Tulisan ini membahas perbandingan konsep zakat dan pajak. Ada beberapa persamaan antara keduanya seperti memiliki unsur paksaan dan pengelola, namun ada perbedaan pada dasar hukum, objek, sifat kewajiban, dan penggunaannya. Tulisan ini juga menjelaskan pentingnya pengelolaan zakat yang efektif dengan menerapkan sanksi bagi pengelola zakat dan muzakki yang lalai seperti dalam sistem pajak
MAKALAH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH ( PROBLEM BASED LEARNING ) TERLEN...Musdalifah yusuf
salah satu kecenderungan yang sering dilupakan adalah melupakan bahwa hakikat pembelajaran adalah belajarnya siswa bukan mengajarnya guru.
Guru dituntut untuk dapat memilih model pembelajaran yang dapat memacuh semangat siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berfikir siswa ( penalaran, komunikasi, dan koneksi ) dalam pemecahan masalah adalah pembelajaran berbasis masalah ( PBM )
pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berfikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan.
Modul pembelajaran Bahasa Arab kelas 9 MTs (semester ganjil)EmmaRakasiwi
D92218058 Emma Rakasiwi - PBA Semester 4 UIN Sunan Ampel Sunan Ampel Surabaya
Modul Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik MTs/Sederajat kelas 9 semester ganjil, sekaligus untuk menenuhi tugas Akhir Semester mata kuliah Mawad Ta'lim Lughoh al-Arobiyah yang dibimbing oleh Ibu Muflihah S, Ag., M.A.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam modul tersebut, dan semoga bermanfaat. Terimakasih.
MAKALAH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH ( PROBLEM BASED LEARNING ) TERLEN...Musdalifah yusuf
salah satu kecenderungan yang sering dilupakan adalah melupakan bahwa hakikat pembelajaran adalah belajarnya siswa bukan mengajarnya guru.
Guru dituntut untuk dapat memilih model pembelajaran yang dapat memacuh semangat siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berfikir siswa ( penalaran, komunikasi, dan koneksi ) dalam pemecahan masalah adalah pembelajaran berbasis masalah ( PBM )
pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berfikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan.
Modul pembelajaran Bahasa Arab kelas 9 MTs (semester ganjil)EmmaRakasiwi
D92218058 Emma Rakasiwi - PBA Semester 4 UIN Sunan Ampel Sunan Ampel Surabaya
Modul Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik MTs/Sederajat kelas 9 semester ganjil, sekaligus untuk menenuhi tugas Akhir Semester mata kuliah Mawad Ta'lim Lughoh al-Arobiyah yang dibimbing oleh Ibu Muflihah S, Ag., M.A.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam modul tersebut, dan semoga bermanfaat. Terimakasih.
1. Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rangka banyak.
2. Fungsi bank pada umumnya adalah:
- Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat.
- Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru.
- Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
3. Praktek perbankan di Indonesia saat ini yang diataur dalam Undang-Undang perbankan memiliki beberapa jenis Bank. Didalam Undang-Undang Perkembangan nomer 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 14 1967, terdapat perbedaan jenis perbankan. Bank dibedakan berdasarkan fungsinya dan kepemilikannya.
4. Tugas Bank Umum adalah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan dan memberikan kredit.
5. Fungsi dan Peran Bank Sentral adalah Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan Mengatur dan mengawasi Bank
6. Kegiatan Bank Umum dan Produk-Produk Bank Umum yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana
7. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit.
8. Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran ,memilikitugasnya sama dengan bank umum milik indonesia lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya.
9. Pengelolaan Aset Bank (Mmanajemen Likuiditas Bank), untuk menjaga posisi perusahaan agar tetap likuid, perusahaan harus mengelola likuiditasnya dengan cara yang benar. Likuiditas bagi bank merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...enggar fajri hasti
Perpajakan Indonesia, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung
Lembaga Pengelola
Zakat (LPZ) adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana
zakat.
Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Pengelola
Zakat Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa ,”Pengelolaan zakat adalah
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam
pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”
4
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua
jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga
pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas
pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di
sbidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang
bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan
zakat
Lembaga Pengelola
Zakat (LPZ) adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana
zakat.
Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Pengelola
Zakat Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa ,”Pengelolaan zakat adalah
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam
pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”
4
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua
jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga
pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas
pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di
sbidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang
bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan
zakat
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...enggar fajri hasti
Perpajakan Indonesia, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan unadang-undang ,sehingga dapat dipaksaka ,dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.
Abstract: This literature study is explore and compare of Islamic scholar’s thought in contemporary era: Baqr al Sadr, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Sayyed Haidar Naqf, Taqiyyuddin An Nabhanni, and Monzer Kahf. Islamic scholars are divided into three categories; frstly, an expert in the Islamic law (fqh) that is conducted in a legalistic and normative; secondly, more daring modernist group in their interpretation of Islamic teachings in order to answer the issues facing society today; thirdly practitioners or Muslim economists educational background in the West. They combine both
Islamic law and economic approach that is integrated to be Islamic economy. In fact, the construction of an Islamic economy system capable of delivering on welfare and social justice must be built on the basis of faith (akidah) and described in great detail the concepts of ownership, the role of the state, and distribution, including production and consumption. Even distribution of income in society into the most important thing in the construction of an Islamic economy system, but all of it was related to other elements. Therefore, the construction of an Islamic economy system can not stand alone, but must be integrated and connected with other elements.
Keywords: Islamic economy, Islamic scholars, Contemporary
Respon emosional sebagai mediasi pengaruh visualisasi desain kemasan terhadap...An Nisbah
Abstract: The present study aims at determining the effect of packaging design visualization on customers’ purchasing decision by employing emotional response as mediator variable. The data were collected through questionnaires. Meanwhile, the population of the present study is the customers’ of Sampoerna A mild at Warung Kopi Waris Tulungagung and 110 customers were taken as sample. The sample measurement guideline employed is Maximum Likehood
technique with simple random sampling technique. At the same time, the data analysis employed is structural equation modeling. The result of the study indicates packaging design visualization has negative and insignifcant effect on purchasing decision of Sampoerna A mild. Packaging design visualization of Sampoerna A Mild has positive and insignifcant effect on emotional response. Emotional response has positive and signifcant effect on purchasing
decision of Sampoerna A mild. Emotional response does not mediate the effect of packaging design visualization of Sampoerna A Mild on customers’ purchasing decision.
Key words: packaging design, emotional responses, purchasing
Perkembangan dan pemikiran uang dari masa ke masaAn Nisbah
Abstract: Money is seen not only as a legal tender (legal tender) but is also seen as a commodity that has its price through interest rates, then the nature of money has increasingly shifted away from the truth. Historically the money was divided into three categories, namely cash items, paper money, credit money or demand deposits. While initially people do not know the money, but do exchange between barter goods and services. This type of research used in this discussion is the use of Library Research while the use of the techniques used is content analysis or study the contents. The emergence of money as a solution to facilitate the transaction. In addition, money is also already known in many nations, among others Nations Lydia, the Greeks, the Romans, the Persians, the reign of Islam. In addition to already implemented by some of the nation
but has a different concept, but it is also a lot of scholars who give the concept of money as Al-Ghazali, Al-Maqrizy and Ibn Khaldun.
Keywords: Development, Thought, Money
Peranan deferensiasi, it performance, budaya organisasi dan inovasi terhadap ...An Nisbah
Abstract: The problem of this research is the development of pawning institution. It seems slowly developed and hardly to compete with other pawning institutions. Therefore, some factors causing this problem are needed to be understood. Against this problem, the author feels necessary to examine some factors with important
effect on syariah pawning, such as differentiation, IT-Performance, organizational culture, and innovation. Research type is explanatory research, in which it explains the causal relationship between research variables through hypothesis testing. Population of research is manager with authority of strategic decision
making in the syariah pawning institution in Malang City. Sample is taken by census technique. Data will be subjected to Multiple Regression Analysis. Result of research indicates that Differentiation, IT-Performance, Organizational Culture, and Innovation infuence sustainable competitive advantage. It may be concluded that higher level of Differentiation, IT-Performance, Organizational Culture, and Innovation in the pawning institution can produce higher sustainable
competitive advantage for pawning institutions in Malang.
Keywords: IT-Performance, Organizational Culture Sustainable, SCA
Pengaruh personal selling, direct selling dan hubungan masyarakat terhadap ke...An Nisbah
Abstract: The purpose of this study was to test there any infuence of personal selling, direct selling and public relations signifcantly to customer satisfaction in BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro Blitar. The results show that personal selling, direct selling and public relations together have a signifcant effect on customer satisfaction. count by using T test personal selling unknown variables have positive and signifcant impact on customer satisfaction with the Sig. 0,000.
Variable direct selling has a positive impact and no signifcant effect on customer satisfaction in BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro Blitar with the Sig. 0.423 and variable public relations has a positive impact and no signifcant effect on customer satisfaction in BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro Blitar with the Sig. 0.247.
Keywords : personal selling, direct selling, customer satisfaction
Pengaruh pengawasan, evaluasi dan audit kinerja karyawan terhadap loyalitas a...An Nisbah
Abstract: This research aims is to know the infuence of employee monitoring, employee evaluation and performance audit against the loyalty of members. This research is at BMT Blessing Trenggalek. Samples taken in this study was 50 respondents. Sampling with probability techniques using random sampling. Measurements in this study using a Likert scale. Methods of data analysis used is multiple regression with the help of the program SPSS version 20.The results
showed that monitoring employees against the loyalty of infuential members in a positive and not signifcant according to statistics on the BMT Berkah Trenggalek. Research results show that employee evaluation against the loyalty of infuential members are negative and not signifcant according to statistics on the BMT Berkah Trenggalek. Research results show that the performance audit of employees against the loyalty of infuential members in a positive and
not signifcant according to statistics on BMT Berkah Trenggalek. In the same crucible of employee monitoring, employee evaluation and performance audit of the employees does not affect the loyalty of members. That means that together equal a third of these factors do not affect the loyalty of members on BMT
Berkah Trenggalek.
Keywords: Employee Monitoring, Employee Evaluations, performance
.Audit and loyalty Members
Pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito dan...An Nisbah
Abstract: The research aim is to investigate the equivalent effect of proft sharing ratio of savings, proft sharing ratio of deposits, and the frequency of murabaha fnancing disbursement to the addition of new customers in BMT As- Salam Kras Kediri. The analysis method of the research is multiple regression linier. The results of the research indicated that equivalent of proft sharing ratio of savings and equivalent of proft sharing ratio of deposits have positive effect
but not signifcant on the addition of new customers. Frequency of murabaha fnancing disbursement has positive and signifcant effect on the addition of new customers. And together 3 variables above showed a signifcant effect on the addition of new customers in BMT As- Salam Kras Kediri.
Keyword: equivalent of proft sharing ratio of savings, proft sharing ratio of
deposits, frequency of murabaha fnancing disbursement
Analisis kualitas pelayanan bank terhadap kepuasan nasabah pada bank muamalat...An Nisbah
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel kualitas pelayanan bank terhadap kepuasan nasabah. Penelitian dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Tulungagung. Metode dalam menilai kepuasan nasabah menggunakan analisis SERVQUAL atau analisis gap. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket yang diberikan kepada 196 sampel dengan unit analisis menggunakan analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis membuktikan bahwa secara simultan dimensi CARTER yang terdiri dari compliance, assurance,
reliability, tangibles, empathy, dan responsiveness berpengaruh signifkan terhadap kepuasan nasabah. Analisis servqual menunjukkan bahwa dari keseluruhan instrumen dimensi CARTER terdapat kesenjangan atau gap antara harapan nasabah dengan kualitas pelayanan. Analisis diagram kartesius menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung, antara lain adalah tentang: sistem tabungan, ketepatan waktu pelayanan seperti yang
telah dijanjikan, ketersediaan ATM, Peralatan yang digunakan, hubungan antara pegawai dengan nasabah, perhatian personal bank kepada nasabah, dan respon customer service dalam menanggapi keluhan nasabah.
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Nasabah, Service Quality
Analisis fatwa dewan syariah nasional nomor 92 dsn mui 2014 tentang pembiayaa...An Nisbah
Abstract: This research is conducted to analyze DSN-MUI law of costing with rahn. This research is a literary research. Literary research itself is a research which use numbers of literatures from library as the main resources. The result of the study are follows : First, law decision of DSN-MUI related to costing with rahn is said to be true, by considering the joint beneft. Second, in this law there is a discrepancy between classic fqh and the result of DSN-MUI
agreement. In mudharabah transaction, actually, there is no requirement to immerse rahn. In this law, howefer, rahn is immersed.
Keyword: Decisison of DSN No. 92 Tahun 2014, Costing, Rahn
Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...An Nisbah
Abstract: Insurance business can be distinguished on some reviews. It includes general insurances, life insurances and reinsurances (on the basis of its function). Based on its basic policy, It includes term life insurances, whole life insurances, two benefcial insurances, insurances of investment unit (unit linked). Based on its belongings, it includes national private-owned insurances, state-owned
insurances, foreign corporations-owned insurances, and multiplicity-owned insurances. Based on the nature of its implementation, it includes voluntary and compulsory insurances. Based on the business support activities, it includes insurance brokers, reinsurance brokers, insurance loss assessor, consulting
actuary, and insurance agents. Mean while, mechanisms of Takaful (shari’a insurances) include underwriting, insurance policies, premiums, management of premiums, claims and insurance coverage. The main obstacles to develop shari’a insurance are lack of socialization, limitation of human resources of Takaful’s expert; lack of Muslim support, weakness of government support.
Keywords: Insurance, Syari’ah, BPJS.
