Dokumen tersebut membahas evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia tahun 2021. Ringkasannya adalah: (1) lebih dari setengah indikator TPB/SDGs telah tercapai dan membaik, meskipun beberapa masih perlu perhatian khusus, (2) capaian terbaik di bidang lingkungan dan ekonomi, sedangkan sosial masih perlu perbaikan akses layanan dasar,
1. Bappenas melaporkan hasil evaluasi paruh waktu pencapaian target-target RPJMN 2020-2024 dan rencana penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RA RPKJMN) 2025-2045.
2. Evaluasi menunjukkan 69% indikator pencapaian target nasional meningkat, 21% stagnan atau menurun, serta perlu penyesuaian target RKP 2024.
3. RKP 2024 akan diarahkan untuk memperce
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dibahas pula dampak Covid-19, prioritas pembangunan, sasaran pembangunan, serta proyek-proyek utama.
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
Rangkuman dokumen:
1) Dokumen membahas dinamika penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023-2026 di Provinsi Banten. 2) Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan penyusunan target kinerja dengan waktu yang relatif singkat. 3) Arah keb
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RPJMD dan rencana strategis SKPD secara terpadu dan sinkron.
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
1. Bappenas melaporkan hasil evaluasi paruh waktu pencapaian target-target RPJMN 2020-2024 dan rencana penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RA RPKJMN) 2025-2045.
2. Evaluasi menunjukkan 69% indikator pencapaian target nasional meningkat, 21% stagnan atau menurun, serta perlu penyesuaian target RKP 2024.
3. RKP 2024 akan diarahkan untuk memperce
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dibahas pula dampak Covid-19, prioritas pembangunan, sasaran pembangunan, serta proyek-proyek utama.
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
Rangkuman dokumen:
1) Dokumen membahas dinamika penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023-2026 di Provinsi Banten. 2) Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan penyusunan target kinerja dengan waktu yang relatif singkat. 3) Arah keb
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RPJMD dan rencana strategis SKPD secara terpadu dan sinkron.
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptxImamPasli1
Dokumen tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Dokumen menyebutkan bahwa sebagian besar indikator SDGs telah tercapai pada tahun 2021, meskipun beberapa indikator masih membutuhkan perhatian khusus untuk dicapai. Dokumen juga menjelaskan peraturan pelaksanaan Presiden terkait TPB/SDGs dan capaian indikator utama TPB
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Dokumen tersebut membahas peran Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota berperan melalui penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Dokumen tersebut membahas penggunaan data IDM 2021 untuk mengindikasikan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa. Data IDM 2021 dianggap sumber informasi terbaru dan lengkap untuk tingkat desa yang dapat digunakan untuk perencanaan berbasis data serta pemantauan capaian 18 target SDGs Desa melalui 54 indikator. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi pengunduhan, validasi, penilaian arah cap
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan materi yang disampaikan dalam blognya mengenai perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah, peran para pelaku pembangunan, serta status hukum dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
Perkembangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia.pptxImamPasli1
Dokumen tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Dokumen menyebutkan bahwa sebagian besar indikator SDGs telah tercapai pada tahun 2021, meskipun beberapa indikator masih membutuhkan perhatian khusus untuk dicapai. Dokumen juga menjelaskan peraturan pelaksanaan Presiden terkait TPB/SDGs dan capaian indikator utama TPB
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Dokumen tersebut membahas peran Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota berperan melalui penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk pada tahun 2024 melalui program Pamsimas. Program ini dijalankan secara berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Kemendagri, Kemendesa PDTT, KemenPUPR dan kementerian lain bekerja sama dalam melaksanakan program ini sesuai tugas masing-masing
Dokumen tersebut membahas penggunaan data IDM 2021 untuk mengindikasikan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa. Data IDM 2021 dianggap sumber informasi terbaru dan lengkap untuk tingkat desa yang dapat digunakan untuk perencanaan berbasis data serta pemantauan capaian 18 target SDGs Desa melalui 54 indikator. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi pengunduhan, validasi, penilaian arah cap
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan materi yang disampaikan dalam blognya mengenai perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah, peran para pelaku pembangunan, serta status hukum dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
Tiga hal utama dalam dokumen ini adalah:
1. Identifikasi masalah dan tantangan pembangunan Sulawesi Barat tahun 2024 seperti kemandirian ekonomi, kemiskinan, stunting, dan pelaksanaan pesta demokrasi.
2. Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
3. Usulan indikator kinerja utama tahun 2024 seperti pert
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis pemerintah daerah yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, program, dan alokasi anggaran untuk periode 2022-2026. Tujuan utama meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan, kesetaraan gender, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dokumen ini menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target capaian dan anggarannya guna mencapai tuju
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III 2022 sebesar 4,63% yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertanian serta ekspor."
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...RizkieDani
Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong percepatan pencegahan stunting melalui alokasi dana khusus. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program terkait pencegahan stunting, namun tantangannya adalah penyerapan dana yang efektif dan terkoordinasi dengan baik antar sektor. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Peraturan Presiden baru untuk meningkatkan koordinasi penanganan stunting di seluruh level
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptx
1. Evaluasi Pencapaian Nasional
dan Dukungan Pemda dalam Percepatan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/
Sustainable Development Goals (SDGs)
Disampaikan pada acara Uji Publik Laporan Pencapaian TPB/SDGs Jateng Tahun 2021
Senin, 24 Oktober 2022
Wahyuningsih Darajati - Perencana Ahli Utama
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/Bappenas
2. PENCAPAIAN TPB/SDGs
INDONESIA TAHUN
2021
1 2
OUTLINE
PERAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM
PERCEPATAN
PENCAPAIAN
TPB/SDGs
3
PENUTUP
Uji Publik Laporan Pencapaian TPB/SDGs Jateng Tahun 2021
4. ARAHAN PRESIDEN:
UNTUK PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
4
1. Tantangan untuk mencapai target TPB/SDGs
semakin berat dengan adanya pandemi yang
melanda dunia.
2. Tantangan ini tidak boleh menyurutkan
semangat kita dan tidak boleh menurunkan
target TPB/SDGs kita.
3. Harus mencari cara-cara baru dan menemukan
terobosan-terobosan baru agar kita dapat
melakukan lompatan dalam mencapai target
TPB/SDGs.
4. Inovasi harus terus dilakukan untuk mencapai
target TPB/SDGs tersebut.
5. Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan
orkestrasi nasional yang berkelanjutan, guna
percepatan pencapaian target SDGs.
(Presiden Jokowi dalam SDGs Annual Conference 2020)
5. PENGUATAN REGULASI TPB/SDGs
5
5
Memutakhirkan sasaran nasional TPB/SDGs
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
Menguatkan peran Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (GWPP) dalam implementasi
TPB/SDGs di tingkat daerah
Amanat memutakhirkan Peta Jalan TPB/SDGs
dan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs
Mendorong platform pembiayaan inovatif untuk
TPB/SDGs.
Menekankan Peran Para Pihak, baik pemerintah
maupun non-pemerintah melalui Tim Pelaksana
Nasional TPB/SDGs yang terdiri atas unsur K/L,
Filantropi, Pelaku usaha, Akademisi, serta Ormas
dan Media sebagai bagian Tim Koordinasi
Nasional TPB/SDGs yang melaksanakan arahan
Dewan Pengarah Nasional.
Perubahan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs:
Highlight Urgensi Perpres No 111 Tahun 2022
Peraturan Presiden
No. 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Perubahan
6. STATUS CAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs 2021
Akan tercapai/membaik
Perlu perhatian khusus
Tercapai
Keterangan:
216
Indikator
yang datanya
tersedia
Lebih dari separuh (63%) dari total 216 indikator SDGs yang tersedia datanya telah tercapai
dan 35 indikator (16%) membaik.
Masih terdapat 46 indikator (21%) yang perlu perhatian khusus dan upaya percepatan agar
kembali on-track.
Seluruh pilar pembangunan SDGs menunjukkan kemajuan yang baik pada tahun 2021. Kemajuan
yang cukup progresif terjadi di pilar pembangunan lingkungan dan ekonomi.
Sebanyak 73 indikator datanya belum tersedia sehingga perlu penguatan penyediaan data.
