SlideShare a Scribd company logo
No Contoh Belanja/Pembayaran
Nilai Belanja / Pembayaran
(Dasar Pengenaan Pajak ;
DPP) Rp
Aspek Pajak Tarif Besar Pajak
Tanggal Setor SSP ke
Pos/Bank Persepsi
Tanggal Lapor SPT Masa ke
KPP
berapapun PPN 10% DPP x 10% 411211 900
PPN 10% DPP x 10% 411211 900
PPh Pasal 22 1,5% DPP x 1,5% 411122 900
Pada hari terjadinya
pembayaran
Paling lambat tgl 14 bulan
berikutnya
PPh Pasal 23 2% DPP x 2% 411124 100
Paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya
Paling lambat tgl 20 bulan
berikutnya
PPN 10% DPP x 10% 411211 900
Paling lambat tanggal 7
bulan berikutnya
Paling lambat akhir bulan
berikutnya
PPh Pasal 23 2% DPP x 2% 411124 100
Paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya
Paling lambat tgl 20 bulan
berikutnya
PPN 10% DPP x 10% 411211 900
Paling lambat tanggal 7
bulan berikutnya
Paling lambat akhir bulan
berikutnya
4
Iklan pemerintah tidak bersifat
komersil & jasa catering / nasi kotak
/snack kotak & Jasa Hotel
Berapapun PPh Pasal 23 2% DPP x 2% 411124 100
Paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya
Paling lambat tgl 20 bulan
berikutnya
PPh Pasal 4(2) 10% DPP x 10% 411128 403
Paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya
Paling lambat tgl 20 bulan
berikutnya
PPN 10% DPP x 10% 411211 900
Paling lambat tanggal 7
bulan berikutnya
Paling lambat akhir bulan
berikutnya
2%
3%
4%
4%
6% KPP Pratama Praya : (0370) 653344
Pada hari terjadinya
pembayaran
Paling lambat tgl 14 bulan
berikutnya
Apabila jatuh pada hari libur, pembayaran/pelaporan
dilakukan pada hari kerja berikutnya
T :
Pelaksana Konstruksi
Klasifikasi Usaha Kecil
Klasifikasi Menengah/Besar
Tanpa klasifikasi
Perencana/Pengawas Konstruksi
Punya klasifikasi
Tanpa klasifikasi
5
Jasa persewaan gedung, ruko,
gudang, convention hall , meeting
room, rumah (selain ruang hotel
dan restoran)
Berapapun
6
Pembelian Buku Pelajaran dan
Kitab Suci Agama dan materi
pendukung pelajaran resmi
pemerintah
diatas 2.000.000 PPh Pasal 22 1,5% DPP x 1,5% 411122 900
2
Jasa servis kendaraan, servis AC,
servis komputer, servis alat
elektronik, jasa pemeliharaan
/perawatan gedung,
Berapapun
3
Jasa persewaan kendaraan, sewa
meja kursi, sewa terop, sewa sound
system , sewa alat elektronik, jasa
reklame/pengumuman komersial di
media
Berapapun
Matrix Sederhana Perlakuan Pajak atas Kegiatan Rutin Bendaharawan dana DAK
Kode MAP
1
Belanja ATK, seragam satpam,
sparepart kendaraan, kendaraan
dinas, jasa fotocopy /jilid /cetak,
dan belanja barang lainnya
Paling lambat tanggal 7
bulan berikutnya
Paling lambat akhir bulan
berikutnya
diatas 2.000.000

More Related Content

What's hot

Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptxOverview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
Heru Syahputra
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Deddy Agus Arifianto
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Dadang Solihin
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
ZianArmie
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Dhani Irawan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Kamen Ride
 

What's hot (20)

proses penyusunan perkada
proses penyusunan perkadaproses penyusunan perkada
proses penyusunan perkada
 
Rab jaringan internet three angle
Rab jaringan internet three angleRab jaringan internet three angle
Rab jaringan internet three angle
 
Kaidah dan Praktek Pelimpahan Wewenang di Instansi Pemerintah
Kaidah dan Praktek Pelimpahan Wewenang di Instansi PemerintahKaidah dan Praktek Pelimpahan Wewenang di Instansi Pemerintah
Kaidah dan Praktek Pelimpahan Wewenang di Instansi Pemerintah
 
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptxOverview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
 
UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
 
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
 
Kepentingan Pembangunan Ibukota Negara (IKN).pptx
Kepentingan Pembangunan Ibukota Negara (IKN).pptxKepentingan Pembangunan Ibukota Negara (IKN).pptx
Kepentingan Pembangunan Ibukota Negara (IKN).pptx
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
 
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDEPemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 

Similar to Matriks Perlakuan Pajak Bagi Bendahara (selain PPh Pasal 21)

Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
extria
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
NurrahmiRahim
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
NurrahmiRahim
 
Sosialisasi tanggal 22 mei 2012 badan
Sosialisasi tanggal 22 mei 2012 badanSosialisasi tanggal 22 mei 2012 badan
Sosialisasi tanggal 22 mei 2012 badan
Kppkp Bangil
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
PDMSBaubau
 

