MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
eProcurement
1. Click
to
edit
Master
title
style
eProcurement
Andri
Priyo
Utomo
IT
Development
Direktorat
Pengembangan
SPSE
2. Click
to
edit
Master
title
style
PROBLEMATIKA
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
3. Click
to
Problem
eadtiitk
Ma
Paestnegra
tditalean
s
tByJlPe
3
PASAR TIDAK
TERBUKA
• Kolusi Vertikal (PA/KPA, PPK, Panitia Pengadaan-Penyedia);
• Kolusi Horizontal (Arisan antar Penyedia);
• Monopoli & Premanisme;
• Kurangnya Akses Publik ke Pasar Pengadaan
MANAJEMEN
PENGADAAN
LEMAH
• Sistem Pengorganisasian Pengadaan yang Lemah;
• Perencanaan Pengadaan Tidak Matang
• Kurangnya Kompetensi SDM;
• Kurangnya Penghargaan;
• Integritas yang Lemah;
• Tidak Fokus (Pekerjaan Sampingan)
4. Click
to
Problem
eadtiitk
Ma
Paestnegra
tditalean
s
tByJlPe
4
BELUM
GOVERNANCE
• PA/KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan tidak Transparan &
Akuntabel;
• Penyalahgunaan Wewenang;
• Pengawasan Lemah;
• Tidak Efisien (Pemborosan)
BANYAKNYA
KASUS TPK
• Suap-Menyuap;
• Menyalahi Prosedur;
• Mark-up Harga;
• Pengaturan Tender;
• Kerugian Negara;
5. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Tahap
Perencanaan • Penggelembungan
Harga
• Rencana
Pengadaan
yang
Diarahkan
• Rekayasa
untuk
Pemaketan
KKN
• Penentuan
jadwal
pengadaan
tidak
realistis
• Penyimpangan
dalam
perencanaan
masih
bisa
terjadi,
Publikasi
Rencana
Umum
Pengadaan
dalam
Inaproc
melalui
pengembangan
SIRUP
dan
trasparansi
proses
pengadaan
secara
elektronik
dapat
mereduksi
penyimpangan
ini
• Penggelembungan
harga
dapat
dicegah
dengan
eCatalogue
yang
memuat
harga
industri
• Aplikasi
Probity
Audit
dapat
mengendalikan
sejak
tahap
perencanaan
6. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Tahap
Pembentukan
• Panitia
yang
tidak
Panitia
transparan
• Integritasnya
lemah
• Panitia
yang
memihak
• Panitia
yang
tidak
independen
• Pembentukandan
pembinaan
ULP
serta
jabatan
fungsional
pengadaan
diharapkan
mampu
meningkatkan
integritas
dan
profesionalitas;
• Panitia
yang
kolutif
dipersempit
kesempatannya
dengan
penggunaan
aplikasi
eProc.
• Panitia
masih
dapat
memperketat
persyaratan
adm/teknis
yang
tidak
relevan,
namun
dengan
e-‐Proc
rekam
jejak
persyaratan
dan
evaluasi
auditable.
7. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Tahap
prakualifikasi • Dokumen
Aspal
• Yang
memenuhi
syarat
kualifikasi
terbatas
Konsep
interopabilitas
data/
informasi/dokumen
dalam
eProc
serta
pengembangan
Vendor
management
System
dan
Consultant
Management
System
akan
mereduksi
dokumen
aspal
dan
mengurangi
kecurangan
ini
8. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Tahap
penyusunan
• Dokumen
lelang
tidak
dokumen
lelang
standar
• Rekayasa
kriteria
evaluasi
• Spesifikasi
yang
diarahkan
• Dikembangkan
eDokumen
pengadaan
yang
melekat
dengan
aplikasi
SPSE
v.4.0
• Kekeliruan
dokumen
dapat
dikoreksi
banyak
pihak
karena
kemudahan
mendownload
dokumen
9. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Pengumuman • Pengumuman
fiktif
• Waktu
tayang
pengumuman
sebentar
• Media
pengumuman
sulit
diakses
• Materi
pengumuman
terbatas
• Tidak
bisa
dilakukan
dengan
eProc
• Akses
publik
terhadap
informasi
pengadaan
tidak
terbatas
ruang
dan
waktu
10. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Pendaftaran
dan
• Dokumen
Lelang
yang
Pengambilan
Dokumen
Lelang
diserahkan
tidak
sama
• Lokasi
pengambilan
dokumen
sulit
dicari
• Pendaftaran
dipersulit
• Syarat
pengambilan
dokumen
dipersulit
• Dokumen
pengadaan
diubah
• Tidak
bisa
dilakukan
dengan
eProc,
• Dimungkinkan
pengambilan
dokumen
dapat
dilakukan
oleh
sebanyak-‐banyaknya
pihak
selain
pendaftar
lelang
untuk
meningkatkan
transparansi
• dokumen
pengadaan
yang
diupload
panitia
tidak
bisa
diubah
sehingga
akan
sama
persis
dengan
dokumen
yang
diaudit
11. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Penjelasan
• Prebid
meeting
yang
(Aanwijzing)
terbatas
• Dialog
dalam
penjelasan
sering
tidak
terdokumentasi
dengan
jelas
• Sesama
Penyedia
melakukan
persekongkolan
horizontal
• Panitia
dan
penyedia
melakukan
persekongkolan
vertikal
• Tidak
bisa
dilakukan
dengan
eProc
• Dinamika
yang
terjadi
dalam
aanwijzing
terekam
dengan
jelas
• Persekongkolan
horisontal
antar
penyedia
di
luar
sistem
bisa
terjadi,
indikasi
persekongkolan
dapat
dideteksi
dengan
mudah
melalui
analisis
dokumen
penawaran
dalam
bentuk
softfile
12. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Tahap
pemasukan
dan
• Relokasi
tempat
pembukaan
dokumen
pemasukan
dokumen
• Pemasukan
dokumen
penawaran
yang
terlambat
• Penyerahan
dokumen
fiktif
• Pemasukan
dokumen
dihalang-‐halangi
• Perubahan
dokumen
penawaran
setelah
batas
akhir
• Tidak
bisa
dilakukan
dengan
eProc
• Ada
beberapa
kasus
pemasukan
dihambat
secara
teknis,
dapat
ditindaklanjuti
jika
ada
indikasi/pengaduan.
• Akan
dikembangkan
LPSE
Cloud
sehingga
aplikasi
akan
melakukan
reroute
ke
server
lain
jika
terjadi
hambatan
• E-‐Audit
dapat
dilengkapi
log
sistem
yang
menampilkan
interaksi
dan
aksesibilitas
pengguna
terhadap
sistem
13. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Tahap
evaluasi
• Penggantian
dokumen
penawaran
• Evaluasi
lelang
tertutup
dan
tersembunyi
• Hasil
evaluasi
tidak
dipublikasi
secara
detail
dan
luas
• Penggantian
tidak
bisa
dilakukan,
hasil
evaluasi
dipublikasi
luas
• Secara
bertahap
evaluasi
akan
diotomatisasi
dimulai
dari
menghilangkan
evaluasi
administrasi
di
SPSE
v.4
dan
mengurangi
evaluasi
kualifikasi
di
VMS
14. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Tahap
pengumuman • Tanggal
pengumuman
sengaja
ditunda
• Pengumuman
yang
tidak
informatif
• Perubahan
jadwal
dalam
eProc
harus
disertai
alasan
yang
jelas
• Konten
pengumuman
sudah
ditentukan
aplikasi
Sanggahan • Panitia
tidak
menanggapi
sanggahan
penting
• Sanggahan
sering
terlambat/tidak
sampai
karena
birokrasi
persuratan
umum
yang
rumit
• Dokumentasi
sanggahan
dan
jawabannya
auditable
• Pasti
sampai
karena
langsung
ditujukan
ke
Panitia
15. Click
Celah
to
Korupsi
edit
dalam
Master
Pengadaan
title
Barang/style Jasa
dan
upaya
penanggulangannya
Tahap
Kegiatan
PBJ Modus
Operandi Upaya
Penanggulangan
Lain-‐lain Panitia
subyektif
dalam
melakukan
proses
pengadaan
barang/jasa
yang
berpotensi
bertentangan
dengan
ketentuan
APIP
dapat
melakukan
pengawasan
dan
pendampingan
proses
pengadaan
secara
proaktif
dengan
memanfaatkan
eProbity
Audit/
eProbity
Advising
Proses
pengadaan
langsung
tidak
sesuai
dengan
ketentuan
Dapat
dicegah
dengan
aplikasi
e-‐
Pengadaan
Langsung
Penyalahgunaan
pelaksanaan
pekerjaan
:
Pengurangan
spesifikasi
dan/atau
volume
Dapat
dicegah
dengan
e-‐Kontrak
Peningkatan
pengawasan
(termasuk
pengawas
harus
bertanggungjawab
secara
material).
