Dokumen tersebut menjelaskan 2 langkah utama dalam penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, yaitu: 1) penetapan prioritas dan pemilihan proyek melalui analisis multi kriteria, dan 2) pra-studi kelayakan/studi kelayakan untuk menentukan aspek teknis, biaya, manfaat, dan risiko proyek."
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses perencanaan, permasalahan pembangunan daerah, dan pelaku pembangunan. Secara singkat, perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menangani permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan dan prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Terdapat empat tahapan utama pengadaan tanah yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemilik tanah serta proses penentuan dan pembayaran ganti kerugian.
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses perencanaan, permasalahan pembangunan daerah, dan pelaku pembangunan. Secara singkat, perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menangani permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan dan prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Terdapat empat tahapan utama pengadaan tanah yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemilik tanah serta proses penentuan dan pembayaran ganti kerugian.
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RPJMD dan rencana strategis SKPD secara terpadu dan sinkron.
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan perencanaan, permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor kegagalan perencanaan. Dibahas pula konsep baru tentang good governance dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
The document outlines guidelines for operational procedures for preparing procurement selection for construction services procurement at the Ministry of Public Works and Public Housing. It aims to encourage orderly conduct of preparation for procurement selection.
Key points include:
1. There is a need for more detailed explanation on tender document preparation and evaluation procedures.
2. Over 23% of tenders by the ministry failed due to errors in documents, evaluations, or procedural issues.
3. The guidelines cover HPS preparation, additional selection requirements, evaluation methods, tender document adjustments, and adjustments for construction consulting service selections.
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RPJMD dan rencana strategis SKPD secara terpadu dan sinkron.
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan perencanaan, permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor kegagalan perencanaan. Dibahas pula konsep baru tentang good governance dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
The document outlines guidelines for operational procedures for preparing procurement selection for construction services procurement at the Ministry of Public Works and Public Housing. It aims to encourage orderly conduct of preparation for procurement selection.
Key points include:
1. There is a need for more detailed explanation on tender document preparation and evaluation procedures.
2. Over 23% of tenders by the ministry failed due to errors in documents, evaluations, or procedural issues.
3. The guidelines cover HPS preparation, additional selection requirements, evaluation methods, tender document adjustments, and adjustments for construction consulting service selections.
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Mekanisme dan Tahapan Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur
1. MEKANISME DAN TAHAPAN
PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA
PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Bastary Pandji Indra
Direktorat PKPS - Bappenas
1
2. PROSES KPS PADA TINGKAT
NASIONAL/SEKTOR
Daftar Proyek KPS Melaksanakan pra Pengelolaan
Pemegang
SUBSEKTOR
Non studi kelayakan * Pelelangan Umum Negosiasi Kontrak
LINGKUP
Subsektor setelah
Kewenangan KPS
melalui penyaringan
(untuk melakukan awal menggunakan
kontrak) AMK Prioritas
KPS sektor Laporan Laporan
Prioritas KPS sub-sektor
Kementerian Kementerian
LINGKUP
Non Daftar Proyek KPS Sektor
SEKTOR
KPS setelah melalui mengajukan proyek
Terkait & penyaringan lingkup sektor KPS sektor
Simpul P3 menggunakan AMK
Laporan Laporan
Memerlukan
LINGKUP NASIONAL
tambahan kajian Dukungan
Daftar proyek KPS pemerintah
bagi kesiapan
proyek nasional setelah tidak
KKPPI melalui penyaringan diperlukan
lingkup nasional
& Pusat P3 menggunakan AMK
Laporan ke Dukungan
Kementerian pemerintah Dukungan pemerintah
Departemen belum tersedia diperlukan
Keuangan & Kaji Ulang Anggaran
Unit Pengelola (pasca persetujuan CATATAN:
KKPPI/ Depkeu) Dukungan KPS: Kemitraan Pemerintah
Resiko dan Swasta
pemerintah
Daftar Proyek tersedia AMK: Analisa Multi Kriteria
Sektor Publik
(APBN) Dukungan pemerintah rute utama; rute pilihan
* untuk proyek KPS yang
dianggap tidak cocok memerlukan dukungan pemerintah, harus
untuk proyek KPS ini dilakukan studi kelayakan penuh.
2
3. ALUR PROSES KPS
Studi
Proses Manajemen
Seleksi & Kelayakan Negosiasi
Tender Kontrak
Prioritisasi Proyek & Uji Tuntas
• Penyiapan
• Studi Kelayakan
dokumen Lelang • Checklist
• Identifikasi
• Penetapan cara negosiasi
kebutuhan • Financial closing
• Analisis evaluasi • Pembentukan
dukungan • Konstruksi
kebutuhan (need • Pembentukan Tim Negosiasi
Pemerintah • Commissioning
analysis) Panitia • Negosiasi draft
• Analisis Resiko • Operasi
• identifikasi dan (Transaction perjanjian
• Pemilihan • Monitoring
penetapan Team) kerjasama
bentuk KPS • Pengalihan di
prioritas proyek • Proses Lelang • Negosiasi
• Uji Tuntas akhir masa
• Analisis Value • Evaluasi Tender alokasi risiko
• Penetapan konsesi (jika
for Money • Penetapan • Penetapan
untuk dapat ada)
Calon Pemenang
ditenderkan
Pemenang
3
5. LANGKAH 1: PENETAPAN PRIORITAS
DAN PEMILIHAN PROYEK KPS (1)
Terdapat banyak proyek yang berpotensi untuk
dikerjasamakan dengan badan usaha
Tujuan Langkah 1 adalah mengidentifikasikan proyek
yang dapat bertahan dengan atau tanpa dukungan
Pemerintah, dan memiliki sedikit risiko, atau risikonya
dapat dikendalikan, untuk menarik sektor swasta.
Penyaringan dilakukan dengan menggunakan Analisis
Multi Kriteria (AMK):
Metodologinya dapat diterima
Menggunakan tujuan-tujuan yang ditetapkan Pemerintah
sebagai kriterianya
Keputusan untuk dilanjutkan didasarkan pada kesiapan
(readiness) dari proyek
5
6. LANGKAH 1: PENETAPAN PRIORITAS
DAN PEMILIHAN PROYEK KPS (2)
Dimulai dengan analisis kebutuhan (demand analysis)
Pendekatan Nilai Uang (Value for Money) untuk memilih
apakah akan di-KPS-kan.
Prioritisasi pada tingkat sub-sektor
Konsultasi publik untuk meng-konfirmasi analisis
kebutuhan dan mendapatkan komitmen stakeholders
Prioritisasi pada tingkat sektor
Keputusan untuk dilanjutkan didasarkan pada kesiapan
(readiness) dari proyek untuk masuk ke proses pra-FS
6
7. LANGKAH 1: Tabel AMK Untuk Seleksi
Proyek KPS
Proyek # 1 Proyek # 2
Nomor kolom 1 2 3 4 1 2 3 4
No. Kriteria Skor Terbilang Skor Bobot Skor Skor Terbilang Skor Bobot Skor
x x
Bobot Bobot
1 Kelayakan Finansial / Dukungan Menengah 5 15 7.5 Tinggi 9 15 13.5
Fiskal
2 Kesiapan & Risiko Menengah – Tinggi 7 15 10.5 Menengah – Tinggi 8 15 12.0
3 Manfaat sosial ekonomi Tinggi 9 10 9.0 Tinggi 9 10 9.0
(termasukpekerjaan &
pengentasan kemiskinan)
4 Pembangunan Daerah/ Kontribusi Menengah – Tinggi 7 10 7.0 Menengah – Tinggi 7 10 7.0
Integrasi Nasional ke PNB
5 Peran Proyek di dalam Rencana Tinggi 8 12 9.6 Menengah – Tinggi 8 12 9.6
Sektoral
6 Keamanan Nasional Tinggi 9 0 0.0 Rendah 0 0 0.0
7 Pengadaan Lahan Menengah 5 11 5.5 Menengah 5 11 5.5
8 Lingkungan/ Pemukiman Ulang Menengah 5 11 5.5 Menengah 5 11 5.5
9 Dampak Pendapatan dari Ekspor Menengah 5 10 5.0 Menengah 5 10 5.0
10 Keselamatan Menengah 5 11 5.5 Menengah 5 11 5.5
11 Jenis/Biaya Proyek Menengah 6 5 3.0 Rendah 2 5 1.0
12 Permintaan/ Kapasitas/ Tinggi 9 10 9.0 Tinggi 9 10 9.0
Permintaan
Total Skor (dari 100) 80 10 77.1 72 10 82.6
7
8. LANGKAH 1: Pembobotan
Berdasarkan Pengguna
Level Sub Sektor Level Sektor Level Nasional
No. Kriteria yang Disarankan Bobot Kriteria yang Disarankan Bobot Kriteria yang Disarankan Bobot
Kelayakan Finansial /Dukungan Kelayakan Finansial /Dukungan
15 Kelayakan Finansial /Dukungan Fiskal 10 15
1 Fiskal Fiskal
2 Kesiapan & Risiko 15 Kesiapan & Risiko 15 Kesiapan & Risiko 15
Manfaat sosial ekonomi (termasuk Manfaat sosial ekonomi (termasuk
Manfaat sosial ekonomi (termasuk
pekerjaan & pengentasan 10 10 pekerjaan & pengentasan 15
pekerjaan & pengentasan kemiskinan)
3 kemiskinan) kemiskinan)
Pembangunan Daerah/ Kontribusi Pembangunan Daerah/ Kontribusi Pembangunan Daerah/ Kontribusi
10 10 15
4 Integrasi Nasional ke PNB Integrasi Nasional ke PNB Integrasi Nasional ke PNB
Keutamaan Peran Jaringan Sektoral Keutamaan Peran Jaringan Sektoral di Keutamaan Peran Jaringan Sektoral
12 15 12
5 di dalam Rencana Sektoral dalam Rencana Sektoral di dalam Rencana Sektoral
6 Keamanan Nasional 0 Keamanan Nasional 0 Keamanan Nasional 15
7 Pengadaan Lahan 11 Pengadaan Lahan 10 Pengadaan Lahan 0
8 Lingkungan/Pemukiman Ulang 11 Lingkungan/Pemukiman Ulang 10 Lingkungan/Pemukiman Ulang 0
9 Dampak Pendapatan dari Ekspor 10 Dampak Pendapatan dari Ekspor 10 Dampak Pendapatan dari Ekspor 10
10 Keselamatan 11 Keselamatan 10 Keselamatan 8
11 Jenis/Biaya Proyek 5 Jenis/Biaya Proyek 10 Jenis/Biaya Proyek 0
12 Permintaan/Kapasitas/Permintaan 10 Permintaan/Kapasitas/Permintaan 10 Permintaan/Kapasitas/Permintaan 15
Skor Rata-rata 10.00 Skor Rata-rata 10.00 Skor Rata-rata 10.00
8
9. LANGKAH 2: PRA-STUDI KELAYAKAN/
STUDI KELAYAKAN
Kenapa Pra-FS/FS harus disiapkan?
Sebagai landasan untuk pembuatan
dokumen tender
Mengurangi biaya-biaya transaksi
Mempercepat implementasi PSP
Sebagai dasar negosiasi dengan Badan
Usaha pemenang tender. Termasuk
didalamnya adalah negosiasi mengenai
alokasi resiko dan dukungan fiskal
9
10. LANGKAH 2: Lingkup Pra-FS/ FS
Peramalan (forecasting)
Aspek teknis dan biaya
Analisis biaya dan manfaat sosial (SCBA),
termasuk didalamnya dampak lingkungan dan
dampak sosial
Rencana usaha (business case) yang mencakup
rencana dan analisis keuangan serta dukungan
Pemerintah yang diperlukan (jika ada)
Kajian resiko dan alokasinya
Bentuk kerjasama (PSP modalities) yang sesuai
10
11. LANGKAH 2: Lingkup Pra-FS/FS (1)
Aspek Teknis, utamanya ketepatan biaya modal
Termasuk didalamnya adalah analisis permintaan-penyediaan, engineering dan disain
serta teknologi
Prakiraan kebutuhan, termasuk survai kebutuhan khusus jika diperlukan. Prakiraan
tersebut hendaknya untuk jangka pendek, menengah dan panjang (10, 15, 20+ tahun)
dan hendaknya menyediakan berbagai skenario dan tingkat sensitivitas.
