Badan Permusyawaratan Desa merupakan instrumen Pemerintahan Desa yang jika memahami batasan tugas, fungsi, dan wewenangnya maka akan berdampak pada sinergitas harmonis dalam akselerasi kesejahteraan rakyat menuju desa modern.
Hari Rabu, 26 Agustus 2015.
Kami dari BPD dan Lurah Desa Panggungharjo Kec Sewon Kab Bantul DIY (Juara Nasional Lomba Desa 2014), diberikan amanah untuk memberikan Bintek Ketua-Ketua BPD Se Kabupaten Lombok Barat. Bertempat di Hotel Harper Yogyakarta, dengan topik "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat Desa"
Paradigma baru di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.6/2014 tentang desa adalah bahwa BPD bukan lagi sebagai bagian dari Pemerintahan Desa tetapi merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan desa, diantaranya adalah menyelenggarakan Musyawarah Desa, termasuk didalamnya adalah penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes
Kegiatan Bintek yang diikuti oleh 130 peserta ini berjalan sangat dinamis dan interaktif. Banyak hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh peserta Bintek tentang bagaimana membangun kerjasama yang harmonis antara Pemdes dengan BPD untuk membangun dan menajukan desa masing-masing. Hal yang menarik peserta juga tentang bagaimana penyusunan dan pembahasan perdes, termasuk hak menyusun perdes oleh BPD.
Berikut kami share materi bintek tersebut, semoga bermanfaat.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan instrumen Pemerintahan Desa yang jika memahami batasan tugas, fungsi, dan wewenangnya maka akan berdampak pada sinergitas harmonis dalam akselerasi kesejahteraan rakyat menuju desa modern.
Hari Rabu, 26 Agustus 2015.
Kami dari BPD dan Lurah Desa Panggungharjo Kec Sewon Kab Bantul DIY (Juara Nasional Lomba Desa 2014), diberikan amanah untuk memberikan Bintek Ketua-Ketua BPD Se Kabupaten Lombok Barat. Bertempat di Hotel Harper Yogyakarta, dengan topik "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat Desa"
Paradigma baru di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.6/2014 tentang desa adalah bahwa BPD bukan lagi sebagai bagian dari Pemerintahan Desa tetapi merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan desa, diantaranya adalah menyelenggarakan Musyawarah Desa, termasuk didalamnya adalah penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes
Kegiatan Bintek yang diikuti oleh 130 peserta ini berjalan sangat dinamis dan interaktif. Banyak hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh peserta Bintek tentang bagaimana membangun kerjasama yang harmonis antara Pemdes dengan BPD untuk membangun dan menajukan desa masing-masing. Hal yang menarik peserta juga tentang bagaimana penyusunan dan pembahasan perdes, termasuk hak menyusun perdes oleh BPD.
Berikut kami share materi bintek tersebut, semoga bermanfaat.
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
1. PROFIL DESA
PERMENDAGRI No. 12 TAHUN 2007
TAHUN : DESA : KEC :
`
POTENSI KELEMBAGAAN
k
A. LEMBAGA PEMERINTAHAN B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK)
Ada/Tidak Perda/Keputusan Bupati/
Dasar Hukum Pembentukan Camat/Belum Ada Dasar
Keberadaan LKD/LKK Ada/Tidak-Aktif/Tidak
Pemerintah Desa/Kelurahan Hukum
Ada/Tidak Perda/Keputusan Bupati
Dasar Hukum Pembentukan BPD Camat/Belum Ada Dasar
Hukum
Jumlah Aparat Pemerintah
Desa/Kelurahan orang Dasar Hukum Pembentukan
Jumlah Perangkat Desa/Kelurahan unit/kerja
Bila Belum Ada Organisasi LKD/LKK
Bila Pembentukan LKD/LKK
berdasarkan Perdes dan Perda Kab./Kota
Sekretaris Desa/Kelurahan Ada/Tidak
Bila Keputusan Camat
Kepala Urusan Pemerintahan Ada/Tidak Tidak/Belum Ada Dasar Hukum
Kepala Urusan Pembangunan Ada/Tidak-Aktif/Tidak
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Ada/Tidak-Aktif/Tidak
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Ada/Tidak-Aktif/Tidak Dasar Hukum Pembentukan
Kepala Urusan Umum Ada/Tidak-Aktif/Tidak
Kepala Urusan Keuangan Ada/Tidak-Aktif/Tidak Jumlah Pengurus orang
Kepala Urusan …………….. Ada/Tidak-Aktif/Tidak Alamat Kantor
Kepala Urusan …………….. Ada/Tidak-Aktif/Tidak
Jumlah Staf orang
Jumlah Dusun di Desa Lingkungan dusun/lingkungan Ruang Lingkup Kegiatan jenis, Yakni
di Kelurahan atau sebutan lain
Kepala Dusun/Lingkungan …………… Aktif/Tidak LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN
Kepala Dusun/Lingkungan …………… Aktif/Tidak Dasar Hukum Pembentukan
Kepala Dusun/Lingkungan …………… Aktif/Tidak Jumlah Pengurus orang
Kepala Dusun/Lingkungan …………… Aktif/Tidak Alamat Kantor
Kepala Dusun/Lingkungan …………… Aktif/Tidak
TINGKAT PENDIDIKAN APARAT SD SMP SMA Diploma S1 Pascasarjana
Ruang Lingkup Kegiatan jenis, Yakni
DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Kelurahan PKK
Sekretaris Desa/Kelurahan Dasar Hukum Pembentukan
Kepala Urusan Pemerintahan Jumlah Pengurus orang
Kepala Urusan Pembangunan Alamat Kantor
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Urusan Umum Ruang Lingkup Kegiatan jenis, Yakni
Kepala Urusan Keuangan
Kepala Urusan …………….. RUKUN WARGA JUMLAH RW
Kepala Urusan …………….. Dasar Hukum Pembentukan
Jumlah Pengurus orang
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Alamat Kantor
Keberadaan BPD Ada/Tidak-Aktif/Tidak
Jumlah Anggota BPD orang
Ruang Lingkup Kegiatan jenis, Yakni
SD SMP SMA Diploma
D S1 Pascasarjana
PENDIDIKAN ANGGOTA BPD
Ketua RUKUN TETANGGA JUMLAH RT
Wakil Ketua Dasar Hukum Pembentukan
Sekretaris Jumlah Pengurus orang
Alamat Kantor
Anggota Nama:
Anggota Nama:
Anggota Nama: Ruang Lingkup Kegiatan jenis, Yakni
Anggota Nama:
Anggota Nama:
Anggota Nama:
Anggota Nama:
Anggota Nama: