Tim Manajemen Krisis Kesehatan (DHMTs) dibentuk untuk mengelola penanganan krisis kesehatan secara terpadu dan terkoordinasi melalui kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca krisis kesehatan. DHMTs dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KRISIS KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam Melakukan Kaji Cepat Masalah
Kesehatan/Rapid Health Assessment (RHA)
Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc
PUSAT KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

2. 2
 Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan
upaya inovasi yang dikenal dengan “Transformasi
Kesehatan”.
 Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Health
Security) merupakan salah satu bagian dari program
transformasi kesehatan.
 Untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan
tata kelola krisis kesehatan yang dilaksanakan secara
terpadu dan terkoordinasi, salah satunya melalui
koordinasi pentahelix sehingga terwujud health
resilience.
Kolaborasi
Pentahelix
Pemerintah
Masyarakat
Akademisi
Pelaku
Usaha
Media

3. Rapid Health
Assessment
(RHA)
MANAJEMEN
RESIKO
PENGURANGAN RESIKO
BENCANA
DARI TANGGAP DARURAT KE PENGURANGAN RISIKO
(Risk Reduction)
PARADIGMA MANAJEMEN BENCANA
SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015-2030

4. RISIKO HAZARD
(Frekuensi &
Intensitas)
VULNERABILITY (Kerentanan)
• Populasi rentan (Balita, Lansia, Bumil,
Busui, Disabilitas, memiliki penyakit
penyerta/komorbid)
• Tingkat Kesehatan masyarakat
• Persentase masyarakat yang
menerapkan PHBS
CAPACITY (Kapasitas)
• Kajian risiko bencana/pemetaan wilayah rawan
• Perencanaan penanggulangan bencana
• Kebijakan (peraturan, pedoman, SOP)
• Sistem komando dan koordinasi
• Sistem Peringatan Dini
• SDM kesehatan
• Sarana dan prasarana
• Mekanisme Koordinasi, Kolaborasi, Integrasi
• Pemberdayaan masyarakat
KURANGI
TINGKATKAN
KELOLA
(Sendai Framework)
R.H.V.C  Komponen penting dalam RHA (Rapid Health
Assessment)
C  SDM, termasuk tenaga cadangan
PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO BENCANA

5. KRISIS
KESEHATAN
 KRISIS KESEHATAN peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit,
pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang
berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan
respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas
kesehatan tidak memadai.
 Pengelolaan krisis kesehatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan bencana secara umum.
 Pengelolaan krisis kesehatan perlu manajemen di tahap pra
krisis, darurat krisis, dan pasca krisis kesehatan.

6. KRISIS
KESEHATAN
BEBAN LAYANAN KESEHATAN SAAT KONDISI DARURAT MELEBIHI
KAPASITAS KESEHATAN YANG TERSEDIA
EMERGENCY RESPONS PUBLIC HEALTH RESPON
STATUS DARURAT KRISIS KESEHATAN
• SELAMATKAN JIWA
• CEGAH KECACATAN
• PASTIKAN SEMUA
KEBUTUHAN LAYANAN
KESEHATAN TELAH
TERPENUHI
• MENCEGAH KLB/WABAH
• MEMASTIKAN PROGRAM
KESEHATAN BERJALAN
DENGAN TERPENUHINYA
STANDAR MINIMAL
PELAYANAN KESEHATAN
MENGURANGI
ANGKA KEMATIAN
DAN MENCEGAH
KECACATAN

7. Konsep Pengelolaan Krisis Kesehatan
Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi
antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan
Dilakukan secara berkesinambungan yang
bertujuan untuk:
Mencegah faktor risiko dan transmisi penyakit
menular
Mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian
luar biasa, wabah, pandemi global dan
kedaruratan nuklir, biologi dan kimia
Membangun partisipasi dan kemitraan publik
(tingkat nasional dan global)
Pengelolaan Krisis Kesehatan didukung oleh:
• Penguatan sumber daya (peningkatan kapasitas SDM, laboratorium, sistem
informasi & surveilans, manajemen logistik, komunikasi risiko, R&D, dan
pendanaan)
• Partisipasi dan kemitraan publik
• Koordinasi dan jejaring kerja organisasi masyarakat, akademisi, swasta, dan
global
Merencanakan pelayanan dan perlindungan
kesehatan saat krisis kesehatan

