Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud.
Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23 Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, tujuan hukum, dan penggolongan hukum. Hukum didefinisikan sebagai keseluruhan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, kepentingan yang diatur, dan hubungannya satu sama lain.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi dan efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa kasus sebagai contoh, termasuk kasus pembatalan aturan batas minimal luas rumah oleh MK dan usulan revisi standar pelayanan jalan tol. Dibahas pula berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum seperti tingkat kepatuhan hukum dan ketegangan antara hukum dengan nilai sos
Dokumen tersebut membahas tentang empat topik utama yaitu rule of law, hak asasi manusia, upaya KPK untuk memberikan sanksi pidana berat bagi koruptor, dan kasus pernikahan anak di bawah umur.
Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud.
Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23 Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, tujuan hukum, dan penggolongan hukum. Hukum didefinisikan sebagai keseluruhan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, kepentingan yang diatur, dan hubungannya satu sama lain.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi dan efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa kasus sebagai contoh, termasuk kasus pembatalan aturan batas minimal luas rumah oleh MK dan usulan revisi standar pelayanan jalan tol. Dibahas pula berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum seperti tingkat kepatuhan hukum dan ketegangan antara hukum dengan nilai sos
Dokumen tersebut membahas tentang empat topik utama yaitu rule of law, hak asasi manusia, upaya KPK untuk memberikan sanksi pidana berat bagi koruptor, dan kasus pernikahan anak di bawah umur.
Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar warga negara dan menciptakan ketertiban serta keadilan di masyarakat.
Kasus ini membahas tentang kaburnya enam tahanan dari sel polisi di Binjai akibat bantuan dari istri salah satu tahanan yang membawa gergaji besi ke dalam sel. Peristiwa ini mengakibatkan Kapolsek dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mengawasi sel dengan baik. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di lembaga kepolisian dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
Dokumen tersebut memberikan kritik terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi modern dan sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. UU ITE perlu direvisi agar lebih menghormati hak asasi manusia sesuai konstitusi. Implementasi UU ITE yang sering mengkriminalisasi netizen tanpa interpretasi hukum yang konsisten
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanayahyaanto
adanya Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang advokat bagian dari penegak hukum maka penegak hukum lainnya dapat bersinergi dengan advokat untuk menegak kan hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan posisi jaksa sebagai penuntut umum dan advokat sebagai penasehat hukum terpidana berat sebelah. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak membeda-bedakan etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberi bantuan hukum setiap saat.
PowerPoint ini berisi tentang hukum, keadilan, dan ketertiban. Di dalamnya juga dijelaskan berbagai penggolongan hukum. Di samping itu, dibahas pula tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia beserta tugas tugas mereka.
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Dokumen tersebut membahas fenomena penghakiman massa dari perspektif hukum dan ekonomi. Secara hukum, penghakiman massa merupakan tindakan melawan hukum karena hanya pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran hukum. Namun, masih banyak terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Secara ekonomi, penghakiman massa dapat menimbulkan kerugian
Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum oleh hakim dengan pendekatan positivistik yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Dokumen ini menjelaskan latar belakang masalah tersebut dan kerangka teori positivisme hukum serta penegakan hukum. Dibahas pula permasalahan utama yaitu bagaimana penegakan hukum oleh hakim dalam berpikir positivistik terhadap nilai-nilai
Dokumen tersebut membahas tentang inkonsistensi dan penyelewengan dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa contoh diberikan seperti kasus-kasus korupsi besar yang proses hukumnya lambat, sedangkan kasus-kasus kecil sering mendapat hukuman berat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum di
1. Dokumen tersebut membahas tentang kegalauan hati korban mafia pailit dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat beberapa poin penting yaitu konsep negara hukum, asas peradilan, dan pentingnya menegakkan keadilan substansial di luar prosedur hukum semata.
Teks tersebut membahas tentang etika dan hukum dalam teknologi komunikasi. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa (1) perkembangan teknologi berpengaruh terhadap pandangan manusia terhadap etika dan hukum, (2) etika dan hukum penting dalam penggunaan teknologi komunikasi untuk mencegah pelanggaran, dan (3) kode etik bisnis dapat mencegah benturan kepentingan dan melindungi bisnis.
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar warga negara dan menciptakan ketertiban serta keadilan di masyarakat.
Kasus ini membahas tentang kaburnya enam tahanan dari sel polisi di Binjai akibat bantuan dari istri salah satu tahanan yang membawa gergaji besi ke dalam sel. Peristiwa ini mengakibatkan Kapolsek dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mengawasi sel dengan baik. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di lembaga kepolisian dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
Dokumen tersebut memberikan kritik terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi modern dan sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. UU ITE perlu direvisi agar lebih menghormati hak asasi manusia sesuai konstitusi. Implementasi UU ITE yang sering mengkriminalisasi netizen tanpa interpretasi hukum yang konsisten
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanayahyaanto
adanya Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang advokat bagian dari penegak hukum maka penegak hukum lainnya dapat bersinergi dengan advokat untuk menegak kan hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan posisi jaksa sebagai penuntut umum dan advokat sebagai penasehat hukum terpidana berat sebelah. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak membeda-bedakan etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberi bantuan hukum setiap saat.
PowerPoint ini berisi tentang hukum, keadilan, dan ketertiban. Di dalamnya juga dijelaskan berbagai penggolongan hukum. Di samping itu, dibahas pula tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia beserta tugas tugas mereka.
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Dokumen tersebut membahas fenomena penghakiman massa dari perspektif hukum dan ekonomi. Secara hukum, penghakiman massa merupakan tindakan melawan hukum karena hanya pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran hukum. Namun, masih banyak terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Secara ekonomi, penghakiman massa dapat menimbulkan kerugian
Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum oleh hakim dengan pendekatan positivistik yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Dokumen ini menjelaskan latar belakang masalah tersebut dan kerangka teori positivisme hukum serta penegakan hukum. Dibahas pula permasalahan utama yaitu bagaimana penegakan hukum oleh hakim dalam berpikir positivistik terhadap nilai-nilai
Dokumen tersebut membahas tentang inkonsistensi dan penyelewengan dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa contoh diberikan seperti kasus-kasus korupsi besar yang proses hukumnya lambat, sedangkan kasus-kasus kecil sering mendapat hukuman berat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum di
1. Dokumen tersebut membahas tentang kegalauan hati korban mafia pailit dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat beberapa poin penting yaitu konsep negara hukum, asas peradilan, dan pentingnya menegakkan keadilan substansial di luar prosedur hukum semata.
Teks tersebut membahas tentang etika dan hukum dalam teknologi komunikasi. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa (1) perkembangan teknologi berpengaruh terhadap pandangan manusia terhadap etika dan hukum, (2) etika dan hukum penting dalam penggunaan teknologi komunikasi untuk mencegah pelanggaran, dan (3) kode etik bisnis dapat mencegah benturan kepentingan dan melindungi bisnis.
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika historis, sosial-politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang konsep negara hukum dan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Juga dibahas tantangan yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum dan belum terpenuhinya rasa keadil
Tugas akhir ini membahas tentang problematika penegakan hukum di Indonesia. Beberapa masalah yang diangkat antara lain rendahnya moralitas aparat hukum, korupsi peradilan yang sulit diberantas, serta kurangnya profesionalisme lembaga hukum dalam menegakkan hukum secara adil.
Dokumen tersebut membahas tentang peran sistem pengaturan dan good governance. Secara garis besar, dibahas definisi pengaturan, karakteristik good governance, komisi hak asasi manusia, dan hubungan antara komisi hak asasi manusia dengan etika bisnis.
Beberapa dokumen membahas tentang landasan hukum dan perlindungan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penyelenggara hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya. Juga dibahas tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti kepolisian.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum menurut para ahli, tujuan hukum, dan penggolongan hukum berdasarkan wujud, ruang lingkup, waktu berlaku, dan subjek yang diatur. Secara ringkas, hukum didefinisikan sebagai sistem peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dengan sanksi hukum bagi pelanggarannya.
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, termasuk pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur penegak demokrasi seperti negara hukum dan masyarakat madani, prinsip-prinsip demokrasi, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia melalui empat periode.
Dokumen tersebut membahas tentang empat topik utama yaitu rule of law, hak asasi manusia, upaya KPK untuk memberikan sanksi pidana berat bagi koruptor, dan kasus pernikahan anak di bawah umur.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Demokrasi dan rule of law merupakan dua konsep penting dalam pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan untuk menentukan pemerintahan, sementara rule of law menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pel
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mengembangkan bisnis di era digital. Era digital saat ini membuka peluang usaha yang lebih luas dengan modal dan biaya yang lebih kecil seperti bisnis online, aplikasi, e-commerce dan lainnya. Dokumen tersebut juga memberikan tips untuk sukses berbisnis seperti fokus, konsisten, belajar, dan skalanya dapat dimulai dari bisnis sampingan hingga bisnis besar.
Dokumen tersebut membahas pentingnya etika dalam komunikasi massa. Ada beberapa poin penting etika komunikasi massa menurut Shoemaker dan Reese yaitu tanggung jawab, kebebasan pers, masalah etis, ketepatan dan objektivitas, serta tindakan adil untuk semua orang. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab bagi media massa.
Dokumen tersebut membahas tentang clickbait journalism, yaitu praktik pembuatan judul berita yang mengelabui pembaca untuk mengklik dengan menyembunyikan inti berita. Clickbait berupa judul sensasional atau berupa pertanyaan yang tidak sesuai dengan isi berita sebenarnya. Clickbait merupakan bentuk jurnalisme yang buruk karena merendahkan martabat profesi jurnalis dan menipu pembaca.
Dokumen tersebut membahas tentang tipografi dan desain tulisan yang baik untuk media online. Beberapa poin penting yang disarankan adalah menggunakan perataan teks ke kiri, menghindari penggunaan huruf kapital untuk judul, serta menggunakan warna biru sebagai warna utama karena dianggap paling aman dan nyaman bagi pengguna.
Teks tersebut membahas gaya penulisan yang tepat untuk media digital dan online. Beberapa poin pentingnya adalah penulisan harus ringkas, jelas dan mudah dipindai, menggunakan judul dan subjudul pendek, serta alinea dan kalimat yang pendek. Hal ini agar tulisan mudah dibaca dan dipahami di layar smartphone atau perangkat mobile.
Radio dan TV online menggunakan teknologi streaming untuk mengirim konten audio dan video secara langsung melalui internet. Format audio yang populer untuk radio online adalah MP3, Ogg Vorbis, dan AAC, sementara pengguna dapat mengakses konten melalui berbagai perangkat termasuk komputer dan ponsel. TV online menawarkan konten video yang dapat diakses secara daring dan sering kali diperbarui, serta dapat disiarkan secara pribadi atau oleh per
Dokumen tersebut membahas tentang tingginya prevalensi jerawat di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Jumlah orang Indonesia yang mengalami jerawat meningkat dari tahun ke tahun. Jerawat dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab jerawat serta solusi perawatan kulit alami berbahan dasar hijauan mikro (microalgae) untuk membersihkan, melembabkan, dan men
2. Dalam menjalankan fungsinya
sebagai sarana pengendali dan
perubahan sosial, hukum
memiliki tujuan untuk
menciptakan tatanan masyarakat
yang tertib, damai, adil yang
ditunjang dengan kepastian
hukum sehingga kepentingan
setiap individu dan masyarakat
dapat terlindungi
Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-
badan resmi yang memiliki otoritas, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan
memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti
dan dapat dirasakan dan nyata bagi yang bersangkutan)
3. Teori etis
Menurut teori ini hukum semata-mata
bertujuan demi keadilan. Isi hukum
ditentukan oleh keyakinan etis kita
mana yang adil dan mana yang
tidak. Artinya hukum menurut teori ini
bertujuan mewujudkan keadilan.
Makna keadilan bukanlah
persamaan melainkan perbandingan
secara proposional.
Tujuan Hukum
tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori:
4. Teori Utilitis
Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang
sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan
kebahagiaan. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi
orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.
Teori Campuran
Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah
mengatur tata tertib dalam masyarakat secara
damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja
menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban
ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi
adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan
untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka
harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil
dengan mengadakan perimbangan antara
kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap
orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa
yang menjadi haknya.
Dengan demikian pendapat ini
dikatakan sebagai
jalan tengah antara teori etis
dan utilitis.
5. Sumber Hukum
Sumber Hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai
kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai
sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu :
a. Sumber hukum Material
(Welborn) : keyakinan dan
perasaan (kesadaran) hukum
individu dan pendapat umum
yangmenentukan isi atau meteri
(jiwa) hukum.
b. Sumber hukum Formal
(Kenborn) : perwujudan bentuk dari
isi hukum material yang
menentukan berlakunya hukum itu
sendiri.
6. 1. Peraturan Perundang-Undangan
2. Kebiasaan (hukum tidak tertulis); Konvensi
perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian
diterima sertadiakui oleh masyarakat. Dalam praktik pnyelenggaraan
Negara, hukum tidak tertulis disebut
konvensi
3. Yurisprudensi;
keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU
dan dijadikan pedomanoleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang
serupa.
4. Traktat;
perjanjian yang dibuat oleh dua Negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan
tertentu yang menjadikepentingan Negara yang bersangkutan.
5. Doktrin;
pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas
penting dalam hukum danpenerapannya.
6. Hukum Agama
Macam-macam sumber
hukum formal :
7. 1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR RI
3. UU
4. Peraturan Pemerintah Pengganti
UU (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
8. KOMUNIKASI
Pengertian Komunikasi
Pengertian Komunikasi Secara Umum adalah proses pengiriman dan
penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih
dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Istilah
komunikasi dalam bahasa inggris disebut communication, yang
berasal dari kata communication atau communis yang memiliki arti
sama atau sama yang memiliki makna pengertian bersama. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komunikasi adalah
pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau
lebih agar pesan yang dimaksuddapatdipahami.
9. Fungsi Komunikasi
Dalam manfaat dan dampak yang ditimbulkan komunikasi memiliki fungsi-
fungsi yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum,
fungsi komunikasi adalah sebagai berikut
Sebagai Kendali : Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa
komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku orang lain atau anggota
dalam beberapa cara yang harus dipatuhi.
Sebagai Motivasi : Komunikasi memberikan perkembangan dalam
memotivasi dengan memberikan penjelasan dalam hal-hal dalam kehidupan
kita.
Sebagai Pengungkapan Emosional : Komunikasi memiliki peranan dalam
mengungkapkan perasaan-perasaan kepada orang lain, baik itu senang,
gembira, kecewa, tidak suka. dan lain-lainnya.
Sebagai Informasi : Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dari
setiap individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dengan
meneruskan data guna mengenai dan menilai pemilihan alternatif.
10. 8 Elemen Komunikasi
Menurut Joseph Dominick setiap peristiwa komunikasi akan
melibatkan 8 elemen komunikasi yang meliputi :
Source (Komunikator)
Enkoding
Pesan
Saluran (channel)
Dekoding
Penerima (Komunikan)
Umpan balik
Gangguan (noise)
11. Hambatan dalam proses komunikasi.
1. Hambatan Teknis (frekuensi,
suara, hasil cetak)
2. Hambatan Psikologis
(Prasangka dan emosi)
3. Hambatan Biogenetis (Panca
Indera, Naluri, sistem saraf)
4. Hambatan Sosiologis
(gemeinschaft/ pribadi
gesellschaft/tidak pribadi)
5. Hambatan Antropologis
(gender, postur, warna kulit, kebiasaan,
bahasa, lifestyle)
12. • Ada pepatah dalam bahasa latin yang berbunyi ‘Ubi ius Societas” artinya di
mana ada hukum di situ ada masyarakat. Dalam konteks ilmu komunikasi
pepatah itu berbunyi “Ubi Comunication ubi ius” artinya tidak ada hukum
seandainya tidak ada proses penyampaian pesan antar manusia
(komunikasi).
