MSDM SP 3

1. MSDM
SEKTOR PUBLIK
PENATAAN ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN

2. KONSEP RIGHTSIZING
upaya untuk melakukan penataan unit organisasi dengan jumlah
pegawai yang tepat untuk kepeluan melaksanakan suatu tugas
kewajiban oraganisasi
Kebijakan
Strategis
Memadukan
Orang-orang
Pembagian
Satuan
Organisasi
Digunakan untuk
mengatasi penataan
organisasi dan SDM
akibat kebijakan
otonomi daerah

3. Kebijakan
Strategis
Pimpinan / Kepala Daerah
Menentukan berapa banyak jenis
organisasi, dinas, lembaga dan
sejenisnya yang seharusnya ada di
masing-masing pemerintahan

4. Pembagian
Satuan
Organisasi
Pembentukan unit-unit organisasi
seperti direktorat, biro, & dinas2
yg sesuai dengan kebijakan
strategis
Diatur tata hubungan, wewenang
& tanggung jawab diantara
masing2 unsur

5. Memadukan
Orang-orang
dalam organisasi
Menempatkan SDM dalam
satuan organisasi
Dimulai dengan penentuan kebutuhan, seleksi,
penempatan, pengembangan, promosi,
pemberhentian dan pensiun

6. KEBIJAKAN STURKTUR ORGANISASI
Menteri
Sekertaris
Jendral
• Terdiri 5 biro
• Biro → 4 bag →
3 sub.bag
STRUKTUR KEMENTRIAN
Dirjen
• Jmlh ditentukan
sesuai
kebutuhan/UU
• Terdiri dari
sek.dirjen, → 5 dir
• Sek.dirjen → 4 bag
→ 3 sub.bag
• Direktorat → 5 subdir
& 1 sub.TU
• Lingk. subdir → 2
sek
Irjen
• Sek.Irjen → 4 ins
• Sek.Irjen → 4 bag →
2 subag
Staf Ahli
• 5 staf → tgjwb kpd
mentri
• Menelaah keb
tertentu sesuai
tugasnya
Pusat
• TU → 2 bid → 2
subid
Kepres 102, 2001

7. STRUKTUR OGANISASI MENTERI NEGARA
Setmeneg
• Dipimpin setmeneg berttgjwb kpd menteri negera
→ 2 biro → 4 bag → 3 subag
Deputi Menteri Negara
• Jmlh deputi ditentukan sesuai kebutuhan beban
kerja
• Dibantu 5 asisten → 4 bidang → 2 subid
Staf Ahli Menteri Negara
• Dibantu 5 staf → memberikan arahan masalah
sesuai bidangnya
• Dlm tugasnya apat menujuk staf ahli yg difasilitasi
oleh setmeneg
Kepres 102, 2001

8. STRUKTUR OGANISASI PEMDA
SETDA
• Dipimpin staf pemprov / sekda berttgjwb gubernur,
bupati/walkot
• Memberikan pelayanan admn, orgnisasi & tatalaksana kpd
seluruh perangkat daerah
DINAS
• Merupakan unsur pelaksana pemprov/kab/kota
• Dipimpin oleh kadis bertggjwb kpd gubernur, bupati/walkot
melalui setda
Lembaga Teknis Daerah
• Merupakan unsur penunjang pemda bertggjwb kpd gubernur,
bupati/walkot melalui setda
• Membantu kep daerah dlm penyelenggara pemda dibidangnya
• Dapat berbentuk badan/kantor
PP No. 8 tahun 2003

9. SATPOL PP
• Dipimpin oleh kepala yg bertggjwb kps kep.daerah melalui
sekda
• Menyelenggarakan ketentraman & ketertiban umum serta
menegakan aturan daerah
Kecamatan
• Perangkat daerah kab/kota yg memiliki wilayah kerja tertentu,
• dipimpin oleh camat & bertggjwb kpd bupati/walkot