Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
1. Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan pengelolaan barang daerah dan solusi yang diajukan, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan barang daerah.
2. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah perencanaan kebutuhan yang kurang tepat, pengadaan yang tidak sesuai prosedur, serta penggunaan dan pemanfaatan barang daerah yang tidak sesuai tujuan
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaYudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bekasi. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum pengelolaan BMD, siklus pengelolaan BMD, peran dan tanggung jawab instansi terkait, pemanfaatan BMD untuk peningkatan PAD, pemindahtanganan, penilaian, dan tuntutan ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum dan ruang lingkup keuangan daerah, perbedaan pengelolaan APBN dan APBD, proses penyusunan anggaran daerah, pejabat terkait pelaksanaan APBD, tugas kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, tugas pejabat penatausahaan keuangan SKPD, azas umum keuangan daerah, proses penyusunan laporan keu
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan, mencakup siklus pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
The document discusses the legal basis, scope, and procedures for monitoring and controlling state asset management in state universities in Indonesia. It can be summarized as follows:
1) State assets in universities are regulated by laws and regulations including Government Regulation 27/2014 and 28/2014. Monitoring and control involves periodic and incidental oversight of asset usage, utilization, transfer, and disposal.
2) Asset management involves planning, procurement, registration, valuation, safeguarding, fostering, monitoring, and disposal. Monitoring is conducted by both asset users and managers, and can involve investigations and audits by internal oversight bodies if issues are suspected.
3) Audit procedures include risk identification, planning, field inspections, documentation
Dokumen tersebut membahas mengenai profil Dr. Dadang Solihin dan pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah. Terdapat ringkasan singkat mengenai dasar hukum, manfaat, pengertian aset dan barang milik daerah, serta tahapan pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga penilaian.
Peraturan ini mengatur tentang struktur pejabat pengelola barang milik daerah dan format perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk pengadaan dan pemeliharaan barang. Dokumen ini berisi contoh format usulan rencana kebutuhan barang milik daerah, hasil penelaahan rencana kebutuhan barang milik daerah, dan petunjuk pengisian masing-masing format.
Kontrak ini mengatur pengadaan jasa konsultansi pengawasan untuk suatu proyek dengan nilai kontrak tertentu. Kontrak ini menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, pengawasan, dasar pelaksanaan, tenaga ahli, biaya, pembayaran, jangka waktu, kewajiban pihak kedua, dan ketentuan perubahan pekerjaan.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
1. Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan pengelolaan barang daerah dan solusi yang diajukan, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan barang daerah.
2. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah perencanaan kebutuhan yang kurang tepat, pengadaan yang tidak sesuai prosedur, serta penggunaan dan pemanfaatan barang daerah yang tidak sesuai tujuan
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaYudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bekasi. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum pengelolaan BMD, siklus pengelolaan BMD, peran dan tanggung jawab instansi terkait, pemanfaatan BMD untuk peningkatan PAD, pemindahtanganan, penilaian, dan tuntutan ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum dan ruang lingkup keuangan daerah, perbedaan pengelolaan APBN dan APBD, proses penyusunan anggaran daerah, pejabat terkait pelaksanaan APBD, tugas kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, tugas pejabat penatausahaan keuangan SKPD, azas umum keuangan daerah, proses penyusunan laporan keu
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan, mencakup siklus pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
The document discusses the legal basis, scope, and procedures for monitoring and controlling state asset management in state universities in Indonesia. It can be summarized as follows:
1) State assets in universities are regulated by laws and regulations including Government Regulation 27/2014 and 28/2014. Monitoring and control involves periodic and incidental oversight of asset usage, utilization, transfer, and disposal.
2) Asset management involves planning, procurement, registration, valuation, safeguarding, fostering, monitoring, and disposal. Monitoring is conducted by both asset users and managers, and can involve investigations and audits by internal oversight bodies if issues are suspected.
3) Audit procedures include risk identification, planning, field inspections, documentation
Dokumen tersebut membahas mengenai profil Dr. Dadang Solihin dan pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah. Terdapat ringkasan singkat mengenai dasar hukum, manfaat, pengertian aset dan barang milik daerah, serta tahapan pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga penilaian.
Peraturan ini mengatur tentang struktur pejabat pengelola barang milik daerah dan format perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk pengadaan dan pemeliharaan barang. Dokumen ini berisi contoh format usulan rencana kebutuhan barang milik daerah, hasil penelaahan rencana kebutuhan barang milik daerah, dan petunjuk pengisian masing-masing format.
Kontrak ini mengatur pengadaan jasa konsultansi pengawasan untuk suatu proyek dengan nilai kontrak tertentu. Kontrak ini menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, pengawasan, dasar pelaksanaan, tenaga ahli, biaya, pembayaran, jangka waktu, kewajiban pihak kedua, dan ketentuan perubahan pekerjaan.
Dokumen tersebut berisi format-format yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, surat permintaan pembayaran, dan penjelasan singkat mengenai pengisian masing-masing format.
Dokumen ini mengatur tentang pengadaan jasa konsultasi konstruksi melalui seleksi elektronik untuk paket konsultan manajemen konstruksi pembangunan jembatan. Dokumen ini menjelaskan tentang prosedur seleksi mulai dari persyaratan peserta, penyiapan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, hingga penandatanganan kontrak.
Bahan presentasi disajikan oleh Enri Damanhuri dkk dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh jejaring AMPL
Dokumen tersebut berisi format-format yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, rencana anggaran biaya, buku kas pembantuan kegiatan, surat permintaan pembayaran, dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
Dokumen tersebut berisi format-format yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, surat permintaan pembayaran, dan penjelasan singkat mengenai pengisian masing-masing format.
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia de...Oswar Mungkasa
Laporan ini membahas review kinerja PDAM Tirta Pakuan dan Adhya Tirta Batam dalam menyediakan air minum, dengan dan tanpa implementasi kerjasama pemerintah dan swasta. Dilakukan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, serta analisis indikator kinerja teknis, pelayanan, keuangan, pengelolaan, SDM, dan akses masyarakat miskin. Hasil review menunjukkan dampak positif kerjasama pemerintah dan swasta terhadap perlu
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
[Ringkasan]
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi memberikan panduan untuk pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat melalui dana alokasi khusus. Panduan ini mencakup pendekatan, prinsip, tahapan pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana air limbah, sampah, dan drainase secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, serta pengoperasian
Proposal ini merangkum rencana bisnis untuk memulai usaha kecil, mencakup rencana manajemen, pemasaran, produksi, organisasi, dan keuangan. Rencana pemasaran menjelaskan produk, target konsumen, dan strategi pemasaran. Rencana produksi meliputi proses produksi, kapasitas, peralatan, dan bahan baku. Secara keuangan, dijelaskan sumber dana, proyeksi penjualan dan laba, serta arus kas dan neraca proyek.
Tata cara rehabilitasi dan monitoring pasca penutupan tpa sampahOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara rehabilitasi dan monitoring pasca penutupan tempat pembuangan akhir sampah. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum dan teknis rehabilitasi TPA, serta cara pelaksanaan rehabilitasi dan monitoring yang meliputi pengukuran lokasi, pembuatan rencana, penutupan tanah, pengendalian lindi dan gas, serta monitoring lingkungan."
Laporan ini merangkum hasil penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Canduang tahun 2005. Laporan ini menjelaskan konsep dan arahan pengembangan kawasan, rencana pemanfaatan ruang, sistem jaringan, dan pedoman pelaksanaan pembangunan di kawasan tersebut.
Proposal ini merangkum rencana bisnis untuk memulai usaha kecil dengan bidang usaha produksi barang tertentu. Dokumen ini menjelaskan rencana manajemen perusahaan, pemasaran produk, proses produksi, sumber daya manusia, perijinan yang dibutuhkan, serta proyeksi keuangan usaha untuk 5 tahun ke depan.
Dokumen ini berisi panduan untuk pelaksanaan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang mencakup instruksi umum, persyaratan kualifikasi peserta, dokumen pengadaan dan penawaran, serta prosedur evaluasi dan penandatanganan kontrak."
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
1. RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH (RENCANA PENGADAAN,
PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN)
DISUSUN OLEH :
BIDANG ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
2. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 18 s.d 40)
Cycle Pengelolaan Barang Milik Daerah:
1. Perencanaan Kebutuhan dan
penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10.Penatausahaan;
11.Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian;
12.Ganti rugi dan sanksi.
3. Cycle Pengelolaan BMD
6. Penilaian
7.
Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10.
Penatausahaan
11. Pembinaan,
pengawasan dan
pengendalian
12.Ganti rugi dan
sanksi
1. Perencanaan
Kebutuhan dan
penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan
dan pemeliharaan
4. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
DASAR PENYUSUNAN RKBMD
PASAL 18
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola
Barang dan/atau Pengguna Barang.
Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil
barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan RKBMD.
5. TAHAPAN PENYUSUNAN
1. Kuasa Pengguna Barang (Sekretariat/Bidang) Menghimpun
Rencana Pengadaan dan Pemeliharaan tahun anggaran
berikutnya dari satuan kerja dibawahnya; (Maret-April)
2. Rencana Pengadaan/Pemeliharaan Diserahkan pada Pengguna
Barang (Kepala SKPD); (April)
3. Pengguna Barang Menelaah Kebutuhan Pengadaan dan
Pemeliharaan Sesuai kebutuhan yang riil di Lapangan: (Mei)
4. Pengguna Barang Menetapkan RKBMD SKPD (Mei)
6. .
5. Pengguna Barang Melaporkan Kebutuhan Barang SKPD Kepada
Pengelola Barang Daerah (Sekda) dibantu Pejabat
Penatausahaan Barang Milik Daerah (Ka BPKD) dan Pengurus
Barang Pengelola (Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah);
(Mei)
6. Pengelola Barang (Sekda) Menelaah RKBMD Pengguna Barang
(SKPD) sesuai kebutuhan riil dan ketersediaan anggaran; (Juni).
7. Pengelola Barang Menetapkan RKBMD Rencana Pengadaan dan
Rencana Pemeliharaan Kabupaten; (Maksimal Minggu 4 Bulan
Juni)
7. Sumber Barang Milik Daerah:
1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD;
2. Barang yang berasal dari Perolehan Lainnya yang sah.
Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau
Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah
daerah.
8. USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG ............ ( 2 )
TAHUN ........ ( 3 )
PEMERINTAH PROVINSI : ................................. ( 4 ) Halaman : .................. ( 1 )
KABUPATEN/KOTA : ................................. ( 5 )
PENGGUNA BARANG : ................................. ( 6 )
No Program/Kegiatan/Output
Barang Yang Dipelihara Usulan Kebutuhan Pemeliharaan
Ket
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang
Kondisi Barang
Nama Pemeliharaan Jumlah Satuan
B RR RB
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
A. Program..........................
1. Kegiatan ..........................
a. Output ...........................
2. Kegiatan ..........................
a. Output ...........................
3. dst .....................
a. dst ......................
B. Program..........................
1. Kegiatan ..........................
a. Output ...........................
2. Kegiatan ..........................
a. Output ...........................
3. dst .....................
a. dst ......................
C. Dst .....................
( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 )
Ciamis, ....................................... (21)
Pengguna Barang / Kepada SKPD
....................................... (22)
.................................................. (23)
NIP
FORMAT RKBMD RENCANA
PEMELIHARAAN
9. USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PENGADAAN)
PENGGUNA BARANG ............ ( 2 )
TAHUN ........ ( 3 )
PEMERINTAH PROVINSI : ................................. ( 4 ) Halaman : .................. ( 1 )
KABUPATEN/KOTA : ................................. ( 5 )
PENGGUNA BARANG : ................................. ( 6 )
No Program/Kegiatan/Output
Usulan BMD Kebutuhan Maksimum Data Daftar Barang yang Dapat Dioptimalisasikan Kebutuhan Riil BMD
Ket
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. (7-11) 14. 15.
1
A. Program
1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Bangunan Bukan Gedung
a. Output Pengadaan AC SPLIT
b. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
2. Kegiatan ..........................
a. Output ...........................
3. dst .....................
a. dst ......................
B. Program..........................
1. Kegiatan ..........................
a. Output ...........................
2. Kegiatan ..........................
a. Output ...........................
3. dst .....................
a. dst ......................
C. Dst .....................
( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
....................................... (22)
Pengguna Barang / Kepada SKPD
....................................... (23)
.................................................. (24)
FORMAT RKBMD RENCANA PENGADAAN
10. DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARIDAFTAR BARANG PENGGUNA
PENGGUNA BARANG ............ ( 2 )
TAHUN ........ ( 3 )
PEMERINTAH PROVINSI : ................................. ( 4 ) Halaman : .................. ( 1 )
KABUPATEN/KOTA : ................................. ( 5 )
PENGGUNA BARANG : ................................. ( 6 )
No Kode Barang Kode Register Nama Barang Tahun Perolehan Jumlah Harga Satuan (Rp)
Total Nilai
Perolehan (Rp)
Nilai Penyusutan
(Rp)
Nilai Buku (Rp) Spesifikasi/ Lokasi Kondisi Barang Ket
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13
( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )
Ciamis, ....................................... (20)
Pengguna Barang / Kepada SKPD
....................................... (21)
.................................................. (22)
NIP
FORMAT RKBMD RENCANA
PENGHAPUSAN
