Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik bidang kesehatan, termasuk jenis-jenis, prinsip, standar, dan sasaran pelayanan publik serta strategi manajemen pelayanan publik yang sesuai dengan potensi daerah. Tujuannya adalah agar peserta dapat melaksanakan pelayanan publik bidang kesehatan secara profesional.

1. Pelayanan Publik Bidang
Kesehatan
PELATIHAN TEKNIS BIDANG KESEHATAN BAGI
KEPALA DINAS KESEHATAN

2. Pelayanan publik adalah proses memenuhi kebutuhan
melalui aktivitas orang secara umum tanpa mengenal
batas-batas ekonomi sosial. Layanan yang diperlukan
manusia pada dasarnya terbagi atas 2 jenis, yaitu
layanan fisik yang sifatnya pribadi serta layanan
administratif yang diberikan orang lain selaku anggota
organisasi (organisasi massa atau organisasi negara)
DESKRIPSI SINGKAT

3. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melaksanakan pelayanan publik
bidang kesehatan
Tujuan Pembelajaran Khusus
 Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
 Menjelaskan pelayanan publik
 Menjelaskan nilai revolusi mental bidang kesehatan
 Menjelaskan Jenis-jenis pelayanan publik
 Menganalisa masalah pelayanan publik
 Menyusun strategi pelayanan publik
 Mengembangkan manajemen pelayanan publik sesuai dengan potensi
daerah
TUJUAN PEMBELAJARAN

4. 1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan Hak
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Azas Pelayanan publik

5.  Kesederhanaan;
 Kejelasan
 Kepastian Waktu;
 Akurasi;
 Tanggung jawab;
 Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika (teletematika).
 Kemudahan Akses;
 Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan;
 Kenyamanan;
Prinsip Pelayanan publik

6.  Prosedur Pelayanan; Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
 Waktu Penyelesaian; Waktu penyelesaikan yang ditetapkan sejak saat
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan
 Biaya Pelayanan; Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan
dalam proses pemberian pelayanan
 Produk Pelayanan; Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan
 Sarana dan Prasarana; Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang
memedai oleh penyelenggara pelayanan publik
 Kompentensi dan Prasarana; Kompentensi petugas pemberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan
Standar Pelayanan publik

7. Integritas :
 jaga diri mempertahankan kejujuran
 jaga teman untuk konsistensi terhadap aturan dan etika
 jaga organisasi untuk berani saling mengingatkan
Etos Kerja :
 membangun pelayanan kesehatan yang cepat (no dellay)
 membangun pelayanan kesehatan yang tepat (no error)
 membangun pelayanan yang bersahabat (no complain)
Gotong Royong :
 koordinasi efektif antar sektor dalam mensukseskan GERMAS
 integrasi strategik antar program dalam mensukseskan PIS-PK
 kolaborasi antar disiplin dalam keberhasialan tim kerja (team working
succeced)
Nilai revolusi mental bidang
kesehatan

8. Pelayanan administratif; Yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokomen resmi yang dibutuhkan oleh publik,
misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi,
kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan
sebagainya.
Pelayanan barang; Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya
jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan
sebagainya.
Pelayanan jasa; Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan,
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan
sebagainya.
Jenis-jenis pelayanan publik

9.  mengubah sistem penerimaan dan seleksi pegawai yang
sebelumnya didasarkan pada “patronage system”, “spoil
system” dan “nepotism” dengan “merit system” atau “carier
system”.
 Rekrutmen dan seleksi mesti diadakan secara terbuka dan
melalui tes seleksi calon pegawai negeri secara obyektif.
 Pejabat negara juga harus dibuat lebih profesional.
Profesionalisme meliputi akuntabilitas, responsibilitas dan
responsivitas dalam pelayanan publik.
 Masyarakat juga perlu diberdayakan dan dilibatkan sesuai
paradigma good governance melalui pembangunan
infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan
“bargainning position”
Strategi pelayanan publik

10.  Agar manajemen pelayanan publik dapat berhasil dengan baik,
unsur pelaku sangat menentukan. Pelaku dapat berbentuk
badan atau organisasi yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pelayanan dan manusianya selaku pegawai
baik secara kelompok maupun secara individual.
 Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian pada Bab II pasal 3 ayat 1 berbunyi
sebagai berikut : “Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur
aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan
pembangunan”.
Manajemen pelayanan publik sesuai
dengan potensi daerah

11.  Layanan; Agar dapat memuaskan orang atau sekelompok orang
yang dilayani, maka petugas harus dapat memenuhi empat
syarat pokok yakni; Tingkah laku yang sopan, Cara
menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya
diterima oleh orang yang bersangkutan, Waktu pemyampaian
yang tepat, Keramahtamahan.
 Produk; Yang dimaksud dengan produk dalam hubungannya
dengan sasaran publik yaitu kepuasan dapat berbentuk :
Barang; Jasa;
 Surat-surat berharga; Kepuasan berikut ini menyangkut
keabsahan atas surat-surat yang diterima oleh yang
bersangkutan.
Sasaran utama pelayanan publik

12.  Layanan sebelum penjualan; Perusahaan dapat memberikan
informasi dan bantuan konsultasi dalam proses pengambilan
keputusan oleh pelanggan.
 Layanan transaksi; Layanan ini dilakukan pada saat perusahaan
memberikan produk atau jasa kepada pelanggan.
 Layanan sesudah penjualan; Layanan ini diberikan oleh
perusahaan untuk mengatasi ketidaktepatan janji perusahaan
Bentuk Layanan Publik