Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Subang tahun 2010. 2. Topik penelitian ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Subang. 3. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketiga aspek pengelolaan pajak daerah tersebut.

1. Seminar Usulan Penelitian FASIH SAEPUL ANWAR 170410070013 PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEKAYAAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2010

2. Latar BELAKANG PENELITIAN Sejak bergulirnya era reformasi, pemerintah saat ini telah mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang berarti pemerintah lokal (daerah) dapat mengelola keuangannya sendiri dan juga mengelola pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal.

3. Untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin lainnya pemerintah daerah tentu memerlukan sumber penerimaan dana yang besar. Salah satu sumber penerimaan yang dapat diandalkan yaitu berasal dari pajak daerah. Dalam menghadapi ini Pemerintah Kabupaten Subang tentu sudah berusaha menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya, salah satunya adalah pajak.

4. potensi Kabupaten Subang cukup besar, dilihat dari topografinya sendiri subang terdiri dari daerah dataran rendah, daerah berbukit, dan daerah pegunungan. Oleh karena itu potensi subang cukup besar, terutama bagi penerimaan pajak daerahnya. Fenomena yang terjadi adalah kurang efektifnya pengelolaan pajak di kabupaten subang, hal ini terlihat dari banyaknya kasus dalam pemungutan pajak di Kabupaten Subang, salah satunya adalah kasus korupsi. selain itu banyak perolehan pajak yang tidak mencapai target

5. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai pelaksana daerah di bidang keuangan. Dengan demikian segala urusan terkait pengelolaan pajak menjadi tugas dan tanggungjawab DPPKAD. Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka diadakan penelitian mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul: Pengelolaan Pajak Kabupaten Subang Tahun 2010 (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang)

6. Identifikasi masalah Berdasarkankepadalatarbelakangpenelitiandiataspenelitimengidentifikasikanmasalahsebagaiberikut : Bagaimana perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang dalam pengelolaan pajak daerah Kabupaten Subang tahun 2010? Apakah pelaksanaan atau pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang dalam pengelolaan pajak daerah Kabupaten Subang tahun 2010 sudah efektif dan efisien ? Bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang dalam pengelolaan pajak daerah Kabupaten Subang tahun 2010?

7. Maksud dan tujuan Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenjelaskanbagaimana pelaksanaan Pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah Kabupaten Subang. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisa perencanaan dalam pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah Kabupaten Subang. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa apakah pelaksanaan atau pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang dalam pengelolaan pajak daerah sudah efektif dan efisien. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang dalam pengelolaan pajak daerah.

8. Kegunaan penelitian Kalangan Akademis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi Ilmu Pemerintahan dalam konteks pengelolaan pajak. Khusunya pengelolaan pajak daerah. Kegunaan Pemerintah: khususnya Pemerintah Kabupaten Subang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerahnya. Kepentingan Masyarakat: diharapkan dapat membantu masyarakat khusunya masyarakat subang, dan umumnya masyarakat indonesia untuk mengenal lebih dekat dalam pengelolaan pajak, sehingga dalam empirisnya masyarakat dapat mengawasi dalam pengelolaan pajak. Selain itu masyarakat juga lebih mengerti bagaimana dalam mengurus pajak. Bagi Kepentingan Penulis: penelitian ini diharapkan dapat menambah pengatahuan, daya nalar, dan analisis terhadap masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan pajak.

9. Kerangka pemikiran Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah ini dimaksudnya daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mengelola keuangan masing-masing daerahnya

10. Pengelolaan merupakan salah satu fungsi pemerintah, Istilah pengelolaan sering diidentikan dengan istilah manajemen, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh siswanto, bahwa: “istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengawasan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya” (Siswanto, 2006: 1).

11. Seperti yang dijelaskan oleh Brantas bahwa: “manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah ‘managing’ -pengelolaan-, sedang pelaksananya disebut manajer atau pengelola” (Brantas, 2009: 5). Hersey dan Blanchard menurut Stoner dalam Sudjana (2000:17) memberikan arti pengelolaan sebagai berikut “pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan merupakan manajemen.

12. Manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Sumijo dan soebedjo dalam Sudjana (2000:17) mengemukakan bahwa : manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dari seluruh anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan

13. menurut Bachrul Elmi prinsip-prinsip manajemen modern pada intinya adalah: Perencanaan yang matang,memerlukan syarat adanya kemampuan dan kecermatan untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu, apa yang dibutuhkan pada saat ini serta perubahan dan perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Dalam konteks pengelolaan kekayaan daerah maka idelanya harus ada validasi data, pengetahuan dan kemampuan untuk mengukur apa dan berapa potensi kekayaan yang dimiliki dan bagaimana perencanaan penggunaan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang. Praktek-praktek yang demikian dapat disaksikan seperti pada pengelolaan SDA, yang hanya mementingkan kebutuhan saat ini tanpa mempertimbangkan kehidupan masa yang akan datang. Pelaksanaan yang tepat, mensyaratkan adanya proses penyelenggaraan yang efisien, efektif dan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dicapai jika didukung dengan adanya aturan yang jelas, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas diantara para pihak yang terkait, didukung pula oleh profesionalisme bagi para pelaksananya. Dan tidak kalah penting artinya adalah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berkembang pada saat ini kita perlu memanfaatkan information technology (IT). Pengelolaan kekayaan daerah tanpa didasari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi akan tidak efisien, hasilnya tidak optimal bahkan akan mengurangi nila manfaatnya. Prisip ketiga adalah pengawasan yang ketat. Arti ketat disini adalah bukan model pengawasan yang membelenggu dan mengakibatkan kesulitan bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Juga bukan pengawasan yang cenderung mencari-cari kesalahan bagi pelaksananya. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan yang ketat dalam manajemen modern adalah konsistensi didalam menerpakan prinsip, aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. (Elmi, 2002: 122-123)

14. Pajak pada umumnya merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah : “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tujukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Soemitro, 2003:26).

15. Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakanoleh P.J.A. Andriani yang telahditerjemahkanoleh R. SantosoBrotodiharjoadalah : “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. (Brotodiharjo, 1991:2)

16. Model KerangkapemikirandalampenelitiantentangPengelolaanpajak daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 : OTONOMI PENGELOLAAN PAJAK PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PAJAK: 1. PERENCANAAN. 2. PELAKSANAAN. 3. PENGAWASAN. (Elmi. 2002: 122-123)

17. Metode penelitian METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan”.

18. 2. PENDEKATAN PENELITIAN Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada pandangan informan yang terperinci tentang suatu masalah

19. 3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Studi Kepustakaan Yaitu mengadakan pengumpulan data melalui penelaahan berbagai studi literatur yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Kabupaten Subang. Studi Lapangan Yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh di lokasi penelitian. Studi lapangan ini dilakukan dengan teknik: Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung, dimana peneliti ditempatkan sebagai pengamat penuh. Wawancara. yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terhadap informan Dokumentasi atau Kepustakaan, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

20. 4. TEKNIK PENGAMBILAN INFORMAN Dari pertimbangan yang telah ditentukan, dipilih beberapa orang informan yang ditentukan dengan teknik purposive. Dengan menggunakan teknik purposive inipeneliti dapat menggunakan pertimbangan yang mendalam atau intuisi dalam memilih orang-orang atau kelompok yang dinilai paling baik untuk diteliti (Hamidi, 2008:88).

22. 5. TEKNIK ANALISIS DATA Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya bermula dari hal-hal yang bersufat khusus berupa data ke hal yang umum. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut : Tahap reduksi data, pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Tahap penyajian data, pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Tahap penarikan dan verifikasi (kesimpulan), pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji coba kebenaran setiap makna yang muncul dari data.

23. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Subang Adapun mengenai jadwal / lamanya penelitian ini adalah sebagai berikut : Studi pustaka, dilaksanakan pada bulan Juni 2011-November 2011 Usulan Penelitian, dilaksanakan pada bulan Juni 2011-Juli 2011 Seminar Outline, Agustus 2011 Penelitian lapangan, dilaksanakan pada bulan Agustus 2011-Oktober 2011 Pengolahan data, dilaksanakan pada bulan Agustus 2011-Oktober 2011 Seminar Draft, dilaksanakan pada bulan September 2011 Penulisan skripsi, dilaksanakan pada bulan Agustus 2011- November 2011 Sidang skripsi, dilaksanakan pada bulan November 2011

24. DAFTAR PUSTAKA Buku: Abdurahmat. 2003. Investasi yang Menguntungkan.Yogyakarta : Andi. Brantas. 2009. Dasar Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta. Brotodiharjo, R, Santoso, 1991. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Eresco. Elmi, Bachrul. 2002. KeuanganPemerintah Daerah Otonomdi Indonesia. Jakarta: UI Press. Furchan, A. 2004.Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hamidi, 2008. Metode Penelitian Kualitatif. UMM Press: Malang. Hasibuan, Malayu S.P. 1984, Manajemen dasar, pengertian dan masalah, Jakarta: Gunung Agung. Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga. Sarundajang. 2002. ArusBalikKekuasaanPusatke Daerah. Jakarta: PustakaSinarHarapan. Siswanto, H. B. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

25. Soemitro, Rochmat, 2003, Asas Dasar Pajak dan Dasar Perpajakan, Jakarta:IKAPI Soleh, ChabibdanHeruRochmansjah. 2010. PengelolaanKeuangandanAset Daerah: sebuahPendekatanStrukturalMenuju Tata KelolaPemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia. Suandy, Erly. 2005.Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Sudjana. 2000. Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung : Falah Production Sukmadinata. Syaodih, Nana. 2006. Metode PenelitianPendidikan. Bandung : Remaja. Rosda Karya. Widodo, Widi dan Dedy Djefris. 2008, Tax Payer's Right. Bandung : Alfabeta. Winarno, Surakhmad. 1985. Pengantar penelitian ilmiah dasar, metode dan teknik. Bandung: Tartito. Yusuf. 2009. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah (Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik). Jakarta: Salemba Empat.

26. PeraturanPerundang-undangan Republik Indonesia. 2004. Undang Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber Pustaka Lainnya Watilo, Cory. 2010. PBB Tahun 2010 Kabupaten Subang.http://reportersubang.posterous.com/berita-subang-43. Diunduh pada tanggal 02 Juli 2011. Ita, Ibnu. 2010. Daerah Harus Siap Kelola Pajak dan Retribusi.http://www.batukar.info/news/daerah-harus-siap-kelola-pajak-dan-retribusi. Diunduh pada tanggal 02 Juli 2011. Republika. Kamis, 09 Desember 2010. Bupati Subang Diperiksa Sebagai Tersangka Korupsi Dana Upah Pungut Pajak, hlm. 3.