2. DEFINISI ORGANISASI
Organisasi adalah koordinasi secara rasional kegiatan sejumlah orang
untuk mencapai tujuan bersama yang dirumuskan secara eksplisit,
melalui pengaturan dan pembagian kerja serta melalui hierarkhi
kekuasaan dan tanggung jawab
Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang
mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat tertentu. Lembaga termasuk diantara
norma-norma masyarakat yang paling resmi dan bersifat memaksa.
3. Organisasi Lembaga Pendidikan adalah koordinasi secara
rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan
Tujuan:
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional
2. Mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat
3. Memperkaya kebudayaan nasional
4. JENJANG PENDIDIKAN
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang
akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. (Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 14)
5. JALUR PENDIDIKAN
Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan
yang sesuai dengan tujuan pendidikan. (Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab IV pasal 31 ayat 1, 2, dan 3) Ada tiga
jalur pendidkan yang berperanan dalam pembentukan kualitas
sumber daya manuasia, yaitu terdiri atas: pendidikan formal,
nonformal, dan informal.
6. JENIS PENDIDIKAN
Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis
pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,
profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. (Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 15)
7. Berikut beberapa jenis pendidikan yang ada di
Indonesia:
Pendidikan umum
Pendidikan kejuruan
Pendidikan akademika
Pendidikan profesi
Pendidikan vokasi
Pendidikan keagamaan
Pendidikan khusus
8. STRUKTURE ORGANISASI PENDIDIKAN
Struktur organisasi merupakan bentuk dari organisasi secara
keseluruhan yang menggambarkan kesatuan dari berbagai
segmen dan fungsi organisasi yang dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan, ukuran, jenis teknologi yang digunakan, dan sasaran
yang hendak dicapai. Struktur bersifat relatif stabil (tidak
berubah) statis dan berubah lambat atau memerlukan waktu
untuk penyesuaian-penyesuaian.
9. Menurut Stoner (1986), struktur organisasi dibangun oleh
lima unsur, yaitu:
1. Spesialisasi aktivitas
2. Standardisasi aktivitas
3. Koordinasi aktivitas
4. Sentralisasi dan desentralisasi keputusan
5. Ukuran unit kerja
10. KRITERIA KEBERHASILAN ORGANISASI
LEMBAGA PENDIDIKAN
1. Obyektivitas absolut memang diyakini tidak akan diperoleh dalam
kehidupan sehari-hari, yang diperoleh hanyalah tertekannya unsur
subyektivitas seminimal mungkin.
2. Dalam rangka menekan unsur subyektivitas sekaligus mengoptimalkan
nilai-nilai obyektivitas dalam proses dan hasil
3. Kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek
dalam suatu komponen tertentu.
4. Kriteria keberhasilan disiapkan untuk setiap aspek pada semua
komponen.
5. Kriteria keberhasilan suatu aspek dalam suatu komponen tidak sama,
baik dalam jumlah, substansi, maupun karakteristiknya.
11. Undang-undang No. 20 tahun 1999 memberikan kewenangan penuh
kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan bagi semua
jenjang dan jenis kecuali Perguruan Tinggi. Pemerintah pusat melalui
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 merinci kewenangan yang
wajib dilaksanakan oleh pemerintah kota dan kabupaten di bidang
pendidikan. Struktur organisasi pemerintah No. 84 rahun 2001 namun
demikian di dalamnya tidak mengatur nama-nama (nomenklatur)
dinas yang bersangkutan ssehingga ruang lingkup Dinas Pendidikan
dan namanya, berbeda antara provinsi yang satu dengan provinsi yang
lain.
NOMENKLATUR DINAS PENGELOLA
PENDIDIKAN DI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
12. Sebelum era otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 nama
instansi yang mengelola pendidikan sama, mulai dari departemen di
Jakarta sampai ke instansi tingkat kecamatan di seluruh Indoesia.