Rancangan awal, termasuk survai tanah teknis cukup untuk menyusun perkiraan biaya
modal sampai dalam batas akurasi ±20%.
Analisis Manfaat Biaya Sosial Ekonomi (SCBA);
Tujuan utamanya ialah menentukan apakah suatu Proyek memiliki kesinambungan
ekonomi yaitu pemakaian uang dan sumberdaya publik secara efektif dan tepat waktu.
Landasan Proyek, manfaat dan kajian-kajian kuantitatif sesuai dengan Panduan yang
diberikan
Harus mencakup pernyataan dampak lingkungan hidup yang menetapkan semua
dampak utama, mitigasi yang diusulkan dan perkiraan kasar biaya-biaya mitigasi
(sebagai masukan untuk biaya ekonomi Proyek).
Dampak sosial; Harus mengidentifikasikan semua dampak sosial dan penyelesaiannya,
mitigasi yang diusulkan dan biaya-biaya terkaitnya (sebagai masukan untuk biaya
ekonomi Proyek).
Menggunakan shadow pricing/harga konstan, SCF
11
12. LANGKAH 2: Contoh Manfaat
Pembangkitan Tenaga listrik Transmisi Listrik Minyak dan Gas Bumi Air dan Sanitasi
Manfaat
Biaya-biaya alternatif Beban/Kapasitas meningkat Penghematan Biaya/ Surplus
Pertambahan Nilai produksi
Konsumen
Konsumsi yang diinduksi/Surplus Pengurangan Kehilangan Manfaat kesehatan
Konsumen Transmisi Penghematan dari penurunan harga
bahan bakar dibandingkan dengan
Biaya Ekonomi Pemadaman bahan bakar lain Penghematan Waktu (untuk
mengumpulkan air)
Penggunaan kapasitas yang Manfaat lingkungan hidup Manfaat kesehatan
lebih efektif
Penghematan efisiensi bahan bakar Pertambahan nilai produk
(irigasi)
Nilai ekonomi pasokan Dampak sosial
Penghematan biaya angkutan
(pasokan bahan bakar)
Pelabuhan Bandara Kereta Api Jalan Tol
Penghematan Tanah Penghematan Tanah Penghematan Tanah Penghematan Waktu
Waktu Kapal/antri Penghematan Biaya Pesawat Penghematan Waktu Penghematan biaya operasonal
kendaraan
Penghindaran Biaya Pengapalan Penghematan waktu Pengoperasian yang lebih efektif Penghematan biaya bahan bakar
lanjutan penumpang
Penghindaran biaya pengalihan Kepariwisataan Penghindaran biaya jalan Pengurangan kecelakaan
jalan
Surplus Konsumen Surplus Konsumen Surplus Konsumen Surplus Konsumen
Biaya inventaris angkutan termasuk Keselamatan Pertambahan nilai bersih dari Keselamatan
berkurangnya kerusakan barang produk-produk yang diangkut
Keselamatan/Kecelakaan Keselamatan
berkurang 12
13. LANGKAH 2: Proyek Infrastruktur
Yang Memerlukan AMDAL
Sektor-sektor usaha Kapasitas
Listrik: • > 150 KV
Pembentukan jaringan transmisi • > 150 MW
PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU • > 15 m/20 Ha/50 MW
Pembangkit tenaga listrik air • > 55 MW
Eksploitasi dan pembangunan gas panas bumi • > 10 MW
Pembangkit tenaga listrik listrik dari sumber-sumber lain
Minyak dan Gas Bumi: • Lapangan MInyak > 5.000 BOPD • Tanah:
