1. KEBIJAKAN GERAKAN PEDULI &
BERBUDAYA LINGKUNGAN DI
SEKOLAH (GPBLHS) &
PENGHARGAAN ADIWIYATA
MITATRIANI,S.SI, MM
PENYULUHLINGKUNGANHIDUPAHLIMUDA
DINASLINGKUNGANHIDUPPROV. JATIM
TUBAN,9 AGUSTUS2022
7. Tahun 1975 : Sejarah awal tercetusnya Pendidikan Lingkungan
Hidup di Indonesia yang diselenggarakan pertama kali di IKIP
Jakarta
Tahun 1979 : Dibawah Koordinator Meneg Pengawasan
Pembangunan dan Lingkungan Hidup dibentuk PSL di
Perguruan Tinggi dan mengujicobakan GBPP LH di 15 SD di
Jakarta
Tahun 1984 : Dirjen Dikdasmen menetapkan penyampaian
mata ajar ttg kependudukan dan LH secara integratif
dituangkan dalam Kurikulum 1984 dengan mamasukkan ke
dalam semua Mapel
SEJARAH PENDIDIKAN LH
8. 8
LANJUTAN………
• Tahun1989 : Ditjen Dikdasmen melalui proyek
PKLH mengembangkan Sekolah Berbudaya
Lingkungan di 470 Sekolah, 4 LPMP dan 2 P3G
• Tahun 1996 : Disepakati kerjasama pertama kali
antara Departemen Pendidikan Nasional dan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang
selanjutnya diperbaharui tahun 2005, 2010 dan
2016.
9. Tahun 2005 : Pada kesepakatan
tahun ini disepakati pelaksanaan
“Program Adiwiyata” dengan
awal program menetapkan 10
sekolah di Pulau Jawa sebagai
model
Tahun 2009 : dikeluarkan
Peraturan Menteri Negara
Linkungan Hidup Nomor 02
tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program
Adiwiyata
Permen LH Nomor 02 tahun 2009
disempurnakan pada tahun 2012
dengan keluarnya Peraturan
Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 05 tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksaan
Program Adiwiyata
9
10. PERATURAN TERBARU
10
• P.52 tahun 2019 tentang
Gerakan Peduli dan Berbudaya
Lingkungan Hidup di Sekolah
(GPBLHS)
• P.53 tahun 2019 tentang
Penghargaan Adiwiyata
11. 1. Pasal 63 ayat (1) huruf w, ayat ( 2) huruf q , ayat (3) huruf
n UU 32/2009 ttg Perlindungan & Pengelolan Lingkungan
Hidup: Pemerintah & Pemda bertugas & berwenang
memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan & pemberian
penghargaan.
2. Pasal 65 UU 32/2009
Setiap orang berhak:
a. atas LH yg baik & sehat;
b. mendapatkan pendidikan LH, akses informasi, partisipasi &
keadilan dlm rangka memenuhi hak atas LH yg baik & sehat;
c. utk berperan dlm perlindungan & pengelolaan LH
11
Dasar Hukum
Program Adiwiyata
12. 3. UU No.20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
peraturan pelaksanaannya yang terkait;
4. Nota Kesepahaman antara Menteri LHK, Mendikbud,
Menristek Dikti, Menag & Mendagri No:
PK2/7/2016,99/VII/NK/2016, 11a/M/NK/2016, 9 th 2016,
660/2688A/SJ ttg Pengembangan Pendidikan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri LHK Nomor P.52/ MenLHK/
Setjen/Kum.1/9/2019 ttg Gerakan Peduli & Berbudaya LH di
Sekolah & Peraturan Menteri LHK Nomor P.53/ MenLHK/
Setjen/ Kum.1/9/2019 ttg Penghargaan Adiwiyata.
