Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa beserta peningkatan pelayanan. LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa, serta memiliki tugas pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan. Jenis L
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Khadijah Akd
Dokumen tersebut membahas peran perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan, mendukung pelaksanaan TPB secara efektif, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan TPB.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintahan desa (RKP Desa) untuk tahun 2019 di Desa Harapan Jaya yang mencakup rencana program dan anggaran di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan dan kesepakatan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan rekomendasi dari capaian SDGs serta Indeks Desa Membangun.
2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPDes antara lain menghindari ego pemangku kepentingan, memahami rekomendasi data
1. Dokumen tersebut membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong perekonomian masyarakat pedesaan.
2. BUMDes diharapkan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi di desa untuk menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan potensi dan aset desa.
3. Pembentukan BUMDes diatur dalam peraturan perundangan termasuk UU No. 34 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) perlunya kajian kelayakan usaha untuk menentukan jenis usaha yang layak dilakukan, (2) tahapan pendirian BUMDes meliputi sosialisasi, musyawarah desa, dan pemilihan unit usaha, (3) pentingnya kerjasama antar BUMDes untuk memperkuat ekon
BUM Desa adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengelola sumber daya ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa, termasuk tahapan dan unsur-unsurnya seperti studi kelayakan usaha dan pemilihan pengurus. Rekomendasi untuk mengembangkan BUM Desa adalah memberikan
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
1. Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara berkelanjutan.
2. BUMDesa diharapkan menjadi pilar demokrasi ekonomi dan meningkatkan perekonomian desa dengan mengembangkan berbagai jenis usaha seperti bisnis sosial, penyewaan barang, perantara, produksi dan perdagangan, serta bisnis keuangan.
3.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa beserta peningkatan pelayanan. LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa, serta memiliki tugas pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan. Jenis L
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Khadijah Akd
Dokumen tersebut membahas peran perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan, mendukung pelaksanaan TPB secara efektif, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan TPB.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintahan desa (RKP Desa) untuk tahun 2019 di Desa Harapan Jaya yang mencakup rencana program dan anggaran di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan dan kesepakatan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan rekomendasi dari capaian SDGs serta Indeks Desa Membangun.
2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPDes antara lain menghindari ego pemangku kepentingan, memahami rekomendasi data
1. Dokumen tersebut membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong perekonomian masyarakat pedesaan.
2. BUMDes diharapkan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi di desa untuk menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan potensi dan aset desa.
3. Pembentukan BUMDes diatur dalam peraturan perundangan termasuk UU No. 34 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) perlunya kajian kelayakan usaha untuk menentukan jenis usaha yang layak dilakukan, (2) tahapan pendirian BUMDes meliputi sosialisasi, musyawarah desa, dan pemilihan unit usaha, (3) pentingnya kerjasama antar BUMDes untuk memperkuat ekon
BUM Desa adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengelola sumber daya ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa, termasuk tahapan dan unsur-unsurnya seperti studi kelayakan usaha dan pemilihan pengurus. Rekomendasi untuk mengembangkan BUM Desa adalah memberikan
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
1. Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara berkelanjutan.
2. BUMDesa diharapkan menjadi pilar demokrasi ekonomi dan meningkatkan perekonomian desa dengan mengembangkan berbagai jenis usaha seperti bisnis sosial, penyewaan barang, perantara, produksi dan perdagangan, serta bisnis keuangan.
3.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
Dokumen tersebut merupakan rancangan rencana pembangunan daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang mencakup capaian kinerja pembangunan tahun 2017, isu strategis dan arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2019, serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...Habibullah
Teks tersebut membahas tentang pemetaan sebaran masyarakat miskin berdasarkan penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan manfaat program BLT bagi rumah tangga sasaran. Teks ini menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan kerangka pemikiran mengenai pemetaan kemiskinan dan kategorisasi kemiskinan untuk menentukan sasaran penerima manfaat program BLT.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, yang mencakup proyeksi indikator makro pembangunan, isu-isu strategis pembangunan daerah, kebijakan pembangunan, dan prioritas pembangunan daerah yang meliputi reformasi sistem kesehatan daerah, pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, penanggulangan bencana
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pedoman penyusunan dan jadwal fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini menjelaskan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menetapkan RKPD, integrasi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tema dan prioritas pembangunan nasional dan daerah tahun 2023, serta tujuan dan sasaran pemb
Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
Dokumen tersebut membahas peran Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota berperan melalui penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.
Similar to EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx (20)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
1. 1
NFT TEMPLATE 2021
RETRON
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO
JALAN JAWA NO 31 KOTA MOJOKERTO
SOSIALISASI KEGIATAN
KOTA MOJOKERTO
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)
TAHUN 2024
3. 3
www.rrgraph.com
PROTECH
OUTPUT
KEGIATAN
MAKSUD
KEGIATAN
TUJUAN
KEGIATAN
1. Memberikan pedoman bagi
seluruh pemangku kepentingan
dalam penyusunan kebijakan,
program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan satu
tahun ke depan
2. Sebagai salah satu referensi
dalam penyusunan dokumen
perencanaan penganggaran
perangkat daerah berkaitan
dengan penanggulangan
kemiskinan.
3. Memberikan arah untuk
pencapaian kinerja pemerintah
daerah dalam penanggulangan
kemiskinan
1. menyusun konsep antisipasi
terhadap perubahan kebijakan
penanggulangan kemiskinan baik
nasional maupun di daerah.
2. Mengevaluasi hasil capaian
kinerja pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan
tahun sebelumnya
3. Menyusun kebijakan dan
strategi penanggulangan
kemiskinan tahun serta target
keberhasilan indikator
penanggulangan kemiskinan
1. Hasil evaluasi kinerja tahun
sebelumnya
2. Kebijakan dan strategi tahun
berjalan
3. Matriks target keberhasilan
4. penjabaran prioritas program
yang tercantum dalam dokumen
Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kota Mojokerto menjadi
Rencana Aksi Tahunan (RAT)
RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT) PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024
4. LANDASAN HUKUM
1. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggungan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan
fungsi TKPK di daerah;
2. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program – program
percepatan penanggulangan kemiskinan;
3. Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program – program rakyat;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi
dan pengendalian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber
Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis
Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan;
11. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengolahan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemanfaatannya
5. 5
Basic Point.
HASIL EVALUASI
KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA AKSI TAHUN
SEBELUMNYA
KOTA MOJOKERTO
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)
TAHUN 2024
7. 7
STRUKTUR EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2018 2019 2020 2021 2022
5.8 5.65
-3.69
3.65
5.56
5.47 5.53
-2.33
3.57
5.34
5.17 5.02
-2.07
3.69
5.31
Kota Mojokerto Prov Jawa Timur Nasional
Indikator Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
PDRB ADHB
(milyar rupiah)
6.333,23 6.801,70 6.588,06 6.935,63 7.637,02
PDRB ADHK
(milyar rupiah)
4.718,94 4.985,68 4.801,46 4.976,49 5,253,00
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,8 5,65 -3,69 3,65 5.56
Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto Tahun 2018-2022
49.37
52.54
49.84
52.04
56.84
2018 2019 2020 2021 2022
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Mojokerto
Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto, Provinsi, dan Nasional
Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2023
No Indikator Kinerja Makro
Capaian
Kinerja
Tahun2021
Capaian
Kinerja
Tahun2022
Perubahan
1. Indeks Pembangunan Manusia 78,43 79,32 Naik 0,89
2. Angka Kemsikinan 6,39 5,98 Turun 0,41%
3. Angka Pengangguran 6,87 5,05 Turun 1,82%
4. Pertumbuhan Ekonomi 3,65 5,56 Naik 1,91%
5. Pendapatan Per Kapita (Rp) 52.041.000 56.844.234 Naik 9,22%
6. Ketimpangan Pendapatan
(Gini Ratio)
0,334 0,381 Naik 0.057
Capaian Indikator Makro Kota Mojokerto Tahun 2022
8. HASIL EVALUASI BIDANG KETENAGAKERJAAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
3.61
2.45 2.65
6.74 6.87
5.05
0
2
4
6
8
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2018 2019 2020 2021 2022
2.45 2.65
6.74 6.87
5.05
3.91 3.82
5.84 5.74
5.49
5.3 5.23
7.07
6.49
5.86
Kota Mojokerto Jawa Timur Indonesia
68.65
69.19
65.09
68.21
67.09
69.41
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sumber : LKPJ Walikota 2023
9. HASIL EVALUASI BIDANG KESEHATAN
0
1
2
3
4
5
6
7
2018 2019 2020 2021 2022
2.34
3.75
4.26
6.06
3.04
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Mojokerto
0 1 2 3 4 5 6 7
2018
2019
2020
2021
2022
2.34
3.75
4.26
6.06
3.04
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Mojokerto
No Indikator 2019 2020 2021 2022
1. Persentase Balita Gizi Kurang
(BB/U)
7,6 9,4 10,7 6,59
2. Persentase Balita Pendek (TB/U) 9,8 7,7 6,9 3,15
3. Persentase Balita Kurus (BB/TB) 4 5,9 6,6 4,73
4. Pravelensi Stunting Balita 9,04 7,71 8,57 3,14
Status Gizi Balita Kota Mojokerto
0.75
0.28
0.13
0.8
0.3
2018 2019 2020 2021 2022
Prevalensi Gizi Buruk Kota Mojokerto
Sumber: Dinas Kesehatan, P2KB Kota Mojokerto, 2023, data diolah
10. HASIL EVALUASI BIDANG PENDIDIKAN
Uraian 2018 2020 2021
SD
Jumlah Sekolah 71 71 69
Jumlah Murid 16.583 16.887 16.457
Jumlah Guru 1.011 992 1.063
SMP
Jumlah Sekolah 22 23 23
Jumlah Murid 7.175 8.868 8.988
Jumlah Guru 479 591 602
SMA/SMK
Jumlah Sekolah 25 25 26
Jumlah Murid 12.254 11.850 11.937
Jumlah Guru 661 687 727
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK
95.7
97.9 98.07
98.38
99.24
93
94
95
96
97
98
99
100
2018 2019 2020 2021 2022
Angka Melek Huruf
13.7
13.75
13.8
13.85
13.9
13.95
14
14.05
2018 2019 2020 2021 2022
13.82 13.83
14 14.01 14.02
Angka lama rata-rata sekolah
No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
1. Belum/Tamat SD Sederajat 14.093 14.305 9.312 8.233 11.226
2. Tamat SMP Sederajat 10.291 9.013 9.914 9.419 10.772
3. Tamat SMA Sederajat 28.972 29.807 34.443 34.913 35.593
4. Tamat Perguruan Tinggi 15.156 14.110 16.251 16.790 14.771
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi
11. HASIL EVALUASI INFRASTRUKTUR DASAR
77.93
86.56
89.36
91.26
2019
2020
2021
2022
84.6
96.4
91.6
95.98 96.81
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
80
82
84
83.2
86.31
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Luas Wilayah Bebas Genangan
82
84
86
88
90
92
2020 2021 2022
86
88.89
90.67
Persentase Fasilitas Publik dalam Kondisi Baik
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat,
dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2023
12. HASIL EVALUASI KETAHANAN PANGAN
Indikator 2018 2019 2020 2021
Ketersedian Pangan Utama 49.5 Kg/Org/Th
526
Kg/Org/Th
326
Kg/Org/Th
126.25
Kg/Org/Th
84.3
89.9
91.4
91.6
91.8
80 82 84 86 88 90 92 94
2018
2019
2020
2021
2022
Skor PPH Kota Mojokerto
Ketersedian Pangan Utama Kota Mojokerto
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Mojokerto
13. Program Penanggulangan kemiskinan Kota
Mojokerto
2022
Penyerahan Bantuan Sosial Untuk Covid 19 Kelurahan Miji
Penyerahan bantuan KUBE secara simbolis oleh Wali kota
No. Program
Target
Penerima
Manfaat
Realisasi
Penerima
Manfaat
Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran
Penyebab Realisasi tdk
tercapai
% capaian
OPD
Pelaksana
1. PKH APBN 2.750 PKM 2500 KPM Rp. 4.950.000.000 Rp. 4.500.000.000 KPM Pindah Alamat;
KPM Meninggal Dunia.
90,91 Dinas Sosial
2. BPNT APBN 2.940 PKM 2.884 KPM Rp. 7.056.000.000 Rp. 6.921.600.000 Saldo Rekening KPM
Nol;
KPM Pindah Alamat;
KPM Meninggal Dunia;
NIK KPM Tidak Valid
98,09 Dinas Sosial
3 Bantuan Langsung tunai (BLT) BBM 7793 PKM 7793 PKM Rp. 3.896.500.000 Rp. 3.896.500.000 100 Dinas Sosial
5 PIP SMA Sederajat 692 Siswa 692 Siswa Rp. 566.500.000 Rp. 566.500.000 100 Dinas
Pendidikan
6 PIP SMK Sederajat 2.024 siswa 2.024 siswa Rp. 1.656.500.000 Rp. 1.656.500.000 100 Dinas
Pendidikan
7 Pengelolaan Dana BOS Bidang
Pendidikan
100 sekolah 100 sekolah 20.757.860.000 19.773.382.586 Refocusing anggaran
Covid19
95,26 Dinas
Pendidikan
Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
14. Program Penanggulangan kemiskinan Kota
Mojokerto
2022
Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Mojokerto
No. Program
Target Penerima
Sasaran
Realisasi
Penerima
Manfaat
Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran
Penyebab Realisasi tdk
tercapai
% capaian OPD Pelaksana
A. Mengurangi Beban Pengeluaran
1. BPNT ABPD 2.500 PKM
2.500 PKM, 140
buruh rokok
Rp 6.750.000.000 Rp 6.712.557.350
KPM Pindah Alamat
KPM Meninggal Dunia
99%
Dinas Sosial
P3A
2 Bantuan sosial tukang becak 486 orang 486 orang Rp. 160.330.000 Rp. 160.330.000 100%
Dinas Sosial
P3A
3 Bantuan sosial untuk anak yatim 356 anak 356 anak Rp. 356.000.000 Rp. 356.000.000 100%
Dinas Sosial
P3A
4 Bantuan sosial untuk lansia 1.123 orang 1.123 orang Rp. 561.500.000 Rp. 561.500.000 100%
Dinas Sosial
P3A
5 Bantuan Sosial untuk disabilitas 283 orang 283 orang Rp. 84.900.000 Rp. 84.900.000 100%
Dinas Sosial
P3A
6
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah
Masyarakat Kota
Mojokerto
Masyarakat Kota
Mojokerto
Rp 871.727.129,00 Rp 775.397.844,00
KPM Pindah Alamat
KPM Meninggal Dunia
88,95
Dinas Sosial
P3A
7 BST Covid 19 Kota Mojokerto 9.500 KPM 9.500 KPM Rp. 5.600.000.000 Rp. 5.600.000.000 100% BPKPD
8 PIP SD Sederajat 2.970 siswa 2.970 siswa Rp. 1.190.475.000 Rp. 1.190.475.000 100%
Dinas
Pendidikan &
Kebudayaan
9 PIP SMP Sederajat 2.695 siswa 2.695 siswa Rp. 1.665.750.000 Rp. 1.665.750.000 100%
Dinas
Pendidikan &
Kebudayaan
10
Pengelolaan Dana BOS jenjang SD
sederajat
59 sekolah 59 sekolah Rp 6.255.000.000 Rp 6.255.000.000 100%
Dinas
Pendidikan &
Kebudayaan
11
Pengelolaan Dana BOS jenjang SMP
sederajat
19 sekolah 19 sekolah Rp 7.237.755.000 Rp 7.237.755.000 100%
Dinas
Pendidikan &
Kebudayaan
12
Pengadaan seragam sekolah untuk siswa
SD
2.556 Siswa 2.556 Siswa Rp 1.202.663.430 Rp 1.013.705.280 Refocusing anggaran 84,29
Dinas
Pendidikan &
Kebudayaan
Dinas
15. Program Penanggulangan kemiskinan Kota
Mojokerto
2022
Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Mojokerto
No. Program
Target Penerima
Sasaran
Realisasi Penerima
Manfaat
Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran Penyebab Realisasi tdk tercapai % capaian OPD Pelaksana
B. Meningkatkan Pendapatan
1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 163 Rumah 155 Rumah Rp 3.423.000.000 Rp 3.255.000.000 Refocusing anggaran 95,09 DPUPRPKP
2
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
- 4 unit IPAL , -20
unit RTLH
- 4 unit IPAL , -20
unit RTLH
Rp. 5.151.529.000 Rp. 5.151.529.000 100 DPUPRPKP
3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan 151 SR 151 SR Rp. 1.847.000.000 Rp. 1.847.000.000 100 DPUPRPKP
4
Pembangunan/ penyediaan sistem Pengeloaan
Air Limbah
25 IPLT 25 IPLT Rp. 1.814.051.039 Rp. 1.814.051.039 100 DPUPRPKP
5 Penyelenggaraan Pembangunan Jalan 3 km 3 km Rp. 6.208.880.493 Rp. 6.208.880.493 100 DPUPRPKP
6 Penyelenggaraan Rekonstruksi Jalan 4 km 4 km Rp. 23.495.556.162 Rp. 23.495.556.162 100 DPUPRPKP
7 Penyelenggaraan Pemeliharaan Berkala Jalan 15 km 15 km Rp. 9.377.250.629 Rp. 9.377.250.629 100 DPUPRPKP
8 Penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin Jalan 5 km 5 km Rp. 2.874.427.873 Rp. 2.874.427.873 100 DPUPRPKP
9 Pembangunan Jembatan 4 buah 4 buah Rp. 2.772.356.475 Rp. 2.772.356.475 100 DPUPRPKP
10
Penyelenggaraan Panjang jembatan yang
dipelihara
22 buah 22 buah Rp. 487.320.540 Rp. 487.320.540 100 DPUPRPKP
11
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
(Pembinaan KWT)
12 KWT 12 KWT Rp. 320.000.000 Rp. 320.000.000 100
Dinas Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
12
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Pelatihan
Inkub Wirausaha/KUBE)
44 Ruta 44 Ruta Rp 20.955.000 Rp 15.812.000 Refocusing anggaran 75,46
Dinas Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
13
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan dan Zoonosis
6 Kelompok KUBE
Peternakan
6 Kelompok KUBE
Peternakan
Rp 15.450.000 Rp 12.150.000 Refocusing anggaran 78,64
Dinas Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
14
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses
Ilmu Pengetahuan, IT
16 Kelompok KUBE
Perikanan
16 Kelompok KUBE
Perikanan
Rp 16.502.000 Rp 13.916.000 Refocusing anggaran 84,33
Dinas Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
15
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
500 orang 500 orang Rp 381.152.685 Rp 331.961.200 Refocusing anggaran 87,09
Dinas Koperasi,
UKM, P&P
16
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat
132 orang 132 orang Rp. 474.981.020 Rp. 474.981.020 100
Dinas Koperasi,
UKM, P&P
17
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja
296 orang 296 orang Rp 423.591.980 Rp 418.883.600 Refocusing anggaran 98,89 DPMPTSP NAKER
18
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Inkubasi Wirausaha (Kube)
150 KPM YG
DKTS
150 KPM YG
DKTS
Rp 208.351.625 Rp 156.178.529 Refocusing anggaran 74,96
Kecamatan
Magersari
16. Program Penanggulangan kemiskinan Kota 2022
Penyerahan bantuan BNPT dan PKH periode 2022
Pendampingan Penyerahan bantuan BPNT dan
Tinjau Lokasi e-Warong
17. EVALUASI PROGRAM PRIORITAS
KESEHATAN
• Meningkatkan kesehatan ibu
hamil, bayi, dan balita serta
menurunkan angka kematian ibu
dan bayi
• Mengidentifikasi faktor risiko
PTM dan masalah kesehatan
pada lansia
• meningkatkan efektivitas dan
efisiensi kegiatan UKS di sekolah
• Sistem pencatatan dan
pelaporan gizi dapat menjadi
lebih efektif dan akurat
• Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan gizi dan
menekan prevalensi stunting
• Memberikan layanan kesehatan
yang tepat waktu, dan
meningkatkan akses pelayanan
Kesehatan
• Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dan
memperbaiki sistem kesehatan
PENDIDIKAN
• Meningkatkan akses dan kualitas
pendidikan
• Meningkatkan lulusan
pendidikan dasar untuk
melanjutkan pada jenjang
pendidikan tinggi
• Meningkatkan kualitas
pendidikan agama di Kota
Mojokerto
• Rehabilitasi sarana dan
prasarana sekolah di berbagai
jenjang Pendidikan
• Meningkatkan efektivitas dan
efisiensi proses pembelajaran
• mengambil bagian secara aktif
dalam melestarikan dan
mengembangkan seni dan
budaya khas daerah
INFRASTRUKTUR DASAR
• Meningkatkan kualitas
pelayanan air minum di Kota
Mojokerto
• Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat berpenghasilan
rendah dengan menyediakan
hunian yang layak
• meningkatkan keselamatan
bangunan dan pelayanan public
• meningkatkan kualitas layanan
infrastruktur yang disediakan
• meningkatkan efektivitas dan
efisiensi kegiatan pembangunan
• Memastikan keberhasilan
program penyerahan PSU
dan/atau PSU terlantar
18. EVALUASI PROGRAM PRIORITAS
Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
• Meningkatkan kapasitas dan
efektivitas penanggulangan
kebakaran serta
penanggulangan bencana
• Meningkatkan kualitas
pelayanan dan perlindungan
kepada masyarakat
• Memastikan terciptanya
ketentraman dan ketertiban
umum
• Mengatasi berbagai isu dan
tantangan yang mungkin
muncul dalam menjaga
ketertiban dan keamanan
• Meningkatkan kesadaran
masyarakat dan ASN tentang
bahaya narkotika dan
pentingnya pencegahan
penyalahgunaan narkotika
Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
• Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mengurangi
kesenjangan sosial
• Meningkatkan peran serta anak
dalam pembangunan dan
memastikan hak serta
perlindungan mereka terpenuhi
dengan baik
• Membantu dalam
masalah penanganan dan
pemberdayaan PKL di kawasan
perkotaan
• Penyediaan lahan pemakaman
yang layak dan humanis untuk
mengatasi masalah kepadatan
lahan pemakaman
• Meminimalisir terjadinya
kesalahan dalam penyaluran
bantuan
Bidang Ketenagakerjaan
• Mengurangi angka
pengangguran di Kota
Mojokerto dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
• Menciptakan lapangan kerja
baru
• memberikan fasilitasi akses
permodalan bekerja sama dgn
bank
• melaksanakan pelatihan
ketrampilan dan pendampingan
bagi wirausaha muda
• memberikan fasilitasi akses
pemasaran dan kemitraan
19. 19
Basic Point.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN
BERJALAN
KOTA MOJOKERTO
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)
20. 20
Basic Point.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Mild Stone pembangunan Kota Mojokerto tahun 2005-2025
Hubungan Tujuan ke-1 pada RPD
Tahun 2024-2026
Cascading Lineriasi Tujuan ke-1 dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026
21. 21
Basic Point.
No Tujuan IndikatorTujuan Satuan
Kondisi
Awal
Target Kondisi
Akhir
2022 2024 2025 2026
1 Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Menuju Taraf
Hidup Yang
Lebih Baik
Angka Kemiskinan % 5,98 5,74 5,68 5,60 5,60
Indeks Gini Indeks 0,381 0.377 0.374 0.372 0.372
Tujuan dan Indikator Tujuan Target RPD Kota MojokertoTahun 2024-2026
No Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Satuan
Kondisi
Awal
Target Kondisi
Akhir
2022 2024 2025 2026
1
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Menuju taraf
hidup yang
lebih baik
Menurunnya
Tingkat
Pengangguran
Masyarakat
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
% 5,05 4.60 4.25 3,95 3,95
2
Terhindarnya
Masyarakat dari
kerentanan
ekonomi
Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
Indeks 0,87 0.85 0.82 0.79 0.79
3
Tercukupinya
Kebutuhan Pokok
Masyarakat
Pendapatan
Perkapita Rp (000) n/a 53,830 55,350 56,790 56,790
4
Meningkatnya
Kesetaraan
Gender Dalam
Pembangunan
Indeks
Pemberdayaan
Gender
Indeks n/a 70,69 70,72 70,75 70,75
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026
Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto 2024-2026
22. Program & Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2023
No.
Tujuan
Program
OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Target Anggaran (RP) Sumber Lokasi Sasaran Penerima Keterangan
1 Menurunkan
Beban
Pengeluaran
Dinas Sosial
P3A
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah
Pendataan Fakir
Miskin Cakupan
Daerah
65.000
Orang
533.075.700 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Bansos PMKS
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah
Fasilitasi Bantuan
Sosial Kesejahteraan
Keluarga
2500 KPM,
140 buruh
rokok
5.105.766.900 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) BPNT
APBD
BPNT APBD
Program
Rehabilitasi
Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantardi Luar Panti
Sosial
pelaksanaan
rehabilitasi sosial
dasar Disabilitas
terlantar,
gelandangan
pengemis dan tuna
sosial
500 orang 975.300.000 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
Disabilitas terlantar,
gelandangan pengemis,
dan tuna sosial
Bansos PSKS
Program
Rehabilitasi
Sosial
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar
Panti Sosial
pelaksanaan
rehabilitasi bagi PMKS
lainnya
3.457 orang 3.145.950.000 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
Lanjut Usia Kurang
Mampu, Anak Yatim &
Piatu, Tukang Becak dan
PMKS Lainnya
Rehabilitasi
Sosial PMKS
Program
Penanganan
Bencana
Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam
dan Sosial
pelaksanaan
perlindungan sosial
bencana alam dan
sosial
20 Keluarga
& 100
Orang
1.750.000.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto,
Magersari,
Balongsar
Korban bencana alam
dan sosial
Bantuan sosial
bencana alam
dan sosial
Program
Penanganan
Bencana
Pemberdayaan
Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana
Koordinasi, Sosialisasi
dan Pelaksanaan
Taruna Siaga Bencana
30 orang &
2 Kelurahan
741.659.909 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
TAGANA dan Kampung
Siaga Bencana
Kesiapsiagaan
Bencana
Dinas
Pendidikan &
Kebudayaan
Pengelolaan
Pendidikan
Bantuan Operasional
Sekolah ( BOS )
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar
2556 Siswa 6.255.000.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Siswa Siswi SD/MI se
Kota Mojokerto
BOSda
Bantuan Operasional
Sekolah ( BOS )
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah
Pertama
2620 Siswa 7.237.755.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Siswa Siswi SMP/MTs se
Kota Mojokerto
BOSda
Pengadaan seragam
sekolah untuk siswa SD
Pengadaan
perlengkapan siswa
2556 Siswa 1.127.831.040 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Siswa Siswi SMP/MTs se
Kota Mojokerto
BOSKO
Pengadaan Tas Untuk
Siswa SD
Pengadaan
perlengkapan siswa
2524 Siswa 402.796.800 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Siswa Siswi SD/MI se
Kota Mojokerto
Bantuan
Perlengkapan
23. Program & Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2023
No.
Tujuan
Program
OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Target Anggaran (RP) Sumber Lokasi Sasaran Penerima Keterangan
2 Meningkatkan
pendapatan
Dinas Koperasi,
UKM, Perindag
Program
Pemberdayaan
UMKM
Pemberdayaan Usaha
Mikro
Unit Usaha yang
Produktif, Bernilai
Tambah, Memiliki Akses
Pasar, Akses Pembiayaan
600 unit
usaha
677.000.000 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
Usaha Mikro yang
difsilitasi
pemberdayaannya
Program
Pengembangan
UMKM
Pengembangan Usaha
Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil
1500 Unit
usaha
70.000.000 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
Usaha mikro
Pemberdayaan Usaha
Mikro
Pemberdayaan
Kelembagaan Potensi dan
Pengembangan Usaha
Mikro
70 usaha
mikro
93.500.000 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
Usaha mikro
Program
Pengembangan
UMKM
Pengembangan Usaha
Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil
1.200 usaha
mikro
1.485.000.000 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
Usaha mikro
Program Stabilisasi
Harga Barang
Kebutuhan Pokok
Pengendalian Harga, dan
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Pasar
Pelaksanaan Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus
6 kali 115.000.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto,
Kranggan,
Meri
Pasar Reguler dan Pasar
Khusus
Program
Perencanaan &
Pembangunan
Industri
Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi,
Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri
100 orang 1.115.200.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Masyarakat Industri
Dinas
Perizinan,
PMTSP, Naker
Program Pelatihan
Kerja Dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Unit
Kompetensi
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari
Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi
120 orang 426.968.300 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
Tenaga Kerja
Program
Penempatan
Tenaga Kerja
Pelayanan Antarkerja di
Daerah
Penyediaan Sumber Daya
Pelayanan antar Kerja
400 orang 95.564.907 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
Tenaga Kerja
Dinas
Pendidikan dan
Kebuda-yaan
Program
Pengembangan
Kebudayaan
Pelestarian Kesenian
Tradisional yang
Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Perlindungan,
Pengembangan,
Pemanfaatan Obyek
Pemajuan Tradisi Budaya
303 orang 112.228.200 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
Masyarakat
Dinas
Ketahanan
Peningkatan
Diversifikasi dan
Pelaksanaan Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis
12 KWT 222.900.000 APBD Kota
Mojokerto
18
Kelurahan
12 KWT (kelompok Wanita
Tani) @ 30 orang = 360
Tahap
Penumbuhan 50
24. Program & Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2023
No.
Tujuan
Program
OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Target Anggaran (RP) Sumber Lokasi Sasaran Penerima Keterangan
3 Menurunkan
Jumlah
Kantong
Kemiskinan
DPUPRPRKP Program
Pengelolaan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Air Minum ( SPAM ) di
daerah
Pembangunan sPAM
Jaringan Perpipaan
di Kawasan
Perkotaan
1
Liter/Detik
1.939.350.000 APBD
Kota
Mojokert
o
Kota
Mojokert
Masyarakat
Program
Pengelolaan
Dan
Pengembangan
Sistem Air
Limbah
Pembangunan/
Penyediaan Sistem
Pengelolaan Air
Limbah
Pengelolaan Air
Limbah Terpusat
Skala Kota
50 rumah
tangga
2.860.000.000 APBD
Kota
Mojokert
o
Kota
Mojokert
Masyarakat
program
penyelenggaraa
n jalan
Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/ Kota
Pembangunan Jalan 2,63 km 10.251.248.500 APBD
Kota
Mojokert
o
Kota
Mojokert
Masyarakat Pengguna
Jalan
Penambahan
Panjang Jalan
dalam kondisi
Mantap
Rekonstruksi Jalan 5,2 km 10.376.794.875 APBD
Kota
Mojokert
o
Kota
Mojokert
Masyarakat Pengguna
Jalan
Pemeliharaan
Berkala Jalan
10 km 63.332.200.000 APBD
Kota
Mojokert
o
Kota
Mojokert
Masyarakat Pengguna
Jalan
Pemeliharaan Rutin
Jalan
10 KM 1.700.000.000 APBD
Kota
Mojokert
o
Kota
Mojokert
Masyarakat Pengguna
Jalan
Pembangunan
Jembatan
10 M 1.806.175.000 APBD
Kota
Mojokert
o
Kota
Mojokert
Masyarakat Pengguna
Jalan
Pemeliharaan Rutin
Jembatran
30 M 800.000.000 APBD
Kota
Kota
Mojokert
Masyarakat Pengguna
Jalan
26. 26
Basic Point.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2023
• Sinkronisasi program penanggulanagan kemiskinan antar pusat dan daerah
• Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil
• Memperluas dan meningkatkan kualitas Kelompok Usaha Bersama
• Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat
• Mendukung sistem perlindungan sosial melalui PKH plus serta Pengembangan dan penguatan
kapasitas PMKS
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PADA TAHUN
2023
• pengurangan beban pengeluaran PMKS
• sistem perlindungan sosial melalui PKH plus
• Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS
• optimalisasi peran OPD dibidang penanggulangan kemiskinan
• pelayanan yang optimal dengan mencukupi sarana dan prasarana
UPAYA PENGURANGAN
BEBAN PENGELUARAN
MASYARAKAT
• Peningkatan pendapatan/akses pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar, melalui
program padat karya dan bantuan individu/kelompok
• Peningkatan kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan
penguatan kewirausahaan
STRATEGI PENINGKATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT
• Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur
pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak
• Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana
transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan
PENURUNAN JUMLAH
KANTONG-KANTONG
KEMISKINAN
27. 27
Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kota Mojokerto Tahun 2024
No.
Urusan
Pemerintah
Kebijakan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program Indikator Program Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Lokasi
Target Sumber
Pendanaan
Kinerja Pagu (Rp)
1 Pendidikan Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Meningkat
nya Kualitas
Pendidikan
Indeks
Pendidikan
(APM SD SMP,
APK SD SMP)
Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah Dasar
siswa usia 7-12
Tahun yang berada
di jenjang SD
Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah
Jumlah
Perlengkapan
Sekolah yang
Tersedia
18
Kelurahan
1 paket 268.629.073 Dana Insentif
Daerah, Dana
Transfer
Umum-Dana
Bagi Hasil
Pengadaan
Perlengkapan Siswa
Jumlah
Perlengkapan
Peserta Didik
yang Tersedia
18
Kelurahan
22.653 Unit 2.300.141.430 Dana Insentif
Daerah, Dana
Transfer
Umum-Dana
Bagi Hasil
Pembinaan Minat,
Bakat dan
Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa
yang Mengikuti
Ajang
Kompetisi/Lomba
18
Kelurahan
20 Peserta
Didik
268.124.175 Dana
Transfer
Umum-Dana
Bagi Hasil
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah
Dasar
18
Kelurahan
64 Satuan
Pendidikan
6.840.900.000 Dana transfer
umum
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar
Jumlah Tenaga
dalam
Pengelolaan
Dana BOS
Sekolah Dasar
18
Kelurahan
64 Orang 148.378.100 Dana
Transfer
Umum-Dana
Bagi Hasil
Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama
siswa usia 13-15
Tahun yang berada
di jenjang SMP
Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah
Jumlah
Perlengkapan
Sekolah yang
Tersedia
18
Kelurahan
1 paket 150.566.000 Dana Insentif
Daerah, Dana
Transfer
Umum-Dana
Bagi Hasil
Pengadaan
Perlengkapan Siswa
Jumlah
Perlengkapan
Siswa
18
Kelurahan
15 paket 2.871.378.545 Dana insentif
daerah
Pembinaan Minat,
Bakat dan
Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa
yang Mengikuti
Ajang
Kompetisi/Lomba
18
Kelurahan
350 Peserta
Didik
367.178.000 Dana
Transfer
Umum-Dana
Bagi Hasil
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Menengah Pertama
Jumlah Sekolah
Menengah
pertama yang
Mengelola Dana
BOS
18
Kelurahan
21 Satuan
Pendidikan
2.613.168.000 Dana
Transfer
Umum-Dana
Bagi Hasil
28. 28
Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kota Mojokerto Tahun 2024
No.
Urusan
Pemerintah
Kebijakan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program Indikator Program Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Lokasi
Target Sumber
Pendanaan
Kinerja Pagu (Rp)
2 Kesehatan Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Meningkat
nya derajat
kesehatan
masyarakat
Indeks
Kesehatan
(AHH, AKI,
AKB, Stunting)
Program
Pemenuhan Upaya
Kesehatan
Perorangan Dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat
persentase upaya
kesehatan
perorangan dan
upaya kesehatan
masyarakat
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Pelayanan
Kesehatan yang
Memenuhi
Standar
Persentase
Fasilitas
18
keluraha
n
46.000 orang 5.340.500.351 Dana
Transfer
Umum-Dana
Bagi Hasil
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan T
Pelayanan
Kesehatan yang
Memenuhi
Standar
18
keluraha
n
46.000 orang 19.996.192.065 Pendapatan
transfer
antar daerah,
dana transfer
umum-dana
alokasi umum
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
Pengelolaan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
18
keluraha
n
46.000 orang 20.400.050.018 Dana Alokasi
Khusus
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Dasar
Melalui Pendekatan
Keluarga
Jumlah Keluarga
Yang Sudah
Dikunjungi dan
Diintervensi
18
keluraha
n
35000 Keluarga 1.079.995.160 Pendapatan
Asli Daerah
Pemenuhan
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi
Standar
18
keluraha
n
20 Orang 285.553.600 Pendapatan
Asli Daerah
Pengelolaan
Pelayanan Promosi
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Promosi
Kesehatan
18
keluraha
n
6 Dokumen 29.524.800 Dana
Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Umum
Program
Peningkatan
Kapasitas SDM
Kesehatan
Persentase SDM
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
Kompetensi
Pemberian Izin
Praktik Tenaga
Kesehatan
Persentase
Tenaga
Kesehatan
memiliki Ijin
Praktek
18
keluraha
n
96% 56.224.000 Pendapatan
Asli Daerah
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia
Persentase
Pemenuhan SDM
Layanan
Kesehatan
18
keluraha
n
75% 302.538.750 Pendapatan
Asli Daerah
29. 29
Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kota Mojokerto Tahun 2024
No.
Urusan
Pemerintah
Kebijakan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program Indikator Program Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Lokasi
Target Sumber
Pendanaan
Kinerja Pagu (Rp)
3 Pekerjaan Umum
Dan Penataan
Ruang
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Meningkat
nya Kualitas
Infrastruktur
Dasar dan
Sumber Daya
Air
Capaian
Infrastruktur
Dasar
Perumahan
dan
Permukiman
Program
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem Penyediaan
Air Minum
Prosentase
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistim Penyediaan
Air Minum
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)
Jumlah SR Air
Minum Yang
Terpasang
18
kelurahan
175 SR 782.979.577 Pendapatan
Asli Daerah
Program
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem Air Limbah
Prosentase
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistim Air Limbah
Pembangunan/Penye
diaan Sistem
Pengelolaan Air
Limbah Terpusat
Skala Kota
Jumlah Rumah
Tangga
18
kelurahan
15 Rumah Tangga 3.342.145.962 Pendapatan
Asli Daerah
Program
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem Drainase
Prosentase
pengembangan
sistem drainase
Pembangunan Sistem
Drainase Perkotaan
Panjang Saluran
Drainase
Dibangun
18
kelurahan
9000 M 9.572.116.445 Pendapatan
Asli Daerah
Rehabilitasi Saluran
Drainase Perkotaan
Panjang Saluran
Drainase
Dilakukan
Rehabilitasi
18
kelurahan
11000 M 5.370.063.350 Pendapatan
Asli Daerah
Operasi dan
Pemeliharaan Sistem
Drainase
Panjang Saluran
Dioperasikan dan
Dipelihara
18
kelurahan
20000 M 3.047.004.840 Pendapatan
Asli Daerah
Program
Penyelenggaraan
Jalan
Persentase jalan
kondisi mantap
Penyelenggaraan
Jalan Kabupaten/
Kota
Panjang jalan
kota dalam
kondisi mantap
18
kelurahan
21,2 Km 15.789.841.706 Pendapatan
Asli Daerah
Program
perumahan dan
kawasan
permukiman
kumuh
perumahan dan
kawasan
pemukiman kumuh
yang tertangani
Pencegahan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman Kumuh
Jumlah RTLH
yang di
rehabilitasi
18
kelurahan
155 unit 3.142.653.400 Pendapatan
Asli Daerah
Program
Peningkatan
Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Umum
Prosentase
peningkatan
prasarana,sarana
dan utilitas umum
Penyelenggaraan PSU
Perumahan
Jumlah PSU
perumahan
18
kelurahan
20 unit 5.974.093.041 Pendapatan
Asli Daerah
4 Sosial Menurunnya
Angka
Kemiskinan
Meningkat
nya
Kemandiria n
PMKS
Persentase
PMKS yang
Mandiri
Program
Pemberdayaan
Sosial
Persentase Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial yang
kompeten
Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Daerah
Peningkatan
kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial
18
Keluraha
n
100% 828.240.000 dana transfer
umum-dana
alokasi umum
Program Presentase PMKS Rehabilitasi Sosial Persentase 18 100% 770.000.000 dana transfer
30. 30
Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kota Mojokerto Tahun 2024
No.
Urusan
Pemerintah
Kebijakan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program Indikator Program Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Lokasi
Target Sumber
Pendanaan
Kinerja Pagu (Rp)
5 Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
meningkatkan
produktivitas
dan
pemberdayaan
masyarakat
Kelompok
UMKM, Usaha
kecil dan
perdagangan
meningkatkan
pengetahuan
dan
kemampuan
UMKM
Program
Pengembangan
UMKM
SDM UMKM yang
Kompeten
Pengembangan
Usaha Mikro Menjadi
Usaha Kecil
Jumlah SDM
UMKM yang
Mengikuti
Pelatihan
18
Kelurahan
1.475 Usaha
Mikro
882.977.650 dana transfer
umum-dana
alokasi umum
Program
Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan
Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
Distribusi
Perdagangan
Jumlah Sarana
Prasarana
Distribusi
Perdagangan
18
Kelurahan
2 Lokasi 1.114.233.300 dana transfer
umum-dana
alokasi umum
Pemberdayaan
Pengelola Sarana
Distribusi
Perdagangan
Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan
dan Pengendalian
kepada Pengelola
18
Kelurahan
2 dokumen 250.000.000 dana transfer
umum-dana
alokasi umum
Program stabilisasi
harga barang
kebutuhan pokok
dan barang penting
Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan
Bahan Pokok
Pengendalian Harga,
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting
di Tingkat Pasar
Jumlah
Komoditas Barang
Kebutuhan Pokok
yang Difasilitasi
18
Kelurahan
5 Komoditas 73.000.000 dana transfer
umum-dana
alokasi umum
Pelaksanaan Operasi
Pasar Reguler dan
Pasar Khusus yang
Pelaksanaan
Operasi Pasar
Reguler dan Pasar
Khusus
18
Kelurahan
3 laporan 73.000.000 dana transfer
umum-dana
alokasi umum
Program
Perencanaan Dan
Pembangunan
Industri
Peningkatan
Jumlah IKM
Penyusunan dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan
Peran Serta
Masyarakat
18
Kelurahan
2 Dokumen 1.418.077.173 dana transfer
umum-dana
alokasi umum
6 DPMPTSP & NAKER meningkatkan
produktivitas
dan SDM
Tenaga kerja
Kemandirian
para tenaga
kerja
meningkatkan
pengetahuan
dan
kemampuan
Tenaga kerja
program pelatihan
kerja dan
produktivitas
tenaga kerja
Pelaksanaan
Pelatihan
berdasarkan Unit
Kompetensi
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan
Ketrampilan Bagi
Pencari Kerja
Jumlah peserta
pelatihan
18
Kelurahan
120 orang 426.968.300 Dana Alokasi
Umum
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan
Ketrampilan Bagi
Pencari Kerja
Jumlah peserta
pelatihan
18
Kelurahan
480 orang 6.126.160.600 DBHCHT
7 Ketahanan pangan
dan pertanian
Meningkatkan
Stabilitas
keamanan
Keamanan
dan stabilitas
produk
Capaian
kebutuhan
pangan
Program
Peningkatan
Diversifikasi Dan
Terpenuhinya
konsumsi pangan
yang beragam
Penyediaan dan
Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan
Persentase
penyedian dan
Penyaluran
18
Kelurahan
90 % 50.000.000 dana transfer
umum-dana
alokasi umum
32. 32
Basic Point.
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Menurunkan beban pengeluaran
• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
• Program Rehabilitasi Sosial
• Program pemenuhan upaya Kesehatan
• Program Pengelolaan Pendidikan
• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda
• Bantuan Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
• Program Pemberdayaan Sosial
• Program Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan
• Program Pengembangan Kebudayaan
• Program Pendidikan dan Latihan UMKM
• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
• Pengelolaan Budidaya Perikanan
• Pengelolaan Persampahan
• Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Menurunkan Jumlah Kantong Kemiskinan
• Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
• Program Perlindungan Perempuan
• Program perlindungan anak
• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
• Benah Lingkungan
• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
33. 33
Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kota Mojokerto 2024
No. Tujuan Program OPD Program
Kode Sub
Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2024
Sumber
Pembiayaan
Lokasi
Sasaran
Penerima
Target
Anggaran
(RP)
1 Menurunkan Beban
Pengeluaran
Dinas Sosial
P3A
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
10605
20203
Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
2550
Keluarga
5.616.343.590APBD kota
Mojokerto
18 Kelurahan KPM Peserta
PKH & BPNT
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
10605
20201
Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Pendataan Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
10000
Orang
517.983.270APBD Kota
Mojokerto
18 Kelurahan PMKS
/PPKS
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
10605
20204
Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Fasilitasi Bantuan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
50 orang 550.000.000APBD Kota
Mojokerto
18 Kelurahan PMKS
/PPKS
Program Rehabilitasi
Sosial
10604
20102
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar
Penyediaan Sandang 12 Orang 12.000.000APBD Kota
Mojokerto
18 Kelurahan PMKS
Program Rehabilitasi
Sosial
10604
20103
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar
Penyediaan Alat Bantu 92 Orang 210.000.000APBD Kota
Mojokerto
18 Kelurahan Penyandang
Disabilitas
Terlantar
Program Rehabilitasi
Sosial
10604
20106
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar
Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas
30 orang 35.000.000APBD Kota
Mojokerto
18 Kelurahan PMKS
Program Rehabilitasi
Sosial
10604
20109
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar
Pemberian Layanan Data
dan Pengaduan
425 Orang 380.000.000APBD Kota
Mojokerto
18 Kelurahan Masyarakat
Program Rehabilitasi
Sosial
10604 20201 Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.000 orang 724.600.000APBD Kota
Mojokerto
18 Kelurahan PMKS
Dinas
Pendidikan &
Kebudayaan
Pengelolaan
Pendidikan
10102
20129
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar
64 Satuan
Pendidikan
6.840.900.000APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Siswa Siswi
SD/MI se Kota
Mojokerto
10102
20130
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar
64 Satuan
Pendidikan
148.378.100APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
SD/MI se Kota
Mojokerto
10102
20116
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
3 Paket 264.959.000APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Siswa Siswi
SD/MI
10102
20117
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar
Pengadaan Perlengkapan
Siswa
22.653 Unit 2.300.141.430APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Siswa Siswi
SD/MI
10102
20125
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar )
Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreativitas Siswa
10 Peserta
Didik
264.461.000APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Siswa Siswi
SD/MI
10102
20227
Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
1 Paket 150.566.000APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Siswa Siswi
SMP/MTs
10102 Pengelolaan Pendidikan Pengadaan Perlengkapan 5 Paket 2.871.378.545APBD Kota Kota Siswa Siswi
34. 34
Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kota Mojokerto 2024
No. Tujuan Program OPD Program
Kode Sub
Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2024
Sumber
Pembiayaan
Lokasi
Sasaran
Penerima
Target
Anggaran
(RP)
2 Meningkatkan
pendapatan
Dinas Sosial Program
Pemberdayaan Sosial
10602
20301
Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kemampuan
Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat
100 Orang 165.648.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
10602
20302
Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial
9 orang 130.000.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
10602
20303
Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Keluarga
40 Keluarga 165.648.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
10602
20304
Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kemampuan
Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
5 Lembaga 201.296.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
Program Pengelolaan
Sistem Data Gender
Dan Anak
20805
20101
Pendampingan kepada
lembaga penyedia pelayanan
pemberdayaan perempuan
peningkatan peran
perempuan dalam
pembangunan
100% 108.198.874 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Perempuan
rentan sosial
dan ekonomi
Pendidikan dan
kebudayaan
Program
Pengembangan
Kebudayaan
22202
20201
Pelestarian Kesenian
Tradisional yang Masyarakat
Pemajuan Tradisi Budaya 1 objek 312.300.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
Dinas Koperasi,
UKM, Perindag
Program
pengembangan UMKM
21708.
20101
Pengembangan Usaha Mikro
dengan Orientasi Peningkatan
Skala Usaha Menjadi Usaha
Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi
1.475 Usaha
Mikro
882.977.650 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Data Terpadu
Kesejahteraan
Sosial (DTKS)
Program
Perencanaan Dan
Pembangunan
Industri
33102
20105
Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Industri Kota
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan
Peran Serta Masyarakat
100 orang 1.418.077.17
3
APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Data Terpadu
Kesejahteraan
Sosial (DTKS)
Dinas Perizinan,
PMTSP, Naker
Program Pelatihan
Kerja Dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
20703
20101
Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari
Kerja Klaster Kompetensi
120 orang 426.968.300 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Pencari Kerja,
Pengangguran,
Korban PHK
Dinas Ketahanan
pangan &
pertanian
Program Peningkatan
Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
20903
20402
Pelaksanaan Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal
12 KWT 275.000.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
12 KWT
(kelompok
Wanita Tani) @
30 orang = 360
orang
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Penganekaragaman
44 rumah
tangga
75.000.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Data Terpadu
Kesejahteraan
35. 35
Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kota Mojokerto 2024
No. Tujuan Program OPD Program
Kode Sub
Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2024
Sumber
Pembiayaan
Lokasi
Sasaran
Penerima
Target
Anggaran
(RP)
3 Menurunkan Jumlah
Kantong kemiskinan
Dinas Sosial Program
Perlindungan
Perempuan
20803
20101
pelaksanaaan perlindungan
perempuan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
100 % 769.767.290 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Perempuan
korban
kekerasan dan
KDRT
Program Pemenuhan
Hak Anak
20806
20201
Pelaksanaan perlindungan
anak
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak
100 % 432.189.189 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Anak yang
mengalami
kekerasan
secara fisik, non
fisik dan
pelecehan
seksual
DPUPRPRKP Program Pengelolaan
Pengembangan
Sistem Penyediaan
Air Minum
10303 10104 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Minum ( SPAM ) di daerah
Pembangunan sPAM
Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
175 SR 782.979.577 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
Program Pengelolaan
Dan Pengembangan
Sistem Air Limbah
10305
20103
Pembangunan/ Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah
Pengelolaan Air Limbah
Terpusat Skala Kota
15 unit 3.342.145.962 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
Program Pengelolaan
Dan Pengembangan
Sistem Drainase
10306
20105
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai
dalam Daerah
Pembangunan Sistem
Drainase Perkotaan
9000 M 9.572.116.445 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
10306
20107
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai
Rehabilitasi Saluran
Drainase Perkotaan
11000 M 5.370.063.350 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
Program
Penyelenggaraan
Jalan
10310
20105
Penyelenggaraan Jalan Kota Pembangunan Jalan 1,2 km 2.457.676.993 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
10310
20105
Penyelenggaraan Jalan Kota Rekonstruksi Jalan 8 km 4.272.050.540 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
10310
20105
Penyelenggaraan Jalan Kota Pemeliharaan Berkala
Jalan
4 km 4.520.789.736 APBD Kota
Mojokerto
18 Kelurahan Kota Mojokerto
10310
20105
Penyelenggaraan Jalan Kota Pemeliharaan Rutin Jalan 10 km 3.539.324.437 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
10310
20112
Penyelenggaraan Jalan Kota Pembangunan Jembatan 4 m 200.000.000 APBD Kota
Mojokerto
Kota
Mojokerto
Kota Mojokerto
36. 36
Kemiskinan
Konsumsi
(pendorong)
• Memiliki
Sensitifitas secara
Politik
• Adanya Komitmen
Kepala Daerah
• Potensi
Penggunaan Dana
Desa untuk
Program
Penanggulangan
kemiskinan di
tingkat kelurahan
Ketenagakerjaan
(pendorong)
Masih tingginya
Investasi
Semangat Untuk
Menambah
Keterampilan bagi
Calon Pekerja
• Terdapat Upaya
untuk
meningkatkan
kualitas
produktivitas dan
kompetensi
tenaga kerja
melalui Program
pendidikan vokasi
di SMK dan
Pelatihan kerja
Kesehatan
(pendorong)
• Dukungan dari
Pemerintah Kota
Mojokerto
• Peningkatkan
mutu dan
pemerataan
jangkauan
pelayanan
kesehatan
• Program
Kunjungan
Konseling
Kesehatan,
merupakan
peningkatan
kualitas dan
kuantitas
kunjungan
Pendidikan
(pendorong)
• Komitmen
Pimpinan Daerah
untuk
meningkatkan
kualitas SDM
• Peningkatan
Harapan Lama
Sekolah
• Peningkatan Rata-
Rata Lama Sekolah
(RLS). Untuk
penanganan agar
penduduk usia 25
tahun keatas
mempunyai
tingkat pendidikan
lebih tinggi
infrastruktur dasar
(pendorong)
• Mendukung
Program
Penanganan
Stunting terutama
program air bersih
dan sanitasi
• Dukungan
Pemerintah kota
Mojokerto
• Peningkatan
program sanitasi
layak dan
rehabilitasi rumah
tak layak huni
untuk masyarakat
miskin
Ketahanan Pangan
(pendorong)
• Kecukupan
Ketersediaan
Cadangan Pangan
• Adanya peraturan
perundang-
undangan yang
mengatur
distribusi dan
logistik serta harga
bahan pangan
Kemiskinan
Konsumsi
(penghambat)
• Masa Pemulihan
pandemi Covid 19
pada tahun 2022
• Keterbatasan
Anggaran Untuk
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
• Masih adanya
Inclusion dan
Exclusion Error pada
Ketenagakerjaan
(penghambat)
Kondisi
keterbatasan
kekuatan fiskal
terutama untuk
alokasi Anggaran
bidang SDM
ketenagakerjaan
• Ketidakpastian
belum berakhirnya
pandemi Covid19
pada tahun 2022
Kesehatan
(penghambat)
• Keterbatasan
Anggaran
dibidang
Kesehatan
• Distribusi Tenaga
Kesehatan Yang
Belum Merata
• Ketidakpastian
belum berakhirnya
pandemi Covid19
pada tahun 2022
Pendidikan
(penghambat)
• Distribusi Guru
Yang Belum
Merata
• Rasio guru
berbanding murid
belum seimbang
• Keterbatasan
anggaran /
refocusing
anggaran
pendidikan
infrastruktur dasar
(penghambat)
• Keterbatasan
Anggaran Untuk
untuk mengurangi
ketimpangan
infrastruktur
permukiman (PSU)
• Kondisi
Kemiskinan
Masyarakat
• Faktor Budaya
Ketahanan Pangan
(penghambat)
• Adanya inflasi
menyebabkan
Kenaikan harga
• Terdapat
ketidakstabilan
harga jual
• Terdapat sistem
distribusi dan
logistik barang
pangan yang
kurang
ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN