Recommended
More Related Content
Similar to Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Similar to Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
- 1. FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 Le Dian Hotel, 6-7 Februari 2023 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
- 2. HUBUNGANANTARDOKUMENPERENCANAANPEMBANGUANAN RKPD 2024 PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL FORUM KONSULTASI PUBLIK SE KEPALA DAERAH TTG PENY. RANWAL RENJA PD PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD MUSRENBANG PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR FASILITASI RKPD KE KEMENDAGRI PENETAPAN RKPD
- 3. Tahap Revitalisasi I Tahap Revitalisasi II Tahap Akselerasi I Tahap Akselerasi I Tahap Modernisasi RPJMD 2005-2007 RPJMD 2008-2012 RPJMD 2012-2017 RPJMD 2017-2022 RPJMD 2023-2025 RPD PROVINSI BANTEN 2023-2026 RKPD 2023 RKPD 2024 RKPD 2025 RKPD 2026 No. Kab./Kota Masa Jabatan Tahun 2023 4 Daerah 1 Kota Serang 2018 - 2023 2 Kota Tangerang 2018 - 2023 3 Kab. Tangerang 2019 – 2023 4 Kab. Lebak 2019 - 2023 No. Kab./Kota Masa Jabatan Tahun 2026 4 Daerah 1 Kab. Serang 2021 - 2026 2 Kab. Pandeglang 2021 - 2026 3 Kota Tangerang Selatan 2021 – 2026 4 Kota Cilegon 2021 - 2026 PENYIAPAN DOKUMEN PERENCANAAN BERIKUTNYA (RPD/RPJPD) PROVINSI PERIODE PERENCANAAN KABUPATEN KOTA DI BANTEN Sumber: RPJMD Kab/kota se Banten PERIODE PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- 5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Pada Tahun 2022, IPM Banten sebesar 73,32 di atas Nasional sebesar 72,91 IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; IPM Banten terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya dan pada tahun 2015, predikat IPM menjadi berkategori “TINGGI” untuk pertama kalinya; IPM seluruh Kab/Kota di Banten tidak ada yang berkategori “RENDAH” Sumber: BPS, 2022 71,42 71,95 72,44 72,45 72,72 73,32 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29 72,91 69,5 70 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indeks Pembangunan Manusia Banten Nasional
- 6. PERTUMBUHAN EKONOMI 5,75 5,77 5,26 -3,38 5,19 5,71 5,07 5,17 5,02 -2,07 5,02 5,72 -4 -2 0 2 4 6 8 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LPE Banten Nasional Pembangunan ekonomi Banten semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan meski mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Sumber: BPS, 2022
- 7. TINGKAT KEMISKINAN Sumber: BPS, 2022 Pada September tahun 2020 tingkat kemiskinan di Provinsi Banten meningkat mencapai 6,63% atau mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan kondisi pada September 2019 yang sebesar 4,94%, kenaikan tersebut dipicu kenaikan bahan bakar minyak dan munculnya pandemic Covid-19. September tahun 2021 tingkat kemiskinan Provinsi Banten sebesar 6,50% pada Maret 2022 turun 0,34% sehingga angka kemiskinannya sebesar 6,16% berada dibawah angka nasional yaitu sebesar 9,54% . Persentase Penduduk Miskin pada September 2022 sebesar 6,24 persen meningkat dibandingkan kondisi Maret 2022 yang sebesar 6,16 persen. Dan menurun 0,26 persen poin dibanding September 2021 yang sebesar 6,50 persen.
- 8. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) 9,28 8,52 8,11 10,64 8,98 8,09 5,5 5,34 5,07 7,07 6,27 5,86 0 2 4 6 8 10 12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TPT Banten Nasional TPT Provinsi Banten pada tahun 2022 sebesar 8,09 persen lebih tinggi dari TPT Nasional TPT menurut kabupaten/kota tahun 2022 berkisar antara 7,70 persen hingga 10,58 persen. TPT terendah terdapat pada Kabupaten Pandeglang dan tertinggi terdapat pada Kabupaten Serang. NO KAB/KOTA TPT 1 Kabupaten Pandeglang 7.70 2 Kabupaten Lebak 7.86 3 Kabupaten Serang 10.58 4 Kabupaten Tangerang 9.06 5 Kota Cilegon 10.13 6 Kota Tangerang 9.07 7 Kota Serang 9.41 8 Kota Tangerang Selatan 8.60 Provinsi Banten 8,09 TPT menurut kabupaten/kota tahun 2022
- 9. RASIO GINI Rasio Gini adalah ketimpangan ekonomi di suatu wilayah menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan untuk melihat bagaimana distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah tertentu. Rasio Gini Banten pada Tahun 2022 sebesar 0,377 lebih baik dari Rasio Gini Nasional sebesar 0,381 Rasio Gini di daerah perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,367, naik dibanding Rasio Gini September 2021 yang sebesar 0,365 dan mengalami penurunan dibanding Rasio Gini Maret 2021 yang sebesar 0,369. Rasio Gini di daerah perdesaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,287, naik dibanding Rasio Gini September 2021 yang sebesar 0,278 dan Rasio Gini Maret 2021 yang sebesar 0,280. Sumber: BPS, 2022
- 10. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Banten 55,36 60 51,58 49,18 51,09 59,37 Nasional 68,23 65,73 66,6 65,14 66,55 70,27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 IKLH Banten Nasional IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) KLASIFIKASI IKLH : 1.Sangat baik : (IKLH > 80 ) 2.Baik : (70 < IKLH = 80 ) 3.Cukup Baik : (60 < IKLH = 70 ) 4.Kurang Baik : (50 < IKLH = 60 ) 5.Sangat Kurang Baik : (40 < IKLH = 50 ) 6.Waspada : (30 < IKLH = 40 ) IKLH Banten 59,37 berada pada klasifikasi Kurang Baik
- 11. ISU STRATEGIS IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KONDISI UMUM DAERAH EVALUASI RPJMD DAN RKPD TAHUN BERJALAN Evaluasi capaian indikator utama Evaluasi capaian kinerja sasaran daerah Evaluasi capaian kineja sasaran dan program perangkat daerah Identifikasi Permasalahan berkaitan prioritas Pembangunan Identifikasi permasalahan urusan pemerintahan (Pelayanan Dasar, Non Pelayanan Dasar, Pilihan dll) Aspek Geografi Aspek Demografi Potensi Pengembangan Wilayah Aspek Kesejahteraan Masyarakat PERUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- 12. RELATIF RENDAHNYA DAYA SAING SDM Belum memadainya pelayanan kesehatan B. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan belum maksimal 1) Rasio jumlah tenaga kesehatan kesehatan masih dibawah standar C. Tingkat Kesehatan masyarakat masih relative rendah A. Belum tercukupinya tenaga kesehatan 5) Belum terbangunnya RS Jiwa dan Ketergantungan Obat 2) Distribusi tenaga kesehatan masih belum merata Belum memadainya pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga E. Belum optimalnya Pendidikan vokasi 12) Belum adanya data penyandang disabilitas F. Ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik yang belum merata D. Ketersediaan sarana pendidikan belum memadai 17) Jumlah guru tersertifikasi pada tiap jenjang rendah <50% 9) Terdapat sekolah yang belum memiliki laboratorium/perpustakaan 11) Kondisi ruang kelas yang rusak sedang-berat sebesar ±11,2% 21) Masih adanya Desa tertinggal dan sangat tertinggal 3) Tingkat kemudahan mencapai RS di Pandeglang dan Lebak di bawah 50% 7) Kasus penyakit menular dan tidak menular masih tinggi (termasuk covid-19) 4) Cakupan jaminan kesehatan belum 100% 16) rasio guru- murid belum ideal ISU SDM Belum terpenuhinya Kesejahteraan Masyarakat 8) Belum tersedianya regulasi penyelenggaraan sekolah digital G. Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga belum memadai 18) IPP masih rendah 19) Belum tersedianya sarpras Olahraga disetiap Kecamatan H. Belum terpenuhinya SPM Bidang Sosial I. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat da Pemberdayaan Gender (IDG) 15) Kekurangan guru 20) Cakupan Pelayanan Sosial masih rendah 23) Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik 24) Masih rendahnya APS perempuan dibandingkan laki-laki 6) kematian ibu, bayi dan prevalensi Stunting masih tinggi 22) Belum adanya Kerjasama desa lintas provinsi 10) Terdapat wilayah yang belum memiliki SKh Negeri 13) Persentase TPT Lulusan SMK Masih Tinggi 14) Belum adanya mekanisme pendataan lulusan SMK
- 13. BELUM OPTIMALNYA AKSELERASI SUMBER DAYA EKONOMI UNGGULAN DAN POTENSIAL Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata A. Sarana dan Prasarana pertanian belum optimal E. Terbatasnya Pariwisata Berkelanjutan berbasis Sumber Daya Lokal Okupansi Kawasan Industri blm merata Belum optimalnya Pengembangan Kawasan Industri Minimnya infrastruktur aksesibilitas menuju objek wisata Masih Rendahnya investasi di sector pariwisata Fasilitas amenitas masih rendah G. Pertumbuhan industri terjadi pelambatan Blm memadainya Regulasi kemudahan berusaha Belum ada korporasi Pertanian Infrastruktur Pertanian blm terhubung baik Rendahnya SDM Pertanian Belum kuatnya jalinan kemitraan desa/masyarakat dgn pengelola pariwisata 13 Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Perikanan C. Sarana dan Prasarana perikanan belum optimal D. Masih Rendahnya Hilirisasi perikanan Infrastruktur Pelabuhan dan Budidaya perikanan blm memadai Harga pakan budidaya ikan tinggi Rendahnya Kompetensi SDM dlm memenuhi standar industri B. Belum optimalnya Hilirisasi pertanian Belum terintegrasinya sumber produksi pertanian dan industri Industrialisasi Pengolahan dan Pengawetan masih terbatas Belum optimalnya Daya Saing Industri dan Rendahnya Kualitas SDM E. Belum optimalnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Belum optimalnya Kerjasama daerah/ dan atau antar pelaku usaha dlm memenuhi pasokan ISU EKONOMI Belum optimalnya manajemen pusat distribusi pangan Terbatasnya Pasokan Ikan Tangkap dan Budidaya Belum Optimalnya Tata Kelola Perdagangan H. Kompetensi SDM calon tenaga kerja belum memadai Belum optimalnya Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dlm penempatan SDM Belum Optimalnya Penanaman Modal Belum meratanya investasi di kabupaten/kota, dan antar sektor I. Ketimpangan Sebaran Penanaman Modal Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil Perluasan akses pasar masih rendah Blm adanya Kemitraan Usaha Besar dengan UKM dlm peningkatan level usaha J. Blm optimalnya ekosistem digital Belum Optimalnya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan Strategis Masih adanya gap antara minat dgn realisasi investasi Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis dan Diversifikasi Pangan Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor
- 14. KUALITAS LH MASIH RENDAH SERTA TINGGINYA POTENSI BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM Tingginya kerentanan terhadap bencana B. Kinerja Lembaga pengelolaan LH dan penanggulangan bencana belum efektif 27) Literasi keuangan yang masih rendah C. Peningkatan frekuensi banjir 13) Alih fungsi lahan tangkapan air menjadi lahan terbangun 5) Kurangnya kompetensi aparatur terkait kebencanaan 1) Penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana belum dilakukan secara menyeluruh D. Potensi tanah longsor Masih rendahnya kapasitas dalam mengelola LH dan menghadapi bencana alam Ancaman bencana alam dan kerusakan LH yang tinggi 31) Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana belum berfungsi dengan baik 21) Adanya zona Megathrust di Selatan Banten H. Kerentanan fisik A. Belum banyak masyarakat yang memiliki pemahaman Pengelolaan LH dan mitigasi bencana 20) Gunung Anak Krakatau masih aktif 18) Intensitas curah hujan tinggi E. Potensi bencana gempa dan tsunami tinggi 17) Penebangan hutan 12) Berkurangnya daerah resapan air 14 I. Kerentanan lingkungan 11) Saluran drainase perkotaan yang buruk 14) Intensitas curah hujan tinggi pada musim hujan 33) IKLH rendah 10) Sistem tanggap darurat dan data kebencanaan yang belum terpadu 9) Early Warning System, Rambu Bencana dan Peralaan Kebencanaan belum memadai 2) Persentase Taruna Siaga Bencana (Tagana) rendah 29) Kepadatan rumah di perkotaan atau rumah semi permanen di Banten Selatan >37% 34) Luas Kawasan rawan bencana Banten selatan lebih tinggi (Lebak dan Pandeglang) F. Kerentanan sosial 22) Jumlah usia nonproduktif 54% (rasio umur) 24) Kepadatan penduduk perkotaan G. Kerentanan ekonomi 26) Tingkat kemiskinan di Banten cukup tinggi 30) Terdapat bangunan dan rumah di lokasi rawan bencana 15) Sedimentasi sungai ISU LH dan Kebencanaan 6) Minimnya perencanaan Penanggulangan Bencana 3) Belum optimalnya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana atau Keluarga Tanggap Bencana Alam 16) Kurang Optimalnya Pengelolaan Sampah Perkotaan 19) Kondisi Topografi 23) Rendahnya tingkat pendidikan 7) Belum maksimalnya Binwas SPM sub urusan Bencana dan belum adanya kab/kota yang memiliki nilai IKD tinggi 8) Belum adanya PPNS LH 4) Kurangnya Kepedulian Pengelolaan Sampah Perkotaan 25) Penduduk disabilitas di daerah rawan bencana 28) Luas lahan produktif belum maksimal 35) Tutupan lahan (hutan lindung, hutan bakau/mangrove, dll) belum optimal 32) Ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan kritis belum maksimal
- 15. Belum Optimalnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan tingkat Demokrasi 4.1 kualitas pelayanan publik masih rendah 4.3 Tingkat Kualitas Demokrasi yang masih rendah B. Inovasi Daerah masih rendah A. Masih rendahnya Tatalaksana yanlik F. Indikator Indeks Demokrasi Birokrasi belum optimal 7) Penerapan SPBE belum terintegrasi 15) Masih rendahnhya aspek kebebasan 17) Masih rendahnya kesetaraan 16) Rendahnya Kapasitas Lembaga demokrasi G. Gatra Ketahanan Daerah masih rendah 5) Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah masih rendah 6) Kualitas Kebijakan Daerah masih rendah 1) IPA masih rendah 2) Belum optimalnya impelementasi standar pelayanan 3) Masih rendahnya merit sistem 15 19) Masih tingginya angka kriminalitas E. Belum optimalnya SAKIP 4.2 Belum efektivitas dan efisiensi nya manajemen pemerintahan C. Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah belum optimal 13) Evaluasi AKIP yang belum komperehensifl D. Belum optimal pencegahan korupsi 10) pemanfaatan aset masih rendah 4Penyeleng garaan) Persandian dan Keamanan Informasi 14) Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah belum optimal 11) Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja pelayanan publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) masih rendah 18) Belum optimalnya pemenuhan HAM ISU REFORMASI BIROKRASI 12) Belum optimal Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN 9) Pengelolaan aset belum optimal 8) Belum optimalnya pengelolaan BLUD
- 16. DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF SUMBER DAYA EKONOMI UNGGULAN DAN POTENSIAL YANG BERDAYA UNGKIT REFORMASI BIROKRASI DAN DEMOKRASI YANG HARMONIS MITIGASI BENCANA, PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN RANCANGAN ISU STRATEGIS
- 17. RANCANGAN TEMA RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN RPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS PRIORITAS DAERAH Relatif rendahnya daya saing SDM Daya saing sumber daya manusia yang kompetitif Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Belum optimalnya akselerasi sumber daya ekonomi unggulan dan potensial Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan Kualitas lingkungan hidup masih rendah serta tingginya potensi bencana dan perubahan iklim Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup berkelanjutan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tingkat demokrasi Reformasi birokrasi dan demokrasi yang harmonis Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Pemantapan DAYA SAING DAERAH untuk Memacu PERTUMBUHAN EKONOMI sebagai Kerangka tahap modernisasi PEMBANGUNAN KOLABORATIF yang inklusif untuk Memperkokoh Masyarakat Banten yang Modern dalam rangka mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing Implementasi pembangunan kolaboratif yang inklusif sebagai perwujudan Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia 2022 2023 2024 2025 2026 •Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi
- 18. PRIORITAS DAERAH DAN FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2024 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim Peningkatan pelayanan kualitas melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatandan pemenuhan tenaga kesehatan. Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan sarpras sekolah, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta pendidikan vokasi Peningkatan kualitas keluarga sejahtera Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan Peningkatan Pelayanan Sosial Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya Peningkatan partisipasi angkatan kerja • Peningkatan Daya Beli Masyarakat • Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha • Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan • Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan • Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan dan bencana Mengurangi ancaman bencana melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan drainase dan pengelolaan sampah berkotaan, dan normalisasi sungai Mitigasi bencana untuk mengurangi kerentanan, baik sosial, ekonomi, fisik maupun lingkungan Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada tata laksana pelayanan publik dan inovasi daerah Peningkatan efektifitas manajemen pemerintahan dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan set daerah, pencegahan korupsi, dan penerapan SAKIP Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kaidah dan prinsip Pemilu (mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisiensi)
- 19. VISI BANTEN 2005-2025 ---------------------------- BANTEN YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MISI RPD 2023-2026 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas 1 Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan 2 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari 3 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa 4
- 20. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target RPD 2024 Target Ranwal RKPD 2024 Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas (1) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia (1) Indeks Pembangunan Manusia Nilai 73,55 73,55 1. Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat 1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,20 9,20 2. Harapan Lama Sekolah Tahun 13,93 13,93 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3. Angka Harapan Hidup Tahun 70,54 70,54 4. Prevalensi Stunting pada Balita Persen 23,00 23,00 3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender 5. Indeks Pembangunan Gender Nilai 93,35 93,35 4. Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya 6. Indeks Pembangunan Kebudayaan Nilai 49,89 49,89 7. Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga Nilai 50,17 50,17 (2) Tingkat Kemiskinan Persen 5,49 5,49 5. Meningkatkan kualitas keluarga sejahtera 8. Indeks Pembangunan Keluarga Nilai 63,46 63,46 6. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan daerah perbatasan 9. Indeks Desa Membangun Nilai 0,675 0,675 7. Meningkatnya Pelayanan Sosial 10 Proporsi jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial Persen 7,75 7,75 (3) Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8,51 7,28 8. Meningatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 65,54 65,54
- 21. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target RPD 2024 Target Ranwal RKPD 2024 Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan (2) Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi (4) Laju pertumbuhan ekonomi Persen 5,11 - 5,25 6,10 (5) Indeks Williamson Nilai 0,620 0,620 (6) Indeks Gini Nilai 0,349 0,349 9. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat 12. Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang disesuaikan Ribu Rupiah 12.303 12.303 10 Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha 13. Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB Persen 4,92 4,92 11. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan 14. LPE sektor industri Persen 5,06 5,06 15. LPE sektor Perdagangan Persen 3,04 3,04 12. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16. LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persen 4,48 4,48 13. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan 17. LPE Sektor Pertanian dan Kelautan persen 0,80 0,80 14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis 18. Indeks Daya Saing Infrastruktur Level Tinggi Tinggi 19. Indeks konektivitas daerah Nilai 46 46 Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang LestarI (3) Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (7) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Persen 18,00 18,00 15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam 20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 63,04 63,04 16. Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana 21. Indeks Risiko Bencana Nilai 145,31 145,31
- 22. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target RPD 2024 Target Ranwal RKPD 2024 Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa (4) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa (8) Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 71 71 17. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi 22. Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Nilai 73,16 73,16 24. Indeks Persepsi Anti-Korups Nilai 2-3 2-3 25. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Nilai 3,49 3,49 19. Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten 27. Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten Level Cukup tangguh Cukup tangguh
- 23. 23 * NO INDIKATOR MAKRO NASIONAL PROVINSI BANTEN RPJMN 2020-2024 CAPAIAN 2022 RKPD 2023 RPD (2024) RANWAL RKPD 2024 1 IPM -- 73,32 73,27 73,55 73,55 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,80 5,71 5,02-5,15 5,11 - 5,25 6,10 3 Tingkat Kemiskinan (%) 3,48 6,24 5,58 5,49 5,49 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,00 8,09 8,67 8,51 7,28 5 Gini Rasio -- 0,377 0,354 0,349 0,349 KERANGKA EKONOMI DAERAH
- 24. Tema RKPD Banten 2024 Pemantapan daya saing daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebagai kerangka tahap modernisasi Tema RKPD Kab. Serang 2023 Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis Arahan Kewilayahan : 1. IPM 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Tingkat Pengangguran 4. Angka Kemiskinan Arahan Kewilayahan 2024 (proyeksi sementara) Tema RKPD Kab. Pandeglang 2024 Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Layanan Publik Tema RKPD Kota Tangerang Selatan 2024 Peningkatan kualitas Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak Huni Tema RKPD Kota Cilegon 2023 Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing ekonomi menuju Cilegon baru, modern dan bermartabat Tema RKPD Kab. Lebak 2023 Terwujudnya Lebak sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Nasional berbasis Potensi Lokal Tema RKPD Kota Serang 2023 Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Infrastruktur Tema RKPD Kota Tangerang 2023 terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, berakhlakul karimah dan berdaya saing Tema RKPD Kab. Tangerang 2023 Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas Ekonomi yang berbasis pembangunan yang berkelanjutan SINKRONISASI DENGAN KAB/KOTA SEBAGAI UPAYA KOLABORASI LINTAS WILAYAH Kabupaten/Kota Arahan Kewilayahan (Proyeksi Sementara) IPM LPE TPT Kemiskinan Kab Pandeglang 66,98 5,37 8,35 9,71 Kab Lebak 65,64 5,79 7,23 8,79 Kab Tangerang 73,82 6,15 7,58 5,40 Kab Serang 68,86 5,61 9,46 4,51 Kota Tangerang 79,80 5,58 7,26 4,80 Kota Cilegon 74,84 6,76 8,46 3,44 Kota Serang 73,79 7,21 8,00 5,60 Kota Tangerang Selatan 82,89 8,01 4,35 1,71 Provinsi Banten 73,55 6,10 7,28 5,49
- 25. PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH URAIAN 2023 2024 2025 2026 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.748.435.974.358 8.143.566.389.706 8.567.285.052.160 9.018.570.952.893 Pajak Daerah 7.407.428.957.604 7.785.169.767.539 8.190.240.661.913 8.621.665.566.283 Retribusi Daerah 32.100.411.277 33.737.367.288 35.492.759.392 37.362.357.730 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 67.712.793.358 71.165.797.842 74.868.632.107 78.812.373.663 Lain-lain PAD yang Sah 241.193.812.119 253.493.457.038 266.682.998.747 280.730.655.218 PENDAPATAN TRANSFER 3.348.853.555.508 3.598.554.318.436 3.866.321.286.433 4.151.509.237.891 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.343.804.545.352 3.593.128.838.642 3.860.492.098.888 4.145.250.077.270 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainya 5.095.100.943 5.475.007.252 5.882.400.322 6.316.298.483 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14.775.395.398 15.528.864.632 16.336.848.436 17.197.399.862 Pendapatan Hibah 13.845.437.311 14.551.483.462 15.308.613.056 16.115.001.683 Pendapatan Lainnya 929.958.087 977.381.170 1.028.235.381 1.082.398.179 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 11.112.064.925.264 11.757.649.572.774 12.449.943.187.029 13.187.277.590.646 KERANGKA KEUANGAN DAERAH
- 26. PROYEKSI BELANJA DAERAH NO URAIAN 2023 2024 2025 2026 5 BELANJA 11.012.064.925.264 11.657.649.572.774 12.349.943.187.029 13.087.277.590.646 5.1 BELANJA OPERASI 4.566.811.586.693 5.313.302.995.958 5.070.264.002.952 5.347.599.033.351 5.1.01 Belanja Pegawai 2.132.252.777.063 2.238.865.415.916 2.350.808.686.712 2.468.349.121.047 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.890.353.657.999 2.030.488.649.411 2.180.762.606.609 2.340.813.423.673 5.1.03 Belanja Bunga 1.285.894.000 1.029.673.000 773.452.000 517.231.000 5.1.05 Belanja Hibah 492.019.257.631 992.019.257.631 492.019.257.631 492.019.257.631 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 50.900.000.000 50.900.000.000 45.900.000.000 45.900.000.000 5.2 BELANJA MODAL 2.832.899.944.571 2.747.560.137.816 3.698.238.048.077 4.173.349.989.295 5.2.01 Belanja Modal Tanah 599.231.559.354 558.935.886.432 828.382.416.301 954.134.011.441 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 453.324.010.174 454.758.309.821 560.515.600.418 619.411.755.527 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 825.084.405.146 798.029.403.326 1.081.674.585.670 1.222.548.601.037 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 908.724.667.046 886.573.093.363 1.175.476.473.838 1.321.950.786.973 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 44.520.871.541 47.130.917.100 49.929.803.165 52.910.785.432 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.014.431.310 2.132.527.774 2.259.168.685 2.394.048.884 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 578.660.894.000 583.093.939.000 587.748.636.000 592.636.068.000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 578.660.894.000 583.093.939.000 587.748.636.000 592.636.068.000 5.4 BELANJA TRANSFER 3.033.692.500.000 3.013.692.500.000 2.993.692.500.000 2.973.692.500.000 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.771.792.500.000 2.771.792.500.000 2.771.792.500.000 2.771.792.500.000 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 261.900.000.000 241.900.000.000 221.900.000.000 201.900.000.000 Total Surplus/(Defisit) 100.046.090.787 100.049.527.459 100.053.212.777 100.057.137.863
- 27. PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH NO URAIAN 2023 2024 2025 2026 6 PEMBIAYAAN (100.046.090.787) (100.049.527.459) (100.053.212.777) (100.057.137.863) 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 126.910.164.496 138.448.205.577 138.444.520.259 138.440.595.173 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 126.910.164.496 138.448.205.577 138.444.520.259 138.440.595.173 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 226.956.255.283 238.497.733.036 238.497.733.036 238.497.733.036 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 126.956.255.283 138.497.733.036 138.497.733.036 138.497.733.036 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto (100.046.090.787) (100.049.527.459) (100.053.212.777) (100.057.137.863) 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0
- 28. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2022 Perangkat Daerah Sasaran Indikator Kinerja Target 2022 Realisasi 2022 Capaian Kriteria Kinerja Misi 4 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas DINAS KESEHATAN Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses Penurunan Jumlah Kematian Ibu (orang) 227 193 117,61 Sangat tinggi Penurunan Jumlah Kematian Bayi (orang) 1.129 1.107 101,98 Sangat tinggi Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 100 100 100 Sangat tinggi Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Banten 80 80,82 101,02 Sangat tinggi BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Malingping 75 75,06 100,08 Sangat tinggi
- 29. CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM DINAS KESEHATAN TAHUN 2022 Uraian Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (RSUD BANTEN) (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RSUD BANTEN) (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RSUD BANTEN) (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (RSUD BANTEN) (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI
- 30. Lanjutan … Uraian Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (RSUD MALINGPING) (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (RSUD MALINGPING) (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RSUD MALINGPING) (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RSUD MALINGPING) (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI
- 31. Lanjutan … Uraian Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana RSUD Banten dan Presentase Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan (Satuan: %) 90 91.7 101.89 SANGAT TINGGI Capaian kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 Jam setelah selesai pelayanan (Satuan : %) 90 92.3 102.56 SANGAT TINGGI Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan : %) 90 91.3 101.44 SANGAT TINGGI Capaian SPM Pelayanan Medis dan SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %) 93 97.1 104.35 SANGAT TINGGI Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan : %) 93 100.0 107.53 SANGAT TINGGI Capaian SPM Keperawatan RSUD Banten (Satuan : %) 93 97.0 104.30 SANGAT TINGGI Capaian SPM penunjang RSUD Malingping (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping (Satuan : %) 100 100.0 100.00 SANGAT TINGGI Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI
- 32. Lanjutan … Uraian Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan : %) 61 72.87 119.46 SANGAT TINGGI Inciden Rate DBD (Per 100.000 Penduduk) (Satuan : Kasus) < 49 43.40 100 SANGAT TINGGI keberhasilan Pengobatan TB (success rate) di Kab/Kota (Satuan : %) 90 90.05 100.00 SANGAT TINGGI Persentase Kab/Kota yang Mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL 95%) (Satuan : %) 100.00 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Pevalensi Hipertensi (Satuan : %) 14 14 100.00 SANGAT TINGGI Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Prevalensi HIV (Satuan : %) < 0,5 0.13 100 SANGAT TINGGI Terlaksananya gerakan bebas pasung di kab/kota (Satuan : Kab/Kota) 8 8 100 SANGAT TINGGI Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI
- 33. Lanjutan … Uraian Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan : %) 100 100 100.00 SANGAT TINGGI Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan : %) 94 95.67 101.78 SANGAT TINGGI Prevalensi Stunting (Satuan : %) 23.60 20 118.00 SANGAT TINGGI Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan : %) 94 94.24 100.26 SANGAT TINGGI Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan : %) 50 98.5 197.00 SANGAT TINGGI Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan : %) 90 50 55.56 RENDAH
- 34. Lanjutan … Uraian Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan : Orang) 470 470 100.00 SANGAT TINGGI Cakupan Terlatihnya SDM Kesehatan dan Masyarakat (Satuan : Orang) 140 300 214.29 SANGAT TINGGI Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan : %) 95 100 105.26 SANGAT TINGGI Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Cakupan Kabupaten/Kota Sehat (Satuan : Kab/Kota) 8 8 100.00 SANGAT TINGGI
- 35. INDIKATOR SASARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2024 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA, SEHAT DAN CERDAS 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting (Satuan: %) 50 Rasio Kematian Ibu (per100.000 kelahiran hidup) 80 Rasio Kematian Bayi (per1.000 kelahiran hidup) 4.6 2 Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan (Satuan: %) 92.31 Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit (Satuan: %) 100
- 36. INDIKATOR PROGRAM DINAS KESEHATAN TAHUN 2024 NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 1 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Satuan: Kelompok Masyarakat) 14 2 Program Pemenuhan Upayan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Kualitas Keluarga Sehat (Satuan: %) 57 Presentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban) 86 Presentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi 100 Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 100 Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100
- 37. Lanjutan … NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin 100 Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu (satuan: unit) 239 Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi 79.37 Rasio Daya Tampung RS Rujukan 0.14 Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (satuan: parameter) 123 Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Keshatan 100
- 38. Lanjutan … NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan 100 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT 100 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan 470 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat 420
- 39. Lanjutan … NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 5 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Banten) Persentase standar bagian penunjang sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten (Satuan: %) 100 Persentase standar bagian penunjang logistik sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten 100 Persentase standar bagian penunjang Rekam medis dan SIM RS sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten 100 Persentase standar bagian pelayanan sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten 100 Persentase standar bagian pelayanan medis sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten 100 Persentase standar bagian pelayanan keperawatan sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten 100
- 40. Lanjutan … NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2024 5 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Malingping) Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping 100 Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping 100 Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping 100
- 41. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 050/120-Bapp/2023 Tentang Mekanisme Pengelolaan Data dan Data Sektoral Perangkat Daerah Dinas Kesehatan telah melaksanakan Forum Data, namun masih terdapat beberapa data pembentuk indikator yang belum diinput pada website lumbung data.
- 42. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 050/121-Bapp/2023 Tentang Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan sudah melaporkan Realisasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan
- 43. 1. Rakortekbang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari – 8 Maret 2023 2. Rakorgub akan dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Februari 2023
- 44. SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 050/122-Bapp/2023 TENTANG TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Dinas Kesehatan sesuai Jadwal
- 45. Surat Kepala Bappeda Provinsi Banten Nomor 050/0377-Bapp/2023 Perihal Perubahan Rencana Strategis PD 2023-2026 Dinas Kesehatan sudah mengusulkan perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023 - 2026