Kak supervisi lanjutan pembuatan bangunan operasional ksop kelas iv meraukerizkiriki12
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk supervisi lanjutan pembangunan bangunan operasional pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup pekerjaan, tenaga yang dibutuhkan, dan laporan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa konsultasi. Pekerjaan supervisi ini bertujuan untuk memastikan pemb
Dokumen tersebut membahas implementasi uji mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Barat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa uji mutu dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai standar, serta mengevaluasi ketidaksesuaian yang terjadi beserta saran perbaikannya.
Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pengawasan teknis pekerjaan preservasi jalan di Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Lingkup pekerjaan pengawasan mencakup persiapan, pelaksanaan pengawasan lapangan, dan pengendalian pekerjaan fisik untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana dan spesifikasi. Tujuannya adalah menjamin mutu teknis pekerjaan sehingga kinerja jalan terp
Perencanaan Penjadwalan dan Pengendalian Proyekafifsalim12
WBS digunakan untuk memecahkan pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil secara hierarkis untuk mempermudah perencanaan. WBS memiliki manfaat seperti mempercepat penyelesaian proyek, mengetahui pencapaian proyek, dan merencanakan proyek berikutnya. Faktor yang dipertimbangkan dalam membuat WBS antara lain pembagian berdasarkan lokasi, tenaga kerja, material, dan subdivisi pe
Kak supervisi lanjutan pembuatan bangunan operasional ksop kelas iv meraukerizkiriki12
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk supervisi lanjutan pembangunan bangunan operasional pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup pekerjaan, tenaga yang dibutuhkan, dan laporan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa konsultasi. Pekerjaan supervisi ini bertujuan untuk memastikan pemb
Dokumen tersebut membahas implementasi uji mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Barat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa uji mutu dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai standar, serta mengevaluasi ketidaksesuaian yang terjadi beserta saran perbaikannya.
Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pengawasan teknis pekerjaan preservasi jalan di Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Lingkup pekerjaan pengawasan mencakup persiapan, pelaksanaan pengawasan lapangan, dan pengendalian pekerjaan fisik untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana dan spesifikasi. Tujuannya adalah menjamin mutu teknis pekerjaan sehingga kinerja jalan terp
Perencanaan Penjadwalan dan Pengendalian Proyekafifsalim12
WBS digunakan untuk memecahkan pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil secara hierarkis untuk mempermudah perencanaan. WBS memiliki manfaat seperti mempercepat penyelesaian proyek, mengetahui pencapaian proyek, dan merencanakan proyek berikutnya. Faktor yang dipertimbangkan dalam membuat WBS antara lain pembagian berdasarkan lokasi, tenaga kerja, material, dan subdivisi pe
The document discusses regulatory reforms needed for Indonesia's gas development sector. It notes that overlapping laws and regulations between central and regional governments create uncertainty for investors and delays in licensing approvals. The document recommends creating a coordination system to manage consistency and avoid overlaps in laws and regulations. It also recommends establishing an online system to monitor the license and approval process, and simplifying document submission requirements.
The document discusses strategic options for reforming Indonesia's rail sector. It notes that rail's passenger and freight market shares have been declining due to competition. It proposes separating the rail infrastructure manager from operations to attract private investment and establish competitive access. Special purpose railways like metro systems could be developed through public-private partnerships. Clear regulations and standards are needed to guide private sector involvement in developing new rail lines and technologies.
This document discusses how to better integrate gender equality into project activities. It proposes having a participatory gender audit to analyze current efforts and decide on areas for improvement. Key points include emphasizing gender following a program review, conducting a gender stock-take of activities, and defining what gender equality means in terms of power relationships and participation. It also provides suggestions to strengthen gender considerations in project preparation, implementation, monitoring, and reporting. The aim is to implement activities that achieve gender equality outcomes at institutional and community levels.
This document provides information about a gas development master plan project in Indonesia, including:
- The project team led by David Aron and funded by AusAID through Indii, with quality assurance from the World Bank.
- The objectives are to prepare a long-term gas development master plan, recommend policies to attract private sector participation, and review gas utilization options.
- The components include preparing supply-demand scenarios and infrastructure projects, developing policy notes, and training workshops like the one described.
- The workshop will introduce the DASS-TIM modeling tool to counterparts and agree on scenarios to model infrastructure plans and policy impacts.
This document provides an overview of Indonesia's gas resources, including conventional reserves, coal bed methane resources, and shale gas resources. It analyzes data from various assessments of Indonesia's prospective gas resources conducted between 2005-2012, finding estimates ranging from 136-368 TCF. The document recommends that Indonesia adopt the SPE resource classification system to report reserves as proven, probable and possible. It also recommends Indonesia provide annual assessments of contingent and prospective resources, and carry out its own technical assessments of coal bed methane and shale gas prospective resources.
This document discusses governance reform of the internal audit function at the Ministry of Public Works in Indonesia with support from AusAID. It presents the internal audit capability model and its levels as context for the reform program. The program aims to strengthen institutional capacity, improve procurement practices, and enhance the anticorruption environment through three pillars. It seeks to help the internal audit group meet its obligations and make the unit into professional auditors. If successful, the experience could be replicated at other internal audit operations.
This document discusses strategies for improving road safety for vulnerable road users in Indonesia. It recommends implementing a "Safe System" approach with four key elements: safe speeds, safe roads, safe road users, and safety management. For each element, the document provides examples of specific countermeasures, such as setting speed limits below 40km/h, building separated cycling and walking infrastructure, conducting educational campaigns on risks like not wearing helmets, and establishing inter-agency partnerships to coordinate road safety efforts. In conclusion, it proposes a six-point plan to apply the Safe System approach in Bandung, Indonesia focusing on speed management, crossing facilities, footpath quality, cycling infrastructure, promotional campaigns, and inter-agency coordination.
Program PRIM bertujuan meningkatkan pemeliharaan jalan provinsi di NTB dengan memberikan insentif berbasis kinerja selama 2013-2015. Program ini mencakup pemeliharaan rutin, backlog, minor, berkala, dan rehabilitasi jalan serta peningkatan kapasitas institusi. Verifikasi hasil pekerjaan dan kinerja institusi diperlukan untuk pencairan dana insentif.
Program Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai pemeliharaan jalan provinsi secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kinerja dan sistem insentif. PRIM akan memberikan kontribusi hibah untuk pemeliharaan jalan yang terbukti memenuhi kriteria teknis dan indikator kinerja, serta untuk perbaikan kinerja institusi pengelola jalan."
Dokumen tersebut membahas tentang struktur organisasi dan tugas tim pengawasan pelaksanaan proyek beserta contoh-contohnya, serta metode dan titik kritis pengawasan proyek.
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Instalasi Pengolahan Lumpur TInja (IPLT) - Tahap Pra Konstruksi (Persiapan)Joy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
The document discusses regulatory reforms needed for Indonesia's gas development sector. It notes that overlapping laws and regulations between central and regional governments create uncertainty for investors and delays in licensing approvals. The document recommends creating a coordination system to manage consistency and avoid overlaps in laws and regulations. It also recommends establishing an online system to monitor the license and approval process, and simplifying document submission requirements.
The document discusses strategic options for reforming Indonesia's rail sector. It notes that rail's passenger and freight market shares have been declining due to competition. It proposes separating the rail infrastructure manager from operations to attract private investment and establish competitive access. Special purpose railways like metro systems could be developed through public-private partnerships. Clear regulations and standards are needed to guide private sector involvement in developing new rail lines and technologies.
