Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari nilai-nilai yang tersusun secara sistematis dan hirarkis. Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai agama dan budaya Indonesia serta berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa dalam menyatukan dan memajukan negara.

1. MATERI KULIAH
PANCASILA

2. KEDUDUKAN PANCASILA
• Falsafah Hidup Bangsa
• Pandangan Hidup Bangsa
• Perjanjian Luhur Bangsa
• Dasar Negara
• Ideologi Negara
• Kepribadian Bangsa

3. PANCASILA
SEBAGAI FALSAFAH BANGSA
INDONESIA

4. Apa itu
FILSAFAT
???

5. • Filsafat berasal dari bahasa Yunani
philos/philein = cinta
shopos/shopia= bijaksana
Filsafat = ‘cinta kebijaksanaan’ (love of wisdom).
• Bijaksana berasal dari kata Sansekerta
widya = ilmu
asana = tempat
Bijaksana = ‘tempat ilmu’ = ‘orang bijak’ = orang
pandai’ = ‘orang berilmu
• Untuk menjadi Filosof = orang bijaksana = orang
pandai = orang berilmu ----- > orang harus berpikir
secara mendalam, menggunakan akal pikiran secara
mendalam
• Berpikir secara mendalam = merenung = kontemplasi

6. Filsafat adalah kegiatan berpikir secara reflektif:
mendalam, kritis, mendasar, dan menyeluruh.
Filsafat timbul akibat dari rasa ta’jub, dari ta’jub orang
bertanya, mencari jawab, meneliti, menemukan, dan
memanfaatkan.
Sasaran filsafat meliputi:
ontologi (apa);
epistimologi (bagaimana);
aksiologi (untuk apa = nilai/manfaat)
Contoh:
Apakah pendidikan itu?
Bagaimana melakukan pendidikan?
Apa manfaat/nilai pendidikan?

7.  FILSAFAT adalah UPAYA UNTUK MENGGAMBARKAN
DAN MENYATAKAN SUATU PANDANGAN YANG
SISTEMATIS DAN KOMPREHENSIF TENTANG ALAM
SEMESTA DAN KEDUDUKAN MANUSIA DI DALAMNYA
 Ber-FILSAFAT adalah berfikir dengan melibatkan
seluruh panca indera untuk menemukan
kebenaran atau mengkaji sebuah jawaban atas
pertanyaan dari gejala-gejala yang muncul
melalui pemikiran secara radikal, universal,
koseptual, koheren dan konsisten, sistematik,
komperhensif, bebas dan bertanggung jawab
dengan metode-metode yang terkonsep.

8. Berfilsafat adalah
BERPIKIR
Ciri Berpikir Filsafat
Berpikir secara radikal.
Berpikir secara universal .
Berpikir secara konseptual.
Berpikir secara sistematik.
Berpikir secara holistik.
Berpikir secara komprehensif.

9. • Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia
berarti:
– Pancasila merupakan hasil pemikiran yang mendalam
dari para pemimpin bangsa dalam menajawab
permasalahan hidup mengenai dasar negara.
– Pancasila merupakan wujud sikap kebijaksanaan para
pemimpin negara dalam menyelesaikan permsalahan
bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara.
– Pancasila berisi ajaran tentang nilai-niali kebenaran
yang dipandang baik dalam hidup dan kehidupan atau
nilai-nilai kehidupan yang dipandang baik oleh bangsa
Indonesia. --- PANDANGAN HIDUP

10. • Pancasila sebagai pandangan hidup berarti
bahwa Pancasila berisikan nilai-nilai tentang
kehidupan yang dipandang baik oleh bangsa
Indonesia.
• Nilai-nilai kehidupan yang dipandang baik itu
harus dijadikan sebgai pegangan atau
pedoman bagi bangsa Indonesia dalam
menyelesaikan permasalahan hidup dan
kehidupan. Ini berarti Pancasila juga
berkedudukan sebagai PEDOMAN atau
PEGANGAN hidup bangsa Indonesia.

11. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Perjanjian Luhur
Bangsa Indonesia
 Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai landasan
dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan negara. Hal ini berarti
Pancasila juga berfungsi sebagai sumber aturan (hukum) dalam
penyelenggaraan negara. - Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum.
 Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945
merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia setelah melalui perdebatan
panjang dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.
 Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara didasarkan atas realitas bangsa
Indonesia yang plural, yang terdiri dari berbagai pemeluk agama yang
berbeda-beda.
 Meskipun secara demografis umat Islam merupakan mayoritas, sekitar 80%
dari masyarakat Indonesia, tetapi secara geografis keberadaan umat Islam
tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah Indonesia Timur:
Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar
masyarakatnya memeluk agama Nasrani (Katholik, Kristen). Sebagian besar
masyarakat Bali memeluk agama Hindu.

12. • Realitas tersebut menjadi dasar peertimbangan, jika Negara Republik
Indonesia didasarkan atas Syariat (hukum) Islam semata kemungkinan
besar tidak dapat terwujud adanya Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Bahkan kemungkinan sebagian wilayah Indonesia Timur yang
mayoritas penduduknya bukan muslim akan mendirikan negara sendiri.
• Memaksakan Syariat (hukum) Islam sebagai dasar negara RI sama
halnya dengan menyulut perpecahan NKRI. Akankah kita menghendaki
NKRI terpecah menjadi: Republik Islam Indonesia, Republik Bali,
Republik Maluku Selatan, Republik Papua, dan sebagainya?
• Karena itu, dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil
perjanjian luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

13. HUBUNGAN PANCASILA DAN AGAMA
 Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai sosio budaya yang hidup dan
berkembang sepanjang sejarah kehidupan bangsa Indonesia.
 Nilai-nilai sosio budaya kehidupan bangsa Indonesia bersumber dari
nilai-nilai spiritual yang diyakini kebenarannya.
 Nilai-nilai spiritual yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia
bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang dianut dan dilaksanakan
sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Indonesia.
 Dengan demikian nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai ajaran
agama yang ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia.
 Agama bagi Pancasila adalah sumber nilai-nilai kehidupan yang
dipandang baik.

14.  Tidak akan ada pertentangan antara nilai-nilai Pancasila dan
Agama. Pancasila tanpa agama bukanlah Pancasila. Seorang
Pancasialis adalah seorang yang relegius, disamping humanis,
nasionalis, demokratis, dan “sosialis”.
 Pancasila menjamin dan melindungi semua agama yang dianut
oleh orang Indonesia tanpa kecuali. Pancasila menjamin dan
melindungi kebebasan umat beragama untuk menjalankan
ajaran agama yang diyakininya.
 Pengamalan ajaran agama, disamping sebagai wujud dari
pengabdian (ibadah) kepada Tuhan YTME, juga harus
menjunjung tinggi dan menghormati harkat dan martabat
kemanusiaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
dan negara, menghargai nilai-nilai kerakyatan dan , musyawarah,
serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat.

15.  Jika ada pengamalan agama tanpa mengindahkan nilai-nilai
kemanusiaan, tanpa mengindahkan persatuan, tanpa menghormati
nilai kerakyatan dan musyawarah, tanpa bersikap adil dan tanpa
mempedulikan kesejhateraan masyarakat, maka perlu
dipertanyakan tingkat kebenaran dari pengamalan agamanya;
kemungkinan ada kekeliruan dalam memahami, menafsirkan, dan
mengamalkan ajaran agamanya.
 Mengamalkan ajaran Agama berarti juga telah mengamalkan
Pancasila.
 Jika ada orang mengaku Pancasilais tanpa mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya, maka perlu dipertanyakan kebenaran
pengamalan Pancasilanya; jelas ada kekeliruan dalam memahami
dan mengamalkan Pancasila.
 Pancasila mengajak semua umat beragama menjadi pemeluk
agama yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

16. NILAI-NILAI PANCASILA
SEBAGAI NILAI YANG
TERSUSUN SECARA
HIRARKIS-SISTEMATIS

17.  Nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai
yang tersusun secara sistematis hirarkis.
 Sistematis berarti merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling
terkait.
 Hirarkis berarti bertingkat, dimana nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa adalah menjiwai, meliputi, dan menjadi sumber dari
nilai-nilai yang ada pada keempat sila lainnya (nilai-nilai
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial). Nilai-nilai
Kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai, diliputi, dan
bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta
menjiwai, meliputi, dan menjadi sumber dari nilai-nilai yang ada
pada ketiga sila lainnya (persatuan, kerakyatan, dan keadilan
sosial). Begitu seterusnya.
 Dalam negara yang berdasarkan Pancasila tidak boleh ada hukum atau
peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai
ajaran agama, termasuk ajaran agama (syariat) Islam.

18. KKEETTUUHHAANNAANN YYAANNGG MMAAHHAA EESSAA
KKEEMMAANNUUSSIIAAAANN YYAANNGG AADDIILL DDAANN
BBEERRAADDAABB
PPEERRSSAATTUUAANN IINNDDOONNEESSIIAA
KKEERRAAKKYYAATTAANN YYAANNGG DDIIPPIIMMPPIINN OOLLEEHH
HHIIKKMMAATT KKEEBBIIJJAAKKSSAANNAAAANN DDAALLAAMM
PPEERRMMUUSSYYAAWWAARRAATTAANN// PPEERRWWAAKKIILLAANN
KKEEAADDIILLAANN SSOOSSIIAALL BBAAGGII
SSEELLUURRUUHH RRAAKKYYAATT
IINNDDOONNEESSIIAA

19. 1
2
3
4
5

20. KETUHANAN YANG
MAHA ESA
KEMANUSIAAN YANG
ADIL DAN BERADAB
PERSATUAN
INDONESIA
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN
DALAM PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN
KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT
INDONESIA

21. PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI BANGSA
INDONESIA

22. Pengertian Ideologi
• Ideologi berasal dari kata idea yang berarti
gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita
dan logos yang berarti ilmu.
• Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian
dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus
dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap
itu sekaligus merupakan dasar, pandangan
atau faham.

23. • Anthony Downs (1975): Ideologi merupakan seperangkat
asumsi dasar baik normative maupun empiris mengenai sifat
dan tujuaan manusia atau masyarakat agar dapat dipakai
untuk mendorong serta mengembangkan teori politik
• Thompson (1984): Ideologi adalah seperangkat gagasan atau
pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang
diorganisasikan menjadi suatu sistem yang teratur
• Hortton dan Hunt (1984): Ideologi sebagai suatu sistem
gagasan yang menyetujui seperangkat norma

24. Karakteristik Ideologi
Pada hakekatnya, ideologi merupakan asas
kerohanian yang antara lain memiliki ciri :
a.Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup
kebangsaan dan kenegaraan
b.Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan
dunia, pandangan hidup, pedoman hidup,
pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan,
diamalkan,dan dilestarikan kepada generasi
berikutnya dan dipertahankan dengan kesediaan
berkorban

25. c. Ideologi sering muncul dan berkembang dalam
situasi kritis
d. Memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan
terprogram
e. Mencakup beberapa strata pemikiran dan
panutan
f. Memiliki pola pemikiran yang sistematis
g. Cenderung eksklusif, absolute, dan universal
h. Memiliki sikap empiris dan normative
i. Dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan
konseptualisasinya
j. Biasanya terjalin di gerakan-gerkan politik

26. Fungsi Ideologi
a. Sebagai pedoman bagi individu, masyarakat, atau
bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak
b. Sebagai kekuatan yang mampu memberikan
semangat dan motivasi individu masyarakat dan
bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai
tujuan
c. Sebagai upaya untuk menghadapi berbagai persoalan
yang sedang dan akan dihadapi seseorang,
masyarakat, dan bangsa di segala aspek kehidupan