PILAR SOSIAL
(59 indikator tersedia
datanya dari 87 indikator)
*Status per 6 Oktober 2022
PILAR LINGKUNGAN
(54 indikator tersedia
datanya dari 77 indikator)
PILAR EKONOMI
(75 indikator tersedia
datanya dari 89 indikator)
PILAR HUKUM &
TATA KELOLA
(28 indikator tersedia
datanya dari 36 indikator)
135
35
46
21%
11%
25%
25%
25%
11%
12%
22%
54%
78%
63%
53%
7. 1. HIGHLIGHT CAPAIAN PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
7
Pada Tahun 2021, 31 indikator di Pilar Pembangunan Sosial telah tercapai ( ),
13 Indikator yang akan tercapai/membaik ( ), dan 15 indikator yang membutuhkan perhatian khusus ( )
Cakupan kepesertaan program jaminan
sosial bidang ketenagakerjaan pada pekerja
informal menunjukkan peningkatan
signifikan.
Akses Pelayanan Dasar
Akses layanan dasar terutama sarana sanitasi dan
higiene pada penduduk 40% terbawah masih perlu
ditingkatkan
Perempuan di Posisi Managerial
Upaya dan tata
kelola pencegahan
dan penanganan
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak masih perlu
terus ditingkatkan.
Indikator sudah mencapai target, antara lain: Indikator yang akan tercapai/membaik, antara lain: Indikator membutuhkan perhatian yang serius, antara lain:
Ketersediaan Obat Esensial di
Fasilitas Kesehatan
Puskesmas dengan ketersediaan paket obat
esensial telah mencapai target nasional.
2020
2021
92,12%
92,33%
Sumber: Kemenkes (2021)
27.67
24.4
7.4 7.1
Stunting Wasting
Prevalensi stunting dan wasting pada balita
terus menurun.
Sumber: SSGBI dan SSGI
Kemenkes
Status Gizi Balita
Kualifikasi dan
kompetensi pendidik
masih perlu
ditingkatkan untuk
mencapai
pendidikan yang
berkualitas
Sumber: Dapodik Kemendikbud Ristek,
2021
73.1
7%
25.7
6%
Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4
Guru yang bersertifikat pendidik
Kualitas Guru/Tenaga Pendidik
Proporsi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Formal Informal
53,98
%
8,14%
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2021)
49.78
71.45 74.22
33.95
89.55 86.09
Akses air minum Akses sanitasi
dasar
Akses fasilitas
penyehatan dasar
40% terbawah 20% teratas
Sumber: BPS (2021)
manajer
32,5%
adalah PEREMPUAN
Sumber: Susenas, BPS (2021)
8. 2. HIGHLIGHT CAPAIAN PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
8
Pada tahun 2021, 47 indikator di Pilar Pembangunan Ekonomi telah tercapai ( ),
9 Indikator yang akan tercapai/membaik ( ), dan 19 indikator yang membutuhkan perhatian khusus ( )
Sumber: Kementerian ESDM
Persentase Penduduk Miskin di Daerah
Tertinggal
Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Indikator sudah mencapai target, antara lain: Indikator yang akan tercapai/membaik, antara lain: Indikator membutuhkan perhatian yang serius, antara lain:
Intensitas Energi Primer
133.7 133.9
139.5 138
2020 2021
Realisasi Target
Nilai intensitas energi primer mengalami penurunan
melampaui target yang telah ditetapkan pada RAN
TPB/SDGs
4.33 4.26 4.29 4.27 3.8
-2.93
3.39
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sempat
menurun drastis pada saat pandemi, namun telah kembali
menuju angka sebelum pandemi, walaupun belum
mencapai target RAN TPB/SDGs.
Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit
Sumber: Bank Indonesia
Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband
21.68 21.4 20.96 20.49 20.1
26.43 26.68
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menurun
selama pandemi, namun setelah pandemi, angkanya
masih cukup tinggi. Di tahun 2021, angka ini tidak
mencapai target RAN TPB/SDGs.
Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi
terhadap PDB
87.98
93.26 94.63 96.1 96.19
98.5
2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2021
tidak mencapai target RAN TPB/SDGs.
