Tiga hal utama dalam dokumen ini adalah:
1. Identifikasi masalah dan tantangan pembangunan Sulawesi Barat tahun 2024 seperti kemandirian ekonomi, kemiskinan, stunting, dan pelaksanaan pesta demokrasi.
2. Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
3. Usulan indikator kinerja utama tahun 2024 seperti pert
1. Bappenas melaporkan hasil evaluasi paruh waktu pencapaian target-target RPJMN 2020-2024 dan rencana penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RA RPKJMN) 2025-2045.
2. Evaluasi menunjukkan 69% indikator pencapaian target nasional meningkat, 21% stagnan atau menurun, serta perlu penyesuaian target RKP 2024.
3. RKP 2024 akan diarahkan untuk memperce
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III 2022 sebesar 4,63% yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertanian serta ekspor."
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptxDidinPathudin1
Dokumen tersebut membahas evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia tahun 2021. Ringkasannya adalah: (1) lebih dari setengah indikator TPB/SDGs telah tercapai dan membaik, meskipun beberapa masih perlu perhatian khusus, (2) capaian terbaik di bidang lingkungan dan ekonomi, sedangkan sosial masih perlu perbaikan akses layanan dasar,
Dokumen tersebut merupakan rancangan rencana pembangunan daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang mencakup capaian kinerja pembangunan tahun 2017, isu strategis dan arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2019, serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
1. Bappenas melaporkan hasil evaluasi paruh waktu pencapaian target-target RPJMN 2020-2024 dan rencana penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RA RPKJMN) 2025-2045.
2. Evaluasi menunjukkan 69% indikator pencapaian target nasional meningkat, 21% stagnan atau menurun, serta perlu penyesuaian target RKP 2024.
3. RKP 2024 akan diarahkan untuk memperce
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III 2022 sebesar 4,63% yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertanian serta ekspor."
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptxDidinPathudin1
Dokumen tersebut membahas evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia tahun 2021. Ringkasannya adalah: (1) lebih dari setengah indikator TPB/SDGs telah tercapai dan membaik, meskipun beberapa masih perlu perhatian khusus, (2) capaian terbaik di bidang lingkungan dan ekonomi, sedangkan sosial masih perlu perbaikan akses layanan dasar,
Dokumen tersebut merupakan rancangan rencana pembangunan daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang mencakup capaian kinerja pembangunan tahun 2017, isu strategis dan arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2019, serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
Dokumen tersebut merupakan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yang membahas profil daerah, tahapan perencanaan pembangunan, tujuan sistem perencanaan, indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, serta analisis capaian dan tantangan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman."
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
Kebijakan sektor perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mencakup strategi peningkatan kualitas permukiman dan rumah layak huni, serta pemerataan penyediaan infrastruktur permukiman untuk mendukung perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat."
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis pemerintah daerah yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, program, dan alokasi anggaran untuk periode 2022-2026. Tujuan utama meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan, kesetaraan gender, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dokumen ini menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target capaian dan anggarannya guna mencapai tuju
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan laporan mengenai sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ringkasannya adalah:
1. Menguraikan kondisi umum wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk, kecamatan, dan lainnya.
2. Menjelaskan tujuan, sasaran, indikator kinerja pemerintahan Kabupaten OKI untuk tahun 2022.
3. Memberikan cap
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pedoman penyusunan dan jadwal fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini menjelaskan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menetapkan RKPD, integrasi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tema dan prioritas pembangunan nasional dan daerah tahun 2023, serta tujuan dan sasaran pemb
Dokumen tersebut membahas rencana kerja pemerintah daerah Kota Baubau tahun 2023, termasuk arahan kebijakan pembangunan, tema prioritas, kalender perencanaan, dan langkah percepatan penyusunan rencana belanja dan anggaran."
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Dokumen tersebut merupakan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yang membahas profil daerah, tahapan perencanaan pembangunan, tujuan sistem perencanaan, indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, serta analisis capaian dan tantangan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman."
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
Kebijakan sektor perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mencakup strategi peningkatan kualitas permukiman dan rumah layak huni, serta pemerataan penyediaan infrastruktur permukiman untuk mendukung perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat."
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis pemerintah daerah yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, program, dan alokasi anggaran untuk periode 2022-2026. Tujuan utama meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan, kesetaraan gender, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dokumen ini menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target capaian dan anggarannya guna mencapai tuju
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan laporan mengenai sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ringkasannya adalah:
1. Menguraikan kondisi umum wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk, kecamatan, dan lainnya.
2. Menjelaskan tujuan, sasaran, indikator kinerja pemerintahan Kabupaten OKI untuk tahun 2022.
3. Memberikan cap
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pedoman penyusunan dan jadwal fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini menjelaskan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menetapkan RKPD, integrasi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tema dan prioritas pembangunan nasional dan daerah tahun 2023, serta tujuan dan sasaran pemb
Dokumen tersebut membahas rencana kerja pemerintah daerah Kota Baubau tahun 2023, termasuk arahan kebijakan pembangunan, tema prioritas, kalender perencanaan, dan langkah percepatan penyusunan rencana belanja dan anggaran."
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PD BAPPEDA Selasa, 24 Januari 2023 1 / 8
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI BARAT
2. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah
Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PD BAPPEDA Selasa, 24 Januari 2023 2 / 8
3. Capaian Sementara IKU RPJMD 2017–2022
Keterangan: 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) 76% ≤ 90% (Tinggi) 66% ≤ 75% (Sedang) 51% ≤ 65% (Rendah) ≤50% (Sangat Rendah)
No. Indikator Kinerja Baseline 2017 Capaian Saat Ini Target RPJMD 2022
Tingkat Kinerja
s.d. Saat ini
1. Indeks Pembangunan Manusia (Poin)* 64,3 66,92 70,53 94,88
2. Angka Kriminalitas (Persen) 15,35 15,81 11,36 60,83
3. Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) CC B A 66,67
4. Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi (Persen) 31 42,18 67,65 62,35
5. Persentase Elektrifikasi (Persen) 86 98,10 96 102,19
6. Persentase Rumah Layak Huni (Persen) 88,33 92,63 97 95,49
7. Persentase Daerah Tertinggal (Persen) 80 35,13 30 82,90
8. Pertumbuhan Ekonomi (Persen)* 6,39
2,56 (2021)
3,39 (Tw.III 2022)
7,63 44,43
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)* 3,21 2,34 2,23 95,07
10. Angka Kemiskinan (Persen)* 11,18 11,75 9,06 70,31
11. Indeks Gini Rasio (Poin)* 0,339 0,362 0,338 92,90
12. Peringkat Daya Saing Daerah (Ke-) 30 31 18 27,78
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) 67,25 75,72 75 100,96
*Indikator Kinerja Makro
4. Keberlanjutan Lingkungan Hidup
Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
Hidup melalui Pemanfaatan EBT, serta Mitigasi
Bencana sesuai dengan Tipologi Bencana Daerah
Penataan Reformasi Birokrasi
Penguatan Penerapan 8 Area Perubahan RB di Seluruh
Perangkat Daerah yang Difasilitasi oleh Perangkat
Daerah Leading Sector
Pemilu, Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024
Kolaborasi bersama KPU & BAWASLU Provinsi serta POLDA &
KOREM dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pesta Demokrasi
Kemampuan Fiskal Daerah
UU HKPD Effect, memaksa daerah untuk Mandiri
dalam Mendanai Pembangunan Daerah,
sehingga Ekstensifikasi dan Intensifikasi PAD
diharapkan dapat melalui Optimalisasi Sumber-
sumber Retribusi Daerah, Pemanfaatan Aset yang
Menganggur, serta Peningkatan Produktivitas
BUMD
Resesi Ekonomi Global
Ramalan Resesi Ekonomi Global yang
Diperkirakan akan berlanjut pada Tahun 2024,
sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat
Meningkatkan Potensi Ekspor Komoditi Unggulan
Lokal, serta Mengoptimalkan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Penguatan Kedaulatan Pangan
Peningkatan Produktivitas Komoditi Pangan Lokal
dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Daerah melalui
Pemanfaatan Lahan yang Menganggur (Idle Land)
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Fokus pada 2 Kabupaten Prioritas yakni Majene & Polewali
Mandar, dan 4 Kabupaten lainnya sebagai Perluasan Prioritas
Perecepatan Penurunan Stunting
Kenaikan Angka Prevalensi Stunting yang sebesar
1,2% dari 33,8% menjadi 35%, diperlukan
peningkatan upaya melalui Pemanfaatan RAD
yang Telah Disusun serta Komitmen Seluruh Pihak
Identifikasi Isu-isu Strategis Pembangunan 2024
Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PD BAPPEDA Selasa, 24 Januari 2023 4 / 8
5. Tujuan & Sasaran RPD 2023–2026
Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PD BAPPEDA Selasa, 24 Januari 2023 5 / 8
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024
Pendapatan Perkapita Indeks Pembangunan Manusia
• Pertumbuhan Ekonomi
• Tingkat Kemiskinan
• Indeks Gini Rasio
• Tingkat Pengangguran Terbuka
•Indeks Pendidikan
•Indeks Kesehatan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Reformasi Birokrasi
•Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
•Indeks Risiko Bencana
• Nilai AKIP
• Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PD BAPPEDA Selasa, 24 Januari 2023 6 / 8
7. Identifikasi Variabel/Keywords Tema Pembangunan Daerah 2024
Kemandirian Ekonomi
Pembangunan Manusia
Lingkungan Hidup dan
Ketahanan Bencana
Tata Kelola Pemerintahan
Resesi Ekonomi
Pengendalian Inflasi
Kemiskinan Ekstrem
Stunting
Reformasi Birokrasi
Transformasi Digital
Pemilu, Pilpres dan
Pilkada Serentak 2024
Reformasi Birokrasi
Endemik Covid-19
EKONOMI PULIH, PESTA DEMOKRASI AMAN
SUKSESKAN PESTA DEMOKRASI UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI YANG INKLUSIF
Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PD BAPPEDA Selasa, 24 Januari 2023 7 / 8