Tim Manajemen Krisis Kesehatan (DHMTs) dibentuk untuk mengelola penanganan krisis kesehatan secara terpadu dan terkoordinasi melalui kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca krisis kesehatan. DHMTs dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian standar pelayanan kesehatan minimal. Program ini dilaksanakan di Puskesmas melalui identifikasi masalah kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan berbasis keluarga, dan sistem informasi pelaporan kesehatan.
Lembar soal ujian berisi petunjuk umum untuk mengerjakan soal ujian dengan baik, diantaranya berdoa, membaca seluruh soal, menuliskan identitas diri, menjawab soal secara singkat dan jelas, mengerjakan soal mudah terlebih dahulu, menulis jawaban dengan rapi, dan memeriksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan. Soal berisi 50 pertanyaan pilihan ganda dan isian tentang sistem kesehatan nasional, pel
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pasien, karyawan, dan organisasi untuk mencapai tujuan keselamatan pasien dan kualitas layanan yang optimal. Rencana manajemen risiko mencakup proses identifikasi risiko, prioritisasi, pelaporan insiden, investigasi, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, prasarana, sumber daya manusia termasuk dokter dan tenaga kesehatan, serta peralatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas juga bertanggung jawab atas pembangunan
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan upaya kesehatan olahraga di puskesmas. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui aktivitas fisik dan olahraga secara terpadu, menyeluruh, dan berjenjang. Dibahas pula tentang standar ketenagaan, fasilitas, dan tatalaksana pelayanan kesehatan olahraga di puskesmas.
Tim Manajemen Krisis Kesehatan (DHMTs) dibentuk untuk mengelola penanganan krisis kesehatan secara terpadu dan terkoordinasi melalui kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca krisis kesehatan. DHMTs dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian standar pelayanan kesehatan minimal. Program ini dilaksanakan di Puskesmas melalui identifikasi masalah kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan berbasis keluarga, dan sistem informasi pelaporan kesehatan.
Lembar soal ujian berisi petunjuk umum untuk mengerjakan soal ujian dengan baik, diantaranya berdoa, membaca seluruh soal, menuliskan identitas diri, menjawab soal secara singkat dan jelas, mengerjakan soal mudah terlebih dahulu, menulis jawaban dengan rapi, dan memeriksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan. Soal berisi 50 pertanyaan pilihan ganda dan isian tentang sistem kesehatan nasional, pel
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pasien, karyawan, dan organisasi untuk mencapai tujuan keselamatan pasien dan kualitas layanan yang optimal. Rencana manajemen risiko mencakup proses identifikasi risiko, prioritisasi, pelaporan insiden, investigasi, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, prasarana, sumber daya manusia termasuk dokter dan tenaga kesehatan, serta peralatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas juga bertanggung jawab atas pembangunan
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan upaya kesehatan olahraga di puskesmas. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui aktivitas fisik dan olahraga secara terpadu, menyeluruh, dan berjenjang. Dibahas pula tentang standar ketenagaan, fasilitas, dan tatalaksana pelayanan kesehatan olahraga di puskesmas.
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Tugas kelompok ini membahas penilaian sistem surveilans kesehatan masyarakat yang mencakup pengertian, tujuan, jenis, pendekatan, sistem, dan evaluasi surveilans kesehatan."
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Pedoman ini memberikan panduan pengelolaan Posyandu untuk memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan masyarakat seperti gizi, kesehatan ibu dan anak. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh masyarakat dengan dukungan petugas kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Dokumen ini menjelaskan standar prosedur operasional penggunaan alat pelindung diri (APD) di RS X. Dokumen ini mendefinisikan APD, tujuan penggunaannya untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien dari transmisi infeksi, serta kebijakan wajib menggunakan APD secara benar. Diberikan pula prosedur penggunaan berbagai APD seperti masker, kacamata, gaun, sarung tangan, penutup kepal
Prosedur pendaftaran pasien rawat jalan di rumah sakit meliputi penerimaan pasien baru di bagian pendaftaran untuk mengisi data diri, kemudian ditujukan ke poliklinik. Setelah pemeriksaan, pasien bisa pulang, dirawat, dirujuk ke rumah sakit lain, atau dijadwalkan berobat ulang. Pasien lama langsung ke poliklinik dengan menggunakan kartu berobat.
Dokumen ini memberikan contoh pengisian lembar observasi WHO dan penginputan data ke dalam aplikasi INM untuk simulasi kasus keperawatan, termasuk contoh input KKT melalui aplikasi INM.