This document discusses how to better integrate gender equality into project activities. It proposes having a participatory gender audit to analyze current efforts and decide on areas for improvement. Key points include emphasizing gender following a program review, conducting a gender stock-take of activities, and defining what gender equality means in terms of power relationships and participation. It also provides suggestions to strengthen gender considerations in project preparation, implementation, monitoring, and reporting. The aim is to implement activities that achieve gender equality outcomes at institutional and community levels.
This document provides information about a gas development master plan project in Indonesia, including:
- The project team led by David Aron and funded by AusAID through Indii, with quality assurance from the World Bank.
- The objectives are to prepare a long-term gas development master plan, recommend policies to attract private sector participation, and review gas utilization options.
- The components include preparing supply-demand scenarios and infrastructure projects, developing policy notes, and training workshops like the one described.
- The workshop will introduce the DASS-TIM modeling tool to counterparts and agree on scenarios to model infrastructure plans and policy impacts.
This document provides an overview of Indonesia's gas resources, including conventional reserves, coal bed methane resources, and shale gas resources. It analyzes data from various assessments of Indonesia's prospective gas resources conducted between 2005-2012, finding estimates ranging from 136-368 TCF. The document recommends that Indonesia adopt the SPE resource classification system to report reserves as proven, probable and possible. It also recommends Indonesia provide annual assessments of contingent and prospective resources, and carry out its own technical assessments of coal bed methane and shale gas prospective resources.
This document discusses governance reform of the internal audit function at the Ministry of Public Works in Indonesia with support from AusAID. It presents the internal audit capability model and its levels as context for the reform program. The program aims to strengthen institutional capacity, improve procurement practices, and enhance the anticorruption environment through three pillars. It seeks to help the internal audit group meet its obligations and make the unit into professional auditors. If successful, the experience could be replicated at other internal audit operations.
This document discusses strategies for improving road safety for vulnerable road users in Indonesia. It recommends implementing a "Safe System" approach with four key elements: safe speeds, safe roads, safe road users, and safety management. For each element, the document provides examples of specific countermeasures, such as setting speed limits below 40km/h, building separated cycling and walking infrastructure, conducting educational campaigns on risks like not wearing helmets, and establishing inter-agency partnerships to coordinate road safety efforts. In conclusion, it proposes a six-point plan to apply the Safe System approach in Bandung, Indonesia focusing on speed management, crossing facilities, footpath quality, cycling infrastructure, promotional campaigns, and inter-agency coordination.
Program PRIM bertujuan meningkatkan pemeliharaan jalan provinsi di NTB dengan memberikan insentif berbasis kinerja selama 2013-2015. Program ini mencakup pemeliharaan rutin, backlog, minor, berkala, dan rehabilitasi jalan serta peningkatan kapasitas institusi. Verifikasi hasil pekerjaan dan kinerja institusi diperlukan untuk pencairan dana insentif.
Program Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, kualitas, dan nilai pemeliharaan jalan provinsi secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kinerja dan sistem insentif. PRIM akan memberikan kontribusi hibah untuk pemeliharaan jalan yang terbukti memenuhi kriteria teknis dan indikator kinerja, serta untuk perbaikan kinerja institusi pengelola jalan."
Dokumen tersebut membahas tentang struktur organisasi dan tugas tim pengawasan pelaksanaan proyek beserta contoh-contohnya, serta metode dan titik kritis pengawasan proyek.
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Instalasi Pengolahan Lumpur TInja (IPLT) - Tahap Pra Konstruksi (Persiapan)Joy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Program Mutu merupakan pedoman kerja yang menjelaskan komponen-komponen penting dalam pengelolaan mutu proyek, meliputi informasi proyek, struktur organisasi, metode pelaksanaan pekerjaan, jadwal, pengendalian, dan pelaporan. Program Mutu ini digunakan sebagai acuan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam menjamin tercapainya standar mutu yang diinginkan.
Pengendalian Proyek _Materi Training "PROJECT MANAGEMENT"Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian proyek, termasuk pengertian, manfaat, unsur-unsur, proses, jenis, dan metode pengendalian proyek serta pengendalian terhadap biaya, jadwal, dan kualitas proyek. Secara khusus membahas tentang pengendalian mutu, waktu dengan network planning, dan biaya proyek.