Eksploitasi dan pembangunan produksi Minyak dan Gas Bumi di - Panjang > 50 Km
darat • Lapangan Gas > 30 MMSCFD - Garis tengah > 20
Eksploitasi dan pembangunan produksi Minyak dan Gas Bumi di • Seluruh kapasitas inci
pantai laut • Laut: seluruh kapasitas
Transmisi Minyak dan Gas Bumi
Transportasi: • Panjang > 25 Km
Kereta Api • Panjang > 200 m atau lebar > 6.000 m
Pelabuhan dengan sarana sbb: • Panjang > 200 m
• dermaga • Lebar > 5 Ha
• tembok laut • Untuk kapal > 10.000 DWT
• terminal, gudang, dsb • Semua kapasitas
• teluk tambatan tunggal
Bandara beserta sarana-sarananya
Pekerjaan Umum: • Semua kapasitas
Jalan Tol • Lebar > 500 Ha
Persediaan air dan sanitasi: • Panjang > 10 Km
• Pembangunan penyaluran
• Pembangunan transmisi
13
14. LANGKAH 2: Lingkup Pra-FS/FS (2)
Analisis Aspek bisnis/komersial
Model keuangan harus dihasilkan dalam bentuk yang sederhana namun
lengkap
Skenario-skenario keuangan harus diuji termasuk;
Tarif-tarif yang ada, perolehan kembali biaya, lain-lain
Eskalasi/kenaikan tarif
Pilihan perbandingan hutang-modal
Pilihan pengembalian hutang (pembayaran bunga/jangka pengembalian
pokok dsb)
Keluaran model keuangan harus mencakup paling sedikit: FIRR, FNPV,
Pembayaran kembali dan rasio kecukupan pengembalian hutang
Model itu juga harus mengidentifikasikan kebutuhan dukungan
fiskal/subsidi dari pemerintah jika ada
Model itu harus mengkaji jenis dukungan kontinjen (bersifat tidak pasti)
dan non- kontinjen (bersifat tetap).
Biaya-biaya dan waktu penyediaan setiap dukungan fiskal /subsidi juga
harus diidentifikasi.
14
15. LANGKAH 2: Analisis Keuangan
Analisis keuangan harus mampu
menunjukkan:
Apakah Proyek memiliki kesinambungan
keuangan dan menetapkan kinerja keuangan
Proyek sepanjang usianya;
Apa yang akan diperlukan untuk menjaga
kelangsungan Proyek itu jika ternyata hanya
memiliki kesinambungan marjinal; dan
Identifikasi secara jelas mengenai sumber
dukungan fiskal Proyek dan bagaimana dukungan
tersebut dapat disediakan dan diminimalkan.
15
16. LANGKAH 2: Input Model Keuangan
Biaya-biaya keuangan Proyek (konstruksi, tanah, rekayasa, survai
dsb.) dan menurut tahun pengeluarannya
Kebutuhan/permintaan (output, volume lalu lintas, dsb.)
Tarif Tahun Pertama dan Rumusan Eskalasi Tarif yang disepakati
Biaya-Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tahunan (perkiraan tahun
dasar ditambah kenaikan yang terkait dengan inflasi atau dapat
dikaitkan pro rata dengan pendapatan terkait dengan inflasi)
Pengaturan pengembalian hutang dan biaya-biayanya (berdasarkan
jenis hutang dan suku bunga, tenggang waktu dan jangka waktu
pembayaran kembali)
Biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Copportunity
Cos of Capital) – sebagai gambaran diasumsikan 20% pada sub-
proyek Dephub tahun 2005.
