Dokumen tersebut membahas tentang manajemen penanggulangan krisis kesehatan pada situasi bencana dan pandemi, mencakup standar pelayanan kesehatan minimal, manajemen klaster kesehatan, dan pendekatan manajemen risiko kesehatan secara menyeluruh.

1. DISAMPAIKAN PADA
PELATIHAN PEMBEKALAN TIM NUSANTARA SEHAT
2020

2. MANAJEMEN PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA SITUASI
KRISIS KESEHATAN
RAPID HEALTH ASSESSMENT (RHA)
MANAJEMEN PKK DI ERA PANDEMI COVID 19

3. ALAM NON ALAM SOSIAL
DAMPAK KESEHATAN
(TERHADAP KELOMPOK RENTAN)
Gagal teknologi, kebakaran,
epidemi dll
Konflik Sosial, Teror, Bom, dll
Gempa bumi, tsunami,
letusan gunung api,
banjir, kekeringan, angin
topan, longsor dll
PERISTIWA ATAU RANGKAIAN PERISTIWA YANG MENGANCAM DAN
MENGGANGGU KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG
DISEBABKAN

4. 52,33% RISIKO TINGGI
47,67% RISIKO SEDANG
TIDAK ADA RISIKO RENDAH
388 (78 %) kab/kota: risiko tinggi
109 (22 %) kab/kota: risiko sedang
INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA TAHUN 2018

5. a. Data Pusat Krisis Kesehatan tahun 2015-2019 terdapat 1.103
bencana yang berdampak krisis kesehatan.
b. IRBI 2018  sebanyak 52,33% kabupaten/kota berisiko tinggi
mengalami kejadian bencana dan selebihnya berisiko sedang.
c. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)  data
tahun 2008 – 2018, setiap tahun Indonesia menempati 10 besar di
dunia sebagai negara paling sering terkena bencana alam & negara
dengan angka kematian akibat bencana alam tertinggi.
d. World Risk Index 2017  Indonesia peringkat 33 dengan kategori
risiko “very high”
INDONESIA RAWAN BENCANA

7. Sumber : BNPB

8. Kondisi Geografis Indonesia
• Indonesia terletak antara 3 lempeng tektonik besar :
Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik..
• Terletak di Ring of Fire/Cincin Api Pasifik
di mana terdapat 127 gunung api aktif
(sumber : BMKG, USGS, VSI ESDM)

9. SELAIN ITU…..
• Topografi yang beragam dan kompleks,
berbukit-bukit, banyak aliran sungai
disertai pengaruh perubahan iklim →
Potensi bencana hidrometeorologi
• Jumlah penduduk yang besar dan
beraneka ragam→Potensi konflik sosial
• Memiliki lebih dari 300 pintu masuk negara
 potensi Pandemi
• Indonesia memiliki banyak kawasan
industri dengan bahan berbahaya →
Potensi kecelakaan industri

10. KONSEP MANAJEMEN
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

11. PENGURANGAN RISIKO
KRISIS KESEHATAN
KLASTERKESEHATAN
1
2
PENINGKATAN
KAPASITAS
KOLABORASI,
KOORDINASI,
INTEGRASI

13. PASKA
BENCANAPRA
BENCANA
BENCANA
MANAJEMEN
RESIKO
PENGURANGAN
RESIKO BENCANA
PERUBAHAN PARADIGMA DARI TANGGAP DARURAT KE PENGURANGAN RESIKO
S E N D A I F R A M E W O R K F O R D I S A S T E R R I S K R E D U C T I O N 2 0 1 5 - 2 0 3 0

14. RESIKO
KELOLA
TINGKATKANKURANGI
NON ALAM
SOSIAL
KLASTER KESEHATAN
PEMBERDAYAAN
MANAJEMEN RESIKO
ST RAT EGI MENURUNKAN I RB I

15. INDEKS RiSIKO
(diturunkan)
HAZARD
(Frekuensi &
Intensitas)
VULNERABILITY
(Kerentanan) diturunkan/
diamankan.
• Populasi rentan (Balita,
Lansia,Bumil Busui,
Disabilitas, memiliki
penyakit penyerta/komorbid)
• Tingkat Kesehatan
masyarakat
• Persentase masyarakat yang
menerapkan PHBS
CAPACITY (Kapasitas)
• Penyiapan SDM kesehatan
• Kebijakan
• Penyiapan Sarana dan prasarana
• Manajemen (Koordinasi,
Kolaborasi, Integrasi)
• Kajian risiko bencana/pemetaan wilayah rawan
• Sistem komando dan koordinasi
• Penyusunan peraturan, pedoman, SOP
• Sistem peringatan dini
• Pemberdayaan masyarakat
FOKUS:
PENINGKATAN
KAPASITAS

16. BENCANA
BAHAYA
KERENTANAN
KAPASITAS
Sumber gambar : https://www.slideshare.net/rizwan81/drr-
basic-concepts-and-terminologies-of-disaster-risk-reduction-
drr

18. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban
jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau
adanya potensi bahaya yang berdampak pada
kesehatan masyarakat yang membutuhkan
respon cepat di luar kebiasaan normal dan
kapasitas kesehatan tidak memadai.