27. Fungsi Ideologi dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
a. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara
individual
b. Membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor
kehidupan masyarakat
c. Memberikan wawasan umum mengeni eksistensi manusia, masyarakat, dan
berbagai institusi yang ada di masyarakat
d. Melengkapi struktur koqnitif manusia
e. Menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai
pertimbangan dan tindakan manusia baik secara individu maupun sebagai
anggota masyarakat
f. Sebagai sarana untuk mengendalikan konflik (fungsi integratif)
g. Sebagai cermin individu untuk melihat dunia dan dirinya serta sebagai jendela
agar orang lain bisa melihat dirinya
h. Kekuatan dinamis dalam kehidupan individu maupun kolektif, memberikan bekal
wawasan sekaliguss menghasilkan komitmen untuk bertindak.

28. PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI TERBUKA

29. Ideologi Terbuka
• Ideologi yang mampu menampung
dinamika perkembangan kehidupan
masyarakat sehingga dapat tetap bertahan
dan tidak mudah usang (ketinggalan
jaman).
• Pancasila sebagai Ideologi terbuka berarti
Pancasila mampu menampung dinamika
perkembangan kehidupan masyarakat
sehingga dapat tetap bertahan dan tidak
mudah usang (ketinggalan jaman).

30. • Pancasila sebagai ideologi terbuka
mengandung struktur nilai sebagai berikut:
– Nilai dasar: nilai yang bersifat mendasar dan
universal dan menjadi landasan filosofis;
– Nilia instrumental: nilai yang bersifat normatif dan
menjadi alat (instrumen) untuk mewujudkan nilai
dasar;
– Nilai aktual-praksis; aktivitas atau perilaku
kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan
normatif sebagi nilai instrumental dalam
mewujudkan nilai dasar.

31. PERBEDAAN Ideologi Terbuka dan Ideologi
Tertutup
• Ideologi Terbuka
• Nilai dan cita-citanya tidak
dipaksakan dari luar
• Nilai dan cita-citanya digali dari
kekayaan rokhani, moral dan budaya
masyarakat sendiri
• Hasil musyawarah dan konsensus
masyrakat
• Milik seluruh rakyat, sekaligus sebgai
kepribadian masyarakat
• Isinya tidak operasional, menjadi
operasional bila diwujudkan dalam
konstitusi dan peraturan perundang-undangan
• Bersifat dinamis dan reformis
• Ideologi Tertutup
• Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup
dalam masyarakat
• Merupakan cita-cita suatu kelompok orang
yang mendasari suatu program untuk merubah
dan membaharui masyarakat
• Dibenarkan atas nama ideologi masyarakat
harus berkorban
• Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku
• Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita
• Terdiri atas tuntutan konkrit dan operasional
yang diajukan secara mutlak
• Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan kadang
dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan

32. Ideologi Pancasila sebagai ideologi
terbuka secara struktural memiliki
dimensi idealis, normatif dan
realistis

33. UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

34. Pengertian
• Undang-Undang Dasa rterjemahan dari kata
grondwet (Belanda)
• Angka Tahun 1945 di belakang kata Undang-
Undang Dasar menunjukkan Tahun penetapan,
yaitu Tahun 1945 (18 Agustus).
• Penyebutan angka tahun 1945 dimaksudkan
untuk membedakan dengan Undang-Undang
Dasar lainnya yang juga pernah berlaku di
Indonesia pada kurun waktu yang berbeda, yaitu
Konstitusi RIS pada tahun 1949 dan UUDS pada
tahun 1950.

35. • UUD harus memenuhi dua syarat.
– Syarat pertama adalah syarat materiil, yakni
seperangkat norma itu harus memuat hal-hal
yang fundamental dalam suatu negara.
– Syarat kedua adalah syarat formal, yakni
konstitusi itu harus dilahirkan oleh lembaga
yang berwenang, yaitu lembaga yang paling
berkuasa, supreme.