Similar to Matriks Perlakuan Pajak Bagi Bendahara (selain PPh Pasal 21) (20)

RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
 
EFISKUS Paradigma 2022.pdf
EFISKUS Paradigma 2022.pdfEFISKUS Paradigma 2022.pdf
EFISKUS Paradigma 2022.pdf
 
Presentasi unair
Presentasi unairPresentasi unair
Presentasi unair
 
Paparan perpajakan Unair
Paparan perpajakan UnairPaparan perpajakan Unair
Paparan perpajakan Unair
 
BAB VII perpajakan.pptx
BAB VII perpajakan.pptxBAB VII perpajakan.pptx
BAB VII perpajakan.pptx
 
PAJAK KOPERASI.pptx
PAJAK KOPERASI.pptxPAJAK KOPERASI.pptx
PAJAK KOPERASI.pptx
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
Sosialisasi tanggal 22 mei 2012 badan
Sosialisasi tanggal 22 mei 2012 badanSosialisasi tanggal 22 mei 2012 badan
Sosialisasi tanggal 22 mei 2012 badan
 
Sosialisasi badan
Sosialisasi badanSosialisasi badan
Sosialisasi badan
 
PAPARAN-BENDAHARA-BOS-DINDIKBUD-2019.pptx
PAPARAN-BENDAHARA-BOS-DINDIKBUD-2019.pptxPAPARAN-BENDAHARA-BOS-DINDIKBUD-2019.pptx
PAPARAN-BENDAHARA-BOS-DINDIKBUD-2019.pptx
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
 
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBNResume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
 
04ax Pembayaran Pajak
04ax    Pembayaran Pajak04ax    Pembayaran Pajak
04ax Pembayaran Pajak
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAK
 
Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph
Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P PhSekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph
Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph
 

Recently uploaded

17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
aciambarwati
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
Alfaiz21
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
EchaNox
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
fatamorganareborn88
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
AzisahAchmad
 

Recently uploaded (19)

PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANAPPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
 
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
 
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
 
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran GlobalMateri Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
 
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasibab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
 

Matriks Perlakuan Pajak Bagi Bendahara (selain PPh Pasal 21)

  • 1. No Contoh Belanja/Pembayaran Nilai Belanja / Pembayaran (Dasar Pengenaan Pajak ; DPP) Rp Aspek Pajak Tarif Besar Pajak Tanggal Setor SSP ke Pos/Bank Persepsi Tanggal Lapor SPT Masa ke KPP berapapun PPN 10% DPP x 10% 411211 900 PPN 10% DPP x 10% 411211 900 PPh Pasal 22 1,5% DPP x 1,5% 411122 900 Pada hari terjadinya pembayaran Paling lambat tgl 14 bulan berikutnya PPh Pasal 23 2% DPP x 2% 411124 100 Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya Paling lambat tgl 20 bulan berikutnya PPN 10% DPP x 10% 411211 900 Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Paling lambat akhir bulan berikutnya PPh Pasal 23 2% DPP x 2% 411124 100 Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya Paling lambat tgl 20 bulan berikutnya PPN 10% DPP x 10% 411211 900 Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Paling lambat akhir bulan berikutnya 4 Iklan pemerintah tidak bersifat komersil & jasa catering / nasi kotak /snack kotak & Jasa Hotel Berapapun PPh Pasal 23 2% DPP x 2% 411124 100 Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya Paling lambat tgl 20 bulan berikutnya PPh Pasal 4(2) 10% DPP x 10% 411128 403 Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya Paling lambat tgl 20 bulan berikutnya PPN 10% DPP x 10% 411211 900 Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Paling lambat akhir bulan berikutnya 2% 3% 4% 4% 6% KPP Pratama Praya : (0370) 653344 Pada hari terjadinya pembayaran Paling lambat tgl 14 bulan berikutnya Apabila jatuh pada hari libur, pembayaran/pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya T : Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Usaha Kecil Klasifikasi Menengah/Besar Tanpa klasifikasi Perencana/Pengawas Konstruksi Punya klasifikasi Tanpa klasifikasi 5 Jasa persewaan gedung, ruko, gudang, convention hall , meeting room, rumah (selain ruang hotel dan restoran) Berapapun 6 Pembelian Buku Pelajaran dan Kitab Suci Agama dan materi pendukung pelajaran resmi pemerintah diatas 2.000.000 PPh Pasal 22 1,5% DPP x 1,5% 411122 900 2 Jasa servis kendaraan, servis AC, servis komputer, servis alat elektronik, jasa pemeliharaan /perawatan gedung, Berapapun 3 Jasa persewaan kendaraan, sewa meja kursi, sewa terop, sewa sound system , sewa alat elektronik, jasa reklame/pengumuman komersial di media Berapapun Matrix Sederhana Perlakuan Pajak atas Kegiatan Rutin Bendaharawan dana DAK Kode MAP 1 Belanja ATK, seragam satpam, sparepart kendaraan, kendaraan dinas, jasa fotocopy /jilid /cetak, dan belanja barang lainnya Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Paling lambat akhir bulan berikutnya diatas 2.000.000