BungIwan.com
Hukum Komunikasi
Kalau kita merujuk pada pengertian
hukum berdasarkan etimologi bahasa
tersebut maka, hukum dalam konteks
ilmu komunikasi diartikan “undang-
undang atau peraturan yang dihasilkan
dari proses musyawarah wakil rakyat
yang ditujukan untuk mengatur proses
penyampaian pesan antar manusia. “
13. Hubungan antara komunikasi dan hukum menghasilkan dua pengertian yakni
komunikasi hukum dan hukum komunikasi.
Komunikasi hukum adalah mempelajari komunikasi dan hukum secara imperatif
normatif. Dalam konteks ini undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi adalah
proses penyampaian pesan (komunikasi dan informasi) kepada masyarakat dengan
tujuan memaksa perilaku tertentu sesuai kaidah hukum itu sendiri.
Sedangkan hukum komunikasi adalah akibat-
akibat hukum yang muncul dari proses
penyampaian pesan antar manusia. Yang
termasuk dalam pengertian ini misalnya,
pencemaran nama baik melalui media massa,
penghinaan terhadap kepala negara melalui
media massa, dan lain-lain.
(A. Muis, Kontroversi sekitar kebebasan pers, Mario
Grafika, 1996).
14. Hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab
antara manusia dalam proses penyampaian pesan baik secara langsung ( non media
) dan atau secara tidak langsung ( dengan media cetak maupun technology
elektromagnetik /telekomunikasi )
Tujuannya Agar Hak asasi dan kemerdekaan
setiap orang dalam melakukan interaksi
social atau berkomunikasi dapat berlangsung
dengan aman dan penuh tanggung jawab ,
maka diperlukan adanya suatu aturan-aturan
yang mengaturnya agar proses penyampaian
pesan antara manusia dapat berjalan dengan
baik dan benar demi mewujudkan rasa
keadilan, ketertiban, kedamaian dan
keamanan sebagai bentuk dari demokrasi
15. Media Massa memiliki 3 sifat atau karakteristik yang
berperan membentuk opini publik yaitu :
1. Sifat Ubikuitas (ubiquity)
terdapat dimana- mana
2. Sifat Kumulatif (
cumulativeness)
mengulang-ngulang
3. Sifat Konsonan ( consonant)
bersifat menegaskan seolah- olah berasal
dari masyarakat
16. MEDIA SOSIAL
Media sosial adalah sebuah media
online, dengan para penggunanya
bisa dengan mudah berpartisipasi,
berbagi, dan menciptakan isi meliputi
blog, jejaring sosial, wiki, forum dan
dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan
wiki merupakan bentuk media sosial
yang paling umum digunakan oleh
masyarakat di seluruh dunia.
Andreas Kaplan dan Michael
Haenlein mendefinisikan media
sosial sebagai "sebuah kelompok
aplikasi berbasis internet yang
membangun di atas dasar ideologi
dan teknologi Web 2.0 , dan yang
memungkinkan penciptaan dan
pertukaran user-generated content".
17. Cyber Law / Hukum Telematika
Kata telematika berasal dari istilah dalam bahasa Perancis TELEMATIQUE yang
merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi.
Istilah telematika merujuk pada hakekat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik
yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.