36. • UUD juga sering disebut dengan Konstitusi
• Konstitusi berasal dari bahsa latin constitutiones
yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.
• Secara umum Konstitusi bisa dibedakan menjadi dua:
• konstitusi tertulis (geschreven constitutie, written
constitution)
• Konstitusi tidak tertulis (ongeschreven grondwet,
unwritten constitution).
• Konstitusi mempunayi dua pengertian, yaitu
konstitusi dalam pengeritan yang luas dan
sempit.

37. • Konstitusi dalam arti luas, yaitu sistem pemerintahan
dari suatu negara dan merupakan himpunan
peraturan yang mendasari serta mengatur
pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya.
• Konstitusi dalam arti luas mencakup segala
ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian
negara, baik yang terdapat dalam undang-undang
dasar, undang-undang organic dan peraturan
perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau
konvensi.

38. • Konstistusi dalam arti sempit, yaitu sekumpulan
peraturan yang legal dalam lapangan
ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam
“suatu dokumen” atau “beberapa dokumen”
yang terkait satu sama lain.
• Dalam arti sempit konstitusi sebagai
keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu
negara yang berupa kumpulan peraturan-peraturan
yang membentuk, mengatur atau
memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

40. • Konstitusi bisa diklasifikasikan berdasarkan 5 (lima) aspek:
– Klasifikasi konstitusi berdasarkan bentuk naskahnya, yaitu
Konstitusi Tertulis (written constitution) dan Konstitusi
Tidak Tertulis (non-written constitution).
– Klasifikasi konstitusi berdasarkan proses atau tata cara
perubahannya, yang dapat dibedakan mennjadi Konstitusi
Luwes (flexible constitution) dan Konstitusi Tegar (rigid
constitution).
– Klasifikasi konstitusi berdasarkan kedudukan konstitusi
atas parlemen, yang dapat dibedakan menjadi Konsttitusi
Derajat Tinggi (supreme constitution) dan Konstitusi Bukan
Derajat Tinggi (non-supreme constitution).

41. – Klasifikasi konstitusi berdasarkan isi yang
menyangkut sistem pemisahan kekuasaan dari
organ-organ negara, yang dapat dibedakan
menjadi Konstitusi Presidensil (presidential
constitution) dan Konstitusi Sistem Parlementer
(parliamentary constitution).
– Klasifikasi konstitusi berdasarkan isi yang
menyangkut distribusi kekuasaan antara
pemerintah pusat/federal dengan pemerintah
daerah/negara bagian, yang dapat dibedakan
menjadi Konstitusi Serikat (federal constitution)
dan Konstitusi Kesatuan (unitary constitution).

42. • Ada empat macam prosedur perubahan
konstitusi, yaitu:
– Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang
kekuasaan legislatif dengan pembatasan-pembatasan
tertentu.
– Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat
melalui referendum.
– Perubahan konstitusi -di negara serikat- yang
dilakukan oleh sejumlah negara bagian
– Perubahan konstitusi yang dilakukan melalui konvensi
atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus
yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan
konstitusi.

43. PERUBAHAN
UUD NEGARA RI 1945

44. UUD 1945 BERSIFAT SINGKAT
• Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorikan sebagai konstitusi
asli yang disusun secara demokratis, sebab disusun oleh para
pendiri negara dan ditetapkan melalui sebuah persidangan yang
cukup representatif.
• Dilihat dari segi isinya, sebelum dilakukan perubahan UUD 1945
dapat dikatakan sangat singkat, karena hanya memuat 37 pasal
dan 16 bab ditambah 2 aturan peralihan dan 4 aturan tambahan.
• Meskipun singkat, sebagai konstitusi, UUD 1945 secara garis besar
telah memuat apa yang seharusnya menjadi isi konstitusi, seperti
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara, dan
terutama adalah susunan ketatanegaraan dan pembagian serta
pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
• Namun dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan sekarang
dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap isi dari UUD 1945.