Tinjauan hukum islam terhadap penukaran uang baru menjelang hari raya idul fitriAn Nisbah
Abstract: In Islam, money is not regarded as a commodity that can be traded as in the conventional economic system. Its utilization is limited as a medium of exchange and a measure of value. If a money in the same kind will be exchanged, the payment must be balanced and cash. The violation of these regulations results in the ‘fadl’ usury (Riba Fadl). This research was conducted on the basis of a
fatwa Indonesian Ulema Council (MUI) Jombang East Java, which establishes the prohibition of new money exchange transactions before Idul Fitri for the indication of usury. While on the other hand, the practice is more widespread and becomes a part of the wheels of the economy of Islamic society every Idul Fitri. The results of research show that consideration of Islamic law should be
able to participate in shaping the public life and has the sensitivity to goodness (sense of maslahah). The author concludes that the practice of a new money exchange is allowed. As to the difference of exchanged money does not include the fadl usury, but it becomes wages (ujroh) which must be received by the provider of service as an income when waiting to exchange money in the bank.
Keywords: Money, Usuary, Wages, Maslahah
Studi analisis pembentukan undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbanka...An Nisbah
Abstract: The background of this research is based on an assessment of Islamic law are more likely to provide input for the establishment of national law because it must be recognized that the majority of Indonesia’s population is Muslim and besides it is also good relation between the State and Muslims have implications
which are positive for the development of Islamic legal legislation became a national positive law. Then, how does the history of the formation of law number 21 of 2008 concerning Islamic banking? How national legal political conditions during the formation of the law number 21 of 2008 concerning Islamic banking? And the last, how is the analysis of the formation of law number 21 of 2008 concerning Islamic banking in the political perspective of national law? Genealogically, the authors concluded that the promulgation of
Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking is not free of confgurations and tight political struggles, the determination of these laws have a strong foundation juridical, sociological or philosophical that can later be accounted for. Positivasi about Islamic Banking proves that Islamic law has become a source of national law and have the opportunity to contribute the maximum in the development of national law in the future.
Keywords: Islamic banking, Law number 21 of 2008, Political of law
Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islamAn Nisbah
Abstract: The existence of bank (Islamic and conventional) as an intermediary fnancial institution whose existence and operations are regulated by a set of rules and regulations often experiences the uncertainity in taking decisions related to bad loans caused by natural disasters. Like a coin, one hand there are the interests
of the owners of capital and the other side there is a sense of humanity to creditors. It is certain that the settlement efforts should involve the appropriate authorities and require a long time. The taken Decisions often differs from the real cases. It looks not giving the sense of justice for creditors.
Keywords: Bad Loans, Regulations, and Islam.
Pengaruh tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah musyarakah dan pendapatan...An Nisbah
Abstract: The research aims to examine the infuence of savings of Mudharabah, fnancing of Mudharabah-Musharaka and other operating incomes in increasing the proft of Bank Syariah Jatim. The method of analysis in this research used analysis of double linear regression. Populations in the research are the fnancial report of Bank Syariah Jatim. The results of research showed that the profts will increase as savings of Mudharabah increase. In fnancing of Mudharaba-Musharaka, it happened inversely; when fnancing
declined, the proft would increase. It happened because the fnancing which attracted by many customers are the ones with the principle of murabaha fnancing. While, other operational will affect the increase of profts. When other operating incomes increased, the proft would also increase. In the contrast, other operating incomes decreased, the earned proft also would decrease. If all these variables are maximized in its operations, it would assist in increasing
the profts at Bank Syariah Jatim.
Keywords: Savings of Mudharabah, Financing of Mudharabah-Musharaka, Other Operating Incomes, Proft
Pengaruh biografis dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan motivasi...An Nisbah
Abstract: The research aims to know the infuence of biographical characteristics and leadership to performance of employee through motivation as an intervening variable. This study is on BMT’s supervised by Pinbuk Tulungagung. The taken samples in this study were 50 respondents from 7 BMT’s registered in Pinbuk Tulungagung. The Sampling uses a Nonprobability sampling with
the technic of quota sampling. The measurements in this study use a scale of Likert. The used data analysis method is a path analysis with SPSS 20th version to test the effect of intervening variable. The results show that the biographical characteristics do not infuence in the motivation; the leadership infuences positively in the motivation; the biographical characteristics do not infuence in the performance of employees; the leadership infuences positively and signifcantly in the performance of employees; and the motivation infuences positively and statistically in performance of employees The result
of path analysis shows that biographical characteristics do not infuence in the performance of employees through motivation; and the leadership infuences signifcantly and positively in the performance of employees through motivation.
Keywords: Biographical Characteristics, Leadership, Motivation, The Performance of Employee
Cases based learning dan direct instruction untuk meningkatkan keaktifan sert...An Nisbah
Abstract: This research aims to improve activity and learning outcomes of students in the subject of Advanced Financial Accounting especially the material headquarters and branch offces by integrating the model of cases based learning and direct
instruction. In the model case based learning, students are faced with a real case to be solved. Therefore, it stimulates their activities in learning. While, the model of direct instruction is a declarative and procedural learning process that makes students more understand the material. The results of this study show that there is the increase of activity and learning outcomes of students, evidenced by the increase of value and percentage of learning outcomes in the
course of Advanced Financial Accounting.
Keywords: Cases Based Learning, Direct Instruction, Activity, and
Learning Outcomes of Students.
Abstract: In Ulumul Qur’an , the existence of discourse about abrogating (Nasakh) is the real proof that there is a dialectic relationship between revelation and reality. Nasakh is the cancellation of the law. It could be eliminating and releasing the text of the law referring to reading. It also could be defending the text to show the instruction of abrogated law. The research is based on qualitative descriptive study that limits the study on the Mawarits and Wasiyat
verses. The paper is expected to provide scientifc contributions in the form of conceptualization of Ulumul Qur’an oriented to legal legislation and to provide intellectual contributions that combine theory of Nasakh in Ulumul Qur’an through a legal context of usul fqh. Therefore, it is also possible to be an alternative development of Philosophy of Islamic Law .
Keywords: Nasakh , Legal Legislation, Wasiat, Mawaris.
Tinjauan upah hukum positif perspektif doktrin ekonomi islam mengenai upah sy...An Nisbah
Abstract: The realization of a good investment climate, one of them with a conducive industrial relations. The current wage system is still not completely answer the problems of wages is complex, given the rise of workers’ demands related to wages in each year which impact on the weakness of the economy in Indonesia. That requires an alternative solution to the problem of wages complex answer
through the fulfllment of the principle of remuneration in accordance with the conditions and needs of workers / laborers Indonesia. Answering the above problems can put the knowledge to be a solution. One applicative knowledge that can address the problems of wages through sharia. Through normative juridical research method with a prophetic approach based on legal materials
normative-prescriptive, this study aims to analyze the wage review of the positive law doctrine of Islamic economics perspective on wages sharia. It is intended that knowledge can also contribute solutions to the economic problems in Indonesia, especially in the realm of industrial relations.
Keywords: review of wages, positive law, the doctrine of Islamic economics
Tinjauan hukum islam terhadap deposito perbankanAn Nisbah
Abstract: One fund products offered by the bank to customers are deposits. Deposits are deposits that can be withdrawn only at a specifc time based on an agreement between the customer and the bank. Depositing money in the bank is one means of proftable investments . But on the other hand, in recognition of usury in
the public interest to make the banks are having doubts on deposit products. This article tries to fnd out how Islamic legal review of the deposits .
