Dokumen tersebut membahas tentang rumah sakit sebagai korporasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Ia menjelaskan bahwa rumah sakit adalah badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk hukum pidana, atas perbuatan yang dilakukan. Dokumen ini juga membahas definisi korporasi dan rumah sakit serta tanggung jawab rumah sakit kepada pasien.
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...viviokta3
Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi pelanggaran HAM dan nilai-nilai Pancasila dalam Tragedi Trisakti 1998. Dibahas pengertian HAM, ruang lingkupnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan sejarah terjadinya Tragedi Trisakti beserta latar belakangnya.
Teks tersebut membahas tentang definisi Negara Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 dimana sistem hukumnya berasal dari campuran hukum Barat, agama, dan adat namun seringkali penegakannya tidak berjalan sesuai aturan."
Dokumen tersebut membahas tentang rumah sakit sebagai korporasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Ia menjelaskan bahwa rumah sakit adalah badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk hukum pidana, atas perbuatan yang dilakukan. Dokumen ini juga membahas definisi korporasi dan rumah sakit serta tanggung jawab rumah sakit kepada pasien.
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...viviokta3
Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi pelanggaran HAM dan nilai-nilai Pancasila dalam Tragedi Trisakti 1998. Dibahas pengertian HAM, ruang lingkupnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan sejarah terjadinya Tragedi Trisakti beserta latar belakangnya.
Teks tersebut membahas tentang definisi Negara Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 dimana sistem hukumnya berasal dari campuran hukum Barat, agama, dan adat namun seringkali penegakannya tidak berjalan sesuai aturan."
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Usman Abdul Halim
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi Pancasila, serta pentingnya kehidupan yang demokratis. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang bebas. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesetaraan
Bab 6 membahas perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik meliputi lembaga-lembaga masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan MK. Bab ini juga membahas sistem politik yang berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi liberal hingga pelaksanaan demokrasi. Sistem politik di
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia dijelaskan sebagai pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur yang mendukung terlaksananya demokrasi secara efektif, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam sistem demokrasi."
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraHana Medina
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar dibahas tentang pengertian demokrasi menurut para ahli, macam-macam demokrasi, nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo, faktor pendukung demokrasi, dan aspek-aspek demokrasi pancasila.
Ringkasan presentasi tentang hakikat dan prinsip demokrasi oleh kelompok 5 adalah:
Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan melibatkan rakyat. Hakikat demokrasi adalah kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup pengakuan rakyat dalam pemerintahan, hak asasi man
Dokumen tersebut merangkum peristiwa demonstrasi mahasiswa Indonesia pada tahun 1998 yang menuntut mundurnya Soeharto dari kepresidenan. Peristiwa ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap korupsi dan kinerja ekonomi yang memburuk di bawah rezim Soeharto. Demonstrasi besar-besaran dilakukan namun dihalangi militer yang menewaskan ratusan orang. Akhirnya Soeharto mundur dan digantikan Habibie, namun demonstrasi
[Ringkasan]
Periode 1945-1949 merupakan awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Karakteristiknya adalah memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta sistem presidensial yang memungkinkan presiden berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pendiri bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Usman Abdul Halim
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi Pancasila, serta pentingnya kehidupan yang demokratis. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang bebas. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesetaraan
Bab 6 membahas perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik meliputi lembaga-lembaga masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan MK. Bab ini juga membahas sistem politik yang berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi liberal hingga pelaksanaan demokrasi. Sistem politik di
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia dijelaskan sebagai pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur yang mendukung terlaksananya demokrasi secara efektif, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam sistem demokrasi."
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraHana Medina
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar dibahas tentang pengertian demokrasi menurut para ahli, macam-macam demokrasi, nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo, faktor pendukung demokrasi, dan aspek-aspek demokrasi pancasila.