45. Alasan Perubahan UUD 1945
• Secara filosofis setiap UUD terbatas
keberlakuannya, karena terikat oleh ruang dan
waktu. Tidak ada satu pun UUD yang dapat
berlaku sepanjang jaman dan telah memenuhi
kebutuhan realitas sosial yang terus berubah.
• Dilihat dari prepektif historis, UUD 1945 pada
dasarnya adalah merupakan Undang-Undang
Dasar yang oleh penyusunnya dimaksudkan
bersifat sementara. Karena itu sudah
seharusnya diperbaiki atau disempurnakan.

46. • Secara empiris, UUD 1945 memberikan peluang
terhadap apa yang sering disebut dengan executive
heavy, khususnya kepada Presiden, sehingga dapat
melahirkan pemerintahan yang otoriter. Padahal
suatu Undang-Undang Dasar itu diadakan dengan
maksud untuk memberikan pembatasan terhadap
kekuasaan dan menciptakan checks and balances.
• UUD 1945 memiliki pasal-pasal ambigue yang dapat
menimbulkan terjadinya monopoli interpretasi.
• UUD Dasar 1945 terlalu sedikit dalam memuat
ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia.

47. Materi UUD 1945
yang Tidak Bisa Diubah
1. Pembukaan UUD 1945;
2. Bentuk Negara Kesatuan
3. Bentuk pemerintahan Republik dan;
4. Sistem Pemerintahan Presidensial.

48. Hasil Perubahan UUD 1945
• Pada Perubahan Pertama UUD 1945 Tahun 1999
diubah:
1. Pasal 5 ayat (1),
2. Pasal 7,
3. Pasal 9,
4. Pasal 13 Ayat (2),
5. Pasal 14,
6. Pasal 15,
7. Pasal 17 Ayat (2) dan (3),
8. Pasal 20, dan
9. Pasal 21.

49. • Pada Perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000 diubah dan/atau ditambah:
1. Pasal 18,
2. Pasal 18A,
3. Pasal 18B,
4. Pasal 19,
5. Pasal 20 Ayat (5),
6. Pasal 20A,
7. Pasal 22 A,
8. Pasal 22B,
9. Bab IXA,
10. Pasal 25E,
11. Bab X,
12. Pasal 26 Ayat (2) dan (3),
13. Pasal 27 Ayat (3),
14. Bab XA,
15. Pasal 28A,
16. Pasal 28B,
17. Pasal 28C,
18. Pasal 28D,
19. Pasal 28E,
20. Pasal 28F,
21. Pasal 28G,
22. Pasal 28H,
23. Pasal 28I,
24. Pasal 28J,
25. Bab XII,
26. Pasal 30,
27. Bab XV,
28. Pasal 36A,
29. Pasal 36B, dan
30. Pasal 36C.

50. • Pada Perubahan Ketiga UUD 1945 Tahun 2001 diubah dan/atau ditambah:
1. Pasal 1 Ayat (2) dan (3);
2. Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4);
3. Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5);
4. Pasal 7A,
5. Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7);
6. Pasal 7C;
7. Pasal 8 Ayat (1) dan (2);
8. Pasal 11 Ayat (2) dan (3);
9. Pasal 17 Ayat (4);
10. Bab VIIA,
11. Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4);
12. Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4);
13. Bab VIIB,
14. Pasal 22E, Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6);
15. Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3);
16. Pasal 23A;
17. Pasal 23C,
18. Bab VIIIA,
19. Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3);
20. Pasal 23F Ayat (1) dan (2);
21. Pasal 23G Ayat (1) dan (2);
22. Pasal 24 Ayat (1) dan (2);
23. Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5);
24. Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4);
25. Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

51. • Pada Perubahan Keempat UUD 1945 Tahun 2002 diubah dan/atau
ditambah:
– Pasal 2 Ayat (1);
– Pasal 6A Ayat (4);
– Pasal 8 Ayat (3)
– Pasal 11 Ayat (1);
– Pasal 16 Pasal 23B;
– Pasal 23D;
– Pasal 24 Ayat (3);
– Bab XIII,
– Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5);
– Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2);
– Bab XV,
– Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5);
– Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4);
– Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5);
– Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III;
– Aturan Tambahan Pasal I dan II.