Dokumen tersebut membahas tentang indikator mutu rumah sakit sesuai standar akreditasi Kementerian Kesehatan tahun 2022. Terdapat penjelasan mengenai definisi indikator mutu, jenis-jenis indikator yang harus diukur seperti Indikator Nasional Mutu, Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit, dan Indikator Mutu Prioritas Unit. Juga dijelaskan cara memilih dan menentukan indikator mutu yang tepat di rumah sakit dan unit-unitny
Dokumen tersebut membahas upaya pelayanan kesehatan dasar di Kota Depok yang dilakukan oleh seksi Yandis dan Rujukan Bidang Yankesmas Dinas Kesehatan Kota Depok. Dokumen ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi Puskesmas, serta berbagai program kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, penyakit menular, dan
Sistem informasi kesehatan adalah integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi kesehatan secara sistematis guna mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Sistem ini memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua tingkatan pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
[Ringkasan]
Pedoman ini membahas pelayanan konseling dan testing HIV/AIDS secara sukarela (VCT) di Indonesia. VCT merupakan pintu masuk penting untuk mendapatkan layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi mereka yang terinfeksi HIV. Pedoman ini memberikan panduan mengenai prinsip, model, sasaran, sarana, sumber daya manusia, tata laksana pelayanan, kendali mutu, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan V
Dokumen ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program UKM di puskesmas. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi penentuan instrumen berupa kuesioner, pengumpulan data kebutuhan masyarakat, analisis data, pemaparan hasil temuan, pelaksanaan program berdasarkan hasil identifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah mengetahui masalah dan sumber daya yang dibutuhkan masy
Dokumen tersebut membahas tentang bencana dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama kelompok rentan. Indonesia memiliki risiko tinggi terjadinya bencana karena kondisi geografis dan geologisnya. Upaya yang ditempuh meliputi pengurangan risiko bencana, penanggulangan darurat, dan pemulihan."
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen penanggulangan krisis kesehatan pada situasi bencana dan pandemi, mencakup standar pelayanan kesehatan minimal, manajemen klaster kesehatan, dan pendekatan manajemen risiko kesehatan secara menyeluruh.
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Tugas kelompok ini membahas penilaian sistem surveilans kesehatan masyarakat yang mencakup pengertian, tujuan, jenis, pendekatan, sistem, dan evaluasi surveilans kesehatan."
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Pedoman ini memberikan panduan pengelolaan Posyandu untuk memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan masyarakat seperti gizi, kesehatan ibu dan anak. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh masyarakat dengan dukungan petugas kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Dokumen ini menjelaskan standar prosedur operasional penggunaan alat pelindung diri (APD) di RS X. Dokumen ini mendefinisikan APD, tujuan penggunaannya untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien dari transmisi infeksi, serta kebijakan wajib menggunakan APD secara benar. Diberikan pula prosedur penggunaan berbagai APD seperti masker, kacamata, gaun, sarung tangan, penutup kepal
Prosedur pendaftaran pasien rawat jalan di rumah sakit meliputi penerimaan pasien baru di bagian pendaftaran untuk mengisi data diri, kemudian ditujukan ke poliklinik. Setelah pemeriksaan, pasien bisa pulang, dirawat, dirujuk ke rumah sakit lain, atau dijadwalkan berobat ulang. Pasien lama langsung ke poliklinik dengan menggunakan kartu berobat.
Dokumen ini memberikan contoh pengisian lembar observasi WHO dan penginputan data ke dalam aplikasi INM untuk simulasi kasus keperawatan, termasuk contoh input KKT melalui aplikasi INM.
Dokumen tersebut membahas tentang indikator mutu rumah sakit sesuai standar akreditasi Kementerian Kesehatan tahun 2022. Terdapat penjelasan mengenai definisi indikator mutu, jenis-jenis indikator yang harus diukur seperti Indikator Nasional Mutu, Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit, dan Indikator Mutu Prioritas Unit. Juga dijelaskan cara memilih dan menentukan indikator mutu yang tepat di rumah sakit dan unit-unitny
Dokumen tersebut membahas upaya pelayanan kesehatan dasar di Kota Depok yang dilakukan oleh seksi Yandis dan Rujukan Bidang Yankesmas Dinas Kesehatan Kota Depok. Dokumen ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi Puskesmas, serta berbagai program kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, penyakit menular, dan
Sistem informasi kesehatan adalah integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi kesehatan secara sistematis guna mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Sistem ini memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua tingkatan pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
[Ringkasan]
Pedoman ini membahas pelayanan konseling dan testing HIV/AIDS secara sukarela (VCT) di Indonesia. VCT merupakan pintu masuk penting untuk mendapatkan layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi mereka yang terinfeksi HIV. Pedoman ini memberikan panduan mengenai prinsip, model, sasaran, sarana, sumber daya manusia, tata laksana pelayanan, kendali mutu, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan V
Dokumen ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program UKM di puskesmas. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi penentuan instrumen berupa kuesioner, pengumpulan data kebutuhan masyarakat, analisis data, pemaparan hasil temuan, pelaksanaan program berdasarkan hasil identifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah mengetahui masalah dan sumber daya yang dibutuhkan masy
Dokumen tersebut membahas tentang bencana dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama kelompok rentan. Indonesia memiliki risiko tinggi terjadinya bencana karena kondisi geografis dan geologisnya. Upaya yang ditempuh meliputi pengurangan risiko bencana, penanggulangan darurat, dan pemulihan."
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen penanggulangan krisis kesehatan pada situasi bencana dan pandemi, mencakup standar pelayanan kesehatan minimal, manajemen klaster kesehatan, dan pendekatan manajemen risiko kesehatan secara menyeluruh.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Kebijakan ini berlandaskan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuannya adalah meningkatkan penanggulangan krisis secara cepat dan terpadu melalui koordinasi, informasi, sarana prasarana, dan kesiapsiagaan masyarakat. Pusat Penanggulangan Krisis bertugas mer
[Ringkasan]
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang manajemen bencana khususnya terkait pengurangan risiko bencana dan klauster kesehatan. Beberapa poin penting yang disinggung antara lain pendekatan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko, aktivasi klauster kesehatan, dan pelaksanaan rapid health assessment untuk menilai dampak kesehatan awal.
Pedoman ini memberikan panduan kepada masyarakat, kader, dan relawan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan selama pandemi COVID-19. Indonesia rawan terhadap berbagai bencana alam dan non-alam yang dapat menimbulkan krisis kesehatan dan meningkatkan risiko penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama seluruh komponen masyarakat untuk mempersiapkan antis
Sistem Komando Pengorganisasian Bencana.pptxtifannie
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan nasional dan sistem komando pengorganisasian dalam penanggulangan krisis kesehatan pada bencana di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan ketentuan umum terkait penanggulangan krisis kesehatan, termasuk pengertian krisis kesehatan, klaster kesehatan, pengurangan risiko krisis kesehatan, tim darurat medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan a
Dokumen tersebut membahas kebijakan mutu selama pandemi Covid-19. Secara garis besar menjelaskan tentang regulasi terkait mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien selama pandemi, tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan, serta strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar menuju cakupan kesehatan universal.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang mencakup pendekatan klaster kesehatan dan protokol kesehatan.
2. Ada beberapa aspek yang dibahas seperti pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, sub klaster pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan, serta dampak psik
Dokumen tersebut membahas tentang konsep keperawatan bencana yang mencakup definisi bencana, definisi keperawatan bencana, karakteristik dan tujuan keperawatan bencana, jenis-jenis bencana, serta kompetensi perawat yang terkait dengan penanganan insiden korban massal."
Sesi-Masa depan kesehatan masyarakat_BS-1 (1) (1).pptxbalqisnurmauli
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang gambaran masa depan kesehatan masyarakat Indonesia pada tahun 2030-an yang mencakup berbagai isu seperti dana kesehatan, ancaman lingkungan, layanan kesehatan, dan peran kesehatan masyarakat dalam menangani bencana serta bioterorisme.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis bencana, manajemen bencana, aspek kesehatan mental pada bencana, pengurangan dampak bencana, triase, dampak bencana terhadap petugas kesehatan, dan penanggulangan krisis kesehatan pada masa Covid-19."
Similar to pengelolaan krisis kesehata TANGGAL 24 AGUSTUS 2022.pptx (20)
25 Kecakapan Kader.pptx Puskesmas Kota Ratu Tahun 2024
pengelolaan krisis kesehata TANGGAL 24 AGUSTUS 2022.pptx
1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KRISIS
KESEHATAN DAN PASCA KRISIS
KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
Kubu Raya, 24 Agustus 2022
Disampaikan oleh :
Kepala Bidang Pemberantasan dan Pengendalian
Penyakit (P2P)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
ABANG DARMAWANSYAH, SKM, M. Kes
2. 2
Kementerian Kesehatan saat ini sedang
melakukan upaya inovasi yang dikenal dengan
“Transformasi Kesehatan”.
Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Health
Security) merupakan salah satu bagian dari
program transformasi kesehatan.
Untuk mendukung ketahanan kesehatan,
diperlukan tata kelola krisis kesehatan yang
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi,
salah satunya melalui koordinasi pentahelix
sehingga terwujud health resilience.
Kolaborasi
Pentahelix
Pemerintah
Masyarakat
Akademisi
Pelaku
Usaha
Media
4. RISIKO HAZARD
(Frekuensi &
Intensitas)
VULNERABILITY (Kerentanan)
• Populasi rentan (Balita, Lansia, Bumil,
Busui, Disabilitas, memiliki penyakit
penyerta/komorbid)
• Tingkat Kesehatan masyarakat
• Persentase masyarakat yang
menerapkan PHBS
CAPACITY (Kapasitas)
• Kajian risiko bencana/pemetaan wilayah rawan
• Perencanaan penanggulangan bencana
• Kebijakan (peraturan, pedoman, SOP)
• Sistem komando dan koordinasi
• Sistem Peringatan Dini
• SDM kesehatan
• Sarana dan prasarana
• Mekanisme Koordinasi, Kolaborasi, Integrasi
• Pemberdayaan masyarakat
KURANGI
TINGKATKAN
KELOLA
(Sendai Framework)
R.H.V.C Komponen penting dalam RHA (Rapid Health
Assessment)
C SDM, termasuk tenaga cadangan
PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO BENCANA
5. KRISIS
KESEHATAN
KRISIS KESEHATAN peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban
luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya
yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang
membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan
kapasitas kesehatan tidak memadai.
Pengelolaan krisis kesehatan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pengelolaan bencana secara umum.
Pengelolaan krisis kesehatan perlu manajemen di tahap
pra krisis, darurat krisis, dan pasca krisis kesehatan.
6. KRISIS
KESEHATAN
BEBAN LAYANAN KESEHATAN SAAT KONDISI DARURAT MELEBIHI
KAPASITAS KESEHATAN YANG TERSEDIA
EMERGENCY RESPONS PUBLIC HEALTH RESPON
STATUS DARURAT KRISIS KESEHATAN
• SELAMATKAN JIWA
• CEGAH KECACATAN
• PASTIKAN SEMUA
KEBUTUHAN LAYANAN
KESEHATAN TELAH
TERPENUHI
• MENCEGAH KLB/WABAH
• MEMASTIKAN PROGRAM
KESEHATAN BERJALAN
DENGAN TERPENUHINYA
STANDAR MINIMAL
PELAYANAN KESEHATAN
MENGURANGI
ANGKA KEMATIAN
DAN MENCEGAH
KECACATAN
7. Konsep Pengelolaan Krisis Kesehatan
Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi
antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan
Dilakukan secara berkesinambungan yang
bertujuan untuk:
Mencegah faktor risiko dan transmisi
penyakit menular
Mencegah, mendeteksi, dan merespons
kejadian luar biasa, wabah, pandemi global dan
kedaruratan nuklir, biologi dan kimia
Membangun partisipasi dan kemitraan publik
(tingkat nasional dan global)
Pengelolaan Krisis Kesehatan didukung oleh:
• Penguatan sumber daya (peningkatan kapasitas SDM, laboratorium, sistem
informasi & surveilans, manajemen logistik, komunikasi risiko, R&D, dan
pendanaan)
• Partisipasi dan kemitraan publik
• Koordinasi dan jejaring kerja organisasi masyarakat, akademisi, swasta, dan
global
Merencanakan pelayanan dan perlindungan
kesehatan saat krisis kesehatan
8. Definisi Bencana
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007)
8
9. Bencana Alam :
Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempabumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor
9
Bencana non-Alam :
Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa
nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemi, dan wabah penyakit.
Bencana Sosial :
Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial
antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
10. Jenis Bencana
Geologi
Gempabumi, tsunami,
longsor, gerakan tanah
Hidro-meteorologi
Banjir, topan, banjir
bandang,kekeringan
Biologi
Epidemi, penyakit tanaman,
hewan
Teknologi
Kecelakaan transportasi,
industri
Lingkungan
Kebakaran,kebakaran hutan,
penggundulan hutan.
Sosial
Konflik, terrorisme
11. Bencana Alam yang terjadi di
Kubu Raya
1. Banjir : Terjadi pada musim Penghujan
Daerah yang sering terjadi banjir yaitu di
Kecamatan Sungai Ambawang, Sungai
Raya, Kuala Mandor B, Rasau Jaya
karena berada di Daerah alirah Sungai
Kapuas dan Landak .
2. Kebakaran : terjadi pada musim kemarau
Hampir semua wilayah kubu raya Dapat
mengalami kebakaran Lahan karena
wilayah di kab, kubu raya terdiri dari lahan
gambut yang mudah terbakar di musim
kemarau
12. SKEMA PENGELOLAAN KRISIS KESEHATAN
Bencana Tujuan
1. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam
pengelolaan krisis kesehatan;
2. mencegah faktor risiko krisis kesehatan dan transmisi penyakit menular pada masyarakat yang terdampak;
3. memberikan dan memastikan pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dan relawan kesehatan;
4. mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian luar biasa, wabah penyakit, pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia untuk
mendukung dan menjaga ketahanan kesehatan (health security); dan
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.
Peningkatan Kapasitas dan
pelindungan kesehatan Sumber Daya
Manusia
Surveilans dan Sistem
Informasi
Manajemen Logistik
Kesehatan
Penguatan
Laboratorium
Komunikasi
Risiko
Penelitian dan Pengembangan
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Koordinasi Pentahelix
lokal, regional, global
Pembinaan dan Pengawasan
Koordinasi dan Jejaring Kerja
Partisipasi dan Kemitraan Publik
PRA KRISIS KESEHATAN DARURAT KRISIS KESEHATAN PASCA KRISIS
Pusat
1. DHMTs
2. HEOC
3. DMTs
1. Pembentukan tim manajemen krisis kesehatan (DHMTs), tim kegawatdaruratan medis
(DMTs); dan pusat darurat krisis kesehatan (HEOC);
2. Peningkatan pengetahuan, sikap perilaku dan kepatuhan masyarakat;
3. Profilaksis dan vaksinasi;
4. Komunikasi risiko;
5. Penyusunan dan pemutakhiran peta risiko;
6. Penyusunan dan pemutakhiran rencana kontingensi;
7. Penyusunan rencana kedaruratan fasilitas kesehatan;
8. Penyusunan rekomendasi untuk menurunkan risiko bencana;
9. Simulasi dalam ruangan (table top exercise) dan simulasi lapangan;
10. Penyiapan mobilisasi sumber daya kesehatan;
11. Pelaksanaan pengawasan dan respon kesehatan di pintu masuk (bandar udara,
pelabuhan, pos lintas batas darat negara) dan wilayah;
12. Registrasi dan pemberdayaan relawan kesehatan untuk penanganan kegawatdaruratan
kesehatan masyarakat;
13. Peningkatan kewaspadaan di pintu masuk wilayah;
14. Surveilans dan penguatan kapasitas laboratorium kesehatan;
15. Penguatan kapasitas sumber daya;
16. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana;
17. Kemitraan dan partisipasi publik;
18. Pengembangan sistem dan penyebarluasan informasi peringatan dini;
19. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
20. Pengadaan perbekalan kesehatan termasuk obat, alat kesehatan, dan logistik lainnya.
1. Operasionalisasi pusat darurat krisis kesehatan (HEOC) oleh tim manajemen krisis
kesehatan (DHMTs);
2. Penilaian cepat kesehatan (Rapid Health Assessment/(RHA);
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana operasi krisis kesehatan;
4. Analisis kebutuhan bantuan;
5. Mobilisasi tim kegawatdaruratan medis (Disaster Medical Teams/ DMTs);
6. Mobilisasi logistik dan perbekalan kesehatan;
7. Mobilisasi relawan kesehatan;
8. Surveilans;
9. Mempersiapkan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan tanggap darurat;
10. Pelayanan kesehatan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok
rentan;
11. Penguatan pelayanan kesehatan melalui intervensi perbaikan program kesehatan dan
sarana prasarana;
12. Menyiapkan fasilitas isolasi dan fasilitas karantina kesehatan;
13. Pengumpulan data informasi dan pemantauan terus menerus kondisi krisis kesehatan;
14. Pelaksanaan komunikasi krisis kesehatan;
15. Pelaksanaan komunikasi risiko;
16. Pemberdayaan masyarakat;
17. Pelaksanaan program kesehatan berkelanjutan bagi masyarakat; dan
18. Post disaster need assessment untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan
kesehatan dalam pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi:
1. Pelayanan dan
manajemen kesehatan
melalui intervensi
perbaikan program
kesehatan;
2. Sumber daya manusia
kesehatan;
3. Sarana, prasarana,
peralatan, kefarmasian
dan perbekalan kesehatan
lain; dan
4. Partisipasi dan kemitraan
publik.
Provinsi
1. DHMTs
2. HEOC
3. DMTs
Kab/Kota
1. DHMTs
2. HEOC
3. DMTs
Pendanaan
13. Tahapan Pra Krisis Kesehatan
Pencegahan dan Mitigasi Kesiapsiagaan
Edukasi terkait kesadaran kebencanaan
Penyusunan peta risiko dan rencana
kontingensi
Penyusunan rencana kedaruratan fasilitas
kesehatan
Komunikasi risiko
Profilaksis dan vaksinasi
Aktivasi Sistem Informasi Pengelolaan Krisis
Kesehatan (SIPKK)
Simulasi dalam ruangan dan simulasi
lapangan (TTeX)
Penyiapan dan Peningkatan Sumber Daya
Pemberdayaan masyarakat dan
Penyiapan mobilisasi sumber daya
kesehatan
Koordinasi pengawasan di pintu
masuk wilayah
Surveilans
Pembentukan Tim Manajemen
Kesehatan Krisis Kesehatan (DHMTs),
serta registrasi Tim Kegawatdaruratan
Medis (DMTs), dan relawan kesehatan
14. Tahapan Darurat Krisis Kesehatan
1. Operasionalisasi Pusat Darurat Krisis
Kesehatan (Health Emergency Operation
Center) oleh Tim DHMTs
2. Kaji cepat masalah kesehatan (Rapid Health
Assesment)
3. Pemberian pelayanan kesehatan
4. Mobilisasi dan distribusi Tim Kegawatdaruratan
Medis (Disaster Medical Teams) dan relawan
Kesehatan.
5. Mobilisasi logistik serta perbekalan kesehatan.
SIAGA DARURAT KRISIS KESEHATAN TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN
TRANSISI DARURAT KRISIS KESEHATAN
PELAYANAN KESEHATAN berupa:
1. kegawatdaruratan dan evakuasi medis;
2. kesehatan dasar;
3. kesehatan rujukan;
4. penunjang medis;
5. gizi;
6. pencegahan dan pengendalian
penyakit;
7. kesehatan lingkungan;
8. kesehatan ibu dan anak;
9. kesehatan lanjut usia;
10. kesehatan disabilitas;
11. kesehatan jiwa;
12. pelayanan farmasi, bahan habis pakai
dan logistik kesehatan;
13. kekarantinaan kesehatan; dan
14. pelayanan kesehatan lainnya
1. Penilaian kebutuhan kesehatan (post disaster need assessment)
2. Pelaksanaan program Kesehatan berkelanjutan
15. Tahapan Pasca Krisis Kesehatan
Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi:
1. Pelayanan dan manajemen kesehatan melalui intervensi
perbaikan program kesehatan.
2. Sumber daya manusia kesehatan.
3. Sarana, prasarana, peralatan, kefarmasian dan perbekalan
kesehatan lain.
4. Partisipasi dan kemitraan publik.
16. Pengorganisasian
16
Pengorganisasian meliputi:
1. Tim manajemen Krisis Kesehatan (Disaster Health Management Teams/DHMTs)
2. Pusat Darurat Krisis Kesehatan (Health Emergency Operation Center/ HEOC)
3. Tim kegawatdaruratan medis (Disaster Medical Teams/DMTs)
4. Relawan kesehatan
DHMT Operasionalisasi
Pra dan Pasca Krisis
HEOC
DMTs Relawan
Mobilisasi
Darurat Krisis
Pengorganisasian dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Nasional Menteri
Provinsi Kepala Dinas
Kesehatan
Provinsi
Kabupaten/ Kota Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/ Kota
Status darurat krisis
kesehatan
Penanggungjawab
17. 17
TIM MANAJEMEN KRISIS KESEHATAN
Pengembangan sistem klaster dengan menambahkan
unsur ketahanan kesehatan (surveilans, karantina
kesehatan, laboratorium)
Kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan dalam
rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,
darurat dan rehabilitasi rekonstruksi krisis kesehatan
yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
DEFINISI
18. STRUKTUR TIM MANAJEMEN KRISIS KESEHATAN
Sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan anggota dengan rincian sbb:
1. Ketua: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Anggota:
a. Program yang terkait dengan pengelolaan krisis kesehatan:
Sub klaster pelayanan Kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan,
kesehatan reproduksi, Kesehatan jiwa, pelayanan gizi, logistik kesehatan, data
dan informasi, promosi kesehatan
a. Unsur institusi/kantor yang memiliki tugas surveilans dan kekarantinaan
kesehatan;
b. Organisasi profesi;
c. Laboratorium;
d. Rumah sakit;
e. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
19. 19
TUGAS TIM
MANAJEMEN KRISIS
KESEHATAN
1. Melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan
masyarakat dalam menghadapi krisis kesehatan;
2. Mengelola pengorganisasian krisis kesehatan;
3. Merencanakan alokasi anggaran untuk pengelolaan krisis
kesehatan;
4. Meningkatkan ketersediaan akses pelayanan dan pelindungan
kesehatan serta kebutuhan logistik kesehatan yang ditujukan
kepada masyarakat dan tenaga kesehatan;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
6. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan badan dan
lembaga/organisasi yang menangani penanggulangan
bencana di wilayah terdampak, baik dalam persiapan maupun
pelaksanaan;
20. 20
TUGAS-TUGAS
TIM MANAJEMEN
KRISIS
KESEHATAN
7. Memastikan upaya pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada saat pra krisis kesehatan bisa
berjalan;
9. Mengoperasionalisasikan Pusat Darurat Krisis
Kesehatan (Health Emergency Operation
Center/HEOC) pada saat siaga darurat dan tanggap
darurat krisis kesehatan;
10. Melakukan upaya pasca krisis kesehatan yaitu
rehabilitasi dan rekonstruksi berupa penguatan:
21. PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN KRISIS KESEHATAN
Dilakukan pada tahap pra krisis kesehatan;
1.Dilakukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Secara ex-officio diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau
Kabupaten/Kota;
Ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
22. 22
PUSAT DARURAT KRISIS KESEHATAN
(Health Emergency Operation Center / HEOC)
Sistem manajemen yang mengintegrasikan
berbagai fasilitas, perangkat, prosedur, sumber
daya terlatih dan sistem teknologi informasi dan
komunikasi sebagai pusat kendali, koordinasi,
kolaborasi untuk memantau, mendeteksi,
mencegah dan merespon bencana serta krisis
kesehatan dalam sebuah organisasi yang terukur.
DEFINISI
23. 23
STRUKTUR
HEOC
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang
pembentukan Tim Manajemen Krisis Kesehatan
2. HEOC berkedudukan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
3. Struktur organisasi HEOC Terdiri dari:
a. Ketua HEOC ex-officio diketuai oleh:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (Provinsi)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota (Kab/Kota)
b. Koordinator yang bertanggungjawab kepada Ketua HEOC,
antara lain:
1. Koordinator Rencana Operasi;
2. Koordinator Pelayanan Kesehatan;
3. Koordinator Logistik; dan
4. Koordinator Data dan Informasi.
24. 24
STRUKTUR
HEOC
Ketentuan penetapan pejabat/personel/staf yang
ditugaskan sebagai koordinator dalam Pusat Darurat
Krisis Kesehatan (HEOC) adalah sebagai berikut:
1. Dilakukan pada saat darurat krisis kesehatan;
2. Sehari-hari bertugas sesuai dengan bidang kerja
dalam struktur tersebut; dan
3. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua HEOC dapat
menunjuk pejabat/personel/staf lain berdasarkan
pertimbangan yang dibuat sesuai situasi dan
kondisi yang terjadi.