16. Click
to
edit
Master
title
style
EPROCUREMENT
SEBAGAI
SOLUSI
17. Click
to
Teudjiut
aMn
aesPteror
ctuitrleem
steynlet
17
Meningkatkan
transparansi
dan
akuntabilitas
Meningkatkan
akses pasar dan
persaingan
usaha yang
sehat
Memperbaiki
tingkat efisiensi
proses
pengadaan
Memenuhi
kebutuhan
akses informasi
yang real time
Mendukung
proses
monitoring dan
audit
18. Click
to
edit
Master
title
style
DUKUNGAN
KEBIJAKAN
NASIONAL
PENGEMBANGAN
E-‐PROCUREMENT
19. Click
to
P
eerdpitr
eMs
a5s4t
eTra
htiutlne
2s0ty1l0e
20. Click
to
P
eerdpitr
eMs
a5s4t
eTra
htiutlne
2s0ty1l0e
21. Perpres
Click
55
to
Ta
ehduint
M20a1s2te
–r
Ltiatmle
psitryalne
Tantangan
22. Perpres
Click
55
to
Ta
ehduint
M20a1s2te
–r
Ltiatmle
psitryalne
Strategi Jangka Panjang
23. Perpres
Click
55
to
T
aehduitn
M
20a1st2e
r–
tliatmle
psitryalne
Peranti Anti Korupsi
24. Click
to
edit
Master
title
style
PENGEMBANGAN
APLIKASI
25. Click
to
Garis
eBdeista
Mr
Paestnegra
tditalean
s
tByJlPe
25
Kebutuhan)Barang/Jasa)
Swakelola(
Dikerjakan(Sendiri(
Instansi(
Pemerintah((
Kel.(Masyarakat(
Penyedia((
Pelelangan(
Pelelangan(
Konvensional(
e_Tendering(
Non(Lelang(
E_Purchasing(
Penunjukan(
Langsung(
Pengadaan(
Langsung(
26. Click
to
edit
Master
title
style
Interopabilitas
Sistem
e-‐Procurement
dengan
Sistem
Lainnya
Portal
D4
Inaproc
Service
Bus
Inaproc
Service
Bus
SPSE
(Client)
PA/KPA PPK
/
ULP
-‐
Pokja
-‐
Pejabat
Pengadaan PPK
/
PPHP Auditor
E-‐Dok
Pengadaan
Apendo
Spamkodok
SIRUP
E-‐Swakelola
E-‐Tendering
E-‐Reverse
Auction
E-‐Penunjukan
Langsung
E-‐Purchasing
E-‐Pengadaan
Langsung
E-‐Kontrak E-‐Audit
E-‐Monev
Pengadaan
K/L/D/I
E-‐Budgeting
E-‐Payment
SIM
Perijinan
SPSE
(Sistem
Pusat)
ADP,
Black-‐List,
VMS,
CMS
Goverment
Service
Bus
Agregasi
Data
Non
Penyedia
E-‐Catalogue
Data
Colector
Engine
Data
Warehouse
Sistem
Internal
K/L/D/I
(Sim
Aset,
SIPKD,
Simpeg,
Perijinan
Daerah,
dll)
Klasifikasi
Barang/Jasa
Sistem
Nasional
K/L/I Portal
LKPP
SIMAK
BMN Kodifikasi
Prov/Kab/Kota
(Kemendagri)
Kodifikasi
Instansi
(Kemenkeu)
SI
Pajak
SIM
Badan
Hukum
SAKIP
eAdvokasi
KMS
ePengaduan
eAdvokasi
LOKAL
CRM
ePengawasan
Masyarakat
28. Click
to
edit
MasDtaesr
atrit
Hleu
sktuymle
Peraturan
Presiden
No.54
Tahun
2010,
Pasal
109
1. Ruang
lingkup
eTendering
meliputi
proses
pengumuman
pengadaan
barang/jasa
sampai
dengan
pengumuman
pemenang
3. eTendering
dilaksanakan
dengan
menggunakan
sistem
pengadaan
secara
elektronik
yang
diselenggarakan
oleh
LPSE
29. Click
to
edit
MasDtaesr
atrit
Hleu
sktuymle
Peraturan
Kepala
LKPP
No.18
Tahun
2012
tentang
e-‐Tendering,
Pasal
1
①eLelang
adalah
metode
pemilihan
penyedia
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa
lainnya
secara
elektronik
untuk
semua
pekerjaan
yang
dapat
diikuti
oleh
semua
penyedia
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa
lainnya
yang
memenuhi
syarat
31. Perbedaan
Click
SPS
to
eEd
vi.t3
M.5
adsatenr
S
tPitSleE
sv.t4y.l0e
No Tahapan SPSE
Ver.
3.5 SPSE
Ver.
4.0
1.
Pembuatan
Paket Baru
terasosiasi
dengan
SiRUP
Sudah
Terintegrasi
dengan
SiRUP
Dokumen
Lelang
dibuat
manual
dan
diupload
pada
SPSE
Dokumen
Lelang
dibuat
secara
elektronik
melalui
aplikasi
SPSE
Syarat
penawaran
belum
tersedia
pada
aplikasi
Syarat
penawaran
sudah
tersedia
(terperinci)
pada
aplikasi
2. Pemasukan
dokumen
penawaran
-‐Menggunakan
APENDO
Ver.
3
-‐
Penyedia
masih
melakukan
proses
enkripsi
-‐Menggunakan
APENDO
Ver.4
-‐
Proses
enkripsi
dilakukan
oleh
sistem
-‐
penawaran
dikirim
dengan
mengisi
form
atau
upload
dokumen
melalui
Apendo
32. Perbedaan
Click
SPS
to
eEd
vi.t3
M.5
adsatenr
S
tPitSleE
sv.t4y.l0e
No Tahapan SPSE
Ver.
3.5 SPSE
Ver.
4.0
3. Pembukaan
Dokumen
Penawaran
1. Menggunakan
APENDO
ver.
3
2. Panitia
melakukan
proses
dekripsi
file
penawaran.
3. Panitia
melakukan
input
harga
secara
manual
1. Menggunakan
APENDO
ver.4
proses
dekripsi
file
penawaran
dilakukan
oleh
sistem.
2. Harga
penawaran
peserta
akan
tampil
otomatis
di
aplikasi.
4.
Proses
Evaluasi 1. Data
dan
pembuktian
kualifikasi
belum
menggunakan
Vendor
Management
System
2. Pada
proses
evaluasi
harga
masih
dilakukan
koreksi
aritmatik
secara
manual.
3. Aplikasi
SPSE
belum
menginformasikan
secara
terperinci
hasil
evaluasi
1. Data
dan
pembuktian
kualifikasi
sudah
dapat
menggunakan
Vendor
Management
System
2. Pada
proses
evaluasi
harga,
koreksi
aritmatik
dilakukan
secara
otomatis
oleh
aplikasi.
3. Aplikasi
SPSE
sudah
menginformasikan
secara
terperinci
hasil
evaluasi.
33. Perbedaan
Click
SPS
to
eEd
vi.t3
M.5
adsatenr
S
tPitSleE
sv.t4y.l0e
No Tahapan SPSE
Ver.
3.5 SPSE
Ver.
4.0
5. Berita
Acara
dan
SPPBJ
1. Berita
Acara
dan
SPPBJ
masih
dibuat
oleh
panitia
secara
manual
dan
diupload
pada
aplikasi
1. Berita
Acara
dan
SPPBJ
dibuat
(digenerate)
melalui
aplikasi
6.
Kontrak
dan
Pelaksanaan
Kontrak
1. Kontrak
belum
dapat
digenerate
melalui
aplikasi
2. Pelaksanaan
kontrak
belum
dapat
didokumentasikan
melalui
aplikasi
1. Pembuatan
dan
manajemen
pelaksanaan
kontrak
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan
e-‐Kontrak
2. Aplikasi
e-‐Kontrak:
a.
Generate
dokumen
kontrak
b.
Dokumentasi
pelaksanaan
kontrak
c.
Berita
Acara
digenerate
melalui
aplikasi
34. Click
to
edit
Master
title
style
ECATALOGUE
&
EPURCHASING
35. Click
to
edit
MasDtaesr
atrit
Hleu
sktuymle
Peraturan
Presiden
No.70
Tahun
2012,
Pasal
110
1. Dalam
rangka
e-‐Purchasing,
sistem
katalog
elektronik
(e-‐Catalogue)
sekurang-‐
kurangnya
memuat
informasi
teknis
dan
harga
Barang/Jasa.
2. Sistem
katalog
elektronik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diselenggarakan
oleh
LKPP.
3. Barang/Jasa
yang
dicantumkan
dalam
katalog
elektronik
ditetapkan
oleh
Kepala
LKPP.
4. Dalam
rangka
pengelolaan
sistem
katalog
elektronik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
LKPP
melaksanakan
Kontrak
Payung
dengan
Penyedia
Barang/Jasa
untuk
Barang/Jasa
tertentu.
36. Click
to
edit
MasDtaesr
atrit
Hleu
sktuymle
Peraturan
Kepala
LKPP
No.17
Tahun
2012
tentang
e-‐Purchasing,
Pasal
1
④Katalog
elektronik
atau
e-‐Catalogue
adalah
sistem
informasi
elektronik
yang
memuat
daftar,
jenis,
spek
teknis,
dan
harga
barang
tertentu
dari
berbagai
Penyedia
Barang/Jasa
Pemerintah
⑤e-‐Purchasing
adalah
tata
cara
Pembelian
Barang/Jasa
melalui
sistem
katalog
elektronik
40. Click
to
Alur
edit
Proses
Master
ePurchasing
title
style
40
Alur%Proses%–%E"Purchasing! LKPP% K/L/D/I% Penyedia%Barang/Jasa%
!!!!!!
!!!!
!!!!
E9Purchasing% Surat!Pesanan!dari!K/L/D/I!
melalui!LPSE!
Respon,!Proses!pesanan,!
(Negosiasi!harga=jika!
diperlukan),!Kontrak!
KONTRAK!!
Monitoring=Evaluasi!untuk!pelaksanaan!Framework!
Contract!dan!penyerapan!anggaran!
41. Click
to
edit
Master
title
style
e-‐Purchasing
41
Negosiasi Tanpa
Negosiasi
42. Click
to
edit
Master
title
style
42
Alur
Proses
e-‐Purchasing
Negosiasi
43. Click
to
edit
Master
title
style
43
Alur
Proses
e-‐Purchasing
Tanpa
Negosiasi
44. Click
to
Pemilihan
Penye
eddiait
TManapstae
Pr
etlietllea
nstgyalne
44
Perbedaan
ePuchasing,
Pengadaan
Langsung
dan
Penunjukan
Langsung
e
Purchasing Pengadaan
Langsung
Penunjukan
Langsung
Batasan
Nilai
Pengadaan
Tidak
Terbatas
Sd.
Rp
200
Juta
(B/PK/Jl)
Sd.
Rp
50
juta
(JK)
Tidak
Terbatas
Syarat
Penggunaan
Barang/jasa
yang
dibeli
tercantum
dalam
e_Katalog
Tidak
ada
Memenuhi
ketentuan
penunjukan
langsung
(Pasal
38
atau
Pasal
44)
Proses
Pemilihan
Melalui
SPSE
Konvensional
(langsung
kepada
Penyedia)
Konvensional
(langsung
kepada
Penyedia)