Ringkasan presentasi tentang hakikat dan prinsip demokrasi oleh kelompok 5 adalah:
Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan melibatkan rakyat. Hakikat demokrasi adalah kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup pengakuan rakyat dalam pemerintahan, hak asasi man
Dokumen tersebut merangkum peristiwa demonstrasi mahasiswa Indonesia pada tahun 1998 yang menuntut mundurnya Soeharto dari kepresidenan. Peristiwa ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap korupsi dan kinerja ekonomi yang memburuk di bawah rezim Soeharto. Demonstrasi besar-besaran dilakukan namun dihalangi militer yang menewaskan ratusan orang. Akhirnya Soeharto mundur dan digantikan Habibie, namun demonstrasi
[Ringkasan]
Periode 1945-1949 merupakan awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Karakteristiknya adalah memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta sistem presidensial yang memungkinkan presiden berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pendiri bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pengertian hak asasi manusia, hakikatnya, dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
https://www.slideshare.net/WinieDwicahyandari/penegakan-ham-di-indonesia-64894449Adapun bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia, misalnya pemberontakan G30S/PKI tahun 1965-1966, tragedi kemanusian di Aceh dan di Papua, kasus pembunuhan misterius alias petrus, tragedi Tanjung Priok, dan masih banyak kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Dengan adanya konflik, masalah yang ditimbulkan dari dalam negeri, pemerintah melakukan upaya, yaitu khususnya dalam penegakkan hak asasi manusi, dengan menginvetarisasi, evaluasi, dan mengkaji kembali hukum yang telah dibuat apabila tidak sesuai dengan hak asasi manusi, selain itu pemerintah melakukan sosialisasi tentang hak asasi manusia agar masyarakat paham, serta mengembangakn kapasitas kelembagaan di instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan denga hak asasi manusia.
3. Penegakkan dan Perlindungan HAM Sebagai Perwujudan Sila-sila Pancasila
Indonesia memiliki ideology Negara yaitu Pancasila. Selain itu Pancasila dijadikan sebagai dasar. Dari dasar inilah menjadi suatu tujuan dan cita – cita bangsa yaitu tujuan bangsa Indonesia. Dari Pancasila ini muncul sebuah nilai
kepribadian bangsa sebagai perwujudan adanya tradisi budaya Indonesia.
Sila 1,“Ketuhanan Yang Maha Esa” mencakup nilai keimanan dan ketaqwaan dalam ketuhanan. Nilai ini memiliki makna memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada unsur paksaan, dan pemeluk agama harus saling menghormati. Melalui tatanan ini, aspek spiritual kebhinekaan tidak hanya terfokus pada aspek formal eksternal kelompok agama, tetapi juga terasa lebih menjanjikan dan menantang (Lestari & Arifin, 2019).
Sila 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kesadaran, sikap dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup berdampingan dengan memperlakukan sesuatu dengan baik, berdasarkan syarat mutlak hati nurani. Perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia bahwa manusia harus diakui dan diperlakukan sebagai manusia yang sempurna sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang maha kuasa (Lestari & Arifin, 2019).
Sila 3, nilai persatuan Indonesia berarti upaya mempersatukan negara dalam kedaulatan rakyatnya dalam rangka memajukan nasionalisme negara. Nilai ini merupakan proses dimana seluruh warga negara Indonesia yang berbeda suku bangsa baik keturunan dalam maupun luar negeri dapat mengembangkan kerjasama yang erat dalam bentuk gotong royong dan persatuan dalam rangka mewujudkan nasionalisme dengan modal dasar nilai persatuan (Lestari & Arifin, 2019).
Sila 4, nilai-nilai kerakyatan yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah kehendak pemerintah rakyat untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kebenaran dari Tuhan dan untuk mencapai rasa kemanusiaan, yaitu kemakmuran (Lestari & Arifin, 2019).
Sila 5, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap warga Negara memiliki hak , hak ini hatus adil dan beradab s
Dokumen tersebut membahas tentang peran sistem pengaturan dan good governance. Secara garis besar, dibahas definisi pengaturan, karakteristik good governance, komisi hak asasi manusia, dan hubungan antara komisi hak asasi manusia dengan etika bisnis.