Keywords: deposits, bank, Islamic law
Strategi rumah sakit dalam menghadapi krisis public relations menurut perspek...An Nisbah
Abstract: The hospital is a complex organization and That Is Solid BECAUSE nature of capital, Solid Labor, Technology and ALSO Solid Solid problems. The hospital is a place of health promotion, prevention and cure of disease, improving health and Recovery Patients Performed multi-Discipline BY VARIOUS Posted professionally educated and trained group of Discipline
concerning medical, legal, economic, social, and management. Consumer complaints against hospitals, CAN cause problems For hospitals The AS is known crisis public relations. A crisis can be defned as Extraordinary Events OR circuit events affecting the integrity of products, as well as the organization’s reputation Financial Stability, OR From the worker’s health, community,
public OR IN area. Step Management of Crisis PR include (1) MAKE draft development strategy Management of Crisis PR (aktiitas Preparation, directing conduct, a statement holding prepare, prepare PT response, development of strategies to prepare Intermediaries Media.), (2) Implementation Phase (do Communication storey, alternative location determining, updating statement
holds). Public Relations Management Activity husband studied CAN BE Fiqh Muamalat through Law Shulhu OR mediation.
Keywords: hospital, PR crisis management, fqh muamalah, Shulhu
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. PEMAHAMAN KONSEP PAJAK PADA ZAKAT
Dyah Pravitasari
IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur 46
Email: dyah_pravitasari@yahoo.com
Abstract
The purpose of this paper is to provide an overview of the similarities and
differences in the concept of zakat and tax, opinions of the scholars concerning
zakat and taxes, as well as explaining about the effective management of zakat
based on the application of the concept of tax. The findings in this paper
indicate that the similarities between the concepts of zakat and the concept of
the tax, namely that both have the elements of force and manager. Meanwhile
the differences are that two concepts are located on the side of the name, the
legal basis, object, the nature of its obligations, the percentage of the amount
paid, and utilization. The concept of tax which can be applied in order to
obtain effective management of zakat is to impose sanctions on manager of
zakat and negligent muzzaki not pay their zakat as on tax management. This
sanction will improve the system of zakat administration and establishment
of an independent agency that acts as the auditor.
Keywords: Zakat, Tax, Similarities, Differences.
Abstrak
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang
persamaan dan perbedaan konsep zakat dan konsep pajak, pendapat para
ulama mengenai zakat dan pajak, serta menjelaskan tentang pengelolaan
zakat yang efektif beradasarkan penerapan konsep pajak. Temuan dalam
tulisan ini menunjukkan bahwa persamaan antara konsep zakat dan konsep
2. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
220 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
pajak, yaitu bahwa keduanya memiliki unsur paksaan dan unsur pengelola,
sedangkan perbedaan dari keduan konsep tersebut terletak pada sisi nama,
dasar hukum, obyek, sifat kewajibannya, persentase besaran yang dibayarkan,
dan pemanfaatannya. Konsep pajak yang dapat diterapkan agar diperoleh
pengelolaan zakat yang efektif adalah memberikan sanksi kepada pengelola
zakat dan muzakki yang lalai tidak membayarkan zakatnya seperti pada
pengelolaan pajak. Pemberian sanksi ini akan menciptakan perbaikan sistem
administrasi zakat dan pembentukan lembaga independen yang berperan
sebagai auditor.
Kata Kunci: Zakat, Pajak, Persamaan, Perbedaan.
PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki
keberagaman budaya, adat dan agama. Mayoritas agama yang dipeluk
oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah agama Islam
sehingga pajak dan zakat adalah merupakan dua kata yang tidak bisa
dipisahkan. Sebenarnya, kedua kata tersebut mempunyai makna dan
perlakuan yang berbeda. Zakat hanya dibebankan pada orang-orang
yang memeluk agama Islam dan memiliki kekayaan atau harta dengan
syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan, bagi rang-orang yang tidak
mampu secara finasial, tidak diwajibkan membayar zakat, bahkan mereka
termasuk dalam golongan sebagai penerima zakat. Hal ini sangat berbeda
jika dibandingkan dengan pajak. Pajak dibebankan kepada seluruh warga
Negara Indonesia yang sudah dewasa dan mempunyai penghasilan.
Besarnya pajak yang disetorkan kepada negara tergantung dengan besar
kecil tingkat penghasilan yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak.
Pembayaran pajak bersifat wajib, tidak ada imbalan yang dirasakan
secara langsung oleh wajib pajak, dan bersifat yang pembayarannya
diatur oleh Undang-undang. Hal ini berbeda dengan zakat yang hanya
dikenakan kepada orang-orang Muslim yang memiliki kemampuan secara
finansial yang melebihi nisabnya. Sedangkan nonmuslim adalah bebas dari
3. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 221
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
kewajiban membayar zakat. Zakat dianggap sama dengan menjalankan
ibadah seperti menjalankan shalat atau mengerjakan haji. Zakat adalah
salah satu dari lima rukun Islam sehingga kedudukannya sangat penting.
Pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak oleh pemerintah
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan
umum, misalnya untuk pembangunan infrastuktur, untuk anggaran
negara dan lain-lain. Pembayaran zakat tergantung dari besar kecilnya
penghasilan yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur’an tentang
bagaimana membelanjakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan
zakat. Gambaran persoalan di atas merupakan salah satu persoalan laten
dalam konsep ekonomi Islam, yaitu terdapatnya dualisme zakat dan
pajak yang harus dijalankakan oleh warga negara yang yang bergama
Islam. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak mengalami penguatan.
Sementara itu, zakat mengalami kemunduran. Masyarakat memiliki
pendapat jika zakat merupakan kewajiban secara spiritual dari seorang
Muslim sebagai bentuk perwujudan ibadah dan ketaatan kita kepada
Allah SWT, sedangkan pajak merupakan kewajiban dan ketaatan warga
negara kepada negaranya.
Pengelolaan pajak di Indonesia terbilang sukses. Hal ini didukung
oleh faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dalam hal pengelolaan
pajak, yaitu administrasi pajak yang efektif dan efisien. Administrasi pajak
yang baik terdiri atas tiga aspek, yaitu:
1. Fungsi. Administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Sistem. Administrasi pajak sebagai suatu sistem adalah merupakan
seperangkat unsur yang saling berkaitan, yang berfungsi bersama-sama
untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proses tertentu.
3. Lembaga. Sebagai suatu lembaga, administrasi pajak meliputi
badan-badan yang secara khusus menangani masalah perpajakan”.1
1
Taufiq Umar Abdalla, Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi
dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009. Tesis. (Depok: Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010), 8-9.
4. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
222 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
Hal ini berbading terbalik dengan pengelolaan zakat di Indonesia
yang terbilang masih rendah kinerjanya. Faktor-faktor penyebab
rendahnya pengelolaan zakat di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Rendahnya penghimpunan dana zakat melalui Lembaga Amil
Zakat karena perilaku wajib zakat (muzakki) yang masih karikatif, yaitu
berorientasi jangka pendek.
2. Masih rendahnya efesien dan efektivitas tasharuf (pendayagunaan)
dana zakat terkait masih besarnya jumlah Organisasi Pengelola Zakat
dengan skala usaha yang kecil.