Jenis Modal
Rasio Hutang terhadap Modal (berkisar antara 80:20 dan 60:40,
umumnya 70:30)
Tarif pajak (tarif perusahaan nasional)
Tingkat penyusutan yang diizinkan (berdasarkan peraturan nasional)
16
17. LANGKAH 2: Output Model Keuangan
Arus kas Proyek secara menyeluruh.
Arus kas yang tersedia bagi pemilik modal (para investor).
Profitabilitas/Kesinambungan: Tingkat Pendapatan Intern
Keuangan/Pendapatan atas Modal (FIRR/atau ROE Proyek). Ini
didasarkan atas proses matematika yang sama seperti EIRR akan tetapi
sebagai gantinya menggunakan biaya-biaya keuangan dan pendapatan
sepanjang usia Proyek dan menggunakan biaya sebenarnya (riil) yang
dibandingkan dengan pendapatan sebenarnya.
Waktu Pengembalian Biaya: jumlah tahun untuk membayar kembali
investasi modal (normanya adalah 5-7 tahun untuk Proyek komersial
akan tetapi Proyek Infrastruktur umumnya menyediakan pembayaran
kembali dalam waktu 10-15 tahun atau lebih).
Rasio Pengembalian hutang: proyeksi arus kas minimal haruslah
mencukupi pembayaran kembali hutang. Persyaratan yang umum
digunakan adalah bahwa arus kas bersih tiap tahun harus paling sedikit
1,2 kali nilai pembayaran hutang yang jatuh tempo dalam tahun
tersebut.
Perkiraan FNPV
17
18. LANGKAH 2: Kajian Output Model
Keuangan
Lamanya waktu konsesi yang diperlukan untuk menghasilkan imbal
hasil modal yang diinginkan.
Dampak keuangan berbagai jenis hutang dan modal
Rasio hutang-modal yang paling optimal
Kerugian-kerugian pada tahun-tahun awal (jika ada) yang perlu
diantisipasi oleh pemegang konsesi KPS (dan/atau melalui dukungan
fiskal).
Dukungan fiskal yang mungkin diperlukan (dan sebagai masukan
proyeksi biaya jaminan)
Dampak keuangan dan penentuan waktu optimal untuk ‘menarik
kembali’ [‘claw back’] dukungan fiskal yang diberikan Pemerintah.
Pendapatan Pajak Perusahaan untuk Pemerintah
Dampak perubahan variabel utama seperti tarif, biaya-biaya proyek
dsb.
Pendapatan Pemerintah jika menjadi pemilik modal (dan jika dalam
posisi berbeda terhadap sektor swasta, misalnya sebagai penyedia
modal sekunder).
18
19. MODUL 2: Lingkup Pra-FS/FS (3)
Pengkajian dan Alokasi Risiko
Risiko harus diidentifikasi dan dikaji
Alokasi risiko awal harus dilakukan
Bentuk/skema kerjasama KPS
Bentuk/skema kerjasama harus ditinjau untuk melihat
kelebihan dan kekurangan yang mungkin ada pada
masing-masing jenis kerjasama berkaitan dengan Proyek
tertentu.
Rekomendasi-rekomendasi harus dibuat bagi jenis
kerjasama yang paling tepat (atau dalam beberapa hal
alternatif bentuk/skema kerjasama)
Laporan termasuk Ringkasan Eksekutif dan
rekomendasi termasuk tentang Struktur Proyek KPS
19
20. LANGKAH 2: Manajemen Risiko
Suatu risiko hendaknya dipikul oleh pihak yang paling mampu
mengelolanya dengan biaya terendah. Alokasi risiko yang optimal
tidak sama dengan pengalihan risiko secara maksimal kepada
sektor swasta.
Beberapa risiko di sisi Pemerintah
Ketersediaan dan perolehan tanah (jika lahan tidak tersedia pada saat
lelang);
Repatriasi laba;
Konstruksi dan operasi infrastruktur;
Kelayakan komerisal/pasar dari infrastruktur tersebut; dan
Aturan perundang-undangan (regulasi)
Spesifik:
Fuel supply
Right of way
20
21. LANGKAH 2: Dukungan Fiskal
Dukungan fiskal jumlahnya sangat terbatas:
Idealnya tidak ada dukungan fiskal untuk proyek-proyek
KPS
Jika dukungan fiskal diperlukan maka jumlahnya harus
diminimalkan
Terdapat berbagai jenis dukungan dengan dampak yang
berbeda-beda
Estimasi biaya
Mengurangi biaya-biaya transaksi
Mempercepat implementasi PSP
Prinsip pengembalian (claw back) dukungan fiskal yang
telah dikeluarkan Pemerintah sebaiknya dimasukkan
dalam kontrak KPS
21
22. LANGKAH 2: Strategi Pemberian
Dukungan Pemerintah
Mengkaji perlunya dukungan melalui hasil-hasil studi kelayakan
Tentukan maksud dan tujuan dukungan
Memastikan bahwa dukungan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Depkeu
Mengkaji bagaimana memfokuskan dukungan dan waktunya
Mengkaji bagaimana memperkecil dukungan dan risiko-risiko
Mengkaji biaya-biaya dan risiko-risiko dari berbagai jenis dukungan
Mengkaji persetujuan strategi dukungan terbaik dari sudut pandang
Pemerintah
Tentukan dukungan maksimal yang dapat dibenarkan untuk proyek
Menyepakati strategi awal yang tepat untuk dukungan Pemerintah
sebelum melakukan lelang
Menegaskan dan/atau mempertajam strategi dukungan Pemerintah
dalam kaitan dengan pelelangan proyek
Bernegosiasi atas dasar informasi di atas yang dapat sempurnakan
selama proses KPS.
22
23. LANGKAH 2: Pemilihan Bentuk KPS
(Modality)
Investasi Efisiensi Ketrampilan Ketrampilan
Swasta Sektor swasta Manajemen Teknis
Kontrak Jasa Tidak Beberapa sedikit ya
Kontrak operasi dan tidak Beberapa beberapa ya
pemeliharaan
BT tidak Beberapa beberapa ya
BOT tidak Ya ya ya
BOOT ya Ya ya ya
ROOT ya Ya ya ya
BOO ya Ya ya ya
ROO ya Ya ya ya
Privatisasi ya Ya ya ya
23
25. SELANJUTNYA: PENGADAAN BADAN
USAHA (1)
Dalam KPS, pengadaan dimaksudkan
untuk mendapatkan Badan Usaha yang
dianggap mampu sebagai mitra
Pemerintah dalam pelaksanaan proyek
KPS atau sebagai pemegang konsesi
Pengadaan kontraktor EPC menjadi
tanggung jawab Badan Usaha pemegang
konsesi
25
26. SELANJUTNYA: PENGADAAN BADAN
USAHA (2)
Proses pengadaan dilakukan melalui 2
tahap:
Proses prakualifikasi
Proses tender dan seleksi
Diperlukan studi yang mencukupi bagi
semua peserta untuk mengikuti tender
26
27. SELANJUTNYA: Proses Pelelangan
Langkah 2
Pembentukan
Panitia Evaluasi
Penyiapan Dokumen
Penawaran
Permintaan Kualifikasi (RFQ)
Tahap Pertama
Pra-kualifikasi
MODUL 3
Permintaan Surat Penawaran (RFP)
Penjelasan Tender
(anwising)
Pengajuan Penawaran Tahap Kedua
Evaluasi Penawaran
Pengumuman Pemenang
Lelang
27
Negosiasi
28. PENUTUP
Kualitas proyek menjadi prioritas utama untuk
mengangkat kredibilitas Pemerintah
Tujuan KPS adalah tersedianya layanan infrastruktur
secara efisien dan tepat waktu
Proses transaksi tidak hanya terbatas pada proses
lelang tetapi juga pencapaian financial close, operasi
infrastruktur, monitoring, penghentian kerjasama
dan pengalihan (jika ada)
Rencana transaksi yang jelas dan komitmen
pemrakarsa akan sangat membantu penyiapan
model proyek
28