Dokumen tersebut membahas berbagai perspektif yang digunakan oleh para Indonesianis untuk memahami negara Orde Baru, seperti negara yang kuat dan mengendalikan masyarakat, negara sebagai aktor utama, birokrasi politik yang melibatkan elite kecil, birokrasi patrimonial yang menekankan peran pribadi penguasa, pluralisme birokrasi yang melihat adanya pluralitas di dalam proses politik meskipun masih elitis, otoritarianisme bi
Tm 15 perspektif-perspektif tentang orde baruBagus Aji
Dokumen tersebut membahas berbagai perspektif yang digunakan untuk memahami negara Orde Baru di Indonesia, termasuk negara yang kuat, state-qua-state, bureaucratic polity, bureaucratic patrimonial, bureaucratic pluralism, bureaucratic authoritarian, pendekatan struktural, dan restricted pluralism.
Dokumen tersebut membahas konsep masyarakat, negara, kekuasaan dan bentuk-bentuk kekuasaan. Masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, sedangkan negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat berdasarkan hukum dan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginan, dan dapat berbentuk
Tm 15 perspektif-perspektif tentang orde baruBagus Aji
Dokumen tersebut membahas berbagai perspektif yang digunakan untuk memahami negara Orde Baru di Indonesia, termasuk negara yang kuat, state-qua-state, bureaucratic polity, bureaucratic patrimonial, bureaucratic pluralism, bureaucratic authoritarian, pendekatan struktural, dan restricted pluralism.
Dokumen tersebut membahas konsep masyarakat, negara, kekuasaan dan bentuk-bentuk kekuasaan. Masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, sedangkan negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat berdasarkan hukum dan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginan, dan dapat berbentuk
Dokumen tersebut membahas tentang konsep masyarakat sipil dan perkembangannya. Secara historis, masyarakat sipil pertama kali dikemukakan oleh Cicero dan awalnya dianggap sama dengan negara. Namun pada abad ke-18, konsep ini bergeser menjadi dua entitas terpisah yaitu negara dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Indonesia mulai berkembang sejak zaman kolonial akibat proses modernisasi dan industrialis
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu politik, meliputi perkembangan ilmu politik, pengertian ilmu politik menurut beberapa ahli, aspek-aspek yang terkait dengan ilmu politik seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi serta alokasi sumber daya, serta hubungan antara ilmu politik dengan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi kelembagaan, yang merupakan pendekatan yang menekankan peran institusi sosial dan hukum dalam sistem ekonomi. Ekonomi kelembagaan berfokus pada bagaimana kelembagaan seperti hukum, norma sosial, dan organisasi mempengaruhi perilaku ekonomi dan hasil. Dokumen tersebut juga membahas perkembangan ekonomi kelembagaan baru yang mengkritik pendekatan neoklasik dan ber
1. Konsep masyarakat sipil berasal dari khazanah Latin dan Yunani yang mengacu kepada komunitas warga negara yang dipersatukan dalam pemerintahan.
2. Para ahli berbeda pendapat soal makna masyarakat sipil, tetapi secara umum mengaitkannya dengan kemandirian individu, partisipasi masyarakat, dan hubungan kooperatif.
3. Sila keempat Pancasila dianggap berkaitan dengan konsep masy
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Ilmu politik membahas tentang negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memahami pembagian kekuasaan dan wilayah negara.
Dokumen tersebut membahas tentang ideologi politik dan lembaga negara di Indonesia. Ideologi yang dijelaskan antara lain radikalisme, konservatisme, liberalisme, fasisme, dan komunisme. Sedangkan lembaga negara yang ditinjau tugas dan wewenangnya adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, BPK, dan MA.
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma hukum dan sosiologi hukum. Beberapa paradigma hukum yang dijelaskan adalah hukum sebagai sistem nilai, ideologi, dan rekayasa sosial. Dokumen ini juga membahas hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial serta pendekatan Jeremy Bentham dan Friedrich Karl Von Savigny terkait hal tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep masyarakat sipil dan perkembangannya. Secara historis, masyarakat sipil pertama kali dikemukakan oleh Cicero dan awalnya dianggap sama dengan negara. Namun pada abad ke-18, konsep ini bergeser menjadi dua entitas terpisah yaitu negara dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Indonesia mulai berkembang sejak zaman kolonial akibat proses modernisasi dan industrialis
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu politik, meliputi perkembangan ilmu politik, pengertian ilmu politik menurut beberapa ahli, aspek-aspek yang terkait dengan ilmu politik seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi serta alokasi sumber daya, serta hubungan antara ilmu politik dengan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi kelembagaan, yang merupakan pendekatan yang menekankan peran institusi sosial dan hukum dalam sistem ekonomi. Ekonomi kelembagaan berfokus pada bagaimana kelembagaan seperti hukum, norma sosial, dan organisasi mempengaruhi perilaku ekonomi dan hasil. Dokumen tersebut juga membahas perkembangan ekonomi kelembagaan baru yang mengkritik pendekatan neoklasik dan ber
1. Konsep masyarakat sipil berasal dari khazanah Latin dan Yunani yang mengacu kepada komunitas warga negara yang dipersatukan dalam pemerintahan.
2. Para ahli berbeda pendapat soal makna masyarakat sipil, tetapi secara umum mengaitkannya dengan kemandirian individu, partisipasi masyarakat, dan hubungan kooperatif.
3. Sila keempat Pancasila dianggap berkaitan dengan konsep masy
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Ilmu politik membahas tentang negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memahami pembagian kekuasaan dan wilayah negara.
Dokumen tersebut membahas tentang ideologi politik dan lembaga negara di Indonesia. Ideologi yang dijelaskan antara lain radikalisme, konservatisme, liberalisme, fasisme, dan komunisme. Sedangkan lembaga negara yang ditinjau tugas dan wewenangnya adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, BPK, dan MA.
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma hukum dan sosiologi hukum. Beberapa paradigma hukum yang dijelaskan adalah hukum sebagai sistem nilai, ideologi, dan rekayasa sosial. Dokumen ini juga membahas hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial serta pendekatan Jeremy Bentham dan Friedrich Karl Von Savigny terkait hal tersebut.
Teks tersebut membahas tentang unsur-unsur negara dan fungsi negara menurut beberapa pandangan. Unsur-unsur negara secara klasik terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat, sementara fungsi negara antara lain meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif."
Ini berisi file Word yang membahas alasan mengapa sebagai peserta kuliah ilmu negara perlu membahas unsur dan fungsi negara dan bagaimana manfaatnya.
Note : Koreksi untuk alasan dan manfaat.
Dengan mengertahui bagaimana pembagian organisasi negara maka kita bisa mewujudkan negara yang semestinya.
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Negara di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 2013
Fakultas Hukum
Mohon maaf,tulisan ini bersifat kesubjektifan penulis :)
Selamat membaca semoga bermanfaat.
Teks tersebut membahas tentang jenis-jenis kekuasaan di Indonesia dan karakteristik pemerintahan Indonesia. Secara ringkas, terdapat beberapa jenis kekuasaan seperti demokrasi, oligarki, dan monarki. Pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan antar lembaga seperti MPR, DPR, DPD, dan presiden yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
Perkembangan ilmu politik dimulai sejak Yunani Kuno, namun baru diakui sebagai ilmu tersendiri pada abad ke-19. Ilmu politik mempelajari negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan politik. Unsur pembentuk bangsa antara lain kesamaan keturunan, wilayah, bahasa, dan nasionalisme.
[Ringkasan]
Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini menekankan pada kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan rakyat serta memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.
Teori konflik menganggap konflik sebagai aspek utama dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Konflik berpunca daripada perbezaan antara kelompok sosial dalam masyarakat. Kuasa politik merupakan sumber utama konflik kerana kelompok berkompetisi untuk mendapatkan kuasa dan kekayaan. Undang-undang digunakan oleh kelompok berkuasa untuk mempertahankan kedudukan mereka.
Nilai-nilai Dari Macam-macam Ideologi di Dunia Yang Menjadi Dasar Berkesinamb...norma 28
Makalah ini membahas tentang nilai-nilai ideologi dunia yang menjadi dasar kesinambungan antara hak dan kewajiban manusia. Beberapa ideologi yang dijelaskan meliputi komunisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, konservatisme, dan anarkisme. Setiap ideologi memiliki nilai-nilai yang mendasari hubungan antara hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan pandangannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara menurut para ahli, teori-teori terbentuknya negara, dan bentuk-bentuk negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya dan memiliki pemerintahan yang sah. Terdapat beberapa teori terbentuknya negara seperti teori ketuhanan, kekuasaan, perjanjian, dan huk
Ilmu politik mempelajari fenomena politik seperti negara, pemerintahan, kekuasaan, dan organisasi masyarakat. Sejarah ilmu politik dimulai sejak zaman Yunani Kuno dengan pemikiran Plato dan Aristoteles. Perkembangannya dipengaruhi filsafat, hukum, dan sejarah. Tokoh-tokoh seperti Gandhi dan para filosof Timur seperti Ibnu Khaldun juga berkontribusi dalam pemikiran politik.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan kedaulatan negara Indonesia serta kompleksitas sistem kekuasaan negara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan kedaulatan internal dan eksternal. Dokumen tersebut juga membahas teori-teori klasik tentang bentuk pemerintahan dan membedakan antara monarki, republik, dan sistem pemerintahannya.
Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Saya mengerti bahwa topik ini menarik minat banyak orang untuk memahaminya lebih dalam. Saya senang dapat berdiskusi bersama untuk saling belajar tentang sistem politik Indonesia.
Makalah ini membahas tentang sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sistem ini mengakomodasi konflik pendapat namun tetap mengedepankan konsensus. Partisipasi politik rakyat diwujudkan melalui lembaga perwakilan seperti DPR yang dipilih secara demokratis.
Festival Sholawat ini diselenggarakan untuk menyambut bulan suci Ramadhan dan mensyukuri akhir tahun ajaran. Kegiatan ini berupa khotmil Al-Quran, lomba menghafal dan menggambar, serta pembagian hadiah. Diharapkan dapat menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Dokumen tersebut membahas kondisi ekonomi Indonesia yang kacau setelah kemerdekaan akibat berbagai faktor seperti inflasi tinggi, blokade Belanda, dan kas negara yang kosong. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi seperti pinjaman nasional, konferensi ekonomi, dan mencetak mata uang baru."
2. Memahami Negara Kuat
• Apabila dilihat dari perspektif hubungan
negara dan masyarakat, negara Orde Baru itu
kuat (ordinat) dan kekuatan-kekuatan yang
ada di dalam masyarakat itu lemah (sub-
ordinat). Negara adalah pengontrol kekuatan-
kekuatan yang ada di dalam masyarakat;
• Tetapi, bagaima memahami realitas semacam
itu, para Indonesianis memiliki perspektif yang
tidak sama.
3. The State-Qua-State
• Benedict Anderson (1983) merupakan
Indonesianis yang menempatkan negara sebagai
aktor utama di dalam Orde Baru;
• Dia mencoba menganalisis kebijakan-kebijakan
yang dibuat oleh Orde Baru;
• Negara memiliki kepentingan sendiri di dalam
proses pembuatan kebijakan-kebijakan itu;
• Kepentingan-kepentingan negara tidak paralel
dengan kepentingan-kepentingan yang ada di
dalam masyarakat;
4. • Menurut Anderson, negara modern Indonesia
pada masa Orde Baru memiliki karaketristik:
melayani entitasnya sendiri dan mencapai
kepentingan-kepentingan itu atas ‘baiaya’ dari
berbagai kelompok kepentingan yang ada di
dalam masyarakat;
• Negara Orde Baru dikatakan Anderson rakus,
menikmati sumber-sumber yang ada;
• Konstruksi negara Orde Baru semacam itu
merupakan keberlanjutan dari negara pada masa
kolonial, di mana kebijakan-kebijakan
merupakan refleksi kepentingan negara dan
bukan kepentingan masyarakat;
• Kekuasaan negara sendiri ada di tangan militer.
5. Bureaucratic Polity
• Konsep bureaucratic polity dipakai oleh Karl D. Jackson
(1978). Konsep ini dipinjam dari Fred Riggs yang
menjelaskan fenomena di Thailand pada 1950an dan
1980an;
• Bureaucratic polity sendiri dibatasi sebagai ‘a system in
which a limited group of senior bureaucrats, technocrats,
and military officers participate in authoritative decision
making’;
• Proses pembuatan keputusan, termasuk proses pengaruh
mempengaruhi, hanya melibatkan sekelompok kecil orang
di Jakarta, yaitu para elite yang ada di birokrasi dan militer;
• Di Indonesia, ‘bureaucratic polity’ mulai terjadi sejak
diberlakukannya UU Darurat Sipil, yang memungkinkan
militer memiliki pengaruh kuat.
6. Bureaucratic Patrimonial
• Konsep yang mirip yang dipakai untuk menjelaskan negara Orde
Baru adalah ‘bureaucratic patrimonial’. Hal ini, misalnya, terlihat
dari tulisan Harold Crouch (1978);
• Istilah ‘bureaucratic patrimonial’ sendiri berasal dari Max Weber,
untuk menggambarkan pentingnya peran ‘pribadi’ (personal) di
dalam pengelolaan birokrasi (negara);
• Esensi dari model ‘bureucratic patrimonial’ adalah bahwa
penguasa memiliki peran yang sangat penting, seperti halnya
penguasa-penguasa tradisional; dan penguasa memberlakukan
prinsip reward and punishment terhadap para elite di sekitarnya.
• Para penguasa itu memperoleh dukungan dari para elite di
sekitarnya. Para elite etrbangun atas sistem patronase. Karena itu
klik kelompok elite juga terlihat;
• Persaingan antar elite bukan atas isu-isu substantif di dalam
kebijakan-kebijakan, melainkan atas dasar reward and
punishment.
7. Bureaucratic Pluralism
• Konsep ‘bureaucratic pluralism’ dikenalkan oleh Donald
Emmerson (1976);
• Dia tidak setuju terhadap penjelasan Anderson yang
memahami negara Orde Baru sebagai entitas yang
monolitik; Dia juga tidak setuju dengan model
bureaucratic polity dan patrimonial yang lebih
menekankan pada persaingan personal di seputar
penguasa.
• Dalam pandangan Emmerson, proses politik di Indonesia
pada dasarnya tidak monolitik; ada pluralitas di dalamnya;
• Proses pembuatan keputusan juga melibatkan perdebatan
substantif mengenai isu-isu yang diperdebatkan;
• Meskipun demikian, dia juga mengakui bahwa proses
politik masih bercorak elitis dan tidak melibatkan
kekuatan-kekuatan yang ada di luar negara.
8. Bureaucratic Authoritarian
• Konsep ‘bureaucratic authoritarian’ dipakai oleh
Dwight King (1977) untuk menjelaskan negara Orde
Baru.
• Konsep ini dipinjam dari Guillermo O’Donnell tentang
fnomena di negara-negara di Amerika Latin pada
1960an dan 1970an. Dalam pandangan O’Donnell,
karakteristik diktaktor pada lembaga-lembaga politik
itu bukanlah warisan penguasa lama, melainkan dalam
ranga untuk membangun sistem kapitalis;
• Kekuasaan negara, termasuk penggunaan kekerasan,
ada di tangan para elite militer dan birokarsi;
• Sementara itu, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam
masyarakat dikeluarkan dari arena proses politik.
9. • Bureaucratic authoritarian dipakai oleh King
untuk menjelaskan fenomena otoritarianisme
yang berbasis militer;
• Tetapi, berbeda dengan otoritarianisme pada
umumnya, bureaucratic aurhoritarian mencoba
menjelaskan fenomena itu melalui penglihatan
adanya komitmen suatu negara untuk menjadi
bagian dari sistem kapitalisme.
• Para birokrat dan teknokrat merupakan aktor
kunci di dalam melakukan pembangunan
ekonomi. Sementara itu, militer, berperan
untuk menjaga stavilitas dan keamanan.
10. • Ketika dikaitkan dengan perspektif state-
society relations, strategi yang dipakai
oleh negara Orde Baru adalah melalui
korporatisme negara (state corporatism);
• Di dalam korporatisme negara, sistem
perwakilan dikendalikan oleh negara.
Eksistensi dan kepentingan kekuatan
masyarakat dikendalikan;
• Dengan demikian, ada proses
‘pengeluaran’ kekuatan-kekuatan itu dari
proses pembuatan keputusan.
11. Pendekatan Struktural
• Indonesianis yang memperkenalkan
pendekatan ini adalah Richard Robison (1978);
• Dalam memahami negara Orde Baru, Robison
mencoba menggunakan analisis kelas, yaitu
munculnya kelas borjuis di dalam masyarakat
kapitalis;
• Pertanyaan yang diajukan adalah sejauhmana
kelas ini cukup mampu mempengaruhi proses
politik;
12. • Menurut Robison, di negara Orde Baru, kelas kapitalis
telah mulai tumbuh. Tetapi, kelas ini tidak cukup kuat
mempengaruhi kebijaka-kebijakan;
• Negara, dalam pandangan dia, memiliki posisi ‘otonomi
relatif’, di mana negara memiliki kepentingannya
sendiri, tetapi masih tidak lepas dari kepentingan dari
kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat,
termasuk kepentingan kelas kapitalis;
• Konsep negara otonom dipinjam dari konsep Marx
tentang negara Prancis yang dipimpin Napolion
Bonaparte;
• Negara tidak dikendalikan oleh kepas tertentu, tetapi
negara memiliki kepentingan untuk menjaga
keberlangsungan sistem, termasuk sistem kapitalisme.
13. Restricted Pluralism
• Konsep restructed pluralism diperkenalkan oleh
William Liddle (1985);
• Dalam pandangan Liddle, kekuatan negara Orde Baru
tidak monolitik, dan hanya melibatkan aktot-aktor
yang berkaitan dengan negara;
• Kekuatan-kekuatan yang ada di luar negara juga
masih memiliki interaksi dengan kekuatan negara;
• Meskipun demikian, pengaruh kekuatan kelompok-
kelompok di luar negara itu terbatas.