25. 25
1. Memberikan pelayanan dan pelindungan
kesehatan kepada masyarakat terdampak
melalui kegiatan tanggap darurat krisis
kesehatan;
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan
badan yang menangani penanggulangan
bencana dan lembaga/organisasi lain yang
terkait.
TUGAS
HEOC
26. OPERASIONALISASI HEOC
26
a. Dilakukan oleh Tim Manajemen Krisis Kesehatan pada saat darurat krisis
kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan pada situasi darurat krisis kesehatan
berperan sebagai pengendali HEOC.
b. HEOC dalam operasionalnya memerlukan sarana berupa ruang sekretariat,
peta respon, papan informasi, alat pengolah data, ATK dan sarana lainnya.
c. Ketua Pusat Darurat Krisis Kesehatan (HEOC) mengadakan rapat koordinasi
rutin yang dihadiri oleh semua koordinator dan perwakilan unsur yang
dikendalikan oleh koordinator HEOC.
27. ALUR OPERASIONALISASI HEOC
(HEALTH EMERGENCY OPERATION CENTER)
INFORMASI
BENCANA
HASIL RHA
TIDAK DARURAT
KRISIS KESEHATAN
OPERASIONALISASI
HEOC OLEH KLASTER
KESEHATAN
DARURAT
KRISIS
KESEHATAN
MENYUSUN RENCANA
OPERASI BERDASARKAN
HASIL RHA DAN RENKON
(BILA ADA)
MEMOBILISASI
EMERGENCY MEDICAL
TEAM (EMT), PUBLIC
HEALTH RAPID RESPONSE
TEAM (PHRRT) &
LOGISTIK KESEHATAN
YANG DIBUTUHKAN
. MEMASTIKAN PELAYANAN
KESEHATAN DILAKUKAN
MEMENUHI STANDARD
MINIMAL DAN
MEMPERHATIKAN
KEBUTUHAN KELOMPOK
RENTAN
28. 1. Koordinator Rencana Operasi
a. Menyusun rencana operasi penanganan tanggap
darurat krisis kesehatan;
b. Melakukan pemutakhiran rencana operasi dan peta
respon sesuai situasi dan kondisi penanganan darurat
krisis kesehatan;
c. Memberikan rekomendasi penanganan krisis
kesehatan;
d. Melakukan evaluasi penanganan darurat krisis
kesehatan; dan
e. Melakukan rapat koordinasi internal.
3. Koordinator Logistik
a. Memfasilitasi tambahan logistik kesehatan yang
dibutuhkan oleh Tim Kegawatdaruratan Medis dan
Relawan;
b. Melakukan perencanaan kebutuhan, penyediaan,
penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan
logistik kesehatan saat darurat krisis kesehatan; dan
c. Melakukan rapat koordinasi internal.
4. Koordinator Data dan Informasi
a. Mencatat DMT dan relawan yang membantu respon
penanganan darurat krisis kesehatan serta membuat
database;
b. Melakukan pemantauan terus menerus kondisi krisis
kesehatan serta memberikan informasi terkini situasi dan
penanganan krisis kesehatan kepada DMT dan relawan;
c. Melakukan pengelolaan data dan informasi yang meliputi
pengumpulan, pengolahan, analisa, pembuatan laporan dan
penyebarluasan data dan informasi penanganan darurat
krisis kesehatan; dan
d. Melakukan rapat koordinasi internal.
2. Koordinator Pelayanan Kesehatan
a. Mengoordinasikan upaya pelayanan kesehatan saat
darurat krisis kesehatan;
b. Mengoordinasikan dan memobilisasi Tim
Kegawatdaruratan Medis (DMT) serta relawan;
c. Menugaskan dan melakukan pemantauan pelaksanaan
pelayanan kesehatan oleh Tim Kegawatdaruratan Medis
(DMT) serta relawan; dan
d. Melakukan rapat koordinasi internal
Tugas dari masing-masing koordinator adalah sebagai berikut:
29. 29
• Operasionalisasi Pusat Darurat Krisis Kesehatan
(HEOC) dilaksanakan sampai dengan berakhirnya
masa darurat krisis kesehatan yang ditetapkan oleh
pemerintah/pemerintah daerah.
• Setelah pengakhiran operasionalisasi Pusat Darurat
Krisis Kesehatan (HEOC) maka peran dan tugasnya
akan kembali menjadi Tim Manajemen Krisis
Kesehatan (DHMT).
PENGAKHIRAN
HEOC
30. 30
DISASTER MEDICAL TEAMs (DMTs)/
TIM KEGAWATDARURATAN MEDIS
Sekelompok profesional di bidang kesehatan yang
melakukan pelayanan medis secara langsung kepada
masyarakat yang terkena dampak bencana sebagai
tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem
pelayanan kesehatan setempat.
DEFINISI
32. 32
TUGAS
DMTs
1. Menjamin kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
terdampak.
2. Merespon di lokasi terdampak maksimal 24 jam setelah
kejadian.
3. Menetap atau berkeliling untuk mencari, melayani, dan
merujuk korban akibat krisis/bencana.
4. Mendampingi HEOC dalam mengkoordinir DMTCC apabila
dibutuhkan.
5. Melayani minimal 50 pasien rawat jalan setiap hari, dengan
waktu penugasan selama 7 hari efektif di lokasi terdampak
bencana.
33. Sarana dan Logistik
1. Ambulans
2. Obat-obatan
3. Emergency kit
4. Logistik umum
33
Ruang Lingkup Pelayanan
1. Pelayanan kesehatan primer:
a. Terapi simptomatik
b. Kegawatdaruratan dasar
c. Observasi singkat
2. Durasi pelayanan 8 jam per hari.
3. Jumlah layanan minimal 50 pasien per
hari.
4. Pelayanan dapat dilaksanakan di
ambulans, tenda atau sarana lain yang
memungkinkan.
5. Mendukung atau mengaktifkan
pelayanan kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan area terdampak
Kompetensi dan Kualifikasi (minimal)
1. 1 orang dokter
2. 2 orang perawat
3. 1 orang farmasi
4. 1 orang tenaga umum/logistik, dan
5. 1 orang admin.
)
34. PEMBENTUKAN DISASTER MEDICAL TEAMs (DMTs)
Dilakukan mulai dari level nasional, provinsi, dan kota/kabupaten oleh
organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah;
Proses seleksi dan rekruitmen anggota tim termasuk registrasi dan
kredensial anggota sesuai dengan kualifikasi keprofesian masing-masing;
Database tim DMTs dan keanggotaannya dibuat oleh organisasi pengampu;
Ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota
36. What Is
Kejadian Luar Biasa (KLB) ?
Timbulnya atau meningkatnya
kejadian kesakitan dan atau
kematian yang bermakna
secara epidemiologis pada
suatu daerah dalam kurun
waktu tertentu, dan
merupakan keadaan yang
dapat menjurus pada
terjadinya wabah. (Permenkes
No.1501 Tahun 2010).
38. Perkembangan Corona Virus Disease
2019
renkeudinkeskuburaya@gmail.com
WHO resmi menetapkan
penyakit novel coronavirus
pada manusia ini dengan
sebutan Coronavirus
Disease (COVID-19)
31 Desember 2020
WHO sudah menetapkan
COVID-19 sebagai
pandemic
216 Negara telah melaporkan
kasus konfirmasi COVID-19
sebanyak 5.939.234 dan
meninggal sebanyak
367.255 orang
WHO menetapkan COVID-19
sebagai Public Health
Emergency of International
Concern (PHEIC) / Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Yang
Meresahkan Dunia (KKMMD)
Indonesia telah
melaporkan 2 kasus
konfirmasi COVID-19
Indonesia menetapkan
COVID-19 sebagai
bencana nasional
Tercatat kasus konfirmasi
sebanyak 26.473 dan 1.613
kematian di Indonesia
(https://covid19.go.id)
30 Januari 2020 02 Maret 2020 14 Maret 2020
12 Februari 2020 11 Maret 2020 31 Mei 2020
Indonesia
31
Mei
2020
Kubu Raya
22 April 2021
Kasus
Pertama
39. Covid 19 pertama kali di laporkan di kab. Kubu raya tanggal 22 April 2020
dengan jumlah kasus sebanyak 3 orang
Puncak Kasus harian tertinggi baru terjadi pada tanggal 26 Februari 2022
dengan jumlah kasus sebanyak 139 kasus, per tanggal 4 Agustus 2022 kasus
konfirmasi baru sebanyak 6 kasus
41. Minggu Ke 8 tahun 2022
terjadi Peningkatan Kasus
sebanyak 712 kasus
dibandingkan tahun 2020 dan
2021 dan ini merupakan
puncak kasus mingguan
terbaru, sedangkan pada
minggu ke 30 tahun 2022
terjadi Penurunan dengan
kasus minggu sebelumnya
sebanyak 7 kasus
42. Jumlah total kasus baru
di bulan Agustus 2022
per 4 Agustus 2022
Sebanyak 12 kasus
43. Tanggal 4 Agustus 2022 penambahan kasus baru sebanyak 6 kasus,
kasus sembuh sebanyak 0 dan kasus aktif sebanyak 19 kasus
Hazard adalah potensi bencana yang dapat terjadi di suatu daerah, misalnya gunung api yang masih aktif, lokasi pemukiman di tepi sungai atau di tepi laut (banjir/tsnumani), terletak di lokasi rawan gempa bumi
Hazard sulit untuk dihilangkan atau dimodifikasi , yamg dapat dilakukan adalah menghindari hazard tersebut, misalnya pindah lokasi pemukiman menjadi jauh dari gunung api, jauh dari pantai
Kerentanan adalah faktor yang dapat memperberat dampak dari bencana yang terjadi
Kapasitas adalah satu satunya yang bisa kita modifikasi atau kita tingkatkan, misalnya penyiapan SDM yang ahli bencana, pelatihan kedaruratan bagi tenaga medis,penyiapan sarana dan prasarana (ambulans, rumah sakit,dll)
Membuat peraturan , SOP penanggulangan bencana
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