52. • Dalam empat kali perubahan UUD 1945, dari
37 pasal hanya 4 pasal yang tidak mengalami
perubahan dan/atau penambahan sama
sekali, yaitu Pasal 4, 10, 12, dan 29.
• Sedang penambahan pasalnya sebanyak 36
pasal, sehingga meskipun penomoran
pasalnya tetap sampai dengan Pasal 37, tetapi
jumlah pasalnya sebetulnya menjadi 73 pasal.

53. WAWASAN
KEBANGSAAN
NASIONAL
INDONESIA
a. rosyid al atok
PUSAT KAJIAN PANCASILA UNIVERITAS
NEGERI MALANG

54. INDONESIA
NEGARA KEPULAUAN
TERLETAK ANTARA DUA BENUA (ASIA DAN AUSTRALIA)
DAN DUA SAMUDERA (PASIFIK DAN HINDIA) : NUSANTARA
A.Rosyid Al Atok

55. Indonesia - nusantara
A.Rosyid Al Atok

56. KONDISI GEOGRAFIS INDONESIA
NEGARA
KEPULAUAN
Data Depdagri th2004; 17.504 pulau; 7.870 telah
mempunyai nama, 9.634 belum memiliki nama,
dan hanya skitar 6.000 pulau yang berpenghuni.
Setelah diverifikasi berdasarkan metode dan definisi dari Konvensi
PBB, ternyata yang memenuhi syarat pulau 13.487, dan sudah
didaftarkan kepada United Nations Groups of Experts on
Geographical Names (UNGEGN )PBB.
Terletak di PERSIMPANGAN JALAN DUNIA: antara dua samudera (Pasifik dan
Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia)
NUSANTARA

57. LETAK STRATEGIS
GEOGRAFIS
MENGUNTUNGKAN
MEMBANGGAKAN
MENGKHAWATIRKAN
BANYAK
ANCAMAN

58. BAGAIMANA MEMANDANG INDONESIA YANG
TERDIRI DARI RIBUAN PULAU DAN TERLETAK
DI ANTARA DUA BENUA DAN DUA
SAMUDERA ITU
???
WAWASAN
NUSANTARA

59. WAWASAN NUSANTARA
• Cara pandang yang menempatkan bahwa wilayah
Nusantara: pula-pulau yang terletak diantara dua benua
dan dua samudera, sebagai satu kesatuan wilayah yang
utuh dan tak terpisahkan.
• Meskipun di antara pulau-pulau itu terdapat laut, tetapi
keberadaan laut itu bukan sebagai pemisah, melainkan
sebagai penghubung antar pulau.
• Wilayah Nusantara adalah satu wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonbesia (NKRI).
• NKRI adalah bentuk negara yang paling tepat bagi
Indonesia

60. KONDISI
SOSIO-BUDAYA
INDONESIA

61. KONDISI SOSIO-BUDAYA INDONESIA
PLURAL
(MAJEMUK)
SUKU
RAS
BUDAYA
AGAMA

62. Suku: Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet,
Melayu Tamiang, Simeulue, Sigulai

63. Suku: Batak; Karo, Mandailing, Angkola, Toba, Pakpak,
Simalungun, Lubu; Nias, Pesisi

64. Suku: Lubu, Mentawai, Minangkabau

65. Suku: Bonai, Laut, Melayu Riau,
Rawa, Talang Mamak

66. Suku: Bonai, Laut, Melayu Riau, Rawa, Talang
Mamak

67. Suku: Anak Dalam (Anak Rimbo), Batin, Kerinci, Kubu,
Melayu Jambi

68. SukuGumai, Kayu Agung, Komering, Kubu, Lematang, Lintang, Ogan,
Palembang, Pasemah, Sekayu, Semendo

69. Suku: Bangka, Belitung, Lom, Sekak

70. Suku: Kaur, Lembak, Muko-Muko, Rejang, Semendo, Serawai

71. Suku: Krui, Lampung

72. Suku: Betawi

73. Suku: Cirebon, Sunda,

74. Suku: Baduy, Banten

75. Suku: Jawa, Orang Samin,

76. Suku: Jawa

77. Suku: Jawa, Bawean, Madura, Osing, Tengger

78. Suku: Bali Majapahit, Bali Aga

79. Suku: Bima, Dompu, Donggo,
Sasak, Sumbawa

80. Suku: Alor, Boti, Flores, Rote,
Sumba, Timor

81. Suku: Dayak: Kanayan, Ibandi, Mualang, Bidayuh, Mali, Seberuang, Sekujam ,
Sekubang, Ketungau, Desa, Kantuk, Ot Danum/Dohoi, Limbai, Kebahan, Pawan,
Tebidah, Sambas (Melayu Sambas),

82. Suku: Dayak: Punan, Ot Danum/Dohoi, Ngaju, Siang Murung,Bara
Dia, Lawangan, Bawo, Dusun, Maanyan; Paju Sapuluh, Paju Epat,
Dayu, Paku, Benua Lima, Paju Lima

83. Suku: Banjar, Bugis/ Pagatan, Cina Parit, Dayak; Bakumpai,
Orang Barangas, Bukit, Pitap, Hulu Banyu, Balangan, Dusun
Deyah, Warukin, Samihim

84. Suku: Berau

85. Suku: Bolang Mongondow, Minahasa: Babontehu, Bantik, Pasan
Ratahan, Ponosakan, Tonsea, Tontemboan, Toulour,
Tonsawang, Tombulu; Sangir, Talaud

86. Suku: Mamasa, Mandar

87. Suku: Ampana, Balantak, Banggai, Bungku, Buol,
Dampeles, Kaili, Kulawi, Lore, Mori, Pamona, Saluan,
Tojo, Toli Toli, Tomini, Una-una, Wolio

88. Suku: Buton, Muna, Tolaki

89. Suku: Bentong, Bugis, Duri, Konjo Pegunungan,
Konjo Pesisir, Makassar, Toraja

90. Suku: Gorontalo

91. Suku: Ambon, Aru, Buru

92. Suku: Ternate, Tidore

93. Suku: Asmat, Amungme (Mimika), Damal , Arfak
(Manokwari), Bauzi, Biak, Dani, Ekagi, Kamoro,

94. SUKU BANGSA
ASING DI
INDONESIA
HINDIA
ARAB
CINA
EROPA:
BELANDA,
PORTUGIS,
SPANYOL, dll

95. HINDU - PURA
KRISTEN - GEREJA
ISLAM - MASJID
YAHUDI
BUDHA - VIHARA

96. BHINNEKA
KEKAYAAN: BUDAYA DAN
SOSIAL
TANTANGAN
RAWAN
KONFLIK

97. KONFLIK
ANTAR DAERAH
ANTAR SUKU
ANTAR KELOMPOK/GOLONGAN
ANTAR PEMELUK AGAMA

98. MENGAPA
KONFLIK ????

99. BAGAIMANA MEMANDANG KONDISI
INDONESIA YANG SERBA PLURAL
(MAJEMUK)
???
BHINNEKA TUNGGAL IKA

101. • BHINNEKA TUNGGAL IKA
• Berbeda-beda Itu Satu
• Meskipun bangsa Indoensia itu terdiri
dari berbagai daerah, suku, budaya, adat
istiadat, bahasa daerah, dan pemeluk
agama yang berbeda-beda, tetapi pada
hakekatnya adalah satu bangsa, yaitu
Bangsa Indonesia.