3. Lemahnya zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas
dan tidak jelasnya relasi zakat.
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
bidang zakat”.2
Pendapat yang berbeda tentang rendahnya kinerja zakat adalah:
“rendahnya kinerja pengelolaan zakat disebabkan pengelolaan zakat
belum digarap secara serius dan profesional oleh pemerintah dengan
perangkat aturan sesuai kecenderungan dan tuntutan daerah”.3
Pengelolaan zakat hendaknya harus terprogram dan terencana, terjadwal
dan terdokumentasi dengan baik tanpa mengabaikan jika sesungguhnya
membayar zakat adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah
SWT dan sebagai perwujudan ibadah.
Pengelolaan zakat hendaknya tidak hanya bersifat konsumtif, yang
secara otomatis untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, para mustahiq
(orang yang berhak menerima zakat) yang tidak mempunyai kemampuan
berusaha secara mandiri dianjurkan untuk tidak menggunakan dana
demi kepentingan konsumtif. Dana zakat yang terkumpul lebih baik jika
dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan dari umat muslim.
2
Ida Anida, Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pendayagunaan
Dana Zakat. Skripsi. (Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas
Komputer Indonesia. 2010), 2-3.
3
Amiur Nuruddin, Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan
Ekonomi Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2010), 133.
5. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 223
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan dana zakat dianggap
kurang efektif dikarenakan tidak terprogram dengan baik dan kurang
efektif pengelolaan dana zakat, dan pengelolaan dana zakat yang nilai
nominalnya masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan
pengelolaan pajak. Hal ini dikarenakan pengelolaan pajak telah memiliki
fungsi, sistem dan lembaga yang telah terstruktur dan dilaksanakan
dengan baik.
PEMBAHASAN
Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.4
Pengertian lainnya adalah suatu
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan
yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa
timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan
umum.5
Pengertian lainnya, pajak adalah prestasi yang dipaksakan
sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma
yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-
mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.6
Berdasarkan berbagai macam pengertian pajak tersebut diatas, dapat
disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
a. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut
4
Mardiasmo, Perpajakan Edisi, (Yogyakarta: Andi, 2009), 1.
5
Siti Resmi. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku I,(Jakarta: Salemba Empat,
2014), 1.
6
Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku I, (Jakarta: Salemba Empat
2009), 2.
6. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
224 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
berupa uang (bukan barang).
b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah..
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.7
Fungsi Pajak
Fungsi pajak adalah sebagai berikut:
a. Fungsi Budgetair
Artinya,pajakmerupakansalahsatusumberpenerimaanpemerintah
untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan
uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh
dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui
penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.
b. Fungsi Mengatur (regulerend)
Pajak mempunyai fungsi mengatur. Artinya, sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang
keuangan.”8
Jenis-Jenis Pajak
Berbagai jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok,
yaitu berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungut.
7
Mardiasmo, Perpajakan............,1.
8
Siti Resmi, Perpajakan..........., 3.
7. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 225
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
1). Menurut golongan
Pajak pada bagian ini mengelompok menjadi 2 yaitu:
a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan
kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak
yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak
tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,
atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya karena
penyerahan barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau
pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat
kegiatan unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya.
Ketiga unsur tersebut terdiri atas:
1. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis
diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul
terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus
dibebani pajak.
2.) Menurut sifat
Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:
a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan
keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memerhatikan keadaan
subeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak obyektif, yaitu pajak yang memperhatikan obyeknya baik
berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan
8. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
226 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan
pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3.) Menurut lembaga pemungut
Pajak dikelompokan menjadi dua yaitu:
a. Pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
b. Pajak daerah, pajak yang diungut oleh pemerintah daerah baik
tigkat I (pajak propinsi) untuk maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/
kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.
Contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak
rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir,
pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.”9
Pengertian dan Prinsip Zakat
Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-
barakatu (kebersihan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan),
ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalabu (keberesan). Menurut istilah,
meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak
berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama,
yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu,
yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada
yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. 10
9
Siti Resmi, Perpajakan..........., 8-9
10
Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani,
2002), 7.
9. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 227
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
Pengertian zakat menurut Undang-undang adalah harta yang wajib
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan
kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam11
. Zakat
menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah harta yang wajib
dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan
kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)”.12
Apabila memperhatikan
ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan zakat secara teliti, maka
akan mendapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat, yaitu:
a. Prinsip keyakinan, karena membayar zakat adalah suatu ibadat
dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang
dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya.
b. Prinsip keadilan, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal
maka makin berkurang pula tingkat pungutan.
c. Prinsip produktivitas, nisab berlaku pada zakat hanya bila telah
sampai waktunya dan produktif.
d. Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah
seseorang yang berakal dan bertanggung jawab.
e. Prinsip kemudahan, kemudahan zakat diperoleh sebagian dari
sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum islam tentang
etika ekonomi.
f. Prinsip kemerdekaan, yaitu seseorang harus menjadi manusia
bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu,
seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia
dianggap tidak memiliki sesuatu harta. 13
Yang Wajib Berzakat dan Kelompok Penerima Zakat
Pelaksanaan zakat, yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah
orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dalam hal ini
11
UU No 23 tahun 2011. Tentang Pengelolaan Pajak.
12
Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109
13
M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana
Bhakti Prima Yasa, 1997), 257-259.
10. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
228 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
disebut dengan muzakki. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:
“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat
dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada
rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.14
Golongan orang yang berhak menerima zakat dalam istilah fiqih
disebut dengan mustahiq terdapat delapan golongan mustahiq yang
tercakup dalam firman Allah SWT yang artinya: “Sesungguhnya zakat itu
hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan
hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan)
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai kewajiaban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana”. (QS At-Taubah: 60).15
Adapun penjelasan tetang delapan golongan penerima zakat adalah
sebagai berikut:
1. Fakir, yang dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak
berhasil untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya, baik
itu untuk dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Sebagian
para ahli fiqih menyatakan bahwa orang disebut fakir adalah apabila tidak
berhasil memperoleh lebih dari 50% kebutuhan pokoknya.”16
2. Miskin. Pengertian miskin di sini adalah orang yang untuk
memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan
orang lain.17
3. Amil atau yang disebut juga dengan petugas pengumpul dan
penyalur zakat, yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim
setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari
para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga
14
Al-Qur’an surat Al Baqoroh ayat 277
15
Al Qur’an surat At Taubah ayat 60.
16
Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah
dan Pendapat Para Ulama, (Bandung: Mizan 1999), 305-306.