8. SKEMA PENGELOLAAN KRISIS KESEHATAN
Bencana Tujuan
1. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam
pengelolaan krisis kesehatan;
2. mencegah faktor risiko krisis kesehatan dan transmisi penyakit menular pada masyarakat yang terdampak;
3. memberikan dan memastikan pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dan relawan kesehatan;
4. mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian luar biasa, wabah penyakit, pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia untuk
mendukung dan menjaga ketahanan kesehatan (health security); dan
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.
Peningkatan Kapasitas dan
pelindungan kesehatan Sumber Daya
Manusia
Surveilans dan Sistem
Informasi
Manajemen Logistik
Kesehatan
Penguatan
Laboratorium
Komunikasi
Risiko
Penelitian dan Pengembangan
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Koordinasi Pentahelix
lokal, regional, global
Pembinaan dan Pengawasan
Koordinasi dan Jejaring Kerja
Partisipasi dan Kemitraan Publik
PRA KRISIS KESEHATAN DARURAT KRISIS KESEHATAN PASCA KRISIS
Pusat
1. DHMTs
2. HEOC
3. DMTs
1. Pembentukan tim manajemen krisis kesehatan (DHMTs), tim kegawatdaruratan medis
(DMTs); dan pusat darurat krisis kesehatan (HEOC);
2. Peningkatan pengetahuan, sikap perilaku dan kepatuhan masyarakat;
3. Profilaksis dan vaksinasi;
4. Komunikasi risiko;
5. Penyusunan dan pemutakhiran peta risiko;
6. Penyusunan dan pemutakhiran rencana kontingensi;
7. Penyusunan rencana kedaruratan fasilitas kesehatan;
8. Penyusunan rekomendasi untuk menurunkan risiko bencana;
9. Simulasi dalam ruangan (table top exercise) dan simulasi lapangan;
10. Penyiapan mobilisasi sumber daya kesehatan;
11. Pelaksanaan pengawasan dan respon kesehatan di pintu masuk (bandar udara,
pelabuhan, pos lintas batas darat negara) dan wilayah;
12. Registrasi dan pemberdayaan relawan kesehatan untuk penanganan kegawatdaruratan
kesehatan masyarakat;
13. Peningkatan kewaspadaan di pintu masuk wilayah;
14. Surveilans dan penguatan kapasitas laboratorium kesehatan;
15. Penguatan kapasitas sumber daya;
16. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana;
17. Kemitraan dan partisipasi publik;
18. Pengembangan sistem dan penyebarluasan informasi peringatan dini;
19. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
20. Pengadaan perbekalan kesehatan termasuk obat, alat kesehatan, dan logistik lainnya.
1. Operasionalisasi pusat darurat krisis kesehatan (HEOC) oleh tim manajemen krisis
kesehatan (DHMTs);
2. Penilaian cepat kesehatan (Rapid Health Assessment/(RHA);
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana operasi krisis kesehatan;
4. Analisis kebutuhan bantuan;
5. Mobilisasi tim kegawatdaruratan medis (Disaster Medical Teams/ DMTs);
6. Mobilisasi logistik dan perbekalan kesehatan;
7. Mobilisasi relawan kesehatan;
8. Surveilans;
9. Mempersiapkan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan tanggap darurat;
10. Pelayanan kesehatan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok
rentan;
11. Penguatan pelayanan kesehatan melalui intervensi perbaikan program kesehatan dan
sarana prasarana;
12. Menyiapkan fasilitas isolasi dan fasilitas karantina kesehatan;
13. Pengumpulan data informasi dan pemantauan terus menerus kondisi krisis kesehatan;
14. Pelaksanaan komunikasi krisis kesehatan;
15. Pelaksanaan komunikasi risiko;
16. Pemberdayaan masyarakat;
17. Pelaksanaan program kesehatan berkelanjutan bagi masyarakat; dan
18. Post disaster need assessment untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan
kesehatan dalam pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi:
1. Pelayanan dan
manajemen kesehatan
melalui intervensi
perbaikan program
kesehatan;
2. Sumber daya manusia
kesehatan;
3. Sarana, prasarana,
peralatan, kefarmasian
dan perbekalan kesehatan
lain; dan
4. Partisipasi dan kemitraan
publik.
Provinsi
1. DHMTs
2. HEOC
3. DMTs
Kab/Kota
1. DHMTs
2. HEOC
3. DMTs
Pendanaan