This document summarizes worldwide experiences restructuring railways across five key issues: industry structure, ownership and control, infrastructure access, regulatory oversight, and community service obligations. It reviews approaches in multiple countries and discusses options like public ownership, outsourcing, concessions, and privatization. The document also discusses ensuring efficient separation of infrastructure from operations. Overall, the summary provides a high-level overview of global experiences restructuring railways and considering issues like competition, investment, and regulation.
Dokumen ini membahas masalah infrastruktur terkait dengan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pelican crossings, dan akses ke sekolah di kota Denpasar, Bali. Dokumen ini menjelaskan definisi dari fasilitas tersebut dan lokasi proyek yang akan didesain untuk meningkatkan keselamatan siswa. Dokumen ini juga membahas masalah yang ada terkait fasilitas tersebut dan langkah selanjutnya untuk merancang solusi infra
This document discusses developing multimodal transport in the North Java Corridor. It identifies the main economic centers and activities in the corridor and notes the need for infrastructure to meet the needs of these economic activities. It then discusses the current transport context and ideal modes for different cargo types. Key obstacles to efficient freight transport by road, rail, sea and lack of intermodal connectivity are identified. The document recommends targeting specific commodities for shifting to rail and sea transport. It outlines the right infrastructure, policies and reforms needed over the short, medium and long term to improve multimodal transport in the corridor.
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan transportasi multimoda di Pulau Jawa dengan memanfaatkan peran strategis perkeretaapian untuk menghubungkan wilayah-wilayah strategis seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi di beberapa rute utama di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkutan kereta api."
The document discusses plans to develop transportation infrastructure in Indonesia. It notes that Tanjung Priok Port is the largest in Indonesia and handles about 60% of cargo traffic. Plans are outlined to expand Tanjung Priok and develop a new port called NewPriok to meet growing demand. Integrating NewPriok with a logistics park is discussed to boost trade and employment. Developing multimodal transportation between ports, including a Pendulum Nusantara shipping route, is presented as a way to reduce domestic logistics costs and stimulate domestic trade.
Dokumen tersebut membahas mengenai angkutan multimoda dan peran angkutan penyeberangan dalam mendukung sistem transportasi multimoda di Indonesia. Secara ringkas, angkutan multimoda menggunakan minimal dua moda transportasi berbeda berdasarkan satu kontrak, sedangkan angkutan penyeberangan berperan sebagai penghubung antar moda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengguna jalan yang patuh, pendidikan publik, peraturan dan penegakan hukum, serta kerja sama lintas sektor untuk mengurangi kematian akibat kecelakaan.
Dokumen ini membahas upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan rentan di Bandung melalui pengelolaan kecepatan, penyeberangan yang aman, trotoar yang terpelihara, fasilitas bersepeda, kampanye promosi, dan koordinasi antar instansi.
The document discusses community consultation for an integrated urban road safety program in Indonesia. It outlines steps for planning consultation, including conducting surveys of local schools to gather student travel data and stakeholder issues. The surveys would collect information on travel modes, home locations, parking/drop-off areas, crossing locations and speeds. Local organizations, governments or universities could assist with data collection to help plan infrastructure improvements and identify early issues. The goal is to inform, consult and engage stakeholders during the project planning phase.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja monitoring dan evaluasi untuk proyek infrastruktur. Ia menekankan perlunya mengidentifikasi keluaran-keluaran proyek, merencanakan pelaksanaan dan pemantauan berdasarkan anggaran dan jadwal, serta mengevaluasi pencapaian tujuan jangka pendek dan panjang proyek.
