Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community akan berlangsung mulai tahun 2015. Berikut data yang dihimpun dari berbagai sumber yang memperlihatkan buruknya posisi Indonesia dalam menghadapi AEC atau MEA.
Strategi Indonesia dalam menghadapi AEC 2015W.R. Putra
Bagaimana Peluang Indonesia dalam menuju AEC ?
Apa saja tantangan Indonesia dalam menuju AEC ?
Apa saja strategi-strategi yang harus dilakukan Indonesia?
Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community akan berlangsung mulai tahun 2015. Berikut data yang dihimpun dari berbagai sumber yang memperlihatkan buruknya posisi Indonesia dalam menghadapi AEC atau MEA.
Strategi Indonesia dalam menghadapi AEC 2015W.R. Putra
Bagaimana Peluang Indonesia dalam menuju AEC ?
Apa saja tantangan Indonesia dalam menuju AEC ?
Apa saja strategi-strategi yang harus dilakukan Indonesia?
Siapkah anda menghadapi persaingan global di wilayah ASEAN?
Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara telah membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, berikut empat fokus utama MEA!
Manfaat dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEANCRMS Indonesia
Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya.
Lantas, apa manfaat dan tantangan MEA bagi Indonesia?
Siapkah anda menghadapi persaingan global di wilayah ASEAN?
Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara telah membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, berikut empat fokus utama MEA!
Manfaat dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEANCRMS Indonesia
Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya.
Lantas, apa manfaat dan tantangan MEA bagi Indonesia?
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdfwinasalarina
Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan sektor keuangan yang dalam . Kebutuhan investasi terus meningkat , sementara gross saving belum mampu mencukupi kebutuhan tersebut . Sejak 2011 terjadi kecenderungan rasio tabungan gross saving ) terhadap PDB yang terus menurun
Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan
kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.
Bank Mandiri merupakan bank yang didirikan oleh
pemerintah Indonesia dalam rangka restrukturisasi
perbankan Indonesia dan berdiri pada 2 Oktober 1988. Bank
Mandiri merupakan gabungan dari empat bank pemerintah,
yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor
Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015: Tantangan Industri Keuangan, Pengembangan SDM, dan Kesiapan Lembaga Pesantren Kita
1. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 :
Tantangan Industri Keuangan, Pengembangan SDM
dan Kesiapan Lembaga Pesantren Kita
Seminar Nasional SMK Bebasis Pesantren
Bandung, 26 Juni 2014
Oleh
Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Deputi KomisionerOJK
2. OUTLINE
2
Masyarakat Ekonomi ASEAN2015 : Apa dan Bagaimana?
Masyarakat Ekonomi ASEAN2015 : Bagaimana Posisi Indonesia?
Tantangan Indonesiadi MEA 2015 : MelihatPeluangSektorJasa
Keuangan Syariah
Catatan Penutup
4. 4
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 :
Latar Belakang dan Milestone
KTT ASEAN
1997, Kuala Lumpu
KTT ASEAN
2003, Bali
KTT ASEAN
2009, Thailand
ASEAN Vision 2020
Stabil, makmur, berdaya saing tinggi
dengan pembangunan ekonomi yang
merata, dan berkurangnya tingkat
kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
Bali Concord II 2003
3 pillar untuk mewujudkan Visi ASEAN :
(1) ASEAN Economic Community,
(2) ASEAN Security Community,
(3) ASEAN Socio-Cultural Community
Roadmap for an ASEAN
Community 2009-2015
Disahkannya Roadmap for an ASEAN
Community 2009-2015 yang memuat 3
(tiga) cetak-biru Masyarakat ASEAN:
(1) Politik-Keamanan,
(2) Ekonomi,
(3) Sosial-Budaya.
5. Pilar Utama MEA :
Dimana Posisi Sektor Jasa Keuangan?
5
MEA
Single Market &
Production Base
Free flow of goods
Free flow of services
…including Financial
Services
Free flow of investment
Freer flow of capital
…including Capital
Market
Free flow of skilled labor
Highly Competitive
Economic Region
EquitableEconomic
Development
Fully Integratedto
GlobalEconomy
IV
III
II
I
Sumber: ASEAN Economic Community Blueprint
6. Sektor Jasa Keuangan dalam MEA (1)
6
Substantially no restriction to ASEAN services suppliers in providing services and in establishing companies across
national borders within the region, subject to domestic regulations
In liberalizing services, there should be no back-loading of commitments, and pre-agreed flexibility shall be
accorded to all ASEAN Member Countries.
Key Points of Free Flow of Services under AEC Blueprint
For Financial Services Sector
All measures for the financial services sector will be subjectto prudential measuresand balanceof payment safeguards as
provided for under the WTO GeneralAgreement on Trade in Services.
Liberalization measures of the financial services sector should allow members to ensure orderly financial sector development and
maintenance of financial and socioeconomic stability.
Member Countries would be guided by the following principles in pacing their liberalization measures:
a) Liberalization through ASEAN Minus Xformula: countriesthat are ready to liberalize can proceed firstand be joined by others
later; and
b) The process of liberalization should take place with due respect for national policy objectives andthe level of economic and
financial sector development of theindividual members.
Actions:
i. Progressively liberalize restrictionsinsub-sectors or modes as identified by each member country by 2015; and
ii. Progressively liberalize restrictionsinthe remaining sub-sectors or modes, which arenot identified under “pre-agreed
flexibilities”, by 2020.
7. 7
Strategic Approach PriorityActions
2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015
Financial Services Sector Develop the list
of “pre-agreed
flexibilities” that
can be maintained
by each member
country for the
subsectors
identified for
liberalisation by
2015
Agree on the list
of “pre-agreed
flexibilities” that
can be maintained
by each member
country for the
subsectors
identified
for liberalisation by
2015
Develop the list
of “pre-agreed
flexibilities” that
can be maintained
by each member
country from2020
• Substantially
remove5
restrictions
for the Insurance,
Banking and
Capital Market
sub-sectors by 2015
as identified by
member countries
in Annex 1.
• By 2017, agreeon
the list of “preagreed
flexibilities”
that can be
maintained by each
member country
from2020
• Substantially
remove6
restrictions
on trade in services
for all remaining
sectors by 2020.
5 Members may maintain restrictions as negotiated and agreed in the list of “pre-agreed flexibilities” for 2015.
6 Mmbers may maintain restrictions as negotiated and agreed in the list of “pre-agreed flexibilities” for 2020.
Sektor Jasa Keuangan dalam MEA (2)
8. Annex 1 AEC Blueprint
Financial Services Sub-sectors Identified for Liberalisation by 2015
8
Member Countries Sectors Sub-sectors
Indonesia Insurance Direct Life Insurance
Direct Non-life Insurance
Reinsuranceand Retrocession
Insurance Intermediation
Services Auxiliary to Insurance
CapitalMarket Tradingfor Own Account or for
Account of Customers
Participationin Issues of All Kinds of
Securities
Asset Management
Settlement and Clearing Services for
FinancialAssets
Sub sektor jasa keuangan diatas yang diidentifikasi untuk dilakukan liberalisasiyang progresif atau substansial, termasuk dalam
Paketke-6 jika dimungkinkan.
9. Komitmen Liberalisasi/Perdagangan Bebas RI di Jasa Keuangan
Bilateral dan Regional ASEAN
9
CloserEconomic
RelationsTrade
Agreement
(CERTA)
IE-CEPA(n)
AANZFTA(e,n)
AJ-CEP(n)
AK-FTA(e)
IK-CEPA(n)
IJ-EPA(e)
AC-FTA(e,n)
AI-FTA(e,n)
RCEP(n)
IA-CEPA(n)
Implikasi Liberalisasi
• Perluasanakses pasar (Market
Access)
• Penghapusan/pengurangan
perlakuandiskriminatif (National
Treatment)
terhadap
Keterangan:
(e): efektif berlaku; (n): under negotiation; (e,n): efektif
berlaku dan sedang/akan berlangsung putaran
perundingan berikutnya.
* Mode 1: cross-border supply; Mode 2: consumption
abroad; Mode 3: commercial presence; Mode 4:
movement of natural persons
• Sub-sektor jasakeuangan (banking
dan non-banking);dan
• Cara pemasokannya(4 Modesof
Supply of Services*)
(e,n)
(e,n)
Komitmen liberalisasi jasa
keuangan tersebar di :
• WTO/GATS
• Regional :ASEAN dan ASEAN +AFP
(ASEAN FTA Partrners)
• Bilateral FTA:RI + FTA Partrners
11. Potret Indonesia di ASEAN
Indonesia SejatinyaTulang Punggung ASEAN
11
Kekuatan MEA sebenarnya sangattergantung pada Indonesia, sebagainegara
terbesar ASEAN ASEAN sebagai Greater Indonesia
Largest Population
in ASEAN
High GDP
in ASEAN
Largest Area
in ASEAN
39 % 38 % 43 %
Proporsi Jumlah
Penduduk
RI vs ASEAN
Proporsi GDP
RI vs ASEAN
Proporsi Luas
Wilayah
RI vs ASEAN
Proyeksi OECD atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN 2013 – 2017
Indonesia : 6,4 %
Malaysia : 5,1 %
Singapura : 5,1 %
Thailand : 5,4 %
Rata-rata pertumbuhan ekonomi RI
2013-2017lebih tinggi
dibandingkan negara ASEAN lain
12. Kondisi Indonesia
12
Kualitas SDM Indonesia Relatif Rendah
kerjasama dan perdagangan tertinggal dan kalah bersiang dengan
negara ASEAN
Pasar Indonesia paling besar dan paling ‘empuk’
Kebijakan perdagangan Indonesia sudah sangat terbuka, sedangkan
negara ASEANlain masih menutup diri
13. 13
5%
14%
27%
23,3%
7%
17%
29% 28,3%
Indonesia Thailand Phillpines Singapore
2007 2011
Proporsi pekerjalulusan
Universitas thd total Pekerja
Sumber: ILO, diolah
ASEAN HDI Ranking 2012
Very High HD
Singapore 0.893 18
Brunei 0.856 30
High HD
Malaysia 0.769 64
Thailand 0.690 103
Medium HD
Phillipines 0.654 114
Indonesia 0.629 121
Vietnam 0.617 127
Cambodia 0.543 138
Laos 0.543 138
Low HD
Myanmar 0.498 149
Human DevelopmentIndex 2012
Sumber: UNDP
HDI berdasarkanangkaharapanhidup,angkamelekhuruf,lamasekolah
dan pengeluaranperkapita
Potret Indonesia di ASEAN
Kualitas SDM Indonesia masihrelatif rendah
14. Potret Indonesia di ASEAN
Tingkat Penetrasi Keuangan dan Perbankan
14
85
75
60
55
49
40
35
Pakistan
Phillipines
China
India
Indonesia
Thailand
Malaysia
21,4
26,1
34,3
34,9
95,4
104,2
135,9
138,5
Phillipines
Brunei
Indonesia
Cambodia
Thailand
Malaysia
Vietnam
Singapore
3,6
4,3
8,1
8,5
10,2
10,5
11,3
23,1
Vietnam
Cambodia
Phillipines
Indonesia
Singapore
Malaysia
Thailand
Brunei
Populationwithno
Financial Access
Loan to GDP
Rasio Jumlah Cabang
Bank per 100.000 org
dewasa
Sumber: Improvingaccess to financial services: analysisand ideasfor policy maker (WB),IMF-FAS
15. 15
476 674 673 548
1.564
1.853 2.019 2.191
856
5.083
2.541
3.294
2.973
2.053
6.647
Indonesia Thailand Malaysia Phillipines Singapore
Customer Service Risk Analyst Finance Manager
0,6%
2,5%
1,1%
6,2%
0,9%0,7%
2,6%
1,1%
6,7%
1,1%
Indonesia Malaysia Philllpines Singapore Thailand
2005 2008
Proporsi pekerjadi sektor keuangan
thd total pekerja
Tingkat upah pekerja rata-rata di
sektor perbankan 2010-2011
Sumber: KellyServicesCompany&Adecco
Sumber: ILO, diolah
Potret Indonesia di ASEAN
Profesi dan SDM Indonesia di Sektor Keuangan
17. Sejauh mana kesiapan Perbankan syariah RI?
Riset Pemetaan Posisi Daya Saing Perbankan Syariah ASEAN, 2009
17
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Authority Vision
Regulation
Product & Technologies
Financial
Network
Training & Education Infrastructure
IDN
MAS
SIN
BRN
Variabel IDN MAS SIN BRN
Authority Vision 2.00 3.00 3.00 2.50
Training & Education Infrastructure 3.00 3.33 2.50 2.00
Regulation 3.50 3.00 1.00 1.50
Product & Technologies 2.00 4.00 2.00 2.00
Financial 2.50 2.00 2.00 2.00
Network 2.50 4.00 1.50 2.50
Competitiveness
Mapping Islamic
Banking in ASEAN
18. PotensiSektor Jasa Keuangan Syariah :
Kebutuhan Jumlah SDM di Industri Perbankan Syariah
18
Indicators 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Bank Umum Syariah(BUS) 6 11 11 11 11
Jumlah Unit Usaha Syariah(UUS) 25 23 24 24 23
Jumlah Kantor 1,258 1,763 2,101 2,663 2,990
Jumlah Kantor Channeling 1,929 1,277 1,277
Jumlah BPRS 138 150 155 158 163
Indicators 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2015
Jumlah SDM 15.443 18.532 22.238 26.686 32.023 38.427 46.113
19. PotensiSektor Keuangan Syariah Indonesia:
Penyedia dan Kondisi Kualitas SDM di Perbankan Syariah
19
Bentuk Perguruan Tinggi
Bentuk Pembelajaran
Ekonomi Islam
Kualitas Output
1. Universitas
2. Institut
3. Sekolah Tinggi
4. Akademi
5. Politeknik
1. UIN/Universitas Islam
2. IAIN/Institut Agama Islam
3. STAIN/Sekolah Tinggi Agama Islam
4. STEI/Sekolah Tinggi Ekonomi Islam
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Depdiknas)
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Depag)
- Program studi
- Konsentrasi
- Mata kuliah pilihan
(dominan)
- Jurusan (dominan)
- Program studi (dominan)
- Konsentrasi
- Pemahaman kurang
mendalam
- Cenderung fokus pada studi
fikih dan muamalah
- Lemah dalam pemahaman
studi ekonomi/keuangan
DirektoratPerbankan Syariah Bank Indonesia
20. Sektor Jasa Keuangan Syariah :
Profil Kompentensi Posisi/JabatanStratejikdi Industri Perbankan Syariah
20
Aqidah
Syariah
Ukuwah
Akhlak
Leadership
Manajerial
Komunikasi
Pengetahuan
ProdukPerbankan
&Produk
PerbankanSyariah
Implementasi
prinsipsyariahpada
praktekperbankan
Manajemen
Investasi
Wealth
Management
Pengetahuan
MoneterSyariah
ProjectAssessment
ManajemenRisiko
Managerial
Diagnostic
Kantor Pusat:
Pengawas x x x x x x x x x x x x x x x x x
Direktur Utama x x x x x x x x x x x x x x x x x
Direktur x x x x x x x x x x x x x x x x x
Manajer/Kepala Divisi x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kantor Cabang:
Kepala Cabang x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kepala Cabang Pembantu x x x x x x x x x x x x x x x x x
RoleCompetency Functional Competency
Jenisnyadirancang
sendiriolehsetiap
BankSyariah
Jabatan Stratejik
Sharia Values
CoreCompetency
Company Values
Behavior
Competency
21. 21
Catatan Penutup :
Siapkah Menghadapi MEA 2015
MEA sudah menjadi keniscayaan yang dihadapi semua negara ASEAN. MEA
bisa menjadi peluang sekaligus tantanganbagi Indonesia. Daya saing
menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk berperan besar di ASEAN.
Salah satu konsekwensi MEA 2015 adalah freedom of movementfor skilled
and talented labors. Karenanyadibutuhkan SDM dengan kualitas dan
kompetensi yang tinggi untuk mengisi tenaga kerja di industri.
Industri Keuangan menjadi salah satu sektor penting dalam mendorong
berjalannya Perekonomian, dan industri keuangan syariah Indonesia
memiliki potensi besar untuk berkembang di ASEAN. Dari sisi domestik,
pertumbuhan yang besar dari industri keuangan syariah, belum dipenuhi
dengan jumlah SDM yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
Peran lembaga pendidikan khususnyayang berbasis pesantren menjadi
sangatpenting dalam penyiapan SDM di industri keuangan syariah.
23. 23
Industri Keuangan Indonesia :
Kecenderungan Universal Banking atau Konglomerasi Bank
BANK
Multifinance
Mobil
Multifinance
Motor
Asuransi
Umum
Asuransi
Jiwa
Sekuritas