9. Tahapan Pra Krisis Kesehatan
Pencegahan dan Mitigasi Kesiapsiagaan
Edukasi terkait kesadaran kebencanaan
Penyusunan peta risiko dan rencana
kontingensi
Penyusunan rencana kedaruratan fasilitas
kesehatan
Komunikasi risiko
Profilaksis dan vaksinasi
Aktivasi Sistem Informasi Pengelolaan Krisis
Kesehatan (SIPKK)
Simulasi dalam ruangan dan simulasi
lapangan (TTeX)
Penyiapan dan Peningkatan Sumber Daya
Pemberdayaan masyarakat dan
Penyiapan mobilisasi sumber daya
kesehatan
Koordinasi pengawasan di pintu
masuk wilayah
Surveilans
Pembentukan Tim Manajemen
Kesehatan Krisis Kesehatan (DHMTs),
serta registrasi Tim Kegawatdaruratan
Medis (DMTs), dan relawan kesehatan

10. Tahapan Darurat Krisis Kesehatan
1. Operasionalisasi Pusat Darurat Krisis
Kesehatan (Health Emergency Operation
Center) oleh Tim DHMTs
2. Kaji cepat masalah kesehatan (Rapid Health
Assesment)
3. Pemberian pelayanan kesehatan
4. Mobilisasi dan distribusi Tim Kegawatdaruratan
Medis (Disaster Medical Teams) dan relawan
Kesehatan.
5. Mobilisasi logistik serta perbekalan kesehatan.
SIAGA DARURAT KRISIS KESEHATAN TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN
TRANSISI DARURAT KRISIS KESEHATAN
PELAYANAN KESEHATAN berupa:
1. kegawatdaruratan dan evakuasi medis;
2. kesehatan dasar;
3. kesehatan rujukan;
4. penunjang medis;
5. gizi;
6. pencegahan dan pengendalian
penyakit;
7. kesehatan lingkungan;
8. kesehatan ibu dan anak;
9. kesehatan lanjut usia;
10. kesehatan disabilitas;
11. kesehatan jiwa;
12. pelayanan farmasi, bahan habis pakai
dan logistik kesehatan;
13. kekarantinaan kesehatan; dan
14. pelayanan kesehatan lainnya
1. Penilaian kebutuhan kesehatan (post disaster need assessment)
2. Pelaksanaan program Kesehatan berkelanjutan

11. Tahapan Pasca Krisis Kesehatan
Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi:
1. Pelayanan dan manajemen kesehatan melalui intervensi
perbaikan program kesehatan.
2. Sumber daya manusia kesehatan.
3. Sarana, prasarana, peralatan, kefarmasian dan perbekalan
kesehatan lain.
4. Partisipasi dan kemitraan publik.

12. Pengorganisasian
12
Pengorganisasian meliputi:
1. Tim manajemen Krisis Kesehatan (Disaster Health Management Teams/DHMTs)
2. Pusat Darurat Krisis Kesehatan (Health Emergency Operation Center/ HEOC)
3. Tim kegawatdaruratan medis (Disaster Medical Teams/DMTs)
4. Relawan kesehatan
DHMT Operasionalisasi
Pra dan Pasca Krisis
HEOC
DMTs Relawan
Mobilisasi
Darurat Krisis
Pengorganisasian dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Nasional Menteri
Provinsi Kepala Dinas
Kesehatan
Provinsi
Kabupaten/ Kota Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/ Kota
Status darurat krisis
kesehatan
Penanggungjawab

13. 13
TIM MANAJEMEN KRISIS KESEHATAN
 Pengembangan sistem klaster dengan menambahkan
unsur ketahanan kesehatan (surveilans, karantina
kesehatan, laboratorium)
 Kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan dalam
rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,
darurat dan rehabilitasi rekonstruksi krisis kesehatan
yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
DEFINISI

14. STRUKTUR TIM MANAJEMEN KRISIS KESEHATAN
Sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan anggota dengan rincian sbb:
1. Ketua: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Anggota:
a. Program yang terkait dengan pengelolaan krisis kesehatan:
Sub klaster pelayanan Kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan,
kesehatan reproduksi, Kesehatan jiwa, pelayanan gizi, logistik kesehatan, data
dan informasi, promosi kesehatan
a. Unsur institusi/kantor yang memiliki tugas surveilans dan kekarantinaan
kesehatan;
b. Organisasi profesi;
c. Laboratorium;
d. Rumah sakit;
e. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

15. 15
TUGAS TIM
MANAJEMEN KRISIS
KESEHATAN
1. Melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan
masyarakat dalam menghadapi krisis kesehatan;
2. Mengelola pengorganisasian krisis kesehatan;
3. Merencanakan alokasi anggaran untuk pengelolaan krisis
kesehatan;
4. Meningkatkan ketersediaan akses pelayanan dan pelindungan
kesehatan serta kebutuhan logistik kesehatan yang ditujukan
kepada masyarakat dan tenaga kesehatan;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
6. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan badan dan
lembaga/organisasi yang menangani penanggulangan
bencana di wilayah terdampak, baik dalam persiapan maupun
pelaksanaan;

16. 16
TUGAS-TUGAS
TIM MANAJEMEN
KRISIS
KESEHATAN
7. Memastikan upaya pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada saat pra krisis kesehatan bisa
berjalan;
9. Mengoperasionalisasikan Pusat Darurat Krisis
Kesehatan (Health Emergency Operation
Center/HEOC) pada saat siaga darurat dan tanggap
darurat krisis kesehatan;
10. Melakukan upaya pasca krisis kesehatan yaitu
rehabilitasi dan rekonstruksi berupa penguatan:

17. PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN KRISIS KESEHATAN
Dilakukan pada tahap pra krisis kesehatan;
1.Dilakukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Secara ex-officio diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau
Kabupaten/Kota;
Ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

18. 18
PUSAT DARURAT KRISIS KESEHATAN
(Health Emergency Operation Center / HEOC)
Sistem manajemen yang mengintegrasikan
berbagai fasilitas, perangkat, prosedur, sumber
daya terlatih dan sistem teknologi informasi dan
komunikasi sebagai pusat kendali, koordinasi,
kolaborasi untuk memantau, mendeteksi,
mencegah dan merespon bencana serta krisis
kesehatan dalam sebuah organisasi yang terukur.
DEFINISI

19. 19
STRUKTUR
HEOC
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang
pembentukan Tim Manajemen Krisis Kesehatan
2. HEOC berkedudukan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
3. Struktur organisasi HEOC Terdiri dari:
a. Ketua HEOC  ex-officio diketuai oleh:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (Provinsi)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota (Kab/Kota)
b. Koordinator yang bertanggungjawab kepada Ketua HEOC,
antara lain:
1. Koordinator Rencana Operasi;
2. Koordinator Pelayanan Kesehatan;
3. Koordinator Logistik; dan
4. Koordinator Data dan Informasi.

20. 20
STRUKTUR
HEOC
Ketentuan penetapan pejabat/personel/staf yang
ditugaskan sebagai koordinator dalam Pusat Darurat
Krisis Kesehatan (HEOC) adalah sebagai berikut:
1. Dilakukan pada saat darurat krisis kesehatan;
2. Sehari-hari bertugas sesuai dengan bidang kerja
dalam struktur tersebut; dan
3. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua HEOC dapat
menunjuk pejabat/personel/staf lain berdasarkan
pertimbangan yang dibuat sesuai situasi dan
kondisi yang terjadi.

21. 21
1. Memberikan pelayanan dan pelindungan
kesehatan kepada masyarakat terdampak
melalui kegiatan tanggap darurat krisis
kesehatan;
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan
badan yang menangani penanggulangan
bencana dan lembaga/organisasi lain yang
terkait.
TUGAS
HEOC

22. OPERASIONALISASI HEOC
22
a. Dilakukan oleh Tim Manajemen Krisis Kesehatan pada saat darurat krisis
kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan pada situasi darurat krisis kesehatan
berperan sebagai pengendali HEOC.
b. HEOC dalam operasionalnya memerlukan sarana berupa ruang sekretariat,
peta respon, papan informasi, alat pengolah data, ATK dan sarana lainnya.
c. Ketua Pusat Darurat Krisis Kesehatan (HEOC) mengadakan rapat koordinasi
rutin yang dihadiri oleh semua koordinator dan perwakilan unsur yang
dikendalikan oleh koordinator HEOC.

23. ALUR OPERASIONALISASI HEOC
(HEALTH EMERGENCY OPERATION CENTER)
INFORMASI
BENCANA
HASIL RHA
TIDAK DARURAT
KRISIS KESEHATAN
OPERASIONALISASI
HEOC OLEH KLASTER
KESEHATAN
DARURAT
KRISIS
KESEHATAN
MENYUSUN RENCANA
OPERASI BERDASARKAN
HASIL RHA DAN RENKON
(BILA ADA)
MEMOBILISASI
EMERGENCY MEDICAL
TEAM (EMT), PUBLIC
HEALTH RAPID RESPONSE
TEAM (PHRRT) &
LOGISTIK KESEHATAN
YANG DIBUTUHKAN
. MEMASTIKAN PELAYANAN
KESEHATAN DILAKUKAN
MEMENUHI STANDARD
MINIMAL DAN
MEMPERHATIKAN
KEBUTUHAN KELOMPOK
RENTAN

24. 1. Koordinator Rencana Operasi
a. Menyusun rencana operasi penanganan tanggap
darurat krisis kesehatan;
b. Melakukan pemutakhiran rencana operasi dan peta
respon sesuai situasi dan kondisi penanganan darurat
krisis kesehatan;
c. Memberikan rekomendasi penanganan krisis
kesehatan;
d. Melakukan evaluasi penanganan darurat krisis
kesehatan; dan
e. Melakukan rapat koordinasi internal.
3. Koordinator Logistik
a. Memfasilitasi tambahan logistik kesehatan yang
dibutuhkan oleh Tim Kegawatdaruratan Medis dan
Relawan;
b. Melakukan perencanaan kebutuhan, penyediaan,
penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan
logistik kesehatan saat darurat krisis kesehatan; dan
c. Melakukan rapat koordinasi internal.
4. Koordinator Data dan Informasi
a. Mencatat DMT dan relawan yang membantu respon
penanganan darurat krisis kesehatan serta membuat
database;
b. Melakukan pemantauan terus menerus kondisi krisis
kesehatan serta memberikan informasi terkini situasi dan
penanganan krisis kesehatan kepada DMT dan relawan;
c. Melakukan pengelolaan data dan informasi yang meliputi
pengumpulan, pengolahan, analisa, pembuatan laporan dan
penyebarluasan data dan informasi penanganan darurat
krisis kesehatan; dan
d. Melakukan rapat koordinasi internal.
2. Koordinator Pelayanan Kesehatan
a. Mengoordinasikan upaya pelayanan kesehatan saat
darurat krisis kesehatan;
b. Mengoordinasikan dan memobilisasi Tim
Kegawatdaruratan Medis (DMT) serta relawan;
c. Menugaskan dan melakukan pemantauan pelaksanaan
pelayanan kesehatan oleh Tim Kegawatdaruratan Medis
(DMT) serta relawan; dan
d. Melakukan rapat koordinasi internal
Tugas dari masing-masing koordinator adalah sebagai berikut:

25. 25
• Operasionalisasi Pusat Darurat Krisis Kesehatan
(HEOC) dilaksanakan sampai dengan berakhirnya
masa darurat krisis kesehatan yang ditetapkan oleh
pemerintah/pemerintah daerah.
• Setelah pengakhiran operasionalisasi Pusat Darurat
Krisis Kesehatan (HEOC) maka peran dan tugasnya
akan kembali menjadi Tim Manajemen Krisis
Kesehatan (DHMT).
PENGAKHIRAN
HEOC

26. 26
DISASTER MEDICAL TEAMs (DMTs)/
TIM KEGAWATDARURATAN MEDIS
Sekelompok profesional di bidang kesehatan yang
melakukan pelayanan medis secara langsung kepada
masyarakat yang terkena dampak bencana sebagai
tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem
pelayanan kesehatan setempat.
DEFINISI

27. STRUKTUR DISASTER MEDICAL TEAMs (DMTs)

28. 28
TUGAS
DMTs
1. Menjamin kualitas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat terdampak.
2. Merespon di lokasi terdampak maksimal 24 jam
setelah kejadian.
3. Menetap atau berkeliling untuk mencari, melayani, dan
merujuk korban akibat krisis/bencana.
4. Mendampingi HEOC dalam mengkoordinir DMTCC
apabila dibutuhkan.
5. Melayani minimal 50 pasien rawat jalan setiap hari,
dengan waktu penugasan selama 7 hari efektif di
lokasi terdampak bencana.