Dokumen ini membahas program Integrated Urban Road Safety yang diusulkan untuk kota Medan, Pekanbaru dan Bandung di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan pejalan kaki dengan memperbaiki kondisi trotoar dan menyediakan fasilitas penyeberangan jalan yang lebih aman. Program ini akan menerapkan perbaikan infrastruktur seperti perpanjangan trotoar, pulau median, dan ruang henti khusus untuk mengurangi konflik lalu lintas
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengemudi yang terampil, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencapai tujuan mengurangi kematian akibat kecelakaan.
The document discusses Indonesia's infrastructure initiative and the safe system approach. The safe system approach recognizes human limitations and aims to minimize injury severity. It focuses on safer speeds, roads, vehicles, and road user behavior through education, legislation, enforcement, and improved understanding of crashes. The approach aims to create a forgiving transportation system that accounts for inevitable human mistakes in order to work toward eliminating road deaths and injuries.
More from Indonesia Infrastructure Initiative (20)
Ind ii prim-briefing to association of contractors et al 25092013 pm-crv1 presentation 3 pmc
1. ROLE OF PROGRAM MANAGEMENT CONSULTANT
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM) PROGRAM
BRIEFING TO THE ASSOCIATION OF CONTRACTORS AND CONSULTANT
30 SEPTEMBER 2013
2. PERAN KONSULTAN MANAJEMEN PROGRAM
PROGRAM MANAGEMENT CONSULTANT (PMC)
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM) PROGRAM
BRIEFING KEPADA ASOSIASI PENYEDIA JASA BIDANG KONSTRUKSI
30 SEPTEMBER 2013
3. 3
Technical Assistance for PRIM
TA will be provided by 3 Consultants:
•Project Implementation Unit Consultant (PIUC) -
who will support the Program Implementation
Unit in NTB
•Program Management Consultant (PMC) - who
will support the DGH Technical Team (TT).
•Monitoring and Evaluation (M&E) Consultant,
who will review progress and prepare an annual
M&E report.
4. 4
BANTUAN TEKNIK PRIM
Untuk Bantuan Teknik akan disiapkan 3 Konsultan
yang meliputi dengan anggaran 100% Hibah
AusAID meliputi:
•Project Implementation Unit Consultant (PIUC) –
membantu Unit Implementasi Program/Program
Implementation Unit dalam hal ini Dinas PU NTB
•Program Management Consultant (PMC) –
membantu Tim Teknis Ditjen Bina Marga.
•Monitoring and Evaluation (M&E) Consultant-
melakukan evalusi kemajuan kegiatan dan
menyiapkan Laporan Tahunan Monitoring dan
Evaluasi atas capaian PRIM.
5. 5
Role of the PMC
PRIM has been designed to ensure that the work
funded by the AusAID grant is carried out in strict
accordance with good practice and the specifications
for the works and includes the following categories of
work:
• Technical Assessment of works carried out under
PRIM
• Financial (Procurement) Assessment of the PRIM
contracts
• Verification of the defined outputs and outcomes
of PRIM and reporting to the Technical Team in
DGH – which will trigger grant payments to the
Province.
• Independent assessor (if required) in case of
disupute
6. 6
Tugas PMC
PRIM telah di rancang bahwa pekerjaan yang sebagian
dibiayai oleh dana Hibah AusAID akan dilaksanakan
berdasarkan ketentuan spesifikasi yang menghasilkan
hasil kerja yang baik dan dengan kegiatan sebagai
berikut:
• Melaksanakan pengujian atas hasil pekerjaan
PRIM
• Melaksanakan pengujian finansial (pengadaan
baran dan jasa) atas kontrak PRIM
• Melaksanakan Verifikasi atas output dan outcome
serta melaporkan kepada Tim Teknis Ditjen Bina
Marga dan sebagai dasar pembayaran dana hibah
ke Provinsi.
• Penguji independen (jika ada) jika terjadi
permasalahan
7. 7
Technical and Procurement Assessments
Technical and Procurement Assessment will be carried out
for the following:
• Contractor implemented packages which include
routine maintenance, backlog and minor works,
periodic maintenance and rehabilitation;
• Contractor implemented backlog and minor works
packages – anticipated to be contracted in 2014;
• Swakelola implemented ongoing routine maintenance
progressively implemented on the provincial road
network in NTB.
• Performance of the consultant in supervising the
works
The assessments and verification, are being carried out to
oversight the performance of all parties to the grant and to
provide recommendations on the verification of milestone
grant payments to the DGH Technical Team
8. 8
Pengujian Teknik dan Pengadaan Barang/Jasa
Pengujian Teknik dan Pengadaan Barang/Jasa akan dilakukan
dengan lingkup sebagai berikut:
• Hasil pekerjaan Penyedia Jasa yang terkontrak untuk
pekerjaan pemeliharaan rutin, backlog dan pekerjaan
minor, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi;
• Hasil pekerjaan Penyedia Jasa yang terkontrak untuk
pekerjaan backlog dan pekerjaan minor yang dilaksankan
pada tahun 2014;
• Hasil pekerjaan Swakelola untuk Pemeliharaan Rutin yang
akan meningkat panjang penanganan di jaringan jalan
Provinsi NTB.
• Evaluasi Kinerja atas hasil pekerjaan Konsultan Supervisi
Pengujian dan Verifikasi akan dilakukan untuk pengawasan
kinerja atas semua pihak atas kegiatan hibah dan memberikan
rekomendasi atas hasil verifikasi kepada Tim Teknis dan dasar
pembayaran dana hibah.
9. 9
Procurement Assessments
An assessment will be carried out for all contracts on the
compliance with procurement process in accordance with
current regulations and will include:
• Available Integrity Pact signed by PPK, Service
Procurement and Provider Service Unit;
• Available Minutes of Work Clarification;
• Available Minutes of Bidding Result Evaluation and
Report on Bidding Evaluation Result;
• Announcement of Bidding Winner; and
• Document on Settlement and Response to
Protest/Appeal Protest.
10. 10
Pengujian Pengdaan Barang/Jasa
Pengujian akan dilakukan atas semua kontrak untuk
memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan yang meliputi :
• Tersedianya Pakta Integritas yang sudah
ditandatangani PPK, Panitia Lelang dan penyedia
barang/jasa;
• Tersedianya Notulen atas permintaan klarifikasi
dokumen lelang;
• Tersedianya Berita Acara Hasil Pelelangan, Laporan
Hasil Evaluasi Pelelangan dan;
• Telah dilaksankan Pengumuman atas Pemenang
Lelang; dan
• Dokumen Sanggahan telah dijawab dan selesai.
11. 11
Purpose of the Technical Assessments
The PMC will carry out site reviews and material testing to
determine:
• If the work is being carried out in accordance with the
bidding documents / agreed programs and to determine
where there are problems
(Note if the work is sub-standard either in quality or
quantity it will be found out)
• To provide recommendations on corrective actions that
will achieve contractual standards and achieve
verification.
(Note PMC is not just a policeman but is trying to help
achieve a successful outcome)
• To check the adequacy of all the processes employed
during project implementation by all parties including
PIU, PIUC, Contractors and Supervision Consultants
12. 12
Tujuan Pengujian Teknik
Konsultan PMC akan melakukan evaluasi di lapngan dan
pengujian material untuk memastikan bahwa:
• Hasil pekerjaan sudah sesuai dengan dokumen
kontrak/program yang telah disetujui dan memastikan bahwa
hasil pekerjaan tidak ada masalah
(Catatan: apakah diketemukan/ada hasil pekerjaan yang
ternyata dibawah standard spesifikasi dalam hal kualitas dan
atau kuantitas)
• Menyiapkan rekomendasi atas hasil pekerjaan yang
memerlukan tindakan korektif/perbaikan agar supaya hasil
pekerjaan dapat memenuhi spesifikasi dan kontrak dan bisa
lulus verifikasi.