19. BENCANA
ALAM
BENCANA
NON ALAM
BENCANA
SOSIAL
DAMPAK
KESEHATAN
KAPASITAS KLASTER
KESEHATAN TERGANGGU
PERLU BANTUAN KAPASITAS
KESEHATAN DARI LUAR
BEBAN LAYANAN KESEHATAN SAAT TANGGAP
DARURAT DAN PEMULIHAN DINI MELEBIHI
KAPASITAS KESEHATAN YANG TERSEDIA
EMERGENCY RESPONS PUBLIC HEALTH RESPON
STATUS DARURAT KRISIS KESEHATAN
SELAMATKAN JIWA SELAMATKAN
KECACATAN
PASTIKAN SEMUA KEBUTUHAN
LAYANAN KESEHATAN TELAH
TERPENUHI
• PASTIKAN TIDAK ADA WABAH
• MEMASTIKAN PROGRAM
KESEHATAN BERJALAN DENGAN
TERPENUHINYA STANDAR MINIMAL
PELAYANAN KESEHATAN

20. DAMPAK KESEHATAN
(TERHADAP KELOMPOK RENTAN)
TIDAK MENJADI KRISIS
DIBANTU DARI LUAR
KRISIS KESEHATAN
TIDAK MAMPU DIATASI
OLEH
KAPASITAS YANG ADA
MAMPU DIATASI OLEH
KAPASITAS YANG ADA

21. 1. Overload pasien  kelelahan
2. Konsentrasi menurun  risiko malpraktek
3. Tertular penyakit  selalu gunakan APD
lengkap, universal precaution harus tetap
dijalankan
4. Menjadi korban (terluka/meninggal) saat
mengevakuasi pasien  pahami daerah
kerja, situasi keamanan
5. Stres berat  akibat melihat banyak
korban meninggal, wabah merajalela,
tekanan politis, kehilangan anggota
keluarga

22. TAHAP PRA KRISIS KESEHATAN
1. Identifikasi risiko bencana di wilayah kerja Puskesmas :
a. Jenis bencana yang rawan terjadi (melihat topografi wilayah (gunung, bukit, lereng
gunung api, pantai, tepi sungai)
b. Kerentanan : populasi rentan (lansia, ibu hamil, anak, disabilitas)
c. Kapasitas kesehatan (jumlah nakes, faskes)
d. Kapasitas non kesehatan (akses jalan, Gedung untuk pengungsian, dll)
2. Menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan
Penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan
Pembuatan peta respon, yaitu respon kapasitas daerah dalam merespon kedaruratan yang
disajikan dalam bentuk peta yang berisi bahaya (single hazard), kapasitas, alur respon, dan
jalur evakuasi.
3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan (pelatihan, simulasi)
4. Pembuatan SOP, Peraturan terkait penanggulangan krisis kesehatan (SOP mobilisasi nakes,
SOP alur pelaporan dan sistem informasi)
5. Pemberdayaan Masyarakat (sosialisasi bencana, pelatihan evakuasi, pertolongan pertama,
dll)

23. TAHAP TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN
1. Melakukan kaji cepat kesehatan (Rapid Health Assessment)
RHA secara umum berfungsi untuk mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data dan
informasi mengenai status kesehatan penduduk, faktor penentu kesehatan (gizi, pasokan air
bersih, sanitasi, dan lain-lain), dan karakteristik layanan kesehatan saat ini (cakupan, sumber
daya, layanan yang tersedia, akses, dan lain-lain).
RHA dilakukan oleh Tim RHA yang minimal terdiri dari Dokter Umum, Epidemiolog, dan
Sanitarian.
RHA pada siaga darurat Krisis Kesehatan difokuskan untuk menilai dan menganalisis potensi
resiko Krisis Kesehatan (ancaman, kerentanan dan kapasitas) yang mungkin terjadi serta
proyeksi kebutuhan kesehatan
Hasil penilaian dilaporkan secepatnya kepada para pengambil kebijakan sebagai rekomedasi
dalam penentuan tindakan.
RHA dilakukan dalam jangka waktu 24 jam pertama setelah terjadi krisis kesehatan/bencana
FORM RHA DAPAT DILIHAT PADA PERMENKES NO. 75 TAHUN 2019 TENTANG
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

24. TAHAP TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN
2. Aktivasi Klaster Kesehatan
3. Mobilisasi Tenaga Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tujuan
menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan,
Tenaga kesehatan yang dimobilisasi dalam bentuk :
A. Emergency Medical Team (EMT) terdiri dari dokter dan perawat yang bertugas
memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada korban
B. Pubilc Health Rapid Response Team (PHHRT) yang betugas menilai dan melakukan
penanganan masalah kesehatan lingkungan akibat bencana
4. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar
dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan yaitu bayi, balita, ibu hamil, ibu
menyusui, lansia, disabilitas, pengungsi dengan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan
berkesinambungan.
5. Memobilisasi sarana prasarana kesehatan, dan perbekalan kesehatan yang memadai;
6. Melaksanakan komunikasi Krisis Kesehatan.
7. Melaksanakan Upaya Promosi Kesehatan

26. KLASTER BENCANA
KEP KA BNPB NO 173 TH 2014
KESEHATAN
PENCARIAN DAN
PENYELAMATAN
LOGISTIK
PENGUNGSIAN DAN
PERLINDUNGAN
PENDIDIKAN
SARANA DAN
PRASARANA
EKONOMI
PEMULIHAN DINI

27. PEMERINTAH
DUNIA USAHAMASYARAKAT
KOORDINASI
KOLABORASI
INTEGRASI
TANGGUNGJAWAB OTORITAS
KESEHATAN PEMERINTAH
(KEPALA DINAS KESEHATAN)

28. Perka BNPB No. 3/2016
KLASTER
KESEHATAN

29. KOORDINATOR
KLASTER KESEHATAN
SUB KLASTER
PELAYANAN
KESEHATAN
SUB KLASTER
PENGENDALI AN
PENYAKIT DAN
KESEHATAN
LINGKUNGAN
SUB
KLASTER
PELAYANAN
GIZI
SUB KLASTER
KESEHATAN
JIWA
SUB KLASTER
KESEHATAN
REPRODUKSI
SUB
KLASTER
DVI
TIM DATA &
INFORMASI
TIM LOGISTIK
KESEHATAN
TIM PROMOSI
KESEHATAN
Tim Medis Darurat
/Emergency Medical
Team (EMT)
Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat atau Public Health Rapid Response Team
(PHRRT)
Tim Kaji Cepat Masalah
Kesehatan tim Rapid Health
Assessment(RHA)

30. TUGAS KLASTER PELAKSANA SUB KLASTER
PELAYANAN KESEHATAN SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
SUB KLASTER PENGENDALIAN PENYAKIT,
PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENYIAPAN
AIR BERSIH
PENYEHATAN LINGKUNGAN
PENYIAPAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG
BERKUALITAS
PENYIAPAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM
SITUASI BENCANA
SUB KLASTER KESEHATAN REPRODUKSI
PENANGANAN KESEHATAN JIWA SUB KLASTER KESEHATAN JIWA
PENATALAKASANAAN KORBAN MATI SUB KLASTER DVI
PELAYANAN KESEHATAN GIZI SUB KLASTER GIZI
PENGELOLAAN INFORMASI KESEHATAN TIM DATA DAN INFORMASI
PENGELOLAAN OBAT BENCANA TIM LOGISTIK KESEHATAN
PENYELENGGARAAN PROMOTIF KESEHATAN TIM PROMOTIF KESEHATAN
PELAKSANA TUGAS FUNGSI KLASTER KESEHATAN

31. KOORDINATOR KLASTER
KESEHATAN
• Koordinator Klaster Kesehatan
Nasional  Menkes melalui Kepala
Pusat Krisis Kesehatan
• Koordinator Klaster Kesehatan Provinsi
 Kadinkes Provinsi
• Koordinator Klaster Kesehatan
Kabupaten/Kota  Kadinkes
Kabupaten/Kota

33. STANDAR MANAJEMEN KESEHATAN
1. Melakukan RHA (Rapid Health Assessment) dan juga
memperhatikan kebutuhan untuk pelaksanaan protokol
kesehatan COVID-19 ;
2. Aktivasi Klaster Kesehatan dan mobilisasi EMT dan
PHRRT;
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Operasi Krisis
Kesehatan berdasarkan hasil RHA dan Rencana Kontigensi
(jika sudah ada) dengan memperhatikan protokol
kesehatan COVID-19
4. Memobilisasi sarana prasarana kesehatan, dan
perbekalan kesehatan yang memadai;

34. 5. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
terdampak berjalan sesuai standar dan telah terintegrasi
dengan Protokol kesehatan COVID-19 dengan
memperhatikan kepentingan kelompok rentan;
6. Mengintensifkan pemantauan perkembangan situasi
(memberikan informasi awal kejadian, informasi penilaian
cepat kesehatan, dan informasi perkembangan); dan
7. Melaksanakan komunikasi Krisis Kesehatan.
STANDAR MANAJEMEN KESEHATAN

36. SUB KLASTER
PELAYANAN KESEHATAN
• Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada korban di Fasilitas
Kesehatan (RS, puskesmas, pos kesehatan) atau tim kesehatan mobile
• Perkirakan secara cepat kondisi korban:
– Berapa jumlahnya ?
– Apakah nyata/potensial mengancam jiwa – kecacatan ?
– Apakah kapasitas lokal mampu mengatasi ?
– Apakah ada kasus suspek/konfirmasi/kontak erat/probable COVID-19?
• Memulihan fungsi dan fasilitas yankes yang terganggu
– Yankes Pra RS (Lapangan, Pos Kesehatan, Puskesmas)
– Rumah Sakit (antar rumah sakit)
• Penyiapan jejaring dan sarana yankes rujukan
• Penugasan tim darurat medis (EMT)
• Penyediaan alat-alat kesehatan

37. SUB KLASTER
P2 & KESLING
• Surveilans penyakit (menular dan tidak menular) dan faktor
risiko
• Imunisasi
• Pengendalian vektor
• Pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk untuk
COVID-19
• Pengawasan dan perbaikan kualitas air
• Pengawasan pembuangan kotoran
• Sanitasi pengelolaan sampah
• Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman

38. SUB KLASTER
PELAYANAN GIZI
• Pengawasan bantuan pangan, terutama susu formula
• Pengawas penyelenggaraan dapur umum
• Ketika situasi sudah mulai agak stabil melakukan penilaian gizi
balita dan faktor pemburuknya serta memastikan pemberian
makanan sesuai dengan spesifik kebutuhan
• Melaksanakan pemberian makanan tambahan dan
suplementasi gizi.
• Memastikan ASI tetap diberikan dalam situasi darurat &
melakukan pengawasan pemberian susu formula
• Mengupayakan menu makanan dapat sesuai dengan
kebiasaan makan setempat, mudah diangkut, disimpan dan
didistribusikan serta memenuhi kebutuhan vitamin dan
mineral

39. SUB KLASTER
KESPRO
Latar Belakang :
• Risiko kekerasan seksual dapat meningkat selama keadaaan bencana
karena adanya ketidakstabilan sosial
• Penularan IMS/HIV dapat meningkat di area dengan kepadatan
populasi tinggi (misal di lokasi pengungsian)
• Kurangnya layanan Keluarga Berencana meningkatkan risiko yang
berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan
• Kekurangan gizi dan epidemi meningkatkan risiko komplikasi
kehamilan
• Kelahiran terjadi selama perpindahan populasi dan di pengungsian
• Kurangnya akses kepada layanan gawat darurat kebidanan
komprehensif meningkatkan risiko kematian ibu
• Kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan seksual yang sehat

40. Penerapan Kespro dalam situasi darurat dilakukan melalui
penerapan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) :
1. Mengidentifikasi koordinator PPAM Kespro
2. Mencegah dan menangani kekerasan seksual
3. Mencegah penularan IMS/HIV
4. Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan
neonatal termasuk mengantisipasi untuk
suspek/probable/konfirmasi/kontak erat COVID-19
5. Merencanakan tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi
komprehensif yang terintegrasi ke dalam layanan kesehatan
dasar segera setelah situasi menjadi stabil atau memungkinkan
SUB KLASTER
KESPRO

41. SUB KLASTER
KESEHATAN JIWA
• Identifikasi penyintas bencana yang berpotensi dan telah
mengalaki gangguan jwa
• Intervensi Sosial  menyebarluaskan informasi tentang
kedaruratan, penyelamatan fisik terhadap populasi, informasi
tentang pertolongan, dan lokasi kerabat; menyebarluaskan
informasi yang sederhana dan empati untuk menenangkan
masyarakat; Psychological First Aid
• Intervensi Psikologis  Menangani dan merujuk keluhan
psikiatrik yang mendesak
• Penanganan medis penyintas (korban) bencana yang
mengalami gangguan jiwa
• Promosi kesehatan jiwa di lokasi pengungsian

42. SUB KLASTER DVI
• Pengelolaan jenazah (korban mati) , meliputi :
a. Evakuasi jenazah dari lokasi kejadian ke fasilitas
pengelolaan jenazah (biasanya di RS POLRI/Bhayangkara)
b. Identifikasi jenazah korban bencana
c. Pengembalian jenazah kepada keluarga
d. Penguburan jenazah yang tidak diambil keluarga atau tidak
teridentifikasi

43. Proses Identifikasi Jenazah
1. Koordinasi,
melihat lokasi,
evakuasi
2. Pengumpulan
data post
mortem
3. Pengumpulan
Data Ante
Mortem
4. Rekonsiliasi
proses
5. Pengembalian
jenazah pada
keluarga
SUB KLASTER DVI

44. TIM DATA DAN INFORMASI
• Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data
• Data yang dihasilkan : Informasi awal, RHA dan perkembangan
• Menyajikan informasi penanggulangan krisis kesehatan (infografis,
laporan rutin, penyebaran informasi di media sosial)
TIM LOGISTIK KESEHATAN
• Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan untuk
pelayanan kesehatan
• Melaksanakan koordinasi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan
transportasi bantuan logistik dan peralatan kesehatan;
• Melaksanakan penyelenggaraan dukungan, air bersih dan sanitasi umum;
• Menyediakan obat-obatan dan bahan habis pakai

45. TIM PROMOSI KESEHATAN
1. Penyebarluasan Informasi dan Edukasi PHBS dalam
kedaruratan
• Memakai masker
• Terus memberikan ASI pada bayi
• Biasakan Cuci tangan pakai sabun
• Menggunakan air bersih
• BAB di jamban, buang sampah ditempatnya
• Memanfaatkan pelayanan kesehatan
• Melindungi anak
• Makan makanan bergizi
• Tidak merokok di pengungsian
• Menjaga jarak minimal 1 meter
• Bermain sambil belajar
2. Menyediakan media promosi kesehatan (Poster, leaflet,
video, banner, dll)

46. - PELAYANAN
GAWAT DARURAT
- PERAWATAN
DEFINITIF
SISTEM RUJUKANDAERAH
BENCANA
HOSPITAL CARE
TITIK
PENGUNGSIAN
TRIAGE
RESUSITASI EVAKUASI
TIM AMBULAN
POS UNGSI SEMENTARA
PRE-HOSPITAL
SUB KLASTER KIA DAN REPRODUKSI
SUB KLASTER KESEHATAN JIWA
SUB KLASTER GIZI
SUB KLASTER PENGENDALIAN PENYAKIT, PENYEHATAN
LINGKUNGAN DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH
S U B K L A S T E R P E L A Y A N A N K E S E H A T A N
S U B K L A S T E R D V I

48. Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan
analisa data dan informasi dengan tujuan
untuk menilai dampak kesehatan, kerusakan
dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang
diperlukan segera sebagai respon dalam suatu
kejadian bencana. (WHO)

49. MANFAAT RHA
• RHA mengidentifikasi fakta-fakta yang terjadi di
lokasi bencana.
• RHA mengindikasikan kebutuhan yang harus
segera dipenuhi sebagai bentuk respon.

50. TUJUAN RHA
 Untuk membuktikan adanya kedaruratan.
 Untuk memperoleh gambaran mengenai jenis,
dampak dan kemungkinan perkembangan lebih lanjut
dari kedaruratan.
 Untuk menilai dampak bencana dan potensi ancaman
bidang kesehatan.
 Untuk menilai kapasitas tanggapdarurat yang ada dan
menetapkan jenis kebutuhan yang diperlukan segera.
 Untuk membuat rekomendasi tindakan prioritas
dalam pelaksanaan ketanggapdaruratan.

51. TUJUAN RHA
Siaga Darurat
• Menilai dan
menganalisa
potensi risiko
krisis kesehatan
• Proyeksi
kebutuhan
kesehatan
Tanggap Darurat
• Penilaian dampak
kesehatan yang
terjadi
• Proyeksi
kebutuhan awal
pada status
tanggap darurat
Transisi Darurat
• Menginventarisasi
kebutuhan untuk
pemulihan
program bidang
kesehatan

52. Waktu Pelaksanaan RHA
1. Segera setelah kejadian diketahui
2. Saat ada sinyal early warning
pada jenis bencana tertentu,
seperti pada peningkatan status
gunung api.

53. KAPAN & DI MANA RHA????
Segera setelah ada potensi krisis kesehatan
atau terjadi situasi darurat krisis kesehatan
Dilakukan di lokasi bencana

54. LOKASI RHA
• Lokasi bencana
• Lokasi Pengungsian
• Dinas kesehatan
• Fasilitas kesehatan
• Dll, yang dianggap perlu dinilai

55. Pelaksana RHA
Petugas kesehatan di kabupaten/kota
Petugas kesehatan di provinsi
Petugas kesehatan di pusat

56. Tenaga RHA
minimal terdiri dari
Medis
Epidemiolog
Sanitarian

57. Anggota Tim RHA
• Tim yang anggotanya mewakili bidang sesuai dengan
kebutuhan pengkajian yang akan dilakukan.
• Minimal terdiri dari:
- unsur medis, untuk menilai dampak dan
kebutuhan pelayanan medis bagi korban;
- epidemiolog (surveilans), untuk menilai dampak
dan kebutuhan pengendalian masalah kesehatan
masyarakat korban bencana terutama pengungsi;
- sanitarian, untuk menilai dampak dan kebutuhan
terhadap komponen-komponen yang mempengaruhi
kesehatan manusia.

58. Kriteria personal anggota tim:
- memiliki pengetahuan dan pengalaman
- memiliki kemampuan analisa
- memiliki mutu pribadi (dapat bekerja dalam
tim, dapat bekerja dilokasi bencana, memiliki
motivasi tinggi dll)
Jika daerah bencana sangat luas, perlu dibentuk
beberapa tim RHA
Kriteria Anggota Tim RHA

59. Tugas Tim RHA
1. Melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan
data bencana
2. Menyusun rekomendasi berdasarkan data dan informasi yang
diperoleh
3. Menyampaikan rekomendasi (pelaporan) kepada pengambil
keputusan
Segera laporkan data dan informasi serta
rekomendasi kepada pimpinan agar
penanggulangan krisis kesehatan dapat berlangsung
cepat dan tepat

60. Menyusun Rencana
• Saat terjadi bencana dan informasi sudah
diperoleh, tim RHA  menyusun rencana
• Rencana yang disusun adalah:
- Rencana keberangkatan/kedatangan
- Rencana aksi

61. Rencana Keberangkatan / Kedatangan
BRIEFING
Sebelum berangkat,
tim menyusun rencana
dengan menetapkan:
1. Tujuan tim
2. Informasi yang dibutuhkan
3. Sumber informasi
4. Pembagian tugas
5. Jalur pelaporan
6. Perlengkapan personal, tim dan RHA
7. Rencana akses transportasi

62. Rencana Keberangkatan/Kedatangan
DEBRIEFING
Setelah tiba dilokasi, tim melakukan:
- Melapor kepada penanggungjawab tim
- Menetapkan lokasi kerja
- Memastikan jalur komunikasi (radio komunikasi,
telepon/hp, internet, dll)
- Memastikan dukungan bagi anggota tim (akomodasi,
perbekalan makanan, dll)
- Mengatur rencana pertemuan (dengan pemda setempat,
dinkes, pimpinan rumah sakit, koordinator pengungsi, dll)
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan

63. Rencana Aksi
• Melakukan pertemuan dengan dinkes (pemda)
setempat
• Menentukan prioritas penilaian
• Melakukan peninjauan lapangan untuk menilai situasi,
kebutuhan segera, dan kemampuan sumber daya lokal
• Membuat laporan secara rutin sesuai perkembangan
• Menetapkan kebutuhan untuk tim lain/tim pengganti
• Memfasilitasi pertemuan
• Melakukan kontak dengan penanggungjawab tim.
• Melihat kembali tujuan yang sudah ditetapkan
berdasarkan perkembangan di lapangan

64. RANGKAIAN KEGIATAN RHA

65. Rangkaian Kegiatan RHA
1. Melakukan pengumpulan data
2. Melakukan analisis data
3. Menyajikan hasil dan
rekomendasi/pelaporan
Sebelum melakukan RHA, tentukan
prioritas penilaian terlebih dahulu

66. Menentukan prioritas penilaian
Prioritas penilaian dalam menentukan informasi yang akan
dikumpulkan tergantung pada permasalahan yang dihadapi.
 Berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat saat itu.
Misalnya, jika terjadi bencana dengan jumlah korban luka
berat yang tinggi maka prioritas penilaian dilakukan untuk
mengetahui masalah dan kebutuhan pelayanan medis bagi
korban.
 Penting untuk kesehatan masyarakat korban bencana.

67. Rangkaian Kegiatan RHA
1. Melakukan pengumpulan data
2. Melakukan analisis data
3. Menyajikan hasil dan rekomendasi /
pelaporan

68. Cara Pengumpulan Data RHA
1. Mengumpulkan informasi dari data sekunder
2. Melaksanakan observasi langsung ke lokasi
bencana
3. Melakukan wawancara dengan informan kunci
4. Diperlukan survei cepat, jika tidak tersedia data
sekunder.

69. Bagaimana Melakukan Pengumpulan Data
Mengumpulkan
informasi dari
data sekunder
Observasi
langsung ke
lokasi bencana
Wawancara
dengan
informan kunci
Survei Cepat
Namun….
- Data sekunder mungkin tidak lengkap,
atau
- Data awal kejadian bencana mungkin
tidak update, dll
Namun…
- Korban/pengungsi mungkin tersebar
diberbagai tempat sehingga tidak dpt
diperkirakan jumlahnya, dll
D
a
t
a
t
i
d
a
k
t
e
r
s
e
d
i
a

70. Data yang Dikumpulkan
• Bencana/kejadian & waktu terjadinya
• Data geografis dan lingkungan
• Data korban
– Meninggal, hilang & luka
– Dirujuk
• Data pengungsi
– Jumlah
– Komposisi
– Penampungan pengungsi

71. Data yang Dikumpulkan (lanjutan)
 Data status dan cakupan layanan kesehatan dan gizi
 Data endemisitas penyakit potensial wabah yg selama ini ada
 Data cakupan/pemanfaatan sarana kesling (air bersih dan jamban),
identifikasi ketersediaan yg msh ada dan dpt dimanfaatkan maupun
yg dibutuhkan
 Data potensi sumberdaya (Pusk, Dinkes, RS)
 Jml, jenis dan tk keberfungsian fasilitas kesehatan
 Petugas kesehatan
 Obat dan bhn habis pakai
 Perlengkapan lain (gen set, faskeslap dll)
 Biaya operasional

72. Rangkaian Kegiatan RHA
1. Melakukan Pengumpulan data
2. Melakukan analisis data
3. Menyajikan hasil dan rekomendasi /
pelaporan

73. Analisis Data
 Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis
berdasarkan standar minimal dalam
penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 Spesifik pada kebutuhan pelayanan kesehatan
(pengobatan, gizi, kesehatan lingkungan,
pencegahan penyakit menular) dan pendukungnya
(ketersediaan air bersih, penampungan yang layak,
dll)
 dibahas lebih lanjut dalam materi Standar Minimal
Pelayanan Kesehatan

74. Rangkaian Kegiatan RHA
1. Melakukan Pengumpulan data
2. Melakukan analisis data
3. Menyajikan hasil dan
rekomendasi / pelaporan

75. Penyajian Hasil dan Rekomendasi /
Pelaporan
 Gambarkan secara singkat kejadian bencana
 Perkiraan luasnya daerah bencana (lebih baik jika
dilengkapi peta)
 Informasi tentang korban
 Gambarkan besarnya kerusakan sarana dan
prasarana
 Gambarkan upaya tanggap darurat dan
pemulihan yang sudah dilakukan
 Berikan rekomendasi untuk kebutuhan dan
kegiatan yang perlu dilaksanakan segera.

76. INFORMASI, REKOMENDASI DAN
PELAPORAN
• Jelas; dapat dimengerti oleh pengambil
keputusan
• Mengindikasikan kebutuhan prioritas
Sharing informasi yang diperoleh

77. Alur Penyampaian Informasi RHASesuai Permenkes Nomor 75 Tentang
Penanggulangan Krisis Kesehatan

78. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan RHA sebaiknya dipantau dan dievaluasi
setiap hari mengenai apa yang sudah, belum atau
akan dilakukan.
Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah:
 Perkembangan kejadian bencana
 Kesesuaian tujuan pelaksanaan RHA
 Target pencapaian kegiatan RHA
 Sumber daya yang dibutuhkan
 dll

79. TANTANGAN
Kolapsnya infrastruktur
Kurangnya kapasitas informan
Implikasi budaya dan masalah sensitif lainnya
(suku, agama dan ras)
Keamanan

80. FORM RHA

81. COVID-19
PANDEMI

82. CORONA VIRUS DISEASE
Kepala BNPB
menetapkan Status
Keadaan Darurat
Tertentu Bencana
Wabah Penyakit Akibat
Virus Corona.
Di Kota Wuhan, Cina,
dilaporkan 59 kasus
dengan gangguan
pernapasan
(pneumonia) dan
dirawat di RS.
31 Des 2019
28 Jan 2020
Menkes menetapkan
Infeksi 2019-n-Cov
sebagai penyakit yang
dapat menimbulkan
wabah
4 Feb 2020
WHO menetapkan
2019-nCoV
sebagai
PHEIC/KKMD
30 Jan 2020 2 Mar 2020
Indonesia
melaporkan 2
kasus konfirmasi
COVID-19
WHO
menetapkan
COVID-19
sebagai Pandemi
11 Mar 2020
31 Mar 2020
Presiden menetapkan
Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat
13 April 2020
Presiden
menetapkan
Bencana
Nasional

83. COVID-19 GLOBAL Update hingga 7 September 2020 pukul 16.00 WIB
26.763.217
Kasus Konfirmasi
876.616
(3,3%)
Kasus Meninggal
4.689.943
Kasus Konfirmasi
83.400
(1,8%)
Kasus Meninggal
Global
Regional Asia Tenggara
215
Negara Terjangkit
RISIKO GLOBAL
SANGAT TINGGI
176
Negara Transmisi Lokal
(sumber : WHO dan Kemenkes)

84. 10 Provinsi dengan
Kasus Konfirmasi
Positif Tertinggi:
DKI Jakarta, Jawa Timur,
Jawa Tengah, Sulawesi
Selatan, Jawa Barat ,
Kalimantan Selatan,
Sumatera Utara, Bali,
Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur
SITUASI
INDONESIA
489
kab/kota
Terdampak
232 kab/kota
Transmisi
lokal
(sumber : Kemenkes)

85. KAPAN PANDEMI BERAKHIR?
● Pernyataan WHO (13/5/20) Pandemi ini
kemungkinan akan berlangsung lama & dapat
menjadi endemis
● Potensi 2nd Wave :
• Beberapa jurnal  Potensi 2nd wave pandemi
Covid 19 bila kita mengakhiri social distancing
terlalu cepat (Kathy Leung dkk & Kissler dkk).
• Sejarah  umumnya wabah akan menimbulkan
beberapa kali gelombang kurva & ada di
antaranya kurva berikutnya lebih tinggi dari
sebelumnya. Contoh Pandemi Spanish Flu
(1918)
● Hasil penelitian M. Kissler & Marc Lipsitch :
intermittent social distancing mungkin akan
dibutuhkan hingga 2022. Surveilans covid
dipertahankan hingga 2024
85

86. 86
Banyak Orang tanpa
Gejala
Meskipun tidak bergejala
namun tetap dapat
menularkan
Potensi Lonjakan Pasien
Berpotensi menimbulkan
korban massal yang melebihi
kapasitas kesehatan
Mengganggu pelayanan
Kesehatan rutin
Masalah kesehatan Indonesia antara lain
AKI, AKB, pengendalian penyakit menular
(TBC, Malaria dsb), stunting, penyakit tidak
menular, dsb  mortalitas & morbiditas bisa
meningkat
Indonesia rawan
bencana
Situasi bencana umumnya chaos
&kekurangan sumber-sumber
daya  meningkatkan risiko
penyebaran COVID-19 (Complex
Emergency)
Virus Baru
Belum banyak yang kita
ketahui tentang virus ini.
Obat dan vaksin masih
diteliti
MENGAPA HARUS WASPADA TERHADAP COVID-19?
Bencana lain tetap
dapat terjadi
meskipun masih
Pandemi COVID-19

87. Konsep Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pelayanan Kesehatan Saat
Tanggap Darurat Bencana di Era Pandemi Covid-19
Pelayanan
Kesehatan
untuk
COVID-19
dan yankes
rutin tetap
harus
berjalan
Masyarakat
aman,
produktif
dan sehat
NEW NORMAL
Kondisi dimana kapasitas
sistem Kesehatan
esensial yang memadai
tetap berjalan, namun
tetap dapat mengontrol
risiko infeksi
 Protokol Kesehatan
 Peraturan & SOP baru
 Adaptasi Kebiasaan Baru
PANDEMI

89. JAGA JARAK MINIMAL 1 METER
CUCI TANGAN PAKAI SABUN DENGAN
AIR MENGALIR ATAU HAND SANITIZER
MENGGUNAKAN MASKER
ETIKA BATUK/BERSIN
JAGA IMUNITAS TUBUH & KENDALIKAN
COMORBID
GERMAS
COVID-19
ADAPTASI
KEBIASAAN
BARU

91. Upaya Kesiapsiagaan
pada masa Covid-19
Pada masa Pandemi COVID-19 atau saat COVID-19 masih menjadi
ancaman, upaya penanggulangan krisis kesehatan harus diintegasikan
dengan adaptasi kebiasaan baru yaitu menerapkan protokol kesehatan
untuk pencegahan penyebaran COVID-19.
Kesiapsiagaan pada masa COVID-19 adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan dan mencegah
terjadinya penyebaran COVID-19 pada kondisi krisis kesehatan, melalui
pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

93. Lokasi Pengungsian di Masa COVID-19
• Bila berada di tempat pengungsian, tetap terapkan
protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19
yaitu memakai masker, menjaga jarak aman dan cuci
tangan pakai sabun di air mengalir/hand sanitizer.
• Bila ada warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri,
maka pastikan untuk ditempatkan pada lokasi khusus
bagi pengungsi yang menjalani isolasi mandiri.
• Selain itu menjaga ventilasi di ruangan pengungsian agar
udara dapat keluar masuk ruangan dengan baik.