29. Sarana dan Logistik
1. Ambulans
2. Obat-obatan
3. Emergency kit
4. Logistik umum
29
Ruang Lingkup Pelayanan
1. Pelayanan kesehatan primer:
a. Terapi simptomatik
b. Kegawatdaruratan dasar
c. Observasi singkat
2. Durasi pelayanan 8 jam per hari.
3. Jumlah layanan minimal 50 pasien
per hari.
4. Pelayanan dapat dilaksanakan di
ambulans, tenda atau sarana lain
yang memungkinkan.
5. Mendukung atau mengaktifkan
pelayanan kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan area
terdampak
Kompetensi dan Kualifikasi (minimal)
1. 1 orang dokter
2. 2 orang perawat
3. 1 orang farmasi
4. 1 orang tenaga umum/logistik, dan
5. 1 orang admin.
)

30. PEMBENTUKAN DISASTER MEDICAL TEAMs (DMTs)
Dilakukan mulai dari level nasional, provinsi, dan kota/kabupaten oleh
organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah;
Proses seleksi dan rekruitmen anggota tim termasuk registrasi dan
kredensial anggota sesuai dengan kualifikasi keprofesian masing-
masing;
Database tim DMTs dan keanggotaannya dibuat oleh organisasi
pengampu;
Ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota

31. 31
Kolaborasi Kementerian Kesehatan dengan Disaster
Medical Teams
 Telah ada SK Kepala Pusat Krisis Kesehatan tentang
Sinergitas DMTs dalam Pengelolaan Krisis Kesehatan
yang terdiri dari 21 DMTs, yaitu:
PABI, EMTs IDI, MDMC, Kwarnas Pramuka, LPBPI NU,
Dompet Dhuafa, PMI Pusat, MSF, Buddha Tzu Chi,
BSMI, PELKESI, PERDHAKI, PHDI, ACT, Ambulans 118,
Ksatria Airlangga, DoctorSHARE, InWCCA, MER-C,
ICRC, TBMMKI.
 Dalam SK tersebut TBMMKI merupakan anggota dari
Pokja Data dan Informasi.

32. 32
Kolaborasi Kementerian Kesehatan dengan Perhimpunan
Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia
 Pusat Krisis Kesehatan telah menyelenggaran
pertemuan penguatan koordinasi DMTs dan melibatkan
TBM sebagai mitra, termasuk kegiatan peningkatan
kapasitas untuk anggota TBMMKI.
 Penandatanganan Komitmen Bersama antara Kemenkes
dan TBMMKI dalam memperkuat Health Security.
 TBMMKI selalu terlibat dalam beberapa upaya
penanganan bencana sebagai tim relawan kesehatan.

33. 33
NO DINAS KESEHATAN SK DHMT SK DMT
1 Provinsi Bali V
2 Provinsi ……..
3 Kabupaten……..
4 Kota………………..
PEMBENTUKAN
DHMT DAN DMT DI
DINAS
KESEHATAN

34. 34
NO RUMAH
SAKIT
PROVINSI KABUPATEN/KOTA SK DMT
1 RSUD Kab.
Banggai Laut
Sulawesi Tengah Kab. Banggai Laut V
2 RSUD……….
3 RSUD……….
4 RSUD……….
PEMBENTUKAN DISASTER MEDICAL TEAM (DMT)
DI RUMAH SAKIT

35. 35
Peningkatan Kapasitas dan Kerja
Sama dengan TBMMKI
12-14 November 2021

36. Pertemuan Integrasi Krisis Kesehatan dengan
DMTs, 25-27 November 2021
DMTs sebagai wujud Health Security dan Health
Resilience, 28-30 Desember 2021
FGD Sinergitas DMTs, 12-14 Januari 2022