12
Lanjutan
13. TUJUAN GERAKAN PBLHS
1. Mewujudkan penerapan
perilaku ramah LH oleh warga
sekolah
2. Meningkatkan kualitas LH
sekolah, LH sekitarnya & daerah
15. Sikap dan tindakan
warga sekolah dalam
menjaga dan
melestarikan fungsi
lingkungan hidup
Sekolah yang
warganya
menerapkan
perilaku ramah
lingkungan
hidup
SEKOLAH
PEDULI DAN
BERBUDAYA
LINGKUNGA
N HIDUP
antara lain:
1.menjaga kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase,
2.mengelola sampah melalui 3R,
3.melakukan penanaman dan pemeliharaan
pohon/tanaman,
4. melakukan hemat & konservasi air
,
5.melakukan hemat & konservasi energi, dan
6. melakukan inovasi terkait PRLH
16. Pelaksana
Gerakan PBLHS
1. SD/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat;
2. SMP/Madrasah Tsanawiyah/sederajat;
3. SMA/Madrasah Aliyah/sederajat;
4. SMK/sederajat;
negeri atau swasta
18. Tahapan
Perencanaan
Gerakan PBLHS
Pembentukan Tim Adiwiyata Sekolah
Pelaksanaan IPMLH (Identifikasi Potensi dan Masalah LH)
Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS
Pengintegrasian Rencana Gerakan PBLHS ke Dokumen
Satu KTSP(kurikulum operasional) dan RPP
1
2
3
4
19. Membentuk Tim Sekolah yang bertugas
Mengidentifikasi/memetakan potensi dan
permasalahan LH sekolah dan daerah
(IPMLH);
Menyusun Rencana Gerakan Sekolah Peduli dan
Berbudaya Lingkungan 4 tahun dan tahunan
berdasarkan Identifikasi Potensi & Masalah LH
(IPLMH) Sekolah dan Daerah serta EDS (aspek LH),
melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite
sekolah, peserta didik & masyarakat.
Disahkan oleh kepala sekolah dan diintegrasikan
dalam Dokumen 1 KTSP dan RPP.
1
2
3
I. PERENCANAAN GERAKAN PBLHS
20. II. PELAKSANAAN
GERAKAN PBLHS
1. Pembelajaran mapel, ekstrakurikuler & pembiasaan
diri mengintegrasikan penerapan PRLH (kebersihan,
sanitasi & drainase; pengelolaan sampah, penanaman
& pemeliharaan pohon/tanaman, konservasi air &
energi, inovasi terkait penerapan PRLH lainnya);
2. Penerapan PRLH utk masyarakat sekitar sekolah &
daerah;
3. Membentuk jejaring kerja &komunikasi;
4. Kampanye & publikasi Gerakan PBLHS;
5. Membentuk & memberdayakan Kader Adiwiyata
21. PEMANTAUAN & EVALUASI
PELAKSANAAN GERAKAN
PBLHS
1. Dilakukan terhadap capaian Rencana Gerakan
PBLHS Tahunan (& 4 th-an);
2. Secara periodik, minimal 1 kali/tahun
3. Disahkan oleh Kepala Sekolah
Melibatkan Kepala sekolah, Dewan Pendidik, Komite
Sekolah, peserta didik & masyarakat
22. NO KOMPONEN STANDAR
BOBOT
(%)
I. Perencanaan
Gerakan PBLHS
1. Rencana Gerakan PBLHS disusun berdasarkan Lapoean
EDS & Hasil IPMLH
20
2. Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS melibatkan Kepala
Sekolah, Dewan Pendidik, Komite Sekolah, peserta didik &
masyarakat
3. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam dokumen 1 KTSP
4. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam RPP
II Pelaksanaan
Gerakan PBLHS
5. Pembelajaran pd mapel, ekstrakulikuler & pembiasaan diri yg
mengintegrasikan Penerapan Perilaku Ramah LH (PRLH):
a. Kebersihan, fungsi sanitasi & drainase
b. Pengelolaan sampah
c. Penanaman & pemeliharaan pohon/tanaman
d. Konservasi Air
e. Konservasi energi
f. Inovasi terkait penerapan PRLH lainnya 60
6. Penerapan PRLH utk masyarakat sekitar sekolah dan/atau
daerah
7. Membentuk jejaring kerja & komunikasi
8. Kampanye & publikasi Gerakan PBLHS
9. Membentuk & memberdayakan Kader Adiwiyata
III Pemantauan &
Evaluasi Gerakan
PBLHS
10. Melaksanakan pemantauan & evaluasi pelaksanaan Gerakan
PBHS
20
11. Pemantauan & evaluasi melibatkan Kepala sekolah, dewan
pendidik, komite sekolah, peserta didik & masyarakat
Jml 3 11 100
KRITERIA SEKOLAH ADIWIYATA
23. PERSYARATAN ADMINISTRASI
CSAK (SD,SMP/sederajat) & CSAP
(SMA, SMK/sederajat & SLB)
1. Surat permohonan CSAK/CSAP;
2. Salinan SK Pembentukan Tim Adiwiyata Sekolah;
3. Rencana Gerakan PBLHS;
4. Isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan
Gerakan PBLHS dan bukti-buktinya.