(Catatan : Konsultan PMC tidak hanya sebagai polisi namun
juga akan membantu agar tujuan outcome bisa tercapai)
• Melakukan checking atas pemenuhan semua proses yang
digunakan dalam pelaksanaan oleh semua pihak termasuk
PIU, PIUC, penyedia jasa dan konsultan supervisi
13. 13
Purpose of the Verification
The PMC with the DGH Technical Team will verify if the
following key areas have been achieved:
• Governance components including:
– Improved planning, programming introduced for maintenance;
– APBD Budget allocated for the works
– Details of the program are on the NTB website
– Training program for stakeholders including PIU, Contractors and
Consultants has been carried out.
• SOPs prepared and implemented for the RTTF
• Physical works either contracted or swakelola have been
completed and achieved verifiable quality.
• The achievement of verification will be determine the grant
payments to NTB provincial government
(Note the grant is designed to pay for 40% of verified works. If
works do not meet the required standard then it will affect
the grant payments to NTB – and this in turn will almost
certainly affect payments of measured works)
14. 14
Tujuan Verifikasi atas Hasil Pekerjaan
Konsultan PMC bersma Tim Teknis Ditjen Bina Marga akan
melaksanakan Verifikasi Hasil Pekerjaan yang harus dicapai dan
mencakup:
• Aspek Governance meliputi:
– Peningkatan atas pelaksanaan perencanaan, program untuk pemeliharaan
jalan;
– Telah dialokasi dana APBD untuk kegiatan PRIM
– Program yang terinci telah diunggah di website Provinsi NTB
– Program Pelatihan untuk pemegang kepentingan termasuk PIU, penyedia
barang/jasa telah dilaksanakan.
• SOPs telah disiapkan dan dilaksankan oleh FLLAJ
• Pekerjaan Fisik yang di kontrakkan dan atau swakeloal telah selesai
dilaksanakan dan memenuhi verifikasi atas kualitas.
• Pencapaian verifikasi akan menentukan pembayaran hibah kepada
pemerintah provinsi NTB
(Catatan: hibah ini dirancang untuk penggantian dengan nilai sampai dengan
40% atas pekerjaan yang lulus verifikasi. Jika hasil pekerjaan tidak memenuhi
standar yang disyaratkan maka hal itu akan mempengaruhi pembayaran
hibah kepada NTB- dan ini pada gilirannya akan hampir pasti mempengaruhi
pembayaran atas hasil volume yang dikerjakan)
15. 15
Timing of Assessments and Verification
• It is anticipated that the verification will be undertaken
predominantly during four (4) separate phases.
– End of 2013
– May 2014
– October 2014
– May 2015
• Prior to verification technical assessments will be carried out
over a period of approximately 2 months.
• The assessments will recommend to the PIU / PIUC where
improvements are needed to be made to achieve verification
• This is intended to allow the corrections to be undertaken to
achieve verification
• The PMC will also undertake oversight of routine works and
carry out periodic site visits to the contracts throughout the
implementation of PRIM
16. 16
Jadual Waktu Pengujian dan Verifikasi
• Verifikasi direncanakan akan dilakukan 4 tahap sebagai
berikut:
– Akhir 2013
– Mei 2014
– Oktober 2014
– Mei 2015
• Sebelum Verifikasi dilaksanakan, pengujian teknik akan
dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum pelakasanaan
verifikasi
• Hasil pengujian teknik akan memberikan rekomendasi kepada
PIU/PIUC atas hasil pekerjaan yang perlu diperbaiki sehingga
dapat dicapai persyaratan untuk lulus verifikasi.
• Hal tersebut diatas mempunyai tujuan agar penyedia jasa
dapat melakukan perbaikan yang diperlukan agar verifikasi
dapat dicapai
• Konsultan PMC akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pemeliharaan rutin dan melakukan kunjungan lapangan secara
periodik atas semua paket pekerjaan PRIM yang terkontrak.