggunaannya, disamping itu kas dan bank dapat
digunakan sebagai kompensasi penggantian aset tetap
Memastikan Kas dan bank Koperasi sudah memisahkan antara Kas dan
Bank untuk Unit sektor riil dan USP
Apabila belum terpisah, lakukan pemisahan dengan cara melihat buku kas
pada masing-masing unit usaha, dan menelusuri catatan rekening buku
bank.
Lakukan Cash Opname per tanggal pemisahan dan menelusuri ke tanggal
laporan keuangan untuk memastikan jumlah Kas tunai dengan yang
tercatat tidak terjadi selisih, Buat Berita acara-nya.
12
Lanjutan Teknis Pembukuan…
13. Cetak Rekening Koran Bank per tanggal pemisahan, cek masing
masing transaksi dan pastikan tidak ada transaksi dalam satu
rekening koran yang digunakan untuk lebih dari dua Unit usaha.
Apabila terdapat rekening koran bank yang digunakan sebagai
rekening induk untuk semua aktifitas koperasi, maka pisahkan nilai
kas dan bank masing-masing Unit dengan melihat dari karakteristik
transaksinya.
Lakukan pengecekan pada Deposito yang dimiliki Koperasi dan
telusuri sumber pendanaan pada saat pembukaan deposito tersebut
(dari kas USP atau Unit Lainnya).
Lakukan Pengecekan Surat Berharga yang dimiliki Koperasi dan
telusuri sumber pendanaan pada saat pembelian surat berharga
tersebut (dari kas USP atau Unit Lainnya).
Lakukan rekonsiliasi terhadap bilyet giro/cheque yang belum jatuh
tempo dan sudah dipegang Koperasi dan telusuri sesuai proses
transaksinya (milik USP atau Unit Lainnya). 13
Lanjutan Teknis Pembukuan…
14. b) Piutang
Dapatkan daftar piutang berdasarkan kelompok jenis
piutang, pastikan masing-masing piutang sudah
tercatat dalam kelompok yang benar misalnya: Piutang
Simpan pinjam (pinjaman yang diberikan), Piutang
Dagang, Piutang Barang, Piutang Karyawan dan
Piutang lain-lain
Lakukan pemisahan sesuai dengan kelompok
piutangnya ke masing-masing neraca unit usaha
Khusus untuk piutang lain-lain, harus ditelusuri proses
terjadinya transaksi piutang tersebut dan sumber dana
yang digunakan, apa dari unit simpan atau unit lainnya
14
Lanjutan Teknis Pembukuan…
15. 15
Pastikan tidak terdapat piutang USP Koperasi kepada unit
sektor riil yang biasanya timbul akibat penggunaan dana
USP Koperasi untuk keperluan Unit sektor Riil. Apabila ada
maka harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu atau
kompensasi dengan aset lancar dan/atau aset tetap
Identifikasi apakah ada pinjaman (piutang) dari Unit Simpan
Pinjam kepada pihak ketiga (non Anggota) yang diberikan
untuk sektor Riil, apabila ada piutang tersebut harus segera
diupayakan pengembaliannya
Contoh : Piutang Dagang ke Sektor Riil, Piutang Uang ke
USP, Piutang Barang ke Sektor Riil, Piutang Pendapatan
ke sektor Riil dst.
Lanjutan Teknis Pembukuan…
16. c) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
Rekening ini adalah rekening yang wajib dibentuk dalam usaha
simpan pinjam, sehingga PPAP masuk dalam KSP
PPAP dibentuk dari penyisihan pinjaman anggota yang
dilakukan pada saat akad pinjaman, sebagai akibat dari
asimetris information
PPAP diperlakukan sebagai biaya resiko Pinjaman tak tertagih
d) Persediaan
Persediaan Barang Dagangan seluruhnya masuk pada
rekening sektor riil (induk)
Persediaan Perlengkapan Kantor dan barang cetakan
diidentifikasi dan ditelusuri berdasarkan proses dan manfaat
penggunaannya
16
Lanjutan Teknis Pembukuan…
17. e) Biaya Dibayar Dimuka
Lakukan identifikasi dan telusuri proses transaksi yang
terkait dengan kegiatan pembayaran dimuka (persekot)
Lakukan pemisahan sesuai dengan kelompok biaya dibayar
dimuka ke masing-masing neraca unit usaha.
f) Pajak Dibayar Dimuka
Pajak dibayar dimuka tidak dilakukan pemisahan dan
seluruhnya tetap pada rekening sektor riil (induk)
g) Aset Tidak Lancar (Investasi jangka panjang, aset tidak
berwujud / intangible asset)
Seluruh kelompok rekening aset tidak lancar tidak dilakukan
pemisahan dan tetap pada rekening sektor riil (induk)
17
Lanjutan Teknis Pembukuan…
18. h) Aset Tetap
Lakukan identifikasi Aset tetap milik Koperasi dan tanggal
perolehannya secara rinci dan lengkap meliputi bukti kepemilikan,
penguasaan, pengelompokan berdasarkan jenis, status dll.
Aset tetap yang secara fisik dapat dibagi, langsung dilakukan
pemisahan berdasarkan kegunaannya selama ini.
Aset tetap yang secara fisik tidak dapat langsung dibagi, lakukan
penelusuran dan proses transaksi perolehan serta kemanfaatannya
sebagai acuan dalam melakukan pemisahan aset tetap
Pastikan tidak terdapat aset tetap yang dicatat dengan atas nama
bukan koperasi (Pengurus / anggota) apabila ditemukan Aset tetap
milik koperasi akan tetapi masih atas nama bukan koperasi harus
dilakukan balik nama terlebih dahulu menjadi atas nama koperasi.
Pengalokasian aset tetap untuk USP harus mempertimbangkan
nilai rasio aset tetap terhadap total ekuitas yang ideal. 18
Lanjutan Teknis Pembukuan…
19. i) Aset Lain-lain
Lakukan identifikasi Aset lain-lain Koperasi secara rinci dan lengkap
meliputi bukti penggunaan, pengelompokan berdasarkan jenis, dll.
Lakukan pemisahan sesuai dengan kelompok aset lain-lain ke masing-
masing neraca unit usaha
2) Pemisahan Hutang
a) Hutang Jangka Pendek / Hutang Lancar
1) Hutang Usaha, hutang pendapatan, hutang pajak dan hutang barang
dagangan seluruhnya masuk ke rekening neraca sektor riil (induk).
2) Simpanan-simpanan dalam bentuk uang (tunai) seluruhnya masuk ke
rekening neraca Koperasi Simpan Pinjam.
3) Dana-dana bagian SHU yang belum dibagi, seluruhnya masuk rekening
neraca sektor riil (induk).
4) Biaya yang masih harus dibayar, harus dilakukan penelusuran dan proses
transaksinya serta penggunaannya sebagai acuan pemisahan biaya yang
masih harus dibayar pada rekening neraca masing-masing usaha.
Lanjutan Teknis Pembukuan…
19
20. b) Hutang Jangka Panjang
Lakukan penelusuran proses transaksi serta penggunaannya
dari kelompok rekening hutang jangka panjang yang
digunakan sebagai acuan pemisahan kedalam rekening
neraca masing-masing.
Apabila terdapat kewajiban imbalan pasca kerja,
keseluruhannya masuk ke dalam sektor riil (induk).
3) Pemisahan Ekuitas
Identifikasi permodalan sesuai keputusan pengurus tentang bentuk
dan jumlah modal yang disetor oleh koperasi kepada USP-nya,
apakah dalam bentuk tunai, tidak tunai ataupun dalam bentuk
sarana kerja maupun aktiva tetap
20
Lanjutan Teknis Pembukuan…
21. 21
Tahapan pengerjaan pemisahan pembukuan Unit Simpan Pinjam (USP) dari induknya yaitu
dengan :
1. Berdasarkan Berita Acara Pemisahan Pengelolaan USP, buatkan Bukti Memorial/Bukti
Umum;
2. Buat jurnal pemisahan untuk menentukan neraca awal USP dan neraca yang baru bagi
koperasi induknya.
3. Buat jurnal USP-nya, senilai pemisahan yang telah diputuskan oleh rapat pengurus sesuai
dengan perkiraan masing-masing;
4. Buat jurnal induknya dengan membalikkan jurnal USP-nya, dimana perkiraan yang didebet
pada USP-nya menjadi dikredit pada induknya dan yang dikredit pada USP nya menjadi debet
pada induknya;
5. Membuat neraca komparatif dengan kolom terdiri dari nomor, perkiraan, neraca awal,
pemisahan dan neraca akhir setelah dipisahkan;
6. Buat neraca masing-masing setelah dipisahkan antara induknya dan USP-nya;
7. Untuk membuat Neraca Gabungan atau Neraca Konsolidasi, masukkan kembali perkiraan-
perkiraan yang ada di USP-nya dengan menggabungkan dan menjumlahkan atau mengurangi
nilainya sesuai dengan keadaan keduanya.
Lanjutan Teknis Pembukuan…
22. Nama Akun Jumlah Nama Akun Jumlah
Aktiva Lancar Hutang Lancar
Kas 11.000.000 Hutang Dagang 15.000.000
Giro Bank BPD 1.500.000 Simpanan Berjangka 11.000.000
Giro Bank BNI 4.500.000
Piutang Dagang 5.000.000
Piutang Simpan Pinjam 7.000.000
Penyisihan penghapusan piutang (500.000)
Aktiva Tetap Modal
Peralatan Kantor 3.500.000 Simpanan Pokok 3.000.000
Kendaraan R.2 16.000.000 Simpanan Wajib 14.000.000
Aktiva lain-lain 2.000.000 SHU 7.000.000
TOTAL AKTIVA 50.000.000 TOTAL HUTANG DAN MODAL 50.000.000
VII. KASUS PEMISAHAN NERACA UNIT SIMPAN PINJAM
22
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KOPERASI XYZ
31 DESEMBER 2006
23. Berdasarkan data diatas susunlah:
1. Jurnal di USP setelah dipisahkan dari induknya;
2. Jurnal di induknya setelah pemisahan USP;
3. Laporan Posisi Keuangan Komparatif koperasi;
4. Laporan Posisi Keuangan Induk setelah dipisah;
5. Laporan Posisi Keuangan awal USPnya.
Pada tanggal 1 Januari 2007 Pengurus Koperasi XYZ memutuskan
membentuk Unit Simpan Pinjam secara Otonom dengan menyetorkan
modalnya dalam bentuk:
Penyetoran kas Rp. 8.000.000,-
Giro Bank BNI Rp. 4.500.000,-
Piutang simpan pinjam Rp. 7.000.000,-
Penyisihan penghapusan piutang Rp. (500.000,-)
Peralatan Kantor Rp. 2.000.000,-
Kendaraan R.2 Rp. 5.000.000,-
Simpanan berjangka anggota Rp. (11.000.000,-)
Lanjutan Kasus…
23
24. Tanggal Rekening/Keterangan Ref Debit Kredit
2007,
1 Jan
24
JURNAL
UNIT SIMPAN PINJAM (USP)
AKIBAT SETORAN MODAL DARI KOPERASI
Kas
Giro Bank BNI
Piutang Simpan Pinjam
Peralatan Kantor
Kendaraan R.2
Modal disetor
Modal disetor
Penyisihan Penghapusan Piutang
Simpanan Berjangka Anggota
8.000.000
4.500.000
7.000.000
2.000.000
5.000.000
11.500.000
26.500.000
11.000.000
500.000
Lanjutan Kasus…
25. Tanggal Rekening/Keterangan Ref Debit Kredit
2007,
1 Jan
25
JURNAL
KOPERASINYA (INDUK)
SETELAH PEMISAHAN UNIT SIMPAN PINJAM (USP)
Kas
Giro Bank BNI
Piutang Simpan Pinjam
Peralatan Kantor
Kendaraan R.2
Modal disetor USP
Modal disetor USP
Penyisihan Penghapusan Piutang
Simpanan Berjangka Anggota
8.000.000
4.500.000
7.000.000
2.000.000
5.000.000
11.500.000
26.500.000
11.000.000
500.000
Lanjutan Kasus…
26. PERKIRAAN NERACA AWAL JURNAL PEMISAHAN NERACA AKHIR
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
AKTIVA
· Kas 11.000.000 8.000.000 3.000.000
· Giro Bank BPD 1.500.000 1.500.000
· Giro Bank BNI 4.500.000 4.500.000
· Piutang Dagang 5.000.000 5.000.000
· Piutang Simpan Pinjam 7.000.000 7.000.000
· Penyisihan Penghapusan Piutang 500.000 500.000
· Modal Disetor USP 26.500.000 11.500.000 15.000.000
· Peralatan Kantor 3.500.000 2.000.000 1.500.000
· Kendaraan R.2 16.000.000 5.000.000 11.000.000
· Aktiva lain-lain 2.000.000 2.000.000
HUTANG LANCAR
· Hutang Dagang 15.000.000 15.000.000
· Simpanan Berjangka Anggota 11.000.000 11.000.000
MODAL SENDIRI
· Simpanan Pokok 3.000.000 3.000.000
· Simpanan Wajib 14.000.000 14.000.000
· SHU 7.000.000 7.000.000
TOTAL 50.500.000 50.500.000 38.000.000 38.000.000 39.000.000 39.000.000
26
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
KOPERASI XYZ (INDUK)
1 JANUARI 2007
27. Nama Akun Jumlah Nama Akun Jumlah
Aktiva Lancar Hutang Lancar
Kas 3.000.000 Hutang Dagang 15.000.000
Giro Bank BDN 1.500.000
Piutang Dagang 5.000.000
Investasi Jangka Panjang
Modal disetor USP 15.000.000
Aktiva Tetap Modal
Peralatan Kantor 1.500.000 Simpanan Pokok 3.000.000
Kendaraan R.2 11.000.000 Simpanan Wajib 14.000.000
Aktiva lain-lain 2.000.000 SHU 7.000.000
TOTAL AKTIVA 39.000.000 TOTAL HUTANG DAN MODAL 39.000.000
27
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KOPERASI XYZ (INDUK)
1 JANUARI 2007
28. 28
Nama Akun Jumlah Nama Akun Jumlah
Aktiva Lancar Hutang Lancar
Kas 8.000.000 Simpanan Berjangka 11.000.000
Giro Bank BNI 4.500.000
Piutang Simpan Pinjam 7.000.000
Penyisihan penghapusan piutang (500.000)
Investasi Jangka Panjang
Aktiva Tetap Modal
Peralatan Kantor 2.000.000 Modal disetor 15.000.000
Kendaraan R.2 5.000.000
TOTAL AKTIVA 26.000.000 TOTAL HUTANG DAN MODAL 26.000.000
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI XYZ
1 JANUARI 2007
29. 4) Pemisahan Pendapatan
Pada saat pembukuan setelah pemisahan neraca (laporan posisi
keuangan) lakukan identifikasi dan telusuri proses transaksi yang terkait
dengan kegiatan pendapatan.
Lakukan pemisahan sesuai dengan kelompok pendapatan ke masing-
masing unit usaha.
Pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman anggota dicatat dalam
perhitungan hasil usaha unit simpan pinjam
5) Pemisahan Beban
Pada saat pembukuan setelah pemisahan neraca (laporan posisi
keuangan) lakukan identifikasi dan telusuri proses transaksi yang terkait
dengan kegiatan pembayaran dan pembebanan
Alokasikan beban sesuai dengan kelompoknya ke masing-masing unit
secara proporsional sesuai dengan penggunaannya
29