24. PERSYARATAN ADMINISTRASI
CSAP (SD,SMP/sederajat)
1. Surat permohonan CSAP;
2. Salinan SK Bupati/Walikota ttg Penetapan CSAP
sbg Sekolah Adiwiyata Kab/Kota;
3. Berita Acara Penilaian Kondisi Terakhir CSAP,
dilampiri lembar penilaian & buktinya.
25. PERSYARATAN ADMINISTRASI
CSAN
1. Surat permohonan CSAN;
2. Salinan SK Gubernur ttg Penetapan CSAN sbg
Sekolah Adiwiyata Provinsi;
3. Berita Acara Penilaian Kondisi Terakhir CSAN,
dilampiri lembar penilaian & buktinya.
26. PERSYARATAN ADMINISTRASI CSAM
1. Surat permohonan CSAM;
2. Salinan SK menteri LHK ttg Penetapan CSAM sbg
Sekolah Adiwiyata Nasional;
3. Berita Acara Penilaian Kondisi Terakhir CSAM,
dilampiri lembar penilaian & buktinya;
4. Salinan SK/daftar Sekolah Binaan yg ditandatangani
Kepala DLH Kab/Kota atau Provinsi;
5. Salinan SK Penetapan sekolah binaan sbg SAK,
SAP atau SAN;
6. Laporan pembinaan CSAM thd sekolah binaan
27. PERAN
PEMERINTAH
1. Pembinaan (sosialiasi/kampanye, konsultasi, bintek,
sarpras, dll) oleh Tim Pembina Gerakan PBLHS.
2. Pemberian penghargaan penilaian oleh Tim Penilai
Adiwiyata, penghargaan ol Menteri, Gubernur &
Bupati/Walikota
3. Pemantauan & Evaluasi
Melibatkan instansi pemerintah terkait, dunia usaha,
ormas, organisasi profesi, LSM LH, ahli pendidikan &
LH serta LPMP
28. 1. PEMERINTAH
2. PERGURUAN
TINGGI
3. AHLI PENDIDIKAN
4. AHLI LH
5. LSM PENDIDIKAN
LH & LH
DEWAN
PERTIMBANGAN
GERAKAN
PBLHS
1. KLHK
2. KEMENDIKBUD
3. KEMENAG
4. KEMENDAGRI
TIM PEMBINA
GERAKAN
1. KLHK
2. KEMENDIKBUD
3. KEMENAG
4. KEMENDAGRI
5. PERGURUYAN
TINGGI
6. LSM LH
TIM PENILAI
ADIWIYATA
UNSUR/PIHAK DALAM
MENDUKUNG GERAKAN PBLHS TK PUSAT
1. DUNIA USAHA
2. ORMAS
3. ORGANISASI
PROFESI
4. LSM
5. PIHAK LAIN
&
29. 1. INSTANSI LH PROV atau
KAB/KOTA
2. DINAS DIKBUD PROV atau
KAB/KOTA
3. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV atau KAB/KOTA
4. INSTANSI DAERAH TERKAIT
LAINNYA
TIM PEMBINA
GERAKAN
1. INSTANSI LH PROV atau
KAB/KOTA
2. DINAS DIKBUD PROV
atau KAB/KOTA
3. KANTOR KEMENAG
PROV atau KAB/KOTA
4. PERGURUAN TINGGI
5. LSM
TIM PENILAI
ADIWIYATA
UNSUR/PIHAK DALAM
MENDUKUNG GERAKAN PBLHS
TK PROVINSI & KAB/KOTA
1. DUNIA USAHA
2. ORMAS
3. ORGANISASI PROFESI
4. LSM
5. PIHAK LAIN
&
30. PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
1. Tim Pembina
Gerakan PBLHS
Kab/Kota;
2. Tim Penilai
Adiwiyata
Kab/Kota;
3. Instansi & pihak
terkait.