17
H. A Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah, Bandung: Prenada Media, 2003),347-348.
11. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 229
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
keamanan dan petugas penyalur kepada para mustahiq.18
4. Muallaf, yang dimaksud dengan muallaf adalah orang-orang yang
perlu dijinakkan (dilunakkan) hatinya, dengan memberi mereka sebagian
dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi memantapkan
keimanannya, atau ‘membeli’ kesetiaannya agar menjaga keamanan kaum
Muslim atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat Muslim.19
5. Untuk keperluan pembebasan kaum tertindas. Di masa yang
lalu, ketika perbudakan masih marak terjadi dan berlaku di seluruh dunia,
bagian ini disediakan dalam upaya pembebasan para budak. Namun
di masa sekarang ini, bagian ini dapat disalurkan kepada umat Islam
di seluruh dunia yang masih menderita di bawah tekanan perbudakan
bangsa-bangsa asing hampir di seluruh aspek kehidupan.” 20
6. Al-Gharimin atau yang disebut dengan istilah orang-orang yang
terhimpit hutang. Orang-orang yang terhimpit hutang, dibagi menjadi
dua bagian yaitu:
a. Pertama, adalah mereka yang pernah mempunyai hutang dari
orang lain untuk menutupi kebutuhan hidup dan sekarang ini karena
disebabkan kemiskinan yang sangat, sehingga tidak memiliki kemampuan
untuk membayar kembali hutang-hutangnya.
b. Kedua adalah mereka yang biasanya berasal dari para tokoh-
tokoh pemuka masyarakat, yang berupaya sebagai penengah antara dua
kelompok masyarakat yang berseteru yang diakibatkan karena harta
atau tuntutan yang dipertikaikan di antara mereka. Selanjutnya para
tokoh masyarakat ini, membebani dirinya dengan memberikan sejumlah
tertentu jaminan keuangan, agar konflik tentang perebutan harta tidak
terus berlanjut.
7. Fi Sabilillah, adalah para sukarelawan yang berjuang dalam
peperangan untuk membela agama Islam dan negara dari serbuan tentara-
tentara asing.
18
Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis.......,306.
19
Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis.......,307.
20
Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis.......,308.
12. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
230 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
8. Ibnu Sabil, secara harfiah arti ibnu sabil adalah ‘anak jalanan’ yang
tidak mempunyai rumah untuk ditinggali atau orang-orang yang terpaksa
lebih sering berada dalam perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya
demi memenuhi nafkah hidupnya. Termasuk dalam golongan ini adalah
para musafir yang kebetulan kehabisan ongkos di tengah perjalanannya,
sehingga memerlukan bantuan keuangan.”21
Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat
Azas pengelolaan zakat menurut UU pengelolaan pajak Pasal 2
adalah :22
syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum,
terintegrasi dan akuntabilitas.
Tujuan pengelolaan zakat adalah23
:
a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat; dan
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Jenis-jenis Zakat
Jenis zakat ada dua jenis, yaitu:24
1. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim
setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan.
2. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang
tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil
laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi)
yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.
21
Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis.......,312.
22
Undang-Undang Republika Indonesia No. 28 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat.pasal 2.
23
Undang-Undang Republika Indonesia No. 28 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat. pasal 3
24
Sri Nurhayati dan Wasilah. Akuntansi Syari’ah di Indonesia, (Jakarta: Salemba
Empat 2009), 274-275.
13. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 231
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
Sementara itu, penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis zakat
adalah sebagai berikut:25
1. Zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan
setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan orang Muslim
menjelang Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per
individu adalah satu sha’ yang setara dengan 2,5 kilogram atau dengan
3,5 liter beras makanan pokok yang ada di daerah pemberi zakat atau
yang bersangkutan. Zakat ini diberikan kepada delapan golongan yang
berhak menerima zakat. Menurut beberapa ulama khusus untuk zakat
fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan, yakni fakir dan miskin.
2. Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil
perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan
hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi).
Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Adapun
jenis-jenis zakat maal, yaitu:
a. Zakat emas dan perak. Nishab emas adalah 20 dinar (setara
dengan 85 gram emas murni). Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham
(setara dengan 672 gram perak). Ini berarti, jika Anda memiliki emas
sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan
zakatnya sebesar 2,5%. Aturan serupa berlaku pula untuk perak, jika telah
mencapai nishab 200 dirham dan waktu kepemilikannya telah satu tahun,
maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
b. Zakat harta berharga lainnya. Misalnya uang tunai, tabungan,
saham, obligasi dan lain-lain). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan
syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak.
c. Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil
profesi seseorang sebesar 2,5 %.
d. Zakat tabungan adalah uang yang telah disimpan selama 1 tahun
dan mencapai nilai minimum (nisbah) setara 85 gram emas, zakat yang
wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.
25
http://arizta.mywapblog.com/jenis-jenis-zakat.xhtml, diakses 30 Mei 2016.
14. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
232 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
e. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta
yang diperoleh dari hasil investasi (seperti: bangunan atau kendaraan
yang disewakan) besarnya 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk
penghasilan bersih.
f. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil
perniagaan. Ketentuanya, berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas
besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan
maupun perseroan.
Pendapat lain menjelaskan jenis-jenis zakat ada dua jenis zakat,
yaitu:26
1. Zakat fitrah/fidyah, zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah.
Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan
Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah menurut
ukuran sekarang adalah 2,176 kilogram. Sedangkan makanan yang
wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma,
gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara
yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan
Syafi’i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.
Pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ulama, yaitu:
a. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan
tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
b. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di
awal. Bagi yang tidak berpuasa Ramadhan karena udzur tertentu yang
dibolehkan oleh syaria’t dan mempunyai kewajiban membayar fidyah,
maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa.
2. Zakat maal (harta) adalah sejumlah harta benda tertentu yang
wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan menyucikan
pemiliknya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati:
a. Milik penuh. Artinya, harta tersebut berada dalam kontrol dan
26
http://arian-rasta.blogspot.com/2011/12/zakat-macam-macam-zakat-pengertian.
html, diakses 30 Mei 2016.
15. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 233
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.
b. Berkembang. Artinya, harta tersebut dapat bertambah atau
berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
c. Cukup nishab. Artinya, harta tersebut telah mencapai jumlah
tertentu sesuai dengan ketetapan syara’. Sedangkan harta yang tidak
sampai nishabnya terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan Infaq
serta Shadaqah.
d. Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah
kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang
menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila
kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup
layak.
e. Bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau
mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan
waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
f. Berlalu satu tahun (Al-Haul). Maksudnya adalah bahwa pemilikan
harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya
berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil
pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.
Jenis-jenis zakat menurut Undang-Undang pengelolaan zakat:
adalah Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
b. Uang dan surat berharga lainnya;
c. Perniagaan;
d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
e. Peternakan dan perikanan
f. Pertambangan;
g. Perindustrian;
h. Pendapatan dan jasa; dan
i. Rikaz.
16. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
234 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
Zakat mal sebagaimana dimaksud merupakan harta yang dimiliki
oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
Mekanisme zakat sebagai penguran penghasilan kena pajak (PKP)
seperti yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti
Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib
yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagai berikut:27
1. Menurut Pasal 2 Peraturan tersebut
a.Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan
zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
b. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui
transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), dan
2. Paling sedikit memuat:
•Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) pembayar;
•Jumlah pembayaran;
•Tanggal pembayaran;
•Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
•Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau
lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti
pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
•Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran
27
http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-penentuan-tarif-pajak diakses
tanggal 7 Juni 2016.
17. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 235
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
melalui transfer rekening bank
2. Menurut Pasal 3
Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto apabila :
a. Tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat;
lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan
Pemerintah; dan/atau
b. Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
3. Menurut Pasal 4
Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang
bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan,
zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat
(1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.
PEMBAHASAN
Berikut ini persamaan antara zakat dan pajak seperti yang
dikemukakan oleh Gusfahmi yaitu:
1. Sama–sama mempunyai unsur paksaan dan kewajiban yang
merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat.
2. Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara)
pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya
zakat itu harus diserahkan pada pemerintah sebagai badan yang disebut
dalam Al-Qur’an: amil zakat.
18. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
236 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
3. Dalam ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu,
demikian halnya dalam zakat. Seseoarang membayar zakat adalah selaku
masyarakat Islam.
4. Pajak pada zaman modern mempunyai tujuan kemasyarakatan,
ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun
mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada
aspek–aspek yang disebutkan tadi dan aspek–aspek lain, semua itu sangat
besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.28
Perbedaan Antara Zakat dan Pajak
Terdapat beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak
sehingga akan nampak jelas perbedaannya:29
1. Dari Segi Nama dan Etikanya:
Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkembang.
Dalam syari’at islam zakat untuk mengungkapkan arti dari bagian harta
yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainya.
Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 276 yang artinya:
’’Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah“. Sedangakan pajak
diambil dari kata dharaba, yang artinya utang, pajak, tanah atau upeti.
Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Seperti
yang dikatakan dalam Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat: 61 yang artinya:
“Dan timpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan”.
2) Mengenai Hakikat dan Tujuannya
Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai
tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya.
Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata–mata yang tidak ada
hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri.
3) Mengenai Batas Nisab dan Ketentuanya.
Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat
28
Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta,(PT Raja Grafindo Persada, 2007), 27.
29
http://ekowaluyoekonommuda.blogspot.co.id/2013/06/zakat-pengurang-pajak-by-eko-
waluyo.html diakses tanggal 7 Juni 2016
19. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 237
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda
juga Allah memberikan ketentuan atas kewajibab zakat itu seperlima,
sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Berbeda dengan
pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik
mengenai objek, presentase, harga dan ketentuannya, bahkan ditetapkan
dan dihapuskan pajak tergantung pada penguasa sesuai dengan kebutuhan.
4) Mengenai Kelestarian dan Kelangsungan
Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus – menerus,
adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus – menerus, baik
mengenai macam, presentase, dan kadarnya.
5) Mengenai Pengeluarannya
Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT
dalam Qur’an dan dijelaskan oleh Rosulullah SAW dengan perkataan dan
perbuatanNya, sasaran itu kemanusiaan dan keislaman, sedangkan pajak
dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum negara,
sebagai mana ditetapkan pengaturan oleh penguasa.
6) Hubungannya dengan Penguasa
Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah
yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, pemerintah yang
memungutnya dan juga membuat ketentuan wajib pajak, adapun zakat
adalah hubungan pezakat dengan Tuhannya, Allah lah yang memberinya
harta dan mewajibkan membayar zakat.
Pengelolaan Zakat Secara Efektif
Berdasarkan hasil yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan
mengenai kelebihan-kelebihan dari konsep pajak sehingga pengelolaan
pajak lebih sukses dibandingkan dengan pengelolaan zakat, yaitu:
1. Adanya penerapan sanksi yang tegas dan jelas bagi para wajib
pajak yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah melalaikan
membayar pajak sedangkan pada sistem pengelolaan zakat tidak
adanya sanksi bagi para wajib zakat yang lalai untuk membayar zakat.
20. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
238 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
Hal ini dkarenakan bahwa pembayaran zakat hanya berdasarkan pada
kesukarelaan dan keikhlasan.
2. Sistem rekrutmen pegawai pada kantor pajak merupakan sumber
daya manusia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan perpajakan
yang matang melalui jenjang pendidikan formal dan pendidikannya dibayai
oleh negara yaitu STAN sedangkan selama ini pegawai yang ada dilembaga
zakat adalah merupakan pekerjaan yang bukan dianggap sebagai suatu
profesi. Atas dasar itulah maka IAIN Tulungagung, membuka Jurusan
yang bernama Zakat dan Wakaf yang berada dibawah naungan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum. Tujuan diselenggarakan pendidikan formal
untuk para pengelola lembaga zakat diharapkan dapat menghasilkan
sumberdaya manusia yang unggul dan kompetitif serta profesional dalam
mengelolaan zakat.
3. Sumber daya manusia pengelola zakat agar selanjutnya lebih
proaktif dalam menjemput para wajib zakat agar mereka melaksanakan
kewiban membayar zakat.
4. Sistem administrasi pajak telah terencana dan terprogram dengan
baik yang dimulai dari dari: fungsi, sistem dan lembaganya namun hal
yang berbeda yang ada pada pengelolaan zakat masih belum jelas. Sistem
penelolaan zakat kebanyakan adalah merupakan lembaga pengelola zakat
yang belum memiliki atau tidak memahami pentingnya sebuah sistem
dalam kinerja organisasinya. Komunikasi yang baik belum terjalin antara
amil zakat yang satu dengan amil zakat yang lain hal ini dikarenakan
minimnya sumber daya manusia yang paham akan teknologi. Sebagian
besar lembaga zakat masih belum jelas pengeloaannya yang belum
transparan dan ketidajelasan tentang keberadaan lembaga zakat, hal ini
dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
zakat itu sendiri.
Kelemahan dan Kelebihan Konsep Pajak Pada Zakat
Konsep pajak yang diterapkan dinegara Indonesia agar diperoleh
21. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 239
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
pengelolaan zakat yang efektif dan efesien berdasarkan teori-teori yang
sudah dijelaskan, yaitu:
1. Dalam hal penerimaan karyawan dalam sebuah lembaga zakat
sebaiknya adalah sumber daya manusia yang berkualitas yang betul
paham akan akuntansi syariah dan dilengkapi pengetahuan teknologi yang
memadai ataupun kalau perlu penerimaan karyawan ini harus lulusan
mahasiswa jurusan akuntasi syariah.
2. Administrasi pajak yang efisien dan efektif terdiri dari fungsi
(perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan), sistem
dan lembaga juga harus ada pada konsep zakat30
.
Dari sisi fungsi:
a. Dalam hal perencanaan, berkaitan dengan persiapan lembaga
dalam menghadapi masa depan, menetapkan sasaran, menetapkan
strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat.
Melalui desain perencanaan yang kuat akan dapat menentukan kekuatan,
kelemahan, tantangan dan peluang apa saja yang akan dihadapi dalam
proses pengambilan dan penyaluran dana zakat sebagai manifestasi dana
umat untuk dan kembali untuk kepentingan umat.
b. Dalam hal pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga
untuk menyusun struktur tugas, hubungan wewenang, desain organisasi,
spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, desain dan analisis pekerjaan.
Melihat kondisi pengelolan zakat di Indonesia belum menunjukkan
adanya bangunan organisasi yang kuat hal ini tampak pada kerancuan
diantara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat swasta.