Target
2021
2020
19,67
2021
20,02
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit meningkat
dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun belum mencapai
target RAN TPB/SDGs.
13.08
12.55 12.26
13.09
12.38
10.68
11.8
10.24
10
12
14
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target
2021
Capaian total pendapatan pemerintah sebagai
proporsi terhadap PDB melampaui target yang
telah ditetapkan pada RAN TPB/SDGs
9. 3. HIGHLIGHT CAPAIAN PILAR PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN
9
Pada Tahun 2021, sebanyak 42 indikator di Pilar Pembangunan Lingkungan telah tercapai ( )
6 Indikator yang akan tercapai/membaik ( ), dan 6 indikator yang membutuhkan perhatian khusus ( )
Indikator sudah mencapai target, antara lain: Indikator yang akan tercapai/membaik, antara lain: Indikator membutuhkan perhatian yang khusus, antara lain:
Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta Ha)
Luas kawasan konservasi perairan terus meningkat melampui
Target RAN TPB/SDGs 2021 sebesar 28,4 Juta Ha
Potensi penurunan emisi GRK tahun 2021
melampaui target RAN TPB/SDGs sebesar 24,51%
Persentase Potensi Penurunan Emisi GRK (%)
Sumber: KKP
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
53.1
50.2
53.2
51.01
52.62
53.53
52.82
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Air (IKA) menurun menjadi 52,82
56.51
59.54
60.90
2019 2020 2021
Persentase rumah tangga dengan
akses hunian layak (%)
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang
layak terus membaik dan mencapai 60,90%
Sumber: Susenas BPS
Pemda Kab/kota yang menetapkan dan menerapkan Dokumen Strategi
penanggulangan bencana hanya sebesar 23,35%
Persentase Pemda kab/kota yang menerapkan strategi
penanggulangan bencana (%)
Sumber: BNPB
Sumber: KLHK
23.35
35.6
34.44
20.43
2021
2020
2019
2018
Luas kawasan bernilai konservasi
tinggi/High Conservation Value (HCV)
Kawasan yang bernilai konservasi tinggi mencapai 24,2 juta
hektar pada tahun 2021
10. 4. HIGHLIGHT CAPAIAN PILAR PEMBANGUNAN HUKUM &
TATA KELOLA
10
Pada Tahun 2021, sebagai pilar enabler: 15 indikator di Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola telah tercapai ( ),
Angka IPAK terus mengalami kemajuan dan
mencapai target RAN TPB/SDGs. Masyarakat
semakin bergerak anti korupsi
3.66 3.7
3.84 3.88
3.4
3.6
3.8
4
2018 2019 2020 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (Survei Perilaku Anti Korupsi - SPAK).
Indeks Perilaku Anti Korupsi Persentase Tahanan yang Melebihi Masa
Penahanan
5.34
8.49
18.53
Indeks Aspek Kapasitas Demokrasi
dan Aspek Kebebasan
Sumber:IDI – Badan Pusat Statistik (BPS)
Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Aspek
Kebebasan belum mencapai target RAN TPB/SDGs
75.67
79.72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Indeks Aspek Kapasitas
Lembaga Demokrasi
Indeks Aspek Kebebasan
Indeks Reformasi Birokrasi telah mencapai
target pada tingkat K/L, Provinsi, dan
Kab/kota
96.39 95
88.24 82.35
24.8 27.17
0
50
100
150
2020 2021
Kementerian/Lembaga
Provinsi
Kabupaten/Kota
Sumber: Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Indeks Reformasi Birokrasi
Instansi pemerintah dengan skor
Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) ≥ B
Sumber: Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Presentase K/L dengan skor SAKIP ≥ B
telah menurun
Jumlah kebijakan yang diskriminatif
dalam 12 bulan lalu berdasarkan
pelarangan diskriminasi menurut hukum
HAM Internasional
Indikator sudah mencapai target, antara lain: Indikator yang akan tercapai/membaik, antara lain: Indikator membutuhkan perhatian yang serius, antara lain:
94.05 93.75
97.06 100
62.8 66.73
0
50
100
150
2020 2021
Kementerian/Lembaga
Provinsi
Kabupaten/Kota
Persentase tahanan overstaying di Tahun 2021
mengalami peningkatan cukup tinggi
Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Dari 2 Dokumen/Kebijakan pada tahun 2020
menjadi 29 Dokumen/Kebijakan di tahun 2021
11. PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERCEPATAN
PENCAPAIAN TPB/SDGs
Uji Publik Laporan Pencapaian TPB/SDGs Jateng Tahun 2021
2
12. OVERVIEW RAD & MONEV TPB/SDGs JATENG
Rencana Aksi Daerah (RAD)
TPB/SDGs
Laporan Monitoring dan Evaluasi
TPB/SDGs
RAD dan
Periodenya
Narasi RAD Matriks Program & Kegiatan
Full
Bab
RAD
Target
Indikator
Pemerintah
- Provinsi
Pem. -
Kab/Kota
NSA -
provinsi
RAD TPB/SDGs
Jawa Tengah
2017-2018
(Pergub 74/2018)
Ada Ada Belum Ada Belum Ada
Belum
Ada
RAD TPB/SDGs
Jawa Tengah
2019-2023
(Pergub 62/2019)
Ada Ada Ada
Ada
(Sebagian
Besar)
Ada
Provinsi Jawa Tengah sudah menyusun RAD TPB/SDGs 2 (dua) kali
untuk dua periode RPJMD yang berbeda.
RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 sudah cukup
lengkap sesuai dengan Panduan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs
dan dilengkapi dengan matriks-matriks program/kegiatan baik dari
Pem. Provinsi, Pem. Kabupaten/Kota, dan juga aktor non-pemerintah.
Meskipun belum semua Kabupaten/Kota di bawah wilayah Jawa
Tengah berpartisipasi dalam RAD TPB/SDGs
Tahun Narasi
Form 1
(realisasi
program
Pemerintah)
Form 2
(realisasi
program
Non-Pem)
Form 3
(identifikasi
masalah)
Form 4
(kinerja
sasaran
TPB/SDGs)
Form 5
(pembelaja
ran)
2019
Laporan Evaluasi
Ada
Ada
(provinsi)
Belum
Ada
Belum Ada Ada
Belum
Ada
2020
Laporan Evaluasi
Ada
Ada
(provinsi dan
Kab/Kota)
Belum
Ada
Belum Ada Ada
Belum
Ada
2021*
Draft Laporan
Evaluasi
Ada Ada
Provinsi Jawa Tengah sudah 2 (dua) kali TA melaporkan laporan evaluasi
tahunan RAD TPB/SDGs kepada Seknas TPB/SDGs. Akan melaporkan kembali
untuk ketiga kalinya (Evaluasi Tahun 2021).
Dari dokumen Laporan Evaluasi TPB/SDGs Jawa Tengah yang diterima oleh
Seknas TPB/SDGs, belum terlihat adanya Form Evaluasi untuk aktor non-
pemerintah, serta Form identifikasi masalah dan pembelajaran (best
practice)
Catatan: Urutan penomoran matriks dan form berdasarkan Pedoman Edisi I karena RAD
TPB/SDGs Provinsi Jawa Tengah masih disusun mengacu pada Pedoman Edisi I
*) Provinsi paling aktif melaporkan hasil monev secara berkala
13. 13
Kendala utama dalam penyusunan Laporan Monev RAD TPB/SDGs:
⮚ Dalam pengumpulan data, masih terdapat data yang tidak dapat terisi realisasinya
setiap tahunnya.
⮚ Pergantian orang dalam instansi/lembaga non pemerintah yang menangani data
TPB/SDGs seringkali berganti-ganti sehingga koordinasi menjadi lebih panjang (perlu
menjelaskan ulang bagaimana pengisian matrik).
⮚ Karena pengumpulan data yang masih manual (via spreadsheet) dan perlu validasi data
dari pengampu menjadikan waktu pengumpulan data dan informasi lama.
Data Indikator TPB/SDGs yang paling sulit dikumpulkan/dilaporkan di tingkat
daerah:
⮚ Beberapa data terkait kemiskinan, pendidikan, kekerasan seksual, disabilitas, TIK,
Kendala dalam pengumpulan data:
⮚ Pergantian orang dalam instansi/lembaga non pemerintah yang menangani data
TPB/SDGs seringkali berganti-ganti sehingga koordinasi menjadi lebih panjang (perlu
menjelaskan ulang bagaimana pengisian matrik).
⮚ Karena pengumpulan data yang masih manual (via spreadsheet) dan perlu validasi data
PENGALAMAN PENYUSUNAN MONEV TPB/SDGs JATENG
14. TANTANGAN UTAMA PELAKSANAAN MONEV DI DAERAH
Lagging penyampaian data realisasi kegiatan/anggaran
dari Kabupaten/Kota.
Terbatasnya pelaksana (SDM) yang melakukan monitoring
dan evaluasi;
Pemerintah Daerah masih kesulitan memahami teknis
Pedoman Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi;
Ketersediaan dan lagging data untuk indikator capaian
TPB/SDGs utamanya untuk indikator yang datanya tidak
bersumber dari BPS;
15. PEMERINTAH DAERAH PERLU MENGOPTIMALKAN PENGUATAN
REGULASI TPB/SDGs
15
AKSELERASI YANG DIDUKUNG PARAPIHAK MELALUI:
KOORDINASI DATA
SINERGI LINTAS
LEMBAGA DAN SEKTOR SCALING UP PRAKTIK BAIK
PENDANAAN
INOVATIF
Peraturan Presiden
No. 111 Tahun 2022
PEMDA
16. 16
Pengintegrasian
TPB/SDGs dalam
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
KLHS
RPJMD
RAD TPB/SDGs
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
Permendagri
No. 7 Tahun 2018
“Pembuatan
& Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD”
INSTRUMEN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN”
Penguatan Gubernur
sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (WPP)
di daerah
Pasal 5 Permendagri no.
86/2017
Rumusan penyusunan
rencana pembangunan
daerah :
1.Transparan,
2.
9. berwawasan
lingkungan dan
10.berkelanjutan.
Psl. 15 (a)
Psl. 15
(b)
Perpres 111/2022
ttg Pelaksanaan
Pencapaian TPB
Juklak KLHS RPJMD
Contoh Indikator TPB/SDGs, RPJMD & SPM
PEMDA MELAKUKAN OPTIMALISASI KESELARASAN
KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH
17. PEMDA MENDORONG OPTIMALISASI PERAN PARA PIHAK
3
2
4
1
Menyelaraskan dan
mengintegrasi program
prioritas pemerintah dengan
program non-pemerintah
Memastikan
penerapan prinsip
inklusif dan no one
left behind
Mengatasi masalah teknis
TPB/SDGs, seperti
keterbatasan sumber
daya, informasi, dan
sumber dana
Sesuai PerPres No. 111/2022
tentang Pencapaian TPB,
Pemerintah mengundang seluruh
pihak untuk berkolaborasi dalam
mendukung pencapaian
TPB/SDGs
Tantangan
KMP
Implementasi Kemitraan Multi Pihak (KMP) Mempercepat Pencapaian TPB/SDGs
18. OPD SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DI DAERAH
Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yg
bertanggung jawab kpd Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah (PP 18/2016)
PEMDA PERLU MENGOPTIMALKAN PERAN OPD
19. 2) Kontribusi dukungan kegiatan
PT untuk TPB/SDGs pada Matriks
3 RAD TPB/SDGs
(mengisi matriks 3 dengan kegiatan terkait
TPB/SDGs pada aspek pendidikan,
penelitian, pengabdian masyarakat)
1) Pendampingan Pemda
Provinsi dan Kab/Kota Dalam
Penyusunan RAD TPB/SDGs
Peningkatan kapasitas mengenai indikator
dan metadata TPB/SDGs
Analisis isu-isu TPB/SDGs di daerah
(evidence-based analysis)
(dukungan data dan hasil studi/ penelitian
yang pernah dilakukan)
Exercise proyeksi target (berkoordinasi
dengan BPS provinsi)
Pendampingan dalam identifikasi
program/kegiatan pemda
Katalisator keterlibatan nonpemerintah
dalam penyusunan RAD TPB/SDGs
3) Masukan penyempurnaan untuk
Draf RAD TPB/SDGs
Review dan memberikan masukan
terhadap draf RAD TPB/SDGs saat
konsultasi publik dilakukan.
4) Sosialisasi dan Diseminasi RAD
TPB/SDGs
Advokasi ke masyarakat
Meningkatkan komitmen para pemangku
kepentingan
5) Kontribusi pada saat kaji ulang
RAD TPB/SDGs
Bagi daerah yang tengah melakukan kaji
ulang/revisi
RAD TPB/SDGs PT dapat memberikan
saran/masukan penyempurnaan.
PEMDA MENDORONG OPTIMALISASI PERAN
PERGURUAN TINGGI (PT)
Sampai dengan
Agustus 2022, telah
terbentuk
34 SDGs Center
20. 20
PEMDA DAPAT MEMANFAATKAN DAN MENGEMBANGKAN
DIGITALISASI PENYUSUNAN RAD DAN MONEV TPB/SDGs
Tagging
Database
Analisis
RAD
SDGs
SIPD Kemendagri
Penyelarasan RAD:
Permendagri 90/2019
Kepmendagri 050-3708/2020
Kepmendagri 050-5889/2021
22. ASPEK PENTING:
PENGUATAN PELAKSANAAN TPB/SDGs DI DAERAH
Fasilitasi, pendampingan, dan penguatan
pelaksanaan TPB/SDGs di daerah
Penguatan koordinasi Kementerian PPN/Bappenas
dan Kemendagri dengan Pemda, termasuk workshop
peningkatan kapasitas.
Kolaborasi erat dengan SDGs Center di Perguruan
Tinggi dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi
RAD.
Digitalisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
RAN dan RAD TPB/SDGs
Dashboard SDGs untuk memantau pencapaian
indikator TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah.
Pemanfaatan data e-monev untuk pemantauan dan
evaluasi kinerja K/L melalui tagging TPB/SDGs.
Studi digitalisasi monev di daerah sebagai input
untuk pengembangan sistem monev TPB/SDGs yang
terintegrasi dengan SIPD.
Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk
non-pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
Penguatan penyediaan data
(validitas, timeliness, disagregasi)
Penguatan kerjasama dengan BPS
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
penyediaan data.
Pengembangan Small Area Estimation
(SAE) untuk penyediaan data indikator
TPB/SDGs s/d tingkat Kabupaten/Kota.
Penguatan statistik dasar dan statistik
sektoral serta sinergi tata kelola data
TPB/SDGs dengan Satu Data Indonesia.
23. HARAPAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
Provinsi mampu mengoptimalkan keanggotaan
multipihak dan peran Tim Koordinasi
TPB/SDGs tingkat Provinsi;
Meningkatkan Integrasi TPB/SDGs ke dalam agenda
pembangunan daerah:
Mengintegrasikan target & indikator TPB/SDGs ke dalam
RENSTRA OPD;
Mengintegrasikan target & indikator TPB/SDGs ke dalam
RKPD & Dokumen Penganggaran Daerah;
Menyelaraskan RAD TPB/SDGs (sebagai
“Wadah/Payung”) dengan berbagai RAD yang telah ada
di daerah, seperti RAD-Pangan dan Gizi, RAD-GRK,
RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll;
2
1
3
Melaksanakan program & kegiatan pembangunan
daerah selaras dengan TPB/SDGs didukung dengan
sumber daya (termasuk pembiayaan) yang memadai sesuai
dengan kewenangan, serta didukung dengan data &
informasi yang diperlukan.
4
Membangun Kerjasama antar Pemda Provinsi, dan
antara Pemda Provinsi dengan Kabupaten/Kota, serta
organisasi non-pemerintah dalam menyusun &
melaksanakan RAD-TPB/SDGs;
Meningkatkan kapasitas seluruh
pemangku kepentingan untuk
melaksanakan pencapaian target dan indikator
TPB/SDGs di daerah;
Melakukan sosialisasi/diseminasi,
komunikasi & advokasi pelaksanaan
TPB/SDGs kepada seluruh masyarakat;
5
6
7
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi,
serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan
RAD TPB/SDGs secara berkala dengan
didukung data yang berkualitas
8
23