Makalah ini membahas tentang hak memilih dan dipilih sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi namun dilanggar oleh Undang-Undang Pemilu. Makalah ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pembahasan menjelaskan bahwa hak memilih dan dipilih merupakan bentuk partisipasi politik warga negara yang dilindungi oleh hukum.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, penjelasan HAM pada tingkat global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang, dan perlu dihormati serta dilindungi oleh negara dan individu.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas latar belakang pentingnya penegakan HAM di Indonesia, terutama hak keadilan. Dibahas pula pengertian HAM menurut beberapa sumber hukum dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan penegakan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup HAM, pengakuan HAM secara internasional dan nasional, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh kasus pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Dibahas mengenai pengertian HAM, pengaturan HAM dalam hukum Indonesia, dan perkembangan HAM di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang."
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan kekerasan terhadap anak. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian HAM, sejarah HAM, implementasi HAM di Indonesia, pengertian kekerasan terhadap anak, dan macam-macam kekerasan terhadap anak seperti penyiksaan fisik, emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah eksploitasi seksual anak, yang merupakan pelanggaran HAM serius. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian Hak Asasi Anak, Eksploitasi Seksual Anak, dan upaya penanggulangannya. Tujuan makalah ini adalah menjawab rumusan masalah terkait definisi HAM, Hak Asasi Anak, Eksploitasi Seksual Anak, dan cara menanggulanginya.
Makalah ini membahas tentang pemahaman mendasar hak asasi manusia (HAM). Pembahasan dimulai dari konsep dasar HAM, prinsip-prinsip pokok HAM, pemikiran dan perkembangan HAM di Indonesia, serta gagasan HAM dalam UUD 1945. Makalah ini bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia.
1. 1
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) : Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap
manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya
dalam kehidupan masyarakat.Hak ini dimiliki tanpa adanya perbedaan atas dasar
bangsa,ras,agama atau kelamin,dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari
semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang
seesuai dengan bakat dan cita-citanya.
Negara dan masing-masing individu mempunyai perannya sendiri dalam implementasi
HAM. Namun demikian,peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam
implementasi HAM. Merujuk pada berbagai instrument HAM,adalah negara yang
mengemban kewajiban untuk menjamin dipenuhinya HAM.
Komentar : Menurut kami, konsep hak asasi manusia (HAM) mencakup tiga unsur
utama bagi keberadaan manusia baik sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial yaitu
integritas manusia, kebebasan dan kesamaan. Ketiga unsur tersebut dibagi kedalam
beberapa pengertian dan pemahaman tentang HAM. Dan juga, Negara mempunyai
kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati,dilindungi,dimajukan dan
dipenuhi.
Daftar Pustaka Bangun Dwiresti.2015.Pembangunan Hukum Nasional:Implementasi
Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi
Manusia.Batam:Jurnal Cahaya Keadilan
2. 2
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) : Dalam perkembangannya justru MK lebih banyak melakukan
perlindungan dan penegakan HAM pada warga negara dengan banyaknya putusan-
putusan terhadap undang-undang yang inkonstitusional,dan putusan MK yang bernilai
strategis dan mampu menegakkan HAM bagi warga negara.esensi perlindungan dan
penegakan HAM tersebut sangat dipengaruhi kedudukan hakim dalam memutus
perkara,sehingga hakim memiliki peran dalam menegakkan independensi dan
imparsialitas baik sebagai institusi maupun sebagai individu.
Komentar : Selain dilakukan oleh komisi yang dibentuk oleh negara,perlindungan dan
penegakan HAM saat ini lebih banyak dilakukan oleh Lembaga peradilan,khusunya
pasca reformasi.selain itu factor lainnya adalah hak mendapat bantuan hukum,pola
penegakan keadilan telah menunjukkan bahwa hak untuk mendapat bantuan hukum
adalah upaya adanya persamaan dalam hukum sebagai bagian dari pemenuhan akan hak
asasi manusia.
Daftar Pustaka Putra,Muhammad Amin.2015.Eksistensi Lembaga Negara Dalam
Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.Depok:Fiat
Justisia Ilmu Hukum
3. 3
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) : Pemahaman atas HAM selanjutnya disebut sebagai berkarakter
universal (untuk semua orang,waktu dan tempat), dimiliki oleh semua manusia
(chan,1995:28) dan harus dilakukan oleh semua manusia (prajarto,2003:317). Dari sisi
karakter ini saja sejumlah persoalan dan gugatan atas HAM kemudian mengemukan.
Komentar : Bila dikaji lebih dalam,rentetan persoalan HAM di Indonesia tidak sekadar
bermuara pada terjadinya kelanggaran HAM dan upaya penyelesaiannya.alasannya
adalah bila hanya hal itu saja yang dijadikan alat ukur,maka persoalan HAM hanya di
ukur secara kuantitatif antara kasus HAM yang terjadi dan jumlah kasus yang
diselesaikan.
Daftar Pustaka Yuliarso,Kurniawan Kunto Dan Nunung Prajarto.2005.Hak Asasi
Manusia(HAM)Di Indonesia:Menuju Democratic
Governances.Yogjakarta:Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik
4. 4
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) : Pembentukan komisi nasional hak asasi manusia sebagai
Lembaga independent,berlandaskan hukum pasal 28I ayat(4) undang-undang dasar
negara republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan
bahwa:perlindungan,pemajuan,penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung
jawab negara,terutama pemerintah.pembentukan komisi nasional hak asasi manusia
diawali pada tahun keputusan presiden tahun 1993,dan diundangkan nya undang-undang
No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta dikeluarkannya Tap MPR Nomor
XVII/MPR-RI/1999 tentang hak asasi manusia.tugas dan fungsi nya terhadap pengkajian
dan penelitian,penyuluhan,pemantauan,serta mediasi.
Komentar : Menurut kami,dengan tugas dan fungsinya tentu seharusnya membawa
perbaikan didalam penegakan HAM di Indonesia.penegakan HAM di Indonesia,harus
jauh dari campur tangan pihak yang berkepentingan serta kepentingan politik yang
selama ini terjadi di Indonesia.
Daftar Pustaka Arliman Laurensius.2017.Komnas HAM Sebagai State Auxialiary
Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia.Padang:Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan
5. 5
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) : Istilah HAM menggantikan istilah natural right. Hal ini karena
konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial.
Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural right merupakan suatu kebutuhan dari
realita sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami
perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di
lingkkungan kehidupan masyarakat luas.
Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan
transportasi dan komunikasi secara meluas,maka negara berkembang seperti Indonesia,
mau tidak mau sebagai anggota PBB harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi
instrument HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, serta
kebudayaan bangsa Indonesia.
Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai anggota PBB, maka untuk
menghormati piagam PBB dan deklarasi universal HAM, serta untuk perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip bangsa
Indonesia.
Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologis,filsafati,ideologis,atau
moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan
cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrument HAM dikembangkan sebagai
bagian yang mneyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis.
6. 6
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Komentar : Menurut kami, instrumen hukum di Indonesia yang berhubungan dengan
perlindungan atas HAM sudah cukup memadai apakah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, sistem manajemen ataupun pembangunan fisiknya.
Penjelasan tentang penegakan HAM di Indonesia masih melukiskan adanya
ketidakseimbangan antara kepastian hukum tentang aturan-aturan penegakan HAM
dengan pelaksanaan penegakan HAM, baik yang dilakukan oleh individu (anggota
masyarakat) maupun pemerintah dalam hal ini apparat penegak hukum.
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat,harus ditumbuhkan budaya hukum
dalam masyarakat sebagai sarana control terhadap bekerjanya hukum dan lembaga-
lembaga yang terkait dengan penegakan hukum dan penegakan HAM.
Daftar PustakaMuladi. 2004. Hak Asasi Manusia:Hakekat,Konsep dan implikasinyadalam
perspektif hukum dan masyarakat. Semarang: PT.Revika Aditama
7. 7
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) : Berdasarkan pemahaman tentang akar HAM,dalam sejarah
perjuangan bangsa itu,persoalan penegakan HAM haruslah dilihat dari cita-cita bangsa
untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia.sejarah menunjukkan bahwa
penyalahgunaan kekuasaan negara(abuse of power) merupakan ancaman paling efektif
terhadap hak-hak asasi yang merendahkan martabat manusia sebagai mana dibuktikan
selama 40 tahun terakhir.terutama kecenderungan penguasa untuk membangun
kekuasaan yang absolut.cita-cita bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia
Indonesia tersebut dapat bahkan harus dijadikan alat ukut untuk menakar rezim-rezim
yang pernah berkuasa setelah Indonesia merdeka.adanya perlakuan sewenang-wenang
terhadap HAM oleh penguasa dalam 40 tahun terakhir,baik apa dalam masa Orde Lama
maupun Order Baru,sudah menyimpang dari cita-cita bangsa untuk mengangkat
martabat manusia Indonesia(Nasution,2003)
Komentar :Menurut kami Urgensi HAM tidak dapat dipisahkan dari konteks
kekuasaan suatu negara.dalam sebuah konteks bernegara ada dua komponen utama yang
saling berinteraksi yaitu rakyat dan negara(penguasa) rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi memberi kekuasaan penuh kepada penguasa untuk mengatur negara
dengan tujuan untuk menyejahterahkan rakyat.penguasa boleh menggunakan semua
kekuatan negara seperti TNI,Polri,Aparat dan lain-lain untuk mencapai tujuan
tersebut.sehingga ada ketidakseimbangan posisi antara penguasa dan rakyat.adanya
8. 8
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
ketimpangan kekuasaan dan posisi rakyat yang lemah maka rakyat harus dilindungi
dengan hukum dan HAM.ada batas-batas dimana negara tidak boleh menyuruh rakyat
atau ada yang tidak boleh dilanggar negara yaitu HAM.jadi HAM sebagai pelindung
agar hak-hak tertentu rakyat tidak dilanggar oleh negara.
Daftar Pustaka Triyanto.2013.Negara Hukum Dan HAM. Yogyakarta:Ombak
9. 9
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) : Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri
setiap manusia ditengah masyarakat semenjak dalam kandungan sampai akhir
kematian. Kadangkala, menimbulkan gesekangesekan antar individu dalam upaya
pemenuhan HAM pada dirinya sendiri. Hal inilah yang memunculkan pelanggaran HAM
seorang individu terhadap individu lain, atau kelompok terhadap individu, dan
sebaliknya.Pelanggaran demi pelanggaran HAM yang terjadi di tengah masyarakat,
dengan penegakan hukum yang lemah, memicu ketidak adilan dan ketimpangan,
berdampak rusuh dan ricuh baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.
Perspektif HAM di tengah masyarakat, masih jauh dari yang diharapkan. Produk hukum
dinilai memiliki banyak celah yang berdampak penegakan hukum tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Peningkatan komitmen pemerintah Indonesia dalam
mewujudkan penegakan HAM kedepannya, diharapkan lebih serius lagi.
Komentar : Menurut kami,dalam penegakan HAM di Indonesia perlu kesadaran rasa
kemanusiaan yang tinggi,aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang,sanksi
yang tegas bagi para pelanggara HAM,penanaman nilai-nilai keagamaan pada
masyarakat. penegakan HAM juga bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah,
tetapi juga tanggungjawab masyarakat sebagai rakyat Indonesia.
Daftar Pustaka Nirwansyah.2015.Implementasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia.Padang:Jurnal Ipteks Terapan
10. 10
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) : HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri
manusia.keberadaannya di yakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan
manusia.meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai
tindakan yang mengancam kehidupan manusia,namun sebagai hak,maka HAM pada
hakikat nya telah ada ketika manusia itu masih ada di muka bumi.dengan kata
lain,wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya
memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.
Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah.istilah itu pada awalnya adalah keinginan
dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar
manusia.dapat dikatakan bahwa istilah tersebut bertalian erat dengan realita social dan
politik yang berkembang.para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM
adalah sebagai reaksi atas tindakan despot yang diperankan oleh penguasa.tindakan-
tindakan tersebut pada akhirnya memunculkan kesadaran baru bagi manusia bahwa
dirinya memiliki kehormatan yang harus di lindungi.sebagai bagian dari kehidupan
bermasyarakat dan bernegara,maka penegakan HAM sangat tergantung dari konsistensi
lembaga negara.memang,persoalan HAM bukanlah berada dalam wilayah politik,namun
dalam praktik bernegara,terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat
bergantung pada political will dan political action dan penyelenggaraan negara.
11. 11
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Komentar : Menurut kami Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara
koadrati melekat pada diri manusia,bersifat universal dan langgeng,oleh karena itu harus
dilindungi,dihormati,dipertahankan,dan tidak boleh diabaikan,dikurangi,atau dirampas
oleh siapa pun.
Daftar Pustaka El-Muhtaj,Majda.2005.Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi
Indonesia.Jakarta:Kencana
12. 12
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) : Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan
dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih
diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam
hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang
lain.Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban
yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM.
Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan
menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga
diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu diahirkan
dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.
Komentar : Penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik.
Maksudnya terhadap siapapun yang melanggar HAM, maka diupayakan menindak
secara tegas para pelaku pelanggaran HAM tersebut.Untuk itu kita wajib menghargai dan
menghormati adanya upaya-upaya terhadap penegakan HAM seperti Membantu dengan
menjadi saksi dalam proses penegakan HAM, Mendukung para korban pelanggaran
HAM,Tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM di pengadilan
HAM,Memberikan informasi atau melaporkan kepada pihak berwajib/lembaga yang
berwenang atas HAM.
14. 14
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
Tema : Hak Asasi Manusia
Kutipan (Penulis, Hal ) :
Empat prinsip kebebasan (four freedoms) meliputi kebebasan berbicara dan bereskpresi,
kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari
rasa takut, merupakan prinsip dasar yang diakui oleh negara-negara dan diterjemahkan
ke dalam banyak bentuk yang lebih spesifik dalam pemenuhan hak asasi manusia
(HAM), salah satunya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemenuhan
dan perlindungan HAM menjadi salah satu indikator kemajuan dari sebuah negara.
Ruang lingkup pemenuhan HAM yang mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari
pendidikan, kesehatan, sampai penegakan hukum, menjadi tantangan tersendiri.
Erik Posner menegaskan bahwa persoalan demokrasi dan liberalisasi, dimana dalam
praktik HAM secara internasional, banyak dipengaruhi oleh batasan pemahaman dari
tiap-tiap negara. Menurutnya, misalnya, Amerika Serikat, menjadi salah satu penantang
terberat dalam penegakan hukum HAM secara internasional.
Komentar : Dengan banyaknya hambatan untuk penegakan HAM, rakyat Indonesia
berjuang untuk melakukan proses penegakan HAM. Proses penegakan HAM di
Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya dengan harapan menjunjung
tinggi hak asasi manusia di Indonesia. Pada dasarnya, gagasan tentang hak asasi manusia
adalah keyakinan bahwa setiap manusia yang ada dunia memiliki hak-hak yang setara.
Untuk itu Indonesia harus memiliki norma dan standar utama yang diakui oleh negara-
15. 15
AnotasiBukuTapscott,DonGrownUp Digital Feriyansyah
negara secara Internasional dan harus dipertimbangkan serta ditegaskan dengan lebih
jelas.
Daftar Pustaka Eric Posner, 2014, ―The Case Againts Human Rights‖, The
Guardian, 4 Desember 2014,
diakses dari https://www.theguardian.com/news/2014/dec/04/-sp-
case-against-human-rights
Arifin,Ridwan,Rasdi,Riska Alkadri.2018.Tinjauan Atas
Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam
Konteks Universalime dan Relatifisme Hak Asasi Manusia Di
Indonesia.Semarang:Universitas Negeri Semarang