1. Sekolah/madra-
sah;
2. Instansi & pihak
terkait lainnya.
1. Tim Pembina
Gerakan PBLHS
Provinsi;
2. Tim Penilai
Adiwiyata
Provinsi;
3. Kementerian &
pihak terkait;
4. Tingkat Kab/kota
& sekolah (dlm hal
tertentu).
TUGAS TIM PEMBINA
GERAKAN PBLHS
Melakukan pembinaan Gerakan thd:
31. PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
Calon Sekolah
Adiwiyata Provinsi
(CSAP)
Calon Sekolah
Adiwiyata
Kab/Kota
1. Calon Sekolah
Adiwiyata
Nasional (CSAN)
2. Calon Sekolah
Adiwiyata Mandiri
(CSAM)
TUGAS TIM PENILAI
ADIWIYATA
Melakukan penilaian thd:
32. MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN ADIWIYATA
TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI PROPINSI
TIM PENILAI
KABUPATEN/
KOTA
SEKOLAH
SEKOLAH
ADIWIYATA
MANDIRI
SEKOLAH
ADIWIYATA
NASIONAL
GUBERNUR
BUPATI/
WALIKOTA
SEKOLAH
ADIWIYATA
PROPINSI
SEKOLAH
ADIWIYATA
KAB/KOTA
MENTERI
lolos seleksi
administrasi
Nilai ≥ 70
MEMBINA MIN 2
SEKOLAH
Penilaian
Usulan Penilaian
Dicalonkan
sbg Asean Eco
School
lolos seleksi
administrasi
Nilai ≥ 80
CSAN:
lolos seleksi
administrasi
Nilai ≥ 90
CSAM:
lolos seleksi
administrasi
Nilai ≥ 95
12 bln sejak
pelaksanaan
Gerakan (SD,SMP/
sederajat)
24 bln sejak
pelaksanaan
Gerakan
(SMA,SMK/sederajat)
12 bln sbg Sekolah
Adiwiyata Kab/Kota
(SD,SMP/sederajat)
12 bln sbg Sekolah
Adiwiyata Prov.
(CSAN)
Persyaratan Calon Asean Eco School:
1. Narasi 400-500 kata in English ttg Justifikasi Calon AES;
2. 10 photo, video 5-10 menit berbahasa/teks English;
3. Salinan SK & piagam sbg Sekolah Adiwiyata Mandiri;
4. Karya tulis maks 1000 kata ttg Perubahan Perilaku Melalui
Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup.
12 bln sbg Sekolah
Adiwiyata Nasional.
(CSAM)
33. PEMBERIAN
PENGHARGAAN
PENGHARGAAN ADIWIYATA
(MenLHK, Gubernur &
Bupati/Walkot)
PENGHARGAAN KPD
GUBERNUR & BUPATI/
WALIKOTA (MenLHK)
Kepada sekolah yg berhasil
melaksanakan Gerakan PBLHS
berlaku 4 th & dapat diperpanjang
berdasarkan evaluasi, diajukan paling
lambat 3 bl sebelum berakhir;
Bagi sekolah yg telah mendapatkan
penghargaan Adiwiyata sebelum 1 Nop
2019 (diundangkannya PerMenLHK
53/2019), berlaku 4 th sejak waktu
tsb.
Mencapai perolehan sekolah
Adiwiyata Nasional &
Mandiri terbanyak pd tahun
berjalan
(setiap th, usulan Dewan
Gerakan PBLHS & Tim
Penilai Adiwiyata Pusat)