Akibat yang di timbulkan adalah akuntabilitas lembaga zakat menjadi
paradigma yang terkesampingkan. Bentuk tanggung jawab negara
dalam rangka pengelolaan dana umat diperlukan adanya sentralisasi
pembentukan organisasi dan pengelolaan zakat. Sehingga hubungan
yang tercipta tidak hanya sekedar koordinatif dan informatif akan tetapi
30
Taufiq Umar AbdallaAnalisis, Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak
Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009. Skripsi. (Depok:
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010), 8-9.
22. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
240 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
juga bersifat instruktif.
c. Dalam hal pengendalian, pengendalian lembaga berkaitan dengan
pengendalian mutu pelayanan, pengendalian keuangan, pengendalian
mustahiq, pengendalian biaya, analisis penyimpangan antara rencana dan
realisasi.
Dari sisi lembaga:
a. Memberikan tanggung jawab kepada amil zakat atau Badan Amil
Zakat (BAZ) untuk bertindak dan bertanggung jawab memungut zakat
terhadap muzakki.
b. BAZ harus dibebankan tanggung jawab meneliti dan menghitung
harta muzakki.
c. Harus ada mekanisme yang jelas apabila muzakki membagi-
bagi zakatnya kepada mustahiq, perlunya memberikan bukti pembayaran
zakat kepada BAZ, kemudian disahkan oleh BAZ, dan semestinya bisa
digunakan sebagai bukti ketika membayar pajak, guna mendapatkan
pengurangan sesuai dengan besar zakat yang telah dikeluarkan.
d. Lembaga pengelola zakat perlu mempunyai mekanisme
pengaturan diri, mulai dari penerapan kode etik amil zakat sampai
sertifikasi dan akreditasi lembaga. Sertifikasi dan akreditasi lembaga
pengelola zakat di Indonesia merupakan salah satu upaya yang perlu
dijajaki. Melalui mekanisme ini lembaga pengelola zakat akan dinilai
oleh pihak ketiga, dengan kriteria tertentu, mulai dari akuntabilitas
keuangan, keterbukaan atau transparansi, tata pengelolaan internal, dan
sebagainya. Upaya ini bisa dimulai dengan menerapkan rating terhadap
lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia. Rating ini mempunyai beberapa
tujuan. Pertama, untuk melakukan evaluasi kinerja lembaga-lembaga
amil zakat. Kedua, memotivasi lembaga amil zakat untuk meningkatkan
profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Ketiga, memberikan
panduan bagi muzakki atau donatur dalam menyalurkan dananya. Dengan
model rating ini nantinya masyarakat akan mengetahui lembaga mana
yang amanah dan profesional, dan mana yang tidak.
23. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 241
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
3. Perlu dibentuk lembaga independen yang berperan sebagai
auditor yang tugasnya adalah secara khusus untuk mengaudit dan
mengevaluasi kinerja lembaga pengelola zakat. Hasilnya adalah tentang
nama-nama pembayar zakat, laporan alokasi penyaluran dana zakat
yang telah terkumpul. Hasil audit lembaga pengelola zakat selanjutnya
hendaknya dipublikasikan kepada masayarakat umum. Tujuannya adalah
sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas lembaga pengelola zakat
tersebut. Dengan diumumkannya hasil laporan audit lembaga pengelola
zakat diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat akan besar dan hal ini
sebagai faktor utama yang menentukan besarnya dana zakat yang bisa
dikelola kedepannya.
PENUTUP
Berdasarkangambarandanpaparantentangkonseppajak,pengelola
zakat hendaknya terlebih dahulu harus paham tentang pengertian dan
jenis-jenis zakat dan pajak, selanjutnya adalah dapat memahami tentang
persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat sehingga mempunyai
pemahaman untuk menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang berkaitan
dengan konsep pajak yang dapat diterapkan pada zakat. Meskipun Zakat
dan pajak merupakan sama-sama kewajiban dalam bidang harta, namun
sebenarnya keduanya mempunyai falsafah. Keduanya memiliki perbedaan
yaitu meliputi sifat dan asasnya, sumber, sasaran, prinsip tujuan dan
jaminannya bagian serta kadarnya. Berdasarkan peraturan dan Undang-
Undang yang berlaku di Indonesia, zakat dapat mengurangi pajak, karena
zakat dikecualikan sebagai objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku
atas sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui
di Indonesia. Bentuk penerimaannya adalah yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang
berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
Salah satu perbedaan antara pajak dan zakat adalah jika zakat
24. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
242 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
memiliki nisab (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku,
berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Konsep
pajak sudah memiliki aturan yang jelas yaitu pajak akan dikenakan kepada
seluruh wajib pajak yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Kena
Pajak (PKP). Besarnya pengenaan pajak proporsional berdasarkan
besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan seseorang (wajib pajak)
maka makin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Zakat dibebankan
kepada kaum muslim sedangkan pajak tanpa memandang agama yang
dipeluk oleh wajib pajaknya.
25. AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016 ж 243
Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Abdalla, Taufiq Umar. Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak
Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun
2009. Skripsi. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik Universitas Indonesia, 2010.
Al-Habsyi, Muhammad Bagir. Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah
dan Pendapat Para Ulama. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999.
Anida, Ida. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas
Pendayagunaan Dana Zakat. Skripsi. Bandung: Program Pascasarjana
Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, 2010.
Arian. Zakat, Macam-Macam Zakat dan Pengertian Zakat, (Online), (http://
arian-rasta.blogspot.com/2011/12/zakat-macam-macam-zakat-
pengertian.html, diakses 30 Mei 2016).
Arizta. Jenis-Jenis Zakat, (Online), (http://arizta.mywapblog.com/jenis-jenis-
zakat.xhtml, 2011, diakses 30 Mei 2016).
Bamz. Pengertian dan Macam-Macam Zakat, (Online), http://www.bamz.
us/2011/12/pengertian-zakat-dan-macam-zakat.html, diakses 30 Mei
2016).
Djazuli, H. A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syari’ah. Bandung: Prenada Media, 2003.
EkoWaluyo.ZAKATPENGURANGPAJAK.http://ekowaluyoekonommuda.
blogspot.co.id/2013/06/zakat-pengurang-pajak-by-eko-waluyo.html diakses
tanggal 7 Juni 2016
Erikson Wijaya. Kompleksitas Penentuan Tarif Pajak http://www.pajak.
go.id/content/article/kompleksitas-penentuan-tarif-pajak, 2012, diakses
tanggal 7 Juni 2016
Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema
Insani, 2002.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Exprosure Draft PSAK Syariah No. 109.
Mannan, M. Abdul. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
26. Dyah Pravitasari: Pemahaman Konsep Pajak......
244 ж AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2016
Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2009.
Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi Syari’ah di Indonesia. Jakarta: Salemba
Empat, 2009.
Nuruddin, Amiur. Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami
dan Ekonomi Syariah. Jakarta: Erlangga, 2010.
Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku I. Salemba Empat.
Jakarta, 2014.
Rifa’i, Moh. Ilmu Fiqih Islam Lengkap. Semarang: CV. Toha Putra, 1999.
Undang-Undang Republika Indonesia No. 28 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat.