Usulan program percontohan untuk peningkatan pemeliharaan jalan provinsi di NTB bertujuan menguji program hibah berbasis hasil untuk meningkatkan kondisi jalan provinsi secara berkelanjutan dengan fokus pada nilai yang lebih baik. Program selama 2013-2015 meliputi pemeliharaan rutin, periodik, dan rehabilitasi jalan sepanjang 387 km dan biaya Rp36,96 miliar yang berasal dari hibah AusAID dan kontribusi NTB.
Program PRIM bertujuan meningkatkan pemeliharaan jalan provinsi di NTB dengan memberikan insentif berbasis kinerja selama 2013-2015. Program ini mencakup pemeliharaan rutin, backlog, minor, berkala, dan rehabilitasi jalan serta peningkatan kapasitas institusi. Verifikasi hasil pekerjaan dan kinerja institusi diperlukan untuk pencairan dana insentif.
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang disampaikan meliputi langkah penyusunan RPJMD, logframe, indikator, RPJMN 2010-2014, pelayanan publik, dan janji Jokowi-Ahok 2012-2017.
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina programinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas alternatif pendanaan untuk sektor pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Secara garis besar dibahas mengenai target, permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase di tingkat kabupaten/kota dengan mengoptimalkan sumber daya dan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Program Modernisasi Pengadaan (Procurement Modernization/PM Program) bertujuan untuk memproyesionalisasi unit pengadaan pemerintah (ULP) di seluruh Indonesia dengan memberikan pelatihan, sertifikasi, pendampingan, serta pengembangan sistem informasi pengadaan agar proses pengadaan lebih transparan dan efisien. Program ini akan dilaksanakan selama 5 tahun oleh LKPP bekerjasama dengan 30 ULP terpilih di tingkat kementerian, lembaga, dan daer
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)infosanitasi
Program hibah air limbah dan bantuan teknis untuk daerah memberikan hibah senilai $A190 juta untuk program air bersih, sanitasi, dan pengembangan infrastruktur terkait untuk periode 2012-2015. Hibah sanitasi senilai $A5 juta akan diberikan kepada 7.000 unit sanitasi rumah tangga, sedangkan bantuan teknis akan mencakup pengelolaan sampah padat dan indeks layanan air dan sanitasi.
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Australia-Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan sanitasi dengan memberikan hibah untuk pembangunan prasarana. Hibah diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria persiapan dan teknis serta akan digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah cair dan padat.
Program PRIM bertujuan meningkatkan pemeliharaan jalan provinsi di NTB dengan memberikan insentif berbasis kinerja selama 2013-2015. Program ini mencakup pemeliharaan rutin, backlog, minor, berkala, dan rehabilitasi jalan serta peningkatan kapasitas institusi. Verifikasi hasil pekerjaan dan kinerja institusi diperlukan untuk pencairan dana insentif.
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang disampaikan meliputi langkah penyusunan RPJMD, logframe, indikator, RPJMN 2010-2014, pelayanan publik, dan janji Jokowi-Ahok 2012-2017.
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina programinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas alternatif pendanaan untuk sektor pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Secara garis besar dibahas mengenai target, permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase di tingkat kabupaten/kota dengan mengoptimalkan sumber daya dan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Program Modernisasi Pengadaan (Procurement Modernization/PM Program) bertujuan untuk memproyesionalisasi unit pengadaan pemerintah (ULP) di seluruh Indonesia dengan memberikan pelatihan, sertifikasi, pendampingan, serta pengembangan sistem informasi pengadaan agar proses pengadaan lebih transparan dan efisien. Program ini akan dilaksanakan selama 5 tahun oleh LKPP bekerjasama dengan 30 ULP terpilih di tingkat kementerian, lembaga, dan daer
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)infosanitasi
Program hibah air limbah dan bantuan teknis untuk daerah memberikan hibah senilai $A190 juta untuk program air bersih, sanitasi, dan pengembangan infrastruktur terkait untuk periode 2012-2015. Hibah sanitasi senilai $A5 juta akan diberikan kepada 7.000 unit sanitasi rumah tangga, sedangkan bantuan teknis akan mencakup pengelolaan sampah padat dan indeks layanan air dan sanitasi.
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Australia-Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan sanitasi dengan memberikan hibah untuk pembangunan prasarana. Hibah diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria persiapan dan teknis serta akan digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah cair dan padat.
Program Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai pemeliharaan jalan provinsi secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kinerja dan sistem insentif. PRIM akan memberikan kontribusi hibah untuk pemeliharaan jalan yang terbukti memenuhi kriteria teknis dan indikator kinerja, serta untuk perbaikan kinerja institusi pengelola jalan."
Dokumen tersebut membahas pengenalan dan persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja non-piloting, mencakup penjelasan mengenai modul-modul SAKTI dan proses pendaftaran pengguna.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Direktorat SMI Kementerian Keuangan dalam pengelolaan investasi pemerintah yang optimal. Dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil, perkembangan skema pembiayaan infrastruktur, evaluasi skema penerusan pinjaman, serta langkah-langkah untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi program kredit pemerintah.
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas rencana redesain sistem penganggaran pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2021. Redesain ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kinerja pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Memorandum program dan anggaran memberikan kerangka kerja untuk perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi berkelanjutan melalui komitmen pendanaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah selama 5 tahun ke depan.
Dokumen tersebut membahas mengenai hibah pemerintah Australia untuk peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi di Indonesia. Hibah tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah setelah menandatangani perjanjian penerusan hibah dengan Kementerian Keuangan. Salah satu calon penerima hibah adalah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp122 miliar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Hibah
Tugas konsultan adalah melakukan evaluasi manfaat program PAMSIMAS dan RISE 1 yang mendanai pembangunan prasarana air minum dan sanitasi serta pembangunan ekonomi pedesaan. Konsultan akan menganalisis capaian program dibandingkan target, mengidentifikasi masalah, dan menyusun laporan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program berikutnya.
Penggalangan Komitmen atas Program dan Kegiatan SanitasiJoy Irman
Penggalangan Komitmen Bersama atas Program dan Kegiatan Sanitasi, yaitu kesepakatan multi-pihak (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), multi-sektor (air limbah, persampahan, drainase, dan kesehatan), dan multi-tahun.
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiinfosanitasi
Program IEG Tahap II merupakan lanjutan dari Program IEG Tahap I yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Program kali ini mengubah konsep dari performance-based menjadi output-based dan menambah subsektor yang didanai meliputi air limbah, persampahan, dan drainase dengan alokasi dana lebih besar untuk diselesaikan dalam tiga tahun.
Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih
efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk
memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui
restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan
Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis
Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT.
Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara
pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi
pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan
sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan
biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak
terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung
kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi
perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi,
PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek
rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek
olahraga permainan).
Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen
Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu
PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya
merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut
dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban
Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD,
serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan
keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level
pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu,
penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber
penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin
dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan
mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas
karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih
baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan
ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi
maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada
Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka
pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di
Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi
dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan
Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan
dalam berusaha.
Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan
fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD
akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pemerinta
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdfFloridaNumbery
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Automatic Adjustment (AA) Tahap I dan II pada Kementerian/Lembaga untuk tahun 2022 dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kebijakan AA Tahap I mewajibkan pencadangan anggaran sebesar 5% sedangkan AA Tahap II menambah pencadangan anggaran tersebut."
Program Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai pemeliharaan jalan provinsi secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kinerja dan sistem insentif. PRIM akan memberikan kontribusi hibah untuk pemeliharaan jalan yang terbukti memenuhi kriteria teknis dan indikator kinerja, serta untuk perbaikan kinerja institusi pengelola jalan."
Dokumen tersebut membahas pengenalan dan persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja non-piloting, mencakup penjelasan mengenai modul-modul SAKTI dan proses pendaftaran pengguna.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Direktorat SMI Kementerian Keuangan dalam pengelolaan investasi pemerintah yang optimal. Dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil, perkembangan skema pembiayaan infrastruktur, evaluasi skema penerusan pinjaman, serta langkah-langkah untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi program kredit pemerintah.
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas rencana redesain sistem penganggaran pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2021. Redesain ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kinerja pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Memorandum program dan anggaran memberikan kerangka kerja untuk perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi berkelanjutan melalui komitmen pendanaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah selama 5 tahun ke depan.
Dokumen tersebut membahas mengenai hibah pemerintah Australia untuk peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi di Indonesia. Hibah tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah setelah menandatangani perjanjian penerusan hibah dengan Kementerian Keuangan. Salah satu calon penerima hibah adalah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp122 miliar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Hibah
Tugas konsultan adalah melakukan evaluasi manfaat program PAMSIMAS dan RISE 1 yang mendanai pembangunan prasarana air minum dan sanitasi serta pembangunan ekonomi pedesaan. Konsultan akan menganalisis capaian program dibandingkan target, mengidentifikasi masalah, dan menyusun laporan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program berikutnya.
Penggalangan Komitmen atas Program dan Kegiatan SanitasiJoy Irman
Penggalangan Komitmen Bersama atas Program dan Kegiatan Sanitasi, yaitu kesepakatan multi-pihak (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), multi-sektor (air limbah, persampahan, drainase, dan kesehatan), dan multi-tahun.
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiinfosanitasi
Program IEG Tahap II merupakan lanjutan dari Program IEG Tahap I yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Program kali ini mengubah konsep dari performance-based menjadi output-based dan menambah subsektor yang didanai meliputi air limbah, persampahan, dan drainase dengan alokasi dana lebih besar untuk diselesaikan dalam tiga tahun.
Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih
efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk
memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui
restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan
Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis
Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT.
Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara
pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi
pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan
sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan
biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak
terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung
kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi
perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi,
PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek
rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek
olahraga permainan).
Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen
Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu
PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya
merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut
dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban
Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD,
serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan
keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level
pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu,
penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber
penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin
dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan
mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas
karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih
baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan
ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi
maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada
Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka
pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di
Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi
dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan
Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan
dalam berusaha.
Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan
fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD
akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pemerinta
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdfFloridaNumbery
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Automatic Adjustment (AA) Tahap I dan II pada Kementerian/Lembaga untuk tahun 2022 dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kebijakan AA Tahap I mewajibkan pencadangan anggaran sebesar 5% sedangkan AA Tahap II menambah pencadangan anggaran tersebut."
Similar to Ind ii program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012 (20)
This document summarizes worldwide experiences restructuring railways across five key issues: industry structure, ownership and control, infrastructure access, regulatory oversight, and community service obligations. It reviews approaches in multiple countries and discusses options like public ownership, outsourcing, concessions, and privatization. The document also discusses ensuring efficient separation of infrastructure from operations. Overall, the summary provides a high-level overview of global experiences restructuring railways and considering issues like competition, investment, and regulation.
Dokumen ini membahas masalah infrastruktur terkait dengan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pelican crossings, dan akses ke sekolah di kota Denpasar, Bali. Dokumen ini menjelaskan definisi dari fasilitas tersebut dan lokasi proyek yang akan didesain untuk meningkatkan keselamatan siswa. Dokumen ini juga membahas masalah yang ada terkait fasilitas tersebut dan langkah selanjutnya untuk merancang solusi infra
This document discusses developing multimodal transport in the North Java Corridor. It identifies the main economic centers and activities in the corridor and notes the need for infrastructure to meet the needs of these economic activities. It then discusses the current transport context and ideal modes for different cargo types. Key obstacles to efficient freight transport by road, rail, sea and lack of intermodal connectivity are identified. The document recommends targeting specific commodities for shifting to rail and sea transport. It outlines the right infrastructure, policies and reforms needed over the short, medium and long term to improve multimodal transport in the corridor.
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan transportasi multimoda di Pulau Jawa dengan memanfaatkan peran strategis perkeretaapian untuk menghubungkan wilayah-wilayah strategis seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi di beberapa rute utama di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkutan kereta api."
The document discusses plans to develop transportation infrastructure in Indonesia. It notes that Tanjung Priok Port is the largest in Indonesia and handles about 60% of cargo traffic. Plans are outlined to expand Tanjung Priok and develop a new port called NewPriok to meet growing demand. Integrating NewPriok with a logistics park is discussed to boost trade and employment. Developing multimodal transportation between ports, including a Pendulum Nusantara shipping route, is presented as a way to reduce domestic logistics costs and stimulate domestic trade.
Dokumen tersebut membahas mengenai angkutan multimoda dan peran angkutan penyeberangan dalam mendukung sistem transportasi multimoda di Indonesia. Secara ringkas, angkutan multimoda menggunakan minimal dua moda transportasi berbeda berdasarkan satu kontrak, sedangkan angkutan penyeberangan berperan sebagai penghubung antar moda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengguna jalan yang patuh, pendidikan publik, peraturan dan penegakan hukum, serta kerja sama lintas sektor untuk mengurangi kematian akibat kecelakaan.
This document discusses strategies for improving road safety for vulnerable road users in Indonesia. It recommends implementing a "Safe System" approach with four key elements: safe speeds, safe roads, safe road users, and safety management. For each element, the document provides examples of specific countermeasures, such as setting speed limits below 40km/h, building separated cycling and walking infrastructure, conducting educational campaigns on risks like not wearing helmets, and establishing inter-agency partnerships to coordinate road safety efforts. In conclusion, it proposes a six-point plan to apply the Safe System approach in Bandung, Indonesia focusing on speed management, crossing facilities, footpath quality, cycling infrastructure, promotional campaigns, and inter-agency coordination.
Dokumen ini membahas upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan rentan di Bandung melalui pengelolaan kecepatan, penyeberangan yang aman, trotoar yang terpelihara, fasilitas bersepeda, kampanye promosi, dan koordinasi antar instansi.
The document discusses community consultation for an integrated urban road safety program in Indonesia. It outlines steps for planning consultation, including conducting surveys of local schools to gather student travel data and stakeholder issues. The surveys would collect information on travel modes, home locations, parking/drop-off areas, crossing locations and speeds. Local organizations, governments or universities could assist with data collection to help plan infrastructure improvements and identify early issues. The goal is to inform, consult and engage stakeholders during the project planning phase.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja monitoring dan evaluasi untuk proyek infrastruktur. Ia menekankan perlunya mengidentifikasi keluaran-keluaran proyek, merencanakan pelaksanaan dan pemantauan berdasarkan anggaran dan jadwal, serta mengevaluasi pencapaian tujuan jangka pendek dan panjang proyek.
Dokumen ini membahas program Integrated Urban Road Safety yang diusulkan untuk kota Medan, Pekanbaru dan Bandung di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan pejalan kaki dengan memperbaiki kondisi trotoar dan menyediakan fasilitas penyeberangan jalan yang lebih aman. Program ini akan menerapkan perbaikan infrastruktur seperti perpanjangan trotoar, pulau median, dan ruang henti khusus untuk mengurangi konflik lalu lintas
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengemudi yang terampil, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencapai tujuan mengurangi kematian akibat kecelakaan.
More from Indonesia Infrastructure Initiative (20)
Ind ii program design document-pilot program prim pp presentation in bahasa 2013 2015 tgl 12 nov 2012
1. USULAN PROGRAM PERCONTOHAN UNTUK
PENINGKATAN PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI
(PRIM)
DISAIN PROGRAM
14 November 2012
2. Latar Belakang
• Jalan merupakan moda transportasi yang dominan digunakan di
Indonesia.
• Jalan Provinsi+Kab+Kota terdiri 91% dari total jaringan jalan utama
di Indonesia.
• Dimana Jalan Provinsi = 10,2% dan Jalan Kabupaten/Kota = 80,7%.
• Investasi dan pemeliharaan jalan tidak berkaitan langsung dengan
permintaan (demand).
– Secara tipikal, hanya terdapat 51% jalan provinsi dalam kondisi stabil.
• Prioritas yang terjadi, cenderung untuk melakukan pembangunan
jalan baru/rehabilitasi jalan, bukan (lebih hemat biaya) pemeliharaan
jalan.
– Tetapi lebih efektif untuk tata kelola aset adalah salah satu dari 5 kunci dari
tujuan Dirjen BM periode 2010-2014
• Undang-undang Lalu Lintas dan Anglutan Jalan Tahun 2009
mengharuskan untuk:
– Unit Pemeliharaan Jalan/Pendanaannya
– Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RTTFs)
– Klarifikasi dari tanggung jawab untuk managemen aset.
2
3. Pembelajaran dari Pengalaman di Luar Negeri
• Pemeliharaan jalan dapat dikatakan bukan masalah yang
besar untuk Indonesia
• Kecenderungan untuk meningkatkan akuntabilitas dan
jaminan pengelolaan jalan.
• Dari swakelola menjadi kontrak pengadaan untuk
pemeliharaan
• Bergerak menuju pengaturan berdasarkan hasil untuk
pelaksanaannya
– Berdasarkan ‘Hasil’ - akan dilaksanakan melalui program PRIM
– Berdasarkan ‘Kinerja’
• Memperkenalkan sistem yang sebelumnya menggunakan
‘mekanisme insentive’ menjadi ‘mekanisme pembiayaan’
3
4. Pembelajaran dari Pengalaman di Dalam
Negeri
1. EIRTP-2 (Proyek World Bank tahun 2006-2011)
Di 13 Provinsi dan 35 Kab dengan menggunakan sistem
pelelangan
20% dari Pemeliharaan Rutin yg diselenggarakan per thn tidak
berhasil
Hibah Fiskal Kapasitas Rendah; Sedang; Tinggi
Penggantian berdasarkan kontrak /MC
Pengurangan gap finansial tetapi tidak berkelanjutan
13 Indikator dan 8 indikator-indikator gagal tercapai
2. Proyek Desentralisasi Pemerintahan Daerah/LGDP (Proyek
WB Tahun 2011-2013)
6 Provinsi dan 66 Kabupaten/Kota
Jalan, Irigasi dan Pengairan
Verifikasi terhadap output
Kontrak dan swakelola
RUC terlalu umum
Lanjutan....................
4
5. Lanjutan...................
3. EINRIP (AusAID Tahun 2008-2013)
Hanya Jalan-jalan Nasional
Audit Teknis dan Finansial
4. Program Hibah IndII
– Pembiayaan Pendahuluan 100% oleh Pemerintah Daerah
– Reimburse/Penggantian dari dana Hibah setelah Verifikasi
oleh Kementerian Teknis
– Aliran dana Hibah Langsung dari Reksus Kementerian
Keuangan ke RKUD
5
6. Tujuan Usulan Program Percontohan
• Mengembangan dan menguji program hibah
percontohan yang menggunakan pencairan berbasis hasil
untuk meningkatkan kondisi dan konektivitas dari jalan-
jalan provinsi;
• Berkelanjutan dan meningkatkan kondisi dan konektivitas
dari jalan-jalan provinsi, dengan penekanan pada better
value for money;
• Memperkuat pengaturan tata kelola yang ada untuk
mempromosikan penggunaan praktek pemeliharaan
yang lebih berkelanjutan dan efisien;
• Membangun permintaan untuk tata kelola yang lebih
baik; dan
• Mempertunjukkan kemampuan untuk mereplikasi dan
berkelanjutan dari pendekatan yang diusulkan
6
7. Dokumen Disain Program
• Mempersiapkan pembiayaan tambahan untuk pemeliharaan
jalan
• Terfokus pada hasil dan akuntabilitas yang tinggi
• Pengawasan dari luar oleh pihak Pemberi Hibah (Donor) akan
diminimalkan,
• Membangun program pengaman dan kriteria untuk sukses,
membangun kepercayaan dan efisiensi.
• Pemberian insentif untuk kinerja yang baik
• Koordinasi antara dinas dan konsultasi dengan masyarakat
umum akan ditingkatkan melalui Forum Lalulintas dan
Transportasi (RTTF), sesuai dengan Undang-undang Lalulintas
Jalan dan Trasnportasi no. 22/2009 dan PP 37/2011.
• Penerapan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan
pemeliharaan jalan, disain jalan dan pengadaan.
7
8. Kenapa Percontohan Hanya Jalan Provinsi?
Kenapa NTB?
• Kunci konektivitas antara jalan-jalan nasional dan jalan-jalan
daerah/kota/kabupaten
– 10% dari panjang jaringan dan 19% dari kendaraan-km
• Provinsi memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih baik
dibandingkan dengan kota/kabupaten
– Kencenderungan yang kuat untuk keberhasilan dalam pelaksanaan
• NTB telah menunjukkan dukungan dan komitmen yang kuat
– Dukungan Anggaran
– Penerapan dari Kontrak ‘Tahun Jamak’
– Dukungan kelembagaan dan peranan dari RTTF
– Menunjukkan pemahaman mengenai ‘konsep berbasis hasil’
(output-based concepts)
• Program berikutnya:
– Dilanjutkan pada provinsi-provinsi lain bila pembelajaran yang
dipelajari dan mekanisme dapat dibuktikan efektif dalam program
percontohan ini.
– Dipertimbangkan kemungkinan penambahan pemerintah daerah
terpilih.
8
9. Justifikasi untuk NTB
1 - Lemah (kekurangan utama dan kemungkinan hasil)
2 - Moderat (beberapa kualifikasi)
3 - Kuat (sedikit atau atau tidak ada kualifikasi)
Kupang
NTT
Tabanan
Overall
Bali Execution
Preparation
KLT Planning
KLB
NTB
0 1 2 3
9
10. Deskripsi Program
• Komponen 1a: Pembayaran insentif (kurang lebih
sebesar AUD52 juta) setelah verifikasi pemeiliharaan
jalan nasional.
• Pemeliharaan Rutin (melalui swakelola)
• Pemeliharaan Periodik dengan pelapisan ulang (overlay)
atau peng-krikilan ulang (regravelling)
• Rehabilitasi/perbaikan perkerasan-perkerasan dan
struktur
• Seluruh program meliputi perbaikan atau rekonstruksi
bahu jalan, tepi jalan dan sistem drainase
• Biaya-biaya awal dan saat ini sedang direvisi oleh
Konsultan-konsultan Pendukung/Interim.
10
11. Deskripsi Program (lanjutan)
• Komponen 1b: Pembayaran untuk insentif peningkatan
kelembagaan (kurang lebih sebesar AUD2,6 juta) untuk
penerapan PPBP dan peningkatan RTTF
• Komponen 2: Penguatan kelembagaan, dukungan
terhadap tata kelola program, pemantauan dan evaluasi,
dan verifikasi hasil (AUD$12 juta).
• Penguatan Kelembagaan
₋ Pelatihan kepada personel/pegawai di Kantor Pemerintahan
Provinsi
₋ Kapasitas untuk perencanaan, program, anggaran dan
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
₋ Peningkatan Sistem Swakelola dan pengarahan kepada
personel;
₋ Pelatihan lain yang berdasar pada Studi Analisis Kebutuhan
Pelatihan (Training Need Analyses Study), yang akan
dilaksanakana oleh Konsultan Pelaksana
11
12. Deskripsi Program (lanjutan)
• Dukungan pelaksanaan (dibantu oleh Konsultan dari
IndII)
₋ Tim Teknis dibentuk oleh Dirjen BM
₋ Project Implementation Unit (PIU) akan dibentuk di Provinsi
percontohan
• Verifikasi teknis dari kegiatan pemeliharaan akan
menentukan kondisi untuk pencairan dana
• Insentif untuk penerapan dan pelaksanaan PPBP yang
memadai dan RTTF yang efektif
• Pemantauan dan evaluasi terhadap program
percontohan selama pelaksanaan kegiatan 3 tahun
kedepan
• Catatan: disain dan pengawasan menjadi tanggung
jawab provinsi, setelah adanya peningkatan keahlian
(dalam hal disain) dan pengupahan
12
13. Biaya Program Percontohan Di NTB
• Pekerjaan Pemeliharaan – Total Program : AUD52 juta
insentif dari AusAID.
• Pekerjaan Pemeliharaan– 2 tahun (Mei 2013 sampai
Juni 2015): AUD36,96 juta: AUD13,44 juta insentif dari
AusAID dan AUD23,52 juta kontribusi dari Provinsi.
• Bantuan Teknis: AUD12 juta dari AusAID (untuk 5 tahun)
yang mana AUD5 juta akan dikeluarkan di 2013 sampai
Juni 2015
• Biaya untuk Disain dan Pengawasan diperkirakan AUD 4
juta diasumsikan harus dipenuhi oleh NTB
• Total Biaya: AUD159 juta; AusAID: AUD64 juta
• Insentive untuk PPBP/RTTF: 5% dari pekerjaan: AUD2,6
juta
• Total Potensi Kontribusi dari AusAID: AUD66,6 juta
13
14. Perkiraan Program dan Aliran dari Pencairan
Hibah dibawah Komponen 1a – termasuk Pajak
Total Program dan Pencairan Hibah
(AUD) juta Nilai Bersih Nilai Bersih
Tahun Kontribusi Kontribusi
Fiskal Hibah Provinsi
Pencairan Pencairan
APBD (AUD) juta (AUD) juta
Program Pelaksanaan
2013/2 11.25 1.23 2.08 3.43 7.82
2014 19.68 2.36 3.82 6.19 13.49
2015/1 6.04 0.72 4.45 5.17 0.87
Total 36.96 4.44 10.35 14.78 22.18
Catatan:
Program yang committed dengan AusAID saat ini adalah Tahun 2013-2015
2015/1 maksudnya Semester 1 (Januari– Juni) of 2015, tanggal selesai Hibah Fase 1
14
15. Alokasi Anggaran & Pencairan Hibah
• Nilai Program
• 2013- Juni 2015 (committed)
• Kontribusi Hibah
• 40% kontribusi dari total program
• 60% nilai APBD
• Cash flow
• Ketentuan Anggaran (APBD) – Pembiayaan Sendiri 100%
sampai dengan proses verifikasi dan pencairan disetujui
• Pencairan
o Pembayaran Uang Muka untuk nilai program kegiatan
tahunan – sebesar 30%
o Persetujuan Kegiatan sampai Verifikasi (less advance)
15
16. Catatan Tambahan
1. Asumsi 30% uang muka dari total program tahunan
disetujui
2. Uang muka dikurangkan secara proporsional dengan
jumlah program kegiatan tahunan disetujui.
3. Dua kali pencairan dalam tiap tahun, yakni di bulan
Mei dan Oktober
4. Untuk pemrograman di tahun dasar 2012 dan
pemberian upah untuk 5% kontigensi fisik dan 5% per
tahun untuk kontigensi harga, dan ketentuan 5% untuk
mobilisasi dll
16
17. Komposisi Program 2013- Juni 2015
• Kontrak Pemeliharaan Rutin
Panjang 387 Km dan Biaya AUD 2,73 juta
• Swakelola Pemeliharaan Rutin
Panjang 696 Km dan Biaya AUD 16,31 juta
• Pemeliharaan Periodik
Panjang 42 Km dan Biaya AUD 3,13 juta
• Rehabilitasi
Panjang 43 Km dan Biaya AUD 14,79 juta
• TOTAL PROGRAM AUD 36,96 juta
17
19. Program Swakelola untuk 2013- Juni 2015
Pemeliharaan Rutin
Grup PPK
Panjang Jalan Biaya (AUD juta)
Lombok Utara 5 km 0.08
Lombok Barat 95 km 2.14
Lombok Tengah 37 km 0.95
Lombok Timur 105 km 1.91
Sumbawa Barat 3 km 0.04
Sumbawa Timur 111 km 2.16
Bima/Dompu 340 km 9.04
Total 696 km 16.31
19
22. Verifikasi Hasil dan Pencairan
• Kriteria Pemenuhan Hasil
₋ Memenuhi Verifkasi Program
₋ Memenuhi Undang-undang dan Peraturan Pengadaan Nasional
₋ Memenuhi spesifikasi teknis
₋ Memenuhi upaya perlindungan terhadap lingkungan dan sosial/masyarakat
• Referensi Unit Cost/prices-dihitung berdasarkan nilai kontrak
• Tim Teknis Dirjen BM, Kemen PU melakukan Verifikasi Teknis yang
didukung oleh Konsultan Verifikasi
• Pencairan:
Pencairan Pembayaran Uang Muka (30% dari Program Per
Tahun)
Pencairan Pelaksanaan Kegiatan
22
23. Memenuhi Verifikasi Program
• Usulan kegiatan dimasukkan kedalam anggaran provinsi
atau memiliki dokumen Analisis Biaya (RAB); tanggal
persetujuan untuk keseluruhan dokumen anggaran
tercatat;
• Anggaran pemeliharaan tertera di website, termasuk
lokasi-lokasi untuk pekerjaan;
• Dokumen pengadaan Konsultan Pengawas untuk
penetuan upah disesuaikan dengan standar/rate
INKINDO, termasuk komponen upah minimum
personelnya.
23
24. Memenuhi Undang-undang dan Peraturan
Pengadaan Nasional
• Penyerahan Pakta Integritas
• Ketersediaan Berita Acara Pre-Bid Meeting
• Ketersediaan Laporan Evaluasi Penawaran
• Pengumuman resmi nama pemenang
• Setiap keberatan terselesaikan
24
25. Memenuhi Spesifikasi Teknis
• Kualitas Perencanaan Pemeliharaan Rutin
• Penilaian secara visual
• Penilaian terhadap pekerjaan pemeliharaan rutin
• Tebal Perkerasan Jalan, panjang dan lebar harus
konsisten dengan kontrak
• Kualitas kondisi permukaan dan adanya kerusakan/cacat
pada saat dilakukan penilaian secara visual
• Kualitas dan kuantitas dari aspal dan lapisan agregat
dasar/lapisan sub-dasar; tanah; bahu jalan
• Perbaikan jembatan harus konsisten sesuai kontrak
25
26. Memenuhi Upaya Perlindungan terhadap
Lingkungan dan Sosial
• Kerangka Penerimaan terhadap Perlindungan
Lingkungan dan Sosial
• Prosedur Pemenuhan Pemantuan Lingkungan
• Pelaksanaan ketentuan untuk penyandang cacat di
dalam disain, jika diterapkan
26
27. Resiko
• Ketepatan waktu dalam pengesehan besaran anggaran tiap tahun,
dimana provinsi harus melakukan pembiayaan sendiri terlebih
dahulu untuk pekerjaan pemeliharaan
• Lemahnya kemampuan dari bagian pelaksana di provinsi dan
koordinasi yang tidak efektif
• Pemilihan Gubernur di tahun 2013
• Verifikasi hasil
• Kelebihan staf untuk ‘Swakelola’
• Kemampuan kontraktor lokal dan konsultan
• Korupsi
• Resiko lain:
₋ Jumlah Provinsi Percontohan
₋ Nilai Hibah
₋ Ketidakpastian berkaitan dengan perpanjangan otorisasi pembiayaan untuk
IndII dan AIIG setelah 30 Juni 2015
₋ Ketersediaan dari sumber pendanaan tambahan untuk peningkatan program
₋ Penunjukan dan pembiayaan untuk disain dan konsultan pengawas
27
28. Grafik Organisasi Provincial Road Improvement Maintenance/PRIM
Australian-Indonesia Infrastructure Initiative/IndII
28
29. Rencana Pelaksanaan PRIM sampai Juni 2015
2012 2013 2014 2015
Jan - Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
DFA
PMM NPPH
SPPH
1st Output MoF 1st MoF 2nd 3rd Output MoF 3rd 4th Output MoF 4th
2nd Output Verification
Payment Payment Verification Payment Verification Payment
Grant
Verification
Subsidiary Grant Preparation incl. LG
APBN +
Agreement Proposal
DIPA
(AusAID & (IndII, Bappenas, MoF, Tech.
(MoF)
MoF) Ministry & LG)
RKUD RKUD RKUD RKUD
(LG) (LG) (LG) (LG)
Plan APBD 2013
(LG)
Perda for Road Maintenance
Program 2013 - 2018
(incl. PRIM)
Establish Tech. Team in
DGH
DGH Technical Team Support
ADD/TOR
& Procure Interim Support Consultant
Establish PIU DPU Program Implementation Unit (PIU)
PRIM Swakelola (Force Account) Routine Maintenance
Concept Note
Detailed
Design & Bid
Technical Assistance (TA) & LG Activities
Document
for Multi-
years
Procure
Contractor
PRIM Construction
Procure
Supervision PRIM Supervision Consultant
Consultant
Road Traffic & Transport Forum (RTTF)
PIU Consultant
Monitoring & Evaluation
ADD / TOR Procure
Technical and Financial Assessment Consultant (TFAC)
Training & Institutional Strenghtening
29
30. Jalur Kritis
Aktivitas Oleh Deadline
Grant Preparation including LG Proposal IndII, Bappenas, MoF, DGH & LG 15 Nov 2012
DIPA for APBN MoF 31 Dec 2012
DPA for APBD 2013 LG 31 Dec 2012
Activity Design Document /ToR IndII & AusAID 30 Nov 2012
Procurement and mobilisation of IndII
IndII 28 Feb 2013
Consultant
Survey, Prepare Design and Bid Documents
IndII Consultant 30 April 2013
for Multi-year Contracts 2013-2015
Procure Contractors LG 30 June 2013
Program Management Manual DGH MPW 30 Nov 2012
Direct Funding Agreement AusAID & DGDM MoF 31 March 2013
Prepare and Issue SPPH (Surat Penetapan
DGFB MoF 31 March 2013
Penerusan Hibah)
Prepare and Sign PPH (PerjanjianPenerusan
DGFB MoF and LG 31 May 2013
Hibah)
30
31. Tahap Selanjutnya
• Sosialisasi ke NTB tentang hibah 14 Nov 2012
• Pembentukan TT di Dirjen BM dan PIU di Dinas PU NTB: November
2012
• Program Management Manual/PMM Nov 2012
• Surat Penetapan dari Gubernur NTB mengenai 100% pembiayaan
sendiri sebelum penggantian/pencairan, percepatan PERDA
2/PRIM, alokasi anggaran APBD 2013: Nov 2012
• PercepatanPERDA 2/PRIM: Nov 2012-April 2013
• Persiapan Pengadaan Konsultan ‘Preparation and Implementation
Project’: Desember 2012-Februari 2013
• Persiapan Pelaksaan Proyek: Maret-Juni 2013
• Mulai Peningkatan Swakelola: Mei 2013
• Pengadaan 7 Paket AUD 20,65 juta Mei-Juni 2013
• Finalisasi DFA (direct funding agreement), Surat Penetapan
Penerusan Hibah /SPPH: Jan - Maret 2013
• Perjanjian Penerusan Hibah/PPH: April-Mei 2013
31