Istilah Teknologi Informasi itu sendiri merujuk pada
perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah
informasi. Para praktisi menyatakan bahwa TELEMATICS
adalah singkatan dari TELECOMMUNICATION and
INFORMATICS sebagai wujud dari perpaduan konsep
Computing and Communication. Istilah Telematics
juga dikenal sebagai {the new hybrid technology} yang lahir
karena perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini
memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan
informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan
istilah konvergensi.
18. Latar Belakang Terbentuknya CyberLaw
Cyber law erat lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini
juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-
ubah
dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan
itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada
dua
unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan
globalisasi manusia dipengaruhi dan kedua, dengan
globalisasi manusia mempengaruhi (jadi dipengaruhi atau
mempengaruhi)
19. Kerangka Hukum Telematika
1. Hukum Pidana – KUHP
2. Hukum E-commerce
Pasal 1313 KUH Perdata
3. UU ITE - UU no 11 tahun 2008
4. Hukum Perlindungan Konsumen
UU no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
5. Hukum Telekomunikasi
UU no 36 tahun 1999
6. Hak Kekayaan Intelektual -
Tentang Hak cipta UU no 19 tahun 2002,
Merek UU no 15 tahun 2001,
Paten UU no 14 tahun 2001,
Desain Industri UU no 31 tahun 2000,
Rahasia dagang UU no 30 tahun 2000,
Desain tata letak sirkuit terpadu UU no 32
tahun 2000
20. CYBER CRIME
Cybercrime = computer crime
Computer crime:
”Kejahatan di bidang komputer secara
umum dapat diartikan
sebagai penggunaan komputer secara
illegal”
Cybercrime dapat didefinisikan
sebagai perbuatan melawan
hukum yang dilakukan dengan
menggunakan internet yang
berbasis pada kecanggihan teknologi
komputer dan
telekomunikasi.
21. •Anauthorized access to computer system and
service – hacker, sabotase
•Illegal contents spt berita bohong, fitnah, pornografi,
rahasia negara, agitasi, propagnda melawan
pemerintah yang sah
•Data forgery (pemalsuan data )
•Cyber espionage , kegiatan mata2 terhadap pihak
lain
•Cyber Sabotage and extortion , gangguan
perusakan terhadap suatu data atau sabotase
•Offence Against intellectual property kejahatan
yang di tujukan terhadap hak kekayaan intelektual
yang dimiliki sesorang di internet
•Infringements of privacy Pelanggaran privasi spt
pin atm, 3 digit kartu kredit, penyakit pribadi dll
22.
23. Undang-undang Transaksi dan Informasi Elektronik UU ITE nomor 19 tahun
2016 yang merupakan perubahan dari UU nomor 11 tahun 2008 yang disebut
sebagai UU ITE).
Dengan UU ITE diharapkan seluruh persoalan
terkini berkaitan dengan aktitivitas di dunia
maya dapat diselesaikan dalam hal terjadi
persengketaan dan pelanggaran yang
menimbulkan kerugian dan bahkan korban atas
aktivitas di dunia maya.
Oleh karena itu UU ITE ini merupakan bentuk
perlindungan kepada seluruh masyarakat
dalam rangka menjamin kepastian hukum,
dimana sebelumnya hal ini menjadi kerisauan
semua pihak, khususnya berkenaan dengan
munculnya berbagai kegiatan berbasis
elektronik.
24. Dasar Hukum Telematika
1. UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang
merupakan perubahan dari UU
nomor 11 tahun 2008
2. UU No. 40/1999 tentang Pers
3. UU No. 36/1999 tentang
Telekomunikasi
4. PP 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem
Elektronik.
25. 6 Aturan di UU ITE Yang Perlu Di Ketahui saat
Bermedsos
1. Melanggar kesusilaan.
Pasal 45 ayat 1: Setiap Orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
26. 2. Perjudian
Pasal 45 ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
27. 3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Pasal 45 ayat 3: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
28. 4. Pemerasan dan/atau pengancaman
Pasal 45 ayat 4: Setiap Orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
29. 5. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen.
Pasal 45A ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
30. 6. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA).
